Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Sulitnya Mendaftar Program Mudik Gratis

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Kondisi ekonomi yang lesu membuat program mudik gratis bagi warga Jakarta laris manis. Pemprov DKI Jakarta pun menambah 1.161 kuota mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman, tapi warga khawatir tingginya antusiasme membuat sebagian dari mereka tetap tidak mendapatkan kuota tersebut. Eny Faridah (31), warga Jakbar, Selasa (18/3) mengatakan, bersiap untuk perang tiket (war ticket) mudik gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta pada gelombang dua, Rabu (19/3).Tanpa menggunakan tiket mudik gratis, ia harus mengeluarkan ongkos Rp 3 juta untuk dia, suami, dan anaknya, pergi pulang naik kereta api atau bus umum.

Nilai uang itu dua kali lipat dari THR yang keluarganya dapatkan. Padahal, tahun lalu, ia baru kena PHK. Karena itulah, tiket mudik gratis sangat berharga sekali baginya dan sekeluarga. Jika tidak mendapatkan tiket mudik gratis, Eny mengatakan tidak akan pulang kampung pada Lebaran kali ini. Ia akan melewatkan Idul Fitri tanpa berkumpul dengan keluarga besar. Perjuangan untuk mendapat tiket mudik gratis sudah ia lakoni sejak gelombang pertama. Ia sudah bersiap seusai sahur, tetapi apes bagi Eny, laman pendaftaran selalu gagal dibuka. Ia kesulitan mengakses pendaftaran kuota mudik gratis itu.

”Tulisannya masih dalam antrean terus. Semoga saya bisa mengamankan tiket gelombang kedua. Saya takut gagal lagi,” ujar Eny. Ada 1.161 kuota penumpang tambahan pada gelombang ini dengan 27 unit bus yang disediakan. ”Dengan ini, total kuota mudik gratis pada gelombang pertama dan kedua mengangkut sebanyak 23.564 penumpang,” kata Kadis Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (18/3). Pendaftaran mudik gratis gelombang kedua dilakukan secara daring melalui situs resmi mudikgratis.jakarta.go.id. (Yoga)

Ekonomi

Industri Tambang Menantang, Royalti tetap Dikejar

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Pemerintah menyasar tambahan penerimaan negara melalui rencana peningkatan tarif royalti tambang mineral dan batubara. Upaya tersebut dinilai mendadak dan waktunya tidak tepat. Para pelaku usaha pertambangan ramai-ramai meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Usulan penyesuaian tarif royalti muncul dari rencana revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM. Selain itu, aturan dalam PP No 15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara juga diusulkan direvisi. Pada komoditas bijih nikel, misalnya, berdasarkan usulan revisi, akan berubah dari sebelumnya single tarif 10 % menjadi tarif progresif 14-19 % menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari single tarif 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA.

Pada komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini ialah progresif menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) tarif PNBP Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 14-28 %. Pada usulan revisi, terbagi dua. Pertama, tariff royalti naik 1 % untuk HBA lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton sampai tarif maksimum 13,5 %. Lalu, tarif IUPK 14-28 % dengan perubahan rentang tarif (revisi PP No 15/2022). Usulan itu mendapat tentangan dari para pelaku usaha pertambangan, termasuk dari nikel dan batubara. Selama ini, pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar PNBP. Namun, kali ini industri pertambangan relatif sedang menantang. Mulai dari harga komoditas yang cenderung turun akibat kelebihan pasokan hingga kebijakan penahanan devisa hasil ekspor (DHE) 100 % dengan jangka waktu minimal satu tahun. (Yoga)

Ekonomi

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5%

HR1 19 Mar 2025 Kontan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tidak mencapai target dan bahkan bisa turun di bawah 5%, sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 5,2%. Bahkan untuk 2026, proyeksi ekonomi Indonesia hanya 5%, lebih rendah dari target dalam RPJMN yang sebesar 6,3%.

Perlambatan ini terjadi di banyak negara, termasuk China, yang diperkirakan hanya tumbuh 4,8% pada 2025, serta Amerika Serikat dan Uni Eropa yang juga mengalami penurunan proyeksi ekonomi. Faktor global seperti ketidakpastian geopolitik, hambatan perdagangan, dan kebijakan yang membebani investasi serta konsumsi turut memengaruhi ekonomi Indonesia.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikurahman, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8% hingga 5%, lebih rendah dari target pemerintah. Menurutnya, tantangan domestik seperti reformasi struktural, efektivitas belanja pemerintah, dan kebijakan fiskal serta moneter masih menjadi hambatan. Selain itu, daya beli masyarakat yang melemah, PHK yang meningkat, serta minimnya penyerapan tenaga kerja di industri padat karya semakin memperberat kondisi ekonomi nasional.

