Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1341 )

Indeks Saham Tertekan, Kepercayaan Investor Memudar

HR1 12 Mar 2025 Kontan (H)

Pasar saham Indonesia masih mengalami tekanan akibat berbagai sentimen negatif. Terbaru, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight serta menyesuaikan peringkat Surat Utang Negara (SUN) tenor 10–20 tahun menjadi netral. Hal ini sejalan dengan proyeksi defisit anggaran Indonesia yang naik dari 2,5% menjadi 2,9% terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penurunan peringkat ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto merilis kebijakan seperti pemangkasan anggaran, pembentukan BPI Danantara, serta Koperasi Merah Putih yang melibatkan bank BUMN. Langkah Goldman Sachs mengikuti jejak Morgan Stanley, yang pada Februari 2025 menurunkan peringkat saham Indonesia ke underweight, mencerminkan menurunnya kepercayaan investor asing.

Dampaknya, IHSG terkoreksi 7,54% sejak awal 2025 dan mengalami net foreign sell sebesar Rp 23,52 triliun, menjadikannya bursa dengan kinerja terburuk kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Saham-saham big caps, terutama sektor perbankan, menjadi target utama aksi jual asing.

Menurut Budi Frensidy dari Universitas Indonesia, penurunan peringkat ini memperburuk citra pasar saham Indonesia, mendorong investor institusi asing untuk mengurangi bobot saham Indonesia dalam portofolionya. Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa pasar modal Indonesia kini dianggap kurang menarik untuk investasi besar akibat kekhawatiran defisit fiskal dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang bisa melampaui 50%.

Namun, ada potensi pemulihan. Rully Arya Wisnubroto dari Mirae Asset memperkirakan IHSG akan bergerak di kisaran 6.500–7.000, dengan level terendah sekitar 6.300. Rovandi dari KGI Sekuritas menyebutkan bahwa potensi pemotongan suku bunga BI sebesar 25–50 bps sebelum Juli 2025 dapat memicu rebound saham. Ia merekomendasikan strategi selective buy pada sektor komoditas, pertambangan, dan perbankan syariah, dengan IHSG diperkirakan bergerak antara 6.250 (support) dan 7.910 (resistance).

Ekonomi

Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan

HR1 12 Mar 2025 Kontan

Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.

Hasil survei ini sejalan dengan Mandiri Spending Index (MSI) yang menunjukkan peningkatan belanja, tetapi dengan perubahan pola konsumsi yang lebih hati-hati. Pengeluaran untuk restoran turun menjadi 16,1%, sementara belanja di supermarket naik menjadi 24,4%, mengindikasikan masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibanding gaya hidup.

Tingkat tabungan masyarakat juga terus menurun. Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur LPEM UI, menilai tren ini sebagai sinyal melemahnya daya beli, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama PDB Indonesia.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, melihat penurunan tabungan sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran menjelang Ramadan, seiring kenaikan harga bahan pokok. Jika tekanan inflasi terus berlanjut tanpa peningkatan pendapatan riil, kepercayaan konsumen bisa semakin melemah, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

Politik dan Birokrasi

Ditjen Pajak Koreksi Struktur Tarif PPN

HR1 11 Mar 2025 Kontan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus menerapkan skema tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21, sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023. Namun, struktur tarif dan skema pemotongan pajak ini sedang dikaji untuk penyempurnaan.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, penyempurnaan ini bertujuan untuk mewujudkan kesederhanaan dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Namun, skema TER tetap diberlakukan, dengan penyempurnaan yang akan datang.

Dalam skema TER, penghasilan tetap dan tidak tetap, seperti gaji, THR, dan bonus, digabungkan dalam perhitungan pajak. Akibatnya, pemotongan pajak meningkat ketika seorang karyawan menerima penghasilan tambahan, karena dihitung secara kumulatif.

Meski demikian, Ditjen Pajak menegaskan bahwa skema ini tidak menambah beban pajak karena pada Desember, pajak dihitung kembali dengan tarif PPh Pasal 17, sehingga total pajak yang dibayar dalam setahun tetap sama.

Namun, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengkritisi skema ini karena banyak karyawan terkejut saat mengalami pemotongan pajak yang besar ketika menerima THR atau bonus. Ia menilai pemotongan ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama saat Lebaran.

