Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Ancaman kenaikan kredit macet (Non-Performing Financing/NPF) menjadi tantangan bagi industri multifinance di 2025, memaksa perusahaan leasing meningkatkan pencadangan guna menjaga stabilitas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPF multifinance naik dari 2,70% di Desember 2024 menjadi 2,96% di Januari 2025, menunjukkan risiko pembiayaan yang meningkat.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berjanji untuk melanjutkan janji-janji kampanyenya guna mengubah orientasi ekonomi, imigrasi, dan kebijakan luarnegeri negara secara cepat dan tanpa henti. Ia mengutarakan itu dalam pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres AS di Washington pada Selasa (04/03/2025) waktu setempat. Pidato Trump berlangsung selama 99 menit berisi penuh tentang rencana-rencana kebijakan yang dijanjikan selama kampanye pilpres dan langsung dijalankan selama minggu-minggu pertama setelahkembali menjabat. Ia berjanji untuk terus memberikan perubahan besar untuk menyelamatkan negara dari apa yang ia gambarkan sebagai kehancuran dan kesalahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya.

“Amerika menginginkan perubahan, tetapi ada cara yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan dan cara yang sembrono, dan kita dapat membuat perubahan itu tanpa melupakan siapa kita sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah demokrasi," tutur Trump, seperti dikutip AP. Di awal-awal masa jabatan keduanya sekarang, Trump telah memulai misi untuk membubarkan sebagian pemerintah federal, membangun kembali hubungan dengan sekutu-sekutu AS, dan mengenakan tarif yang telah memicu perang dagang Amerika Utara. “Itu hanyalah tindakan yang cepat dan tanpa henti. Orang-orang memilih saya untuk melakukan tugas itu dan saya melakukannya," kata Trump tentang minggu-minggu awal masa jabatannya. (Yetede)

Banjir yang melanda Jabodetabek kembali menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kawasan ini adalah pusat bisnis Indonesia. Dengan 105 titik banjir dan 17.000 pengungsi, bencana ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti yang terjadi pada 2013 dan 2020, dengan kerugian masing-masing mencapai Rp 20 triliun dan Rp 10 triliun.

Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan konsolidasi dan korodinasi yang lebih komprehensif dalam upaya pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau pangan. Konsolidasi komprehensif dari sektor hulu hingga hilir diperlukan agar ketersediaan maupun stabilitas harga bahan kebutuhan pokok bisa diwujudkan secara lebih jangka panjang atau berkelanjutan. Selama ini, konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih banyak berfokus pada pengawasan alur distribusi barang yang notabene berada di level hilir. Sementara konsolidasi dan koordinasi di level hulu terkait dengan proses produksi komoditas pangan dibutuhkan, dinilai masih sangat kurang. Peneliti dan ekonomi senior Yusuf Rendy Manilet menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini melalui TPIP dan TPID tidaklah sepenuhnya keliru. Hanya saja,  dalam konteks untuk memastikan ketersediaan komoditas  strategis, konsolidasi maupun koordinasi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produksi komoditas pangan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah. (Yetede)

Perbankan masih menghadapi tantangan pengetatan likuiditas, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai tumbuh lebih tinggi di Januari 2025 sebesar 5,51% secara tahunan, dibanding Desember 2024 yang hanya 4,48%. Namun, DPK dari nasabah perorangan justru turun 2,6% karena banyak masyarakat yang menarik tabungan atau beralih ke instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibanding deposito bank.

Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mencapai target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, terutama akibat masalah sistem administrasi Coretax DJP dan kondisi ekonomi domestik yang sulit. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan, seperti Sritex, Sanken Indonesia, Yamaha Music, dan KFC, turut memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh Pasal 21 dan PPh Badan.