Inflasi AS masih tetap membandel, pada Agustus 2022 kenaikan indeks harga konsumen tahunannya 8,3%. Ini sangat mengecewakan konsumen dan pelaku usaha di AS, di tengah kebijakan moneter bank sentral AS (the Fed) yang sangat ketat dengan peningkatan bunga kebijakan (Fed Funds Rate) yang semakin mencekik perekonomian AS maupun global. Sebagaimana disampaikan US Federal Reserve Chair, Jerome Powell dalam per temuan di Jackson Hole, the Fed akan tetap  menekan laju inflasi AS hingga mencapai target 2%. Langkah gubernur bank sentral AS mengendalikan laju inflasi AS dipastikan dengan menekan sisi demand-nya. Akibat dari kebijakan moneter super ketat AS tersebut, mendorong dolar AS semakin menguat hingga mencapai nilai paritasnya terhadap euro dan pounsterling, serta mencapai nilai tertinggi dengan yen selama 20 tahun, yang pada akhirnya menekan inflasi yang dipicu oleh harga barang-barang impor. 

Saat ini melonjaknya inflasi global, khususnya di AS, bukan semata-mata dipicu kenaikan permintaan domestik. Faktor lain yang signifikan mendorong Inflasi di AS adalah tertekannya sisi penawaran, seperti terganggunya rantai produksi global karena China’s restrictive zero-Covid policy, dampak perang Rusia vs Ukraina terhadap harga energi dan makanan, serta peningkatan upah pekerja di AS. Faktor penyebab inflasi yang bersumber dari sisi penawaran tersebut di luar kontrol kebijakan bank sentral AS (the Fed). Akan tetapi uniknya, ekonomi AS berada pada posisi yang secara potensial mampu mengatasi sumber penyebab inflasi dari sisi penawaran tersebut. Sebab, AS masih relatif mandiri dalam kebutuhan energi dan sumber bahan makanannya, berlimpah dengan pekerja migran, kapasitas produksi yang memadai, serta tersedianya sumber kapital yang dibutuhkan untuk meningkatkan sektor manufaktur. (Yoga)

BI memperkirakan, inflasi September 2022 sebesar 5,88% year on year (yoy), terutama dipicu kenaikan harga BBM pada awal September. “Kami melakukan penelusuran survei pemantauan harga. Survei minggu kelima, bulan ini inflasinya 5,88% yoy," tutur Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho, dalam pelatihan media bersama BI di Ubud, Bali, Sabtu (1/10). Adapun BPS akan mengumumkan inflasi September pada hari ini (3/10). Wahyu menjelaskan, sumber utama penyumbang inflasi September 2022 adalah bensin sebesar 0,91% secara bulanan. Secara umum, berdasarkan perhitungan BI, kenaikan harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi 1,8-1,9%. Dampak putaran kedua (second round) dari kenaikan harga BBM akan dirasakan sekitar tiga bulan kemudian. "Hopefully sifatnya akan soft, dampak terