Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL

HR1 03 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.

Politik dan Birokrasi

Perang Dagang Semakin Memanas

HR1 01 Mar 2025 Kontan

Kebijakan tarif impor tinggi yang diumumkan Presiden AS Donald Trump semakin meningkatkan ketidakpastian global. Trump berencana menerapkan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada serta menaikkan tarif impor China menjadi total 20%, dengan alasan menekan peredaran fentanyl dari ketiga negara tersebut.

Meksiko dan Kanada menanggapi kebijakan ini dengan langkah diplomasi. Menteri Ekonomi Meksiko, Marcelo Ebrard, akan bertemu dengan pejabat perdagangan AS untuk mencari solusi, sementara Menteri Keamanan Publik Kanada, David McGuinty, menegaskan negaranya telah memperketat pengawasan perbatasan dan menangani penyelundupan narkotika.

Dari pihak China, pemerintahnya berjanji akan membalas kebijakan tarif Trump dengan tindakan balasan yang diperlukan, seperti yang sebelumnya dilakukan dengan mengenakan tarif 10% pada produk energi dan pertanian AS.

Dampak kebijakan ini langsung terasa di pasar global. Investor melakukan aksi jual besar-besaran terhadap mata uang berisiko dan aset kripto, sementara dolar AS menguat sebagai aset safe haven. Pasar saham Asia pun mengalami tekanan, dengan indeks saham Thailand turun 2,4% dan mendekati fase pasar lesu.

Di tengah kebijakan proteksionisme AS, kelompok BRICS yang dipimpin oleh Brasil mencari alternatif sistem pembayaran antaranggota untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menekan biaya transaksi. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya diversifikasi alat pembayaran guna mengurangi kerentanan ekonomi akibat kebijakan perdagangan Trump.

Politik dan Birokrasi

Perang Dagang Semakin Memanas

HR1 01 Mar 2025 Kontan

Ekonomi

Ekonomi Terpuruk, Bursa Menurun

HR1 01 Mar 2025 Kontan (H)

Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia, ditandai dengan pelemahan IHSG dan rupiah yang mencapai level terburuk sejak pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai bahwa ketidakpastian suku bunga The Fed dan perang dagang global mendorong investor asing keluar dari Indonesia.

Di pasar saham, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal UI, menyoroti tidak adanya market maker yang mampu menahan arus jual asing, sementara Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, menyebut turunnya return on equity (ROE) dan kontribusi manufaktur sebagai penyebab lemahnya kepercayaan investor.

Hans Kwee, Co-Founder PasaRDana, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti penghapusan subsidi gas 3 kg yang justru merugikan ekonomi rakyat kecil. Iman Rachman, Direktur Utama BEI, menegaskan bahwa pertemuan dengan pelaku pasar diperlukan, tetapi kebijakan ekonomi yang tidak stabil tetap menjadi ancaman utama bagi investor.

Ekonomi

Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju

KT1 28 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kehadiran BPI Danantara akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan ruang yang luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)

Ekonomi

Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah

KT1 27 Feb 2025 Tempo

Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.

Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

ICW Soroti UU BUMN dan Aturan Pembentuk Danantara Belum Tersedia untuk Publik

KT1 27 Feb 2025 Tempo

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada potensi cacat formil dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Cacat formil itu, menurut ICW, karena naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum Danantara tidak segera dibuat publik setelah pengesahan oleh DPR pada 4 Februari 2025 lalu. ICW menyebut salinan UU BUMN terbaru, yang ditandatangani Prabowo saat peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025, masih tidak bisa diakses secara publik. "Per hari ini, di website Sekretariat Negara belum ada sama sekali," kata peneliti ICW, Yassar Aulia, pada Kamis, 27 Februari 2025. Selain revisi UU BUMN, Presiden Prabowo Subianto juga meneken Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Kedua aturan itu, kata Yassar, juga belum bisa diakses publik.