Raden menyarankan agar penghitungan pajak dikembalikan ke metode lama, di mana jika terjadi kelebihan potong, maka pengembalian pajak seharusnya dilakukan oleh negara, bukan oleh perusahaan.

Meskipun skema TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak, masih ada kritik terkait dampaknya terhadap daya beli karyawan dan mekanisme pengembalian pajak yang dinilai kurang ideal.

Ekonomi

Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo

HR1 11 Mar 2025 Kontan

Investor pasar modal tengah mencermati saham perbankan menjelang musim Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), terutama terkait pembagian dividen. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan mengawali musim ini pada 12 Maret 2025, dengan salah satu agendanya menetapkan dividen tunai. Presiden Direktur BBCA, Jahja Setiaatmadja, mengisyaratkan bahwa dividen tahun ini bisa lebih besar, seiring pertumbuhan laba bersih 2024 sebesar 12,7% menjadi Rp 54,8 triliun.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah memberikan gambaran bahwa rasio dividennya minimal 85%, termasuk dividen interim Rp 135 per saham atau sekitar Rp 20,33 triliun yang sudah dibayarkan pada Januari 2025.

Menurut Head of Proprietary Investment Mirae Asset, Handiman Soetoyo, BBRI dan Bank CIMB Niaga (BNGA) berpotensi menawarkan yield dividen tertinggi hingga 9%, sementara BMRI, BBNI, BTPS, dan NISP diperkirakan memiliki yield 6%-7%.

Namun, Handiman mengingatkan risiko dividend trap, yaitu kemungkinan harga saham turun setelah pembagian dividen. Ia menyarankan investor jangka panjang untuk mengakumulasi saham BNGA, BBRI, BBNI, BMRI, dan NISP.

Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, memperkirakan rasio dividen 2024 akan stabil atau sedikit menurun karena melemahnya pertumbuhan kredit. Ia menilai BMRI, BNGA, BBRI, BBNI, dan BJBR dapat memberikan yield sekitar 7%, sedangkan BBCA kurang menarik bagi pemburu dividen karena historisnya hanya sekitar 2%.

Pembagian dividen tetap menarik bagi investor, meskipun tidak selalu dapat langsung menutupi capital loss dari saham, ujar Indy.

Ekonomi

Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo

HR1 11 Mar 2025 Kontan

Pembagian dividen tetap menarik bagi investor, meskipun tidak selalu dapat langsung menutupi capital loss dari saham, ujar Indy.

Ekonomi

Menghilangkan Pesimisme, Dunia Usaha Diajak Dongkrak Ekonomi

HR1 10 Mar 2025 Kontan (H)

Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

Dalam diskusi, Ray Dalio menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global, seperti utang nasional yang berlebihan, konflik geopolitik, dan bencana alam. Salah satu kesimpulan penting adalah perlunya menciptakan kawasan ekonomi baru seperti Shenzhen atau Guangdong, guna mempercepat industrialisasi dan menarik investasi.

Menurut ekonom Wijayanto Samirin, pertemuan ini bertujuan meyakinkan dunia usaha bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil dan pemerintah memiliki strategi yang jelas. Prabowo juga meminta dukungan para konglomerat untuk berinvestasi dalam program strategis nasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mendanai pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Ekonomi

Utang Negara Bertambah, Rasio Utang Jadi Sorotan

HR1 10 Mar 2025 Kontan

Rasio utang pemerintah diprediksi meningkat lebih dari 40% terhadap PDB pada 2025, melampaui target dalam RPJMN 2025-2029. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, mencatat bahwa dengan PDB Indonesia 2024 sebesar Rp 22.139 triliun, maka rasio utang telah mencapai 40,2% terhadap PDB.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa rasio utang bisa melonjak hingga 49,5% dari PDB pada 2029, terutama karena utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun. Bhima juga mengkhawatirkan crowding out effect, di mana penerbitan utang oleh pemerintah, BUMN, dan BPI Danantara dapat menyedot likuiditas domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan.

Selain itu, Bhima menyoroti bahwa sebagian besar utang digunakan untuk belanja barang, pegawai, dan pembayaran bunga utang, bukan untuk belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan UMKM. Jika pengelolaan utang tidak lebih produktif, maka utang justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Badiul Hadi menambahkan bahwa beban pokok dan bunga utang semakin meningkat, terutama dengan tambahan utang baru dan pelemahan rupiah. Ini dapat mempersempit ruang fiskal dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dengan strategi yang tepat, target ekonomi pemerintah tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar.