APBN juga mencatat defisit Rp 31,2 triliun per Februari 2025, yang menunjukkan adanya tekanan pada kebijakan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fundamental ekonomi domestik agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan yang lebih stabil di tengah ketidakpastian global.

Ekonomi

Stimulus Dibutuhkan untuk Menjaga Stabilitas Pasar Saham

HR1 19 Mar 2025 Kontan (H)

Pasar saham Indonesia mengalami tekanan berat dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 5%, memicu trading halt untuk pertama kalinya sejak krisis pandemi Covid-19. Pada perdagangan Selasa (18/3), IHSG sempat jatuh 7% ke level 6.084, sebelum akhirnya ditutup di 6.223,38 dengan penurunan 3,84%, yang merupakan level terendah sepanjang tahun.

Berbeda dari krisis sebelumnya, kejatuhan IHSG kali ini terjadi di tengah penguatan bursa regional dan global, menandakan bahwa faktor domestik menjadi penyebab utama. Rully Arya Wisnubroto, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, menyebut bahwa rendahnya optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia menjadi pemicu aksi jual besar-besaran. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti pemangkasan anggaran, pembentukan Danantara, serta Koperasi Merah Putih menimbulkan ketidakpastian di pasar.

Rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun telah dibantah, semakin memperburuk sentimen pasar. Untuk menenangkan kondisi, DPR melalui Ketua Komisi XI, Misbakhun, mendatangi BEI untuk memberikan dukungan, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji mengeluarkan stimulus guna meredam volatilitas perdagangan saham.

Menurut Felix Darmawan, ekonom Panin Sekuritas, kondisi pasar semakin diperburuk oleh defisit anggaran, turunnya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), serta pemangkasan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 5,2% menjadi 4,9%. Hal ini membuat institusi asing seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia.

Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas, menyoroti bahwa pemerintah Indonesia perlu belajar dari China, yang telah mengeluarkan paket stimulus untuk menopang pasar saham. Sementara itu, Erwin Supandi, Head of Equities Retail Henan Putihrai Sekuritas, menilai kondisi saat ini bisa lebih buruk dibandingkan saat pandemi Covid-19.

Secara teknikal, support IHSG berada di level 5.880 hingga 6.000, dan jika level ini ditembus, tekanan terhadap IHSG berpotensi semakin kuat. Untuk mengatasi situasi ini, dibutuhkan langkah konkret dari regulator dan pemerintah agar pasar saham Indonesia lebih stabil dan kondusif.

Ekonomi

Surplus Neraca Dagang Terus Menyusut

HR1 18 Mar 2025 Kontan

Surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2025, tercatat sebesar US$ 3,13 miliar, turun US$ 380 juta dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa meskipun surplus berkurang, Indonesia telah mempertahankan surplus perdagangan selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Surplus perdagangan terutama ditopang oleh komoditas non-migas seperti minyak nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Namun, neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit sebesar US$ 1,72 miliar akibat impor minyak mentah dan hasil minyak yang tinggi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa tren penurunan harga batubara, minyak mentah, serta logam di pasar global akan semakin mempersempit surplus perdagangan. Selain itu, kebijakan pelarangan ekspor bijih tembaga sejak Januari 2025 juga telah menghilangkan sumber pendapatan ekspor yang signifikan.

Josua menambahkan bahwa peningkatan impor bahan baku dan barang modal di Februari bisa menjadi sinyal pertumbuhan ekonomi. Namun, jika ekspor tidak ikut meningkat, maka neraca perdagangan bisa mengalami defisit dalam beberapa bulan ke depan. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat ekspor berbasis manufaktur dan memperluas pasar ke negara-negara non-tradisional.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, mengingatkan bahwa rencana kenaikan tarif royalti pemerintah atas komoditas tambang seperti batubara, nikel, tembaga, emas, dan timah dapat menurunkan daya saing sektor pertambangan. Tekanan tambahan juga datang dari melemahnya permintaan global, terutama akibat deflasi di China dan pelemahan ekonomi AS.

