Presiden Prabowo akan menemui investor untuk menyikapi gejolak di pasar modal Indonesia, selain itu, disiplin fiskal akan dijaga pemerintah untuk memastikan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bisa stabil dan kepercayaan investor tetap kuat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3).  Rapat itu digelar sehari setelah penurunan drastis IHSG, Selasa (18/3). Rata-rata penurunan yang sempat mencapai 6 % membuat perdagangan sempat dihentikan. Luhut membantah penurunan drastis itu sebagai indikator ketidakpercayaan investor. ”Bisa saja terjadi peristiwa semacam itu. Tapi, hari ini sudah rebound,” ujarnya.

Presiden pun sudah menyatakan akan berhati-hati dengan masalah disiplin fiskal. Selain membahas penurunan IHSG, Presiden pun menyampaikan akan bertemu dengan investor pasar saham. Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menilai, fundamental ekonomi Indonesia secara umum relatif stabil meski ada kekhawatiran di pasar. Ia membantah kebijakan pemerintah selama ini tidak propasar. ”Saya rasa bukan propasar. Tapi, lebih kepada persepsi, ada ketidak jelasan yang mereka anggap menyebabkan ketidak pastian. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan lebih baik beberapa hal yang menjadi concern mereka,” ucapnya. Maka, menurut dia, pertemuan dengan para investor pasar modal dinilai sangat penting agar Presiden bisa menjelaskan sendiri arah kebijakannya yang dinilai tidak propasar itu. (Yoga)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Dunia kerja semakin menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tetapi lowongan kerja terbatas dengan syarat ketat. Situasi bertambah rumit akibat badai PHK. Tak heran, sebagian pekerja kerah putih harus banting setir ke kerah biru demi bertahan hidup. Seorang pengguna media sosial X (dulu Twitter) mencurahkan kesedihannya dalam cuitan, beberapa lulusan sarjana yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang melamar pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel, Banten. Fenomena itu sejatinya dekat dengan keseharian warga Jabodetabek kini. Selain PRT, banyak sarjana kini juga banting setir menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan ”kerah biru” lainnya agar dapur tetap mengepul.

Secara umum, pekerjaan ”kerah biru” hanya membutuhkan syarat pendidikan setara maksimal SMA. Sementara pekerjaan ”kerah putih” merujuk pada sarjana atau jenjang lebih tinggi dan mereka yang memiliki keahlian tertentu (Kompas,2Juni 2024). Pergeseran pekerjaan dari ”kerah putih” ke ”kerah biru”  dialami Purnawati (42). Lulusan diploma akuntansi ini menjadi babysitter (pengasuh anak) sejak pandemi Covid-19. ”Sebelumnya kerja kantoran. Terus berhenti dan jadi ibu rumah tangga, tetapi terbentur ekonomi, makanya jadi babysitter,” kata Purnawati, Rabu (19/3). Gajinya sebagai pengasuh anak mendekati UMR Jakarta Rp 5,39 juta. Purnawati adalah salah satu pekerja yang disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia di Mampang Prapatan, Jaksel.

Sepanjang 2025 saja sudah ada lima pekerja ”kerah biru” yang seharusnya bisa masuk lapangan kerja ”kerah putih.” Namun, ketiadaan lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat mereka ”terlempar” ke pekerjaan ”kerah biru”. Lima orang yang telah disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia itu ialah 1 sopir lulusan sarjana, 1 PRT berijazah diploma, 3 pengasuh anak lulusan diploma, dan 1 tenaga administrasi lulusan diploma. ”Setahun ke belakang jumlah pelamar bertambah (lulusan diploma dan sarjana). Tiga bulan terakhir ini banyak lulusan keperawatan dan guru yang tidak lagi melihat latar belakang pendidikan sebelumnya,” tutur pengurus PT Kasih Ibu Sejati Mulia, Diki Hermawan. (Yoga)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)