Ekonomi

Beban Bank BUMN Meningkat Akibat Penugasan Pemerintah

HR1 10 Mar 2025 Kontan

Pemerintah terus menugaskan bank-bank BUMN untuk mendukung berbagai program nasional seperti koperasi desa, pembangunan tiga juta rumah, dan hilirisasi industri. Namun, penugasan ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi saham perbankan BUMN karena dapat membebani kinerja keuangan mereka.

Sejak awal tahun, saham Bank Mandiri (BMRI) turun 17,26%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) anjlok 9,5%, Bank Negara Indonesia (BBNI) kontraksi 1,09%, Bank Tabungan Negara (BBTN) turun 28,15%, dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) melemah 7,19%.

Analis Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menilai bahwa penugasan ini dapat membebani bank BUMN, terutama dalam kondisi likuiditas yang ketat dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara itu, Analis Infovesta Kapital, Ekky Topan, menyoroti risiko kualitas kredit, terutama pada proyek tiga juta rumah yang bisa berisiko jika tidak diiringi mitigasi yang kuat.

Meski demikian, ada dampak positif dari keterlibatan bank BUMN, seperti meningkatnya volume kredit dan peran bank dalam ekonomi nasional. Analis Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, menilai tekanan ini hanya bersifat jangka pendek, dengan strategi manajemen risiko yang baik akan menentukan dampak jangka panjangnya.

Indy melihat tekanan saham bank BUMN sebagai sentimen sementara dan menilai saham BMRI, BBNI, dan BBRI masih menarik karena valuasinya murah dan potensi dividen yang besar. Ekky merekomendasikan BRIS untuk investasi jangka panjang dengan target harga Rp 3.350.

Secara keseluruhan, meski terdapat tekanan akibat penugasan pemerintah, saham bank BUMN tetap memiliki prospek positif dalam jangka panjang dengan strategi mitigasi risiko yang baik.

Ekonomi

Optimisme Cadangan Devisa, Mampukah Melonjak?

HR1 08 Mar 2025 Kontan

Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan bahwa dalam jangka panjang, cadangan devisa berpotensi meningkat berkat aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% dananya di perbankan dalam negeri selama minimal 12 bulan. Jika aturan ini berjalan efektif, cadangan devisa Indonesia bisa menembus US$ 200 miliar pada tahun 2029.

Sementara itu, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menargetkan cadangan devisa mencapai US$ 189,47 miliar pada 2029, naik dari target US$ 162,40 miliar pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan memperkirakan aturan DHE SDA dapat mendongkrak cadangan devisa hingga US$ 80 miliar pada 2025.

Namun, peningkatan cadangan devisa bisa terhambat oleh beban pembayaran utang luar negeri (ULN) yang besar. David Sumual mengingatkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 803,49 triliun pada 2026, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan cadangan devisa.

Meskipun cadangan devisa masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi, tantangan utama ke depan adalah pengelolaan utang dan efektivitas kebijakan DHE SDA dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ekonomi

Pemerintah Memberikan Izin Ekspor 6 Bulan Bisa Diperpanjang 3 Bulan

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah memberikan kesempatan ekspor konsentrat tembaga selama 6 bulan dan bisa diperpanjang tiga bulan. Relaksasi ekspor ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Beleid ini diteken Bahlil Lahadahlia pada 4 maret 2025 ini hanya memberikan peluang ekspor bagi smelter yang mengalami kendala operasional akibat keadaan kahar. Pengawasan perbaikan smelter dilakukan setiap dua bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu. Monitoring itu merujuk pada rencama kerja reparasi smelter yang diajukan perusahaan. Adapun durasi ekspor 6 bulan, terhitung sejak terbitnya surat rekomondasi persetujuan dari Menteri ESDM. Surat rekomondasu itu menjadi dasar menerbitkan surat izin ekspor. Sedangkan volume ekspor yang diprbolehkan mengacu antara lain pada kapasitas input fasilitas pemurnian tersebut. Bahlil mengatakan Permen ESDM 6.2025 berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpim oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyikapi kondisi smelter yang dialami keadaan kahar, Adapun pertimbangan itu melihat dari sisi negara, perusahaan hingga dampaknya terhadap masyarakat. (Yetede)