ICW menilai kondisi tersebut membuat analisa publik mengenai UU BUMN yang baru menjadi terbatas. Sebab, masyarakat sipil hanya dapat mengambil sumber dari berbagai pemberitaan media dan draf elektronik RUU BUMN yang sempat beredar secara tidak resmi di kalangan jurnalisPadahal, kata Yassar, masyarakat perlu pemberitahuan resmi dari pemerintah soal struktur kelembagaan serta kewenangan Danantara hingga nama-nama pejabat yang diangkat Presiden Prabowo ke posisi strategis dalam badan tersebut. ICW menilai pemerintah terkesan menihilkan partisipasi publik dengan ketiadaan transparansi salinan dokumen resmi tersebut. Yassar menyampaikan nihilnya partisipasi publik dan instransparansi membuat UU BUMN, serta dua aturan lainnya yang diteken Prabowo soal Danantara, menjadi cacat formil. "Dan karenanya, inkonstitusional," ujar dia. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Satu lagi Instansi Berdiri, Bullion Bank

KT1 27 Feb 2025 Tempo

SATU lagi instansi baru berdiri di era Presiden Prabowo Subianto: bank emas. Instansi yang terkenal dengan sebutan bullion bank ini berperan menyelenggarakan layanan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas. Saat peluncuran Rabu, 26 Februari 2025, Prabowo mengatakan layanan bank emas bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dia menyebutkan negara ini memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia dengan jumlah sekitar 2.600 ton. Produksi emas per tahun sudah mencapai 160 ton. Tapi selama ini banyak emas mengalir ke luar negeri. Bank emas dapat menjadi wadah untuk menjaga perputaran emas di dalam negeri sehingga negara bisa menghemat devisa. Indonesia sudah memiliki ekosistem yang mendukung, dari tambang terbesar di dunia hingga fasilitas pemurnian emas.

Menurut Prabowo, pengolahan komoditas ini dari hulu hingga hilir bakal berkontribusi meningkatkan produk domestik bruto sebesar Rp 245 triliun dan membuka lapangan kerja baru buat 1,8 juta orang. "Bank emas juga bisa meningkatkan pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri," ujarnya. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengamini kehadiran bank ini memperkuat ekosistem bisnis emas dari hulu sampai hilir. Perusahaan ini mengantongi peluang untuk menyuplai emas batangan kepada PT Antam Tbk. "Jadi impornya Antam sekarang kami yang gantikan," ucap Tony.

Dari total kapasitas produksi 50 ton, Freeport menyuplai 30 ton emas kepada Antam. Kontrak tersebut berlangsung selama lima tahun dengan nilai US$ 12,5 miliar. Jika kehadiran bank emas memicu tambahan permintaan di pasar, dia memastikan bisa menambah setoran untuk Antam. Freeport sedang melakukan eksplorasi lanjutan untuk tambang bawah tanah di Grasberg. Salah satunya tambang Kucing Liar yang diperkirakan menyimpan deposit emas sekitar 6 juta ounce. Usaha bulion diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini mulai diterapkan pada 18 Oktober 2024 dan merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). (Yetede)

Ekonomi

Komitmen Apple Dipenuhi, iPhone 16 Meluncur

KT1 27 Feb 2025 Investor Daily (H)

Iphoner16 akan segera dijual secara resmi di Indonesia yang sudah dituangkan dalasam dokumen-dokumenesia. Hal ini bisa terjadi usai Kemenperin dan Apple telah menemui kata sepakat. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gimiwang Kartasamita menyatakan, Indonesa telah merampungkan proses tenologi terkemuka Apple terkai perpanjangan sertifikasi Apple terkai perpanjnagan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga prushaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia. "Dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat (TKDN) untuk Apple bisa dimulai," jakarta Rabu (26/2/2025). Agus menjelaskan, proses penerbitan izin kata dia. Agus menjelaskan, proses penerbitan izizn edar diprediksi tdak akan berlangsung lama. Apple sudah dapat memasarkan produk "Sertifikat TKDN kita terbitkan sesegera mungkin. Harusnya dalam (moment) Ramadan sudah terbit. Tapi izin edarnya bukan sama kita tapi di Kementerian Komunikasj dan Digital" Kata Menderin. (Yetede)

Ekonomi