Kebijakan
( 1327 )Ditjen Pajak Koreksi Struktur Tarif PPN
Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo
Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo
Menghilangkan Pesimisme, Dunia Usaha Diajak Dongkrak Ekonomi
Utang Negara Bertambah, Rasio Utang Jadi Sorotan
Beban Bank BUMN Meningkat Akibat Penugasan Pemerintah
Optimisme Cadangan Devisa, Mampukah Melonjak?
Pemerintah Memberikan Izin Ekspor 6 Bulan Bisa Diperpanjang 3 Bulan
Meminimalkan Penurunan Cadangan Devisa di Tengah Gejolak Global
Daerah Proaktif, Pusat Harus Adaptif
Sinkronisasi
kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi
tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering
kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah
dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan
ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi
kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih,
hingga kepentingan politik yang berbeda.
Terkait
perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi
kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan
yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera
dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap
perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program
prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan
masalah baru yang merugikan masyarakat. Untuk
itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat
harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Agenda Kebijakan Biden Akan Tersusun di 2022
29 Dec 2021 -
Tujuh Kantor Pajak Besar Penuhi Target Setoran
14 Dec 2021 -
Rencana Riset dan Inovasi 2022 Disiapkan
14 Dec 2021 -
Yuk, Menggali Utang di Negeri Sendiri
14 Dec 2021