Meskipun neraca perdagangan masih mencatat surplus, para ekonom memperingatkan bahwa tekanan dari penurunan harga komoditas, kebijakan ekspor, dan meningkatnya impor bisa membuat surplus semakin menyempit dalam beberapa bulan ke depan.

Ekonomi

Restrukturisasi Kredit, Beban Tambahan bagi Perbankan

HR1 18 Mar 2025 Kontan

Perbankan di Indonesia menghadapi peningkatan beban biaya pada 2025, tidak hanya dari cost of fund yang tinggi akibat ketatnya persaingan likuiditas, tetapi juga dari iuran Program Premi Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang mulai berlaku tahun ini.

Direktur Bank Oke Indonesia, Efdinal Alamsyah, mengakui bahwa aturan ini berpotensi menekan margin keuntungan bank, terutama bagi bank dengan rasio dana mahal yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Bank Oke fokus pada peningkatan dana murah (CASA) serta melakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Keuangan Bank Jatim, Edi Masrianto, yang menyebutkan bahwa pembayaran iuran PRP pasti akan menambah beban biaya bank, yang bisa berdampak pada penurunan laba bersih. Namun, ia juga menyadari bahwa PRP memberikan manfaat dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Bank Jatim mengantisipasi kenaikan biaya ini dengan menyesuaikan strategi bisnis, menekan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi melalui teknologi.

Sementara itu, bagi bank bermodal besar, dampak PRP relatif kecil. Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menyebut bahwa tambahan iuran PRP hanya 0,016% dari total aset BTN, sehingga tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa bank wajib membayar premi PRP setiap enam bulan sekali, dengan total iuran bank umum yang terkumpul pada 2025 diperkirakan hanya Rp 1 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibanding premi penjaminan simpanan yang mencapai Rp 17 triliun per tahun, sehingga tambahan biaya PRP dinilai relatif kecil dibanding manfaatnya dalam menjaga keamanan sektor perbankan.

Politik dan Birokrasi

Restitusi Pajak Membengkak di Awal Tahun

HR1 17 Mar 2025 Kontan

Restitusi pajak mengalami lonjakan signifikan hingga Februari 2025, mencapai Rp 111,04 triliun, naik 93,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa lonjakan ini terutama berasal dari restitusi PPN Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 86,31 triliun dan restitusi PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 22,96 triliun.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kenaikan restitusi ini mencerminkan kelebihan pembayaran pajak akibat perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas, dan tekanan likuiditas bisnis. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan penerimaan pajak tetap kuat agar lonjakan restitusi tidak mengganggu stabilitas fiskal.

Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi sejak 2023 menyebabkan laba bersih perusahaan lebih rendah dari proyeksi, sehingga banyak wajib pajak mengajukan pengembalian pajak. Ia mencontohkan bahwa PPh Pasal 25 tahun 2023 dihitung berdasarkan laba 2022 yang lebih tinggi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, memperingatkan bahwa lonjakan restitusi bisa menggerus target penerimaan pajak 2025. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan intensifikasi pajak, seperti menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan melakukan pemeriksaan agar penerimaan pajak tetap stabil.

Ekonomi

Industri Minuman Keras AS Terhantam Tarif 200%

HR1 15 Mar 2025 Kontan

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif 200% pada anggur Prancis dan Italia menuai protes dari para importir, distributor, dan peritel anggur di AS. Meskipun Trump beranggapan bahwa kebijakan ini akan menguntungkan bisnis anggur lokal, para pelaku industri justru merasa terbebani.

Mary Taylor, pemilik Mary Taylor Wine, menghadapi kesulitan besar karena memiliki 16 kontainer anggur dalam perjalanan. Jika tarif ini berlaku, ia terancam mengalami kerugian besar dan bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan sebagian pengiriman.

Ben Aneff, Presiden U.S. Wine Trade Alliance, menyebut tarif ini dapat menghancurkan industri anggur impor AS, karena sebagian besar anggur Eropa didistribusikan oleh 4.000 importir kecil. Pemasok terpaksa menaikkan harga, yang pada akhirnya juga merugikan peritel dan restoran.

Gab Bowler, Presiden Bowler Wine, menyatakan bahwa 70% penjualan anggur di AS berasal dari Eropa, sehingga kenaikan harga akan berdampak signifikan pada permintaan. Ia mempertanyakan apakah konsumen bersedia membayar US$ 45 untuk anggur yang sebelumnya hanya US$ 15. Jika penjualan menurun drastis, Bowler bahkan mempertimbangkan PHK karyawan.

Di sisi lain, Ed Buffington, pemilik The Community Tap, mengatakan anggur buatan AS sulit menggantikan anggur Eropa karena harga lebih mahal dan rasa berbeda. Separuh dari total penjualan anggur di tokonya berasal dari anggur Eropa, sehingga tarif ini berpotensi mengganggu bisnisnya.

Namun, tidak semua pihak menentang kebijakan Trump. Patrick Cappiello, pemilik Monte Rio Cellars, melihat peluang dari tarif ini karena anggur produksinya di California menjadi lebih kompetitif dibandingkan anggur impor.

Tarif 200% pada anggur Eropa berpotensi merugikan banyak bisnis di AS, mulai dari importir hingga pengecer. Sementara produsen anggur lokal seperti Patrick Cappiello bisa mendapatkan keuntungan, dampaknya terhadap industri secara keseluruhan masih menjadi perdebatan.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Non-Pajak Melemah, APBN Tertekan

HR1 15 Mar 2025 Kontan

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Februari 2025 mencapai Rp 76,4 triliun, atau 14,9% dari target APBN 2025. Namun, angka ini turun 4,5% dibanding tahun lalu, akibat melemahnya harga komoditas seperti minyak, batubara, dan nikel.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas hanya mencapai Rp 17,5 triliun (-1,7%), sementara PNBP nonmigas terkumpul Rp 16,3 triliun (-7,2%). PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) juga turun 16,9%, terutama akibat penurunan pungutan ekspor kelapa sawit. Satu-satunya sektor yang tumbuh adalah PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND), yang naik 12,1% menjadi Rp 10,9 triliun, didorong oleh setoran dividen BUMN perbankan.

Anggito menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan PNBP dengan intensifikasi pemungutan SDA, terutama dari batubara, nikel, timah, bauksit, dan sawit. Pemerintah juga akan menyesuaikan tarif serta memperketat pengelolaan PNBP di kementerian dan lembaga (K/L), terutama layanan premium seperti imigrasi dan kepolisian.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, ketergantungan PNBP pada harga komoditas dan dividen BUMN membuat penerimaan negara rentan berfluktuasi. Ia menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan aset negara yang belum produktif, memperketat pengawasan pembayaran royalti, serta mempercepat eksplorasi dan hilirisasi SDA untuk meningkatkan nilai tambah. Jika pemerintah hanya mengandalkan harga komoditas global, PNBP akan tetap tidak stabil dan sulit menjadi andalan utama bagi APBN.

Ekonomi

Diskon Tarif Jalan Tol Diberlakukan dan WFA Diperpanjang

KT3 15 Mar 2025 Kompas ((H)

Guna mengurangi kepadatan selama masa Lebaran 2025, sejumlah kementerian memperpanjang kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), hingga 8 April 2025. Pemerintah memberikan fleksibilitas WFA bagi ASN. Dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB No 2 Tahun 2025, ASN dapat melaksanakan WFA empat hari, yaitu 24-27 Maret. Kementhub mengusulkan untuk memperpanjang WFA sekaligus work from home (WFH) agar arus balik dapat terurai, seperti saat mudik. Permintaan belum diajukan, tetapi setidaknya dua kementerian telah memperpanjang WFA hingga 8 April.

”Sejauh ini, WFH waktu kembali belum kami ajukan, tetapi dari Kemendikdasmen sudah menerapkan sampai 8 April. Kemudian juga serupa dengan Kementerian BUMN,” kata Menhub, Dudy Purwagandhi saat konferensi pers seusai rapat koordinasi angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Jumat (14/3). Kementrian PAN dan RB, belum memberlakukan WFA/WFH saat arus balik. Namun, setidaknya arus balik diperkirakan dapat terurai karena pemberian diskon tarif tol. Pemberian diskon tersebut diharapkan mendorong para pemudik kembali lebih awal ke Jakarta dan ke daerah asal masing-masing. Sejauh ini pemerintah menetapkan diskon 20 % untuk tarif tol. Kebijakan itu berlaku empat hari saat arus mudik, yakni 24-27 Maret. Saat arus balik, aturan itu juga berlaku dua hari pada 8-9 April. (Yoga)