Ada perasaan lega ketika permintaan bertemu Mendiktisaintek, Brian Yuliarto untuk membahas pemenuhan hak tunjangan kinerja para dosen ASN terwujud di Jakarta, Selasa (11/3). Hari itu, untuk ke sekian kalinya, belasan dosen dari berbagai daerah yang bergabung dalam Asosiasi Dosen ASN (Adaksi) di lingkungan Kemendiktisaintek berjumpa pucuk pimpinan kementerian yang menaungi mereka. ”Dosen dari perguruan tinggi negeri berstatus satuan kerja, badan layanan umum, dan badan hukum ikut mewakili bersama pengurus Adaksi memperjuangkan tukin for all atau tukin untuk semua dosen ASN,” kata Wakil Ketua Adaksi, Anggun Gunawan. Dalam memperjuangkan tuntutannya, mereka terpaksa saweran (urunan). Ada yang menyumbang, Rp 50.000-Rp 100.000. Ada yang serelanya, sesuai kemampuan.

Ketua Adaksi Fatimah mengapresiasi pertemuan pertama ini sebagai langkah baik dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat antara Kemendiktisaintek dan Adaksi. Perjuangan Adaksi agar pemerintah mewujudkan pemberian tukin untuk semua dosen bukan semata-mata demi kesejahteraan dosen yang memang pendapatannya masih belum layak disbanding tuntutan pendidikan dan beban kerja. Pembayaran tukin diyakini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas dosen. Brian mengatakan, Kemendiktisaintek berkomitmen tukin bagi dosen dicairkan tahun ini dan telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pencairan tukin dosen tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas kementerian. (Yoga)

Setelah diguncang kasus korupsi dengan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, PT Timah Tbk menggugat UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi. BUMN itu meminta MK mengubah ketentuan mengenai pidana uang pengganti agar disesuaikan dengan nilai kerugian negara akibat korupsi, bukan harta yang dikuasai akibat rasuah, seperti yang saat ini diatur dalam UU No 31/1999. Uji materi UU Pemberantasan Tipikor itu diajukan setelah PT Timah melihat pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus korupsi tata kelola timah 2015-2022 tidak sebanding dengan kerugian negara akibat korupsi itu yang mencapai Rp 271 triliun. Pengadilan tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana uang pengganti kepada 10 terdakwa sebesar Rp 25,498 triliun.

Hal ini berarti pidana uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan tidak cukup untuk mengembalikan kerugian negara. Putusan hakim itu sebenarnya sesuai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No 31/1999. Pasal itu mengatur, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. ”Akibat penerapan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor tersebut menjadi tidak adanya keadilan dan kepastian hukum karena para terdakwa tidak dihukum untuk mengganti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal di wilayah IUP pemohon I, yaitu Rp 271.069.688.700,” kata pemohon yang diwakilkan oleh Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana, Rabu (12/3). (Yoga)

Nasib program sekolah swasta gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan sebelum tahun ajaran 2025/2026, pembahasan dan pengesahannya dikebut agar uji coba awal di 40 sekolah terwujud. Pansus Penyelenggaraan Pendidikan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu (12/3) siang. Pansus akan membahas revisi Perda Provinsi Daerah Khusus Jakarta No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah gratis. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah memastikan program sekolah gratis diterapkan bertahap mulai 2025.

Penerapannya menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan. ”Gubernur (Jakarta) sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan kekurangan sekolah negeri,” kata Ima. Program sekolah swasta gratis masuk dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ima menyebutkan, program sekolah swasta gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov Jakarta ataupun Dinas Pendidikan Jakarta. Tahap selanjutnya, dinas akan menentukan lokasi sekolah gratis. (Yoga)

Pasar saham Indonesia masih mengalami tekanan akibat berbagai sentimen negatif. Terbaru, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight serta menyesuaikan peringkat Surat Utang Negara (SUN) tenor 10–20 tahun menjadi netral. Hal ini sejalan dengan proyeksi defisit anggaran Indonesia yang naik dari 2,5% menjadi 2,9% terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.

Investor pasar modal tengah mencermati saham perbankan menjelang musim Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), terutama terkait pembagian dividen. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan mengawali musim ini pada 12 Maret 2025, dengan salah satu agendanya menetapkan dividen tunai. Presiden Direktur BBCA, Jahja Setiaatmadja, mengisyaratkan bahwa dividen tahun ini bisa lebih besar, seiring pertumbuhan laba bersih 2024 sebesar 12,7% menjadi Rp 54,8 triliun.

Investor pasar modal tengah mencermati saham perbankan menjelang musim Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), terutama terkait pembagian dividen. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan mengawali musim ini pada 12 Maret 2025, dengan salah satu agendanya menetapkan dividen tunai. Presiden Direktur BBCA, Jahja Setiaatmadja, mengisyaratkan bahwa dividen tahun ini bisa lebih besar, seiring pertumbuhan laba bersih 2024 sebesar 12,7% menjadi Rp 54,8 triliun.

Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

Rasio utang pemerintah diprediksi meningkat lebih dari 40% terhadap PDB pada 2025, melampaui target dalam RPJMN 2025-2029. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, mencatat bahwa dengan PDB Indonesia 2024 sebesar Rp 22.139 triliun, maka rasio utang telah mencapai 40,2% terhadap PDB.