Pemerintah Rancang Paket Diplomasi Ekonomi
Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga strategi utama pemerintah: deregulasi non-tariff measures (termasuk relaksasi aturan TKDN dan lartas), peningkatan impor dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, serta pemangkasan tarif bea masuk dan pajak impor untuk menjaga daya saing ekspor.
Airlangga juga menegaskan bahwa negosiasi akan dilakukan baik secara bilateral maupun bersama negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia dan Singapura, melalui kerangka kerja sama seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Namun, TIFA yang sudah lama dianggap perlu diperbarui agar lebih relevan dengan situasi saat ini.
Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menambahkan bahwa delegasi RI yang dipimpin Airlangga dan Menteri Luar Negeri akan bertolak ke AS paling lambat 17 April 2025 untuk menyampaikan proposal konkret kepada United States Trade Representative (USTR).
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai langkah pemerintah sudah tepat, tetapi menekankan pentingnya strategi negosiasi yang sesuai dengan karakter Presiden AS Donald Trump, yang dikenal tidak menyukai pendekatan multilateral dan lebih menyukai komunikasi langsung. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto secara pribadi melakukan pendekatan langsung ke Trump, karena tanpa pengakuan awal dari Trump, kesepakatan strategis akan sulit dicapai.
Pemerintah Indonesia sedang berupaya keras menavigasi situasi diplomatik dan ekonomi yang rumit dengan pendekatan pragmatis dan diplomasi aktif.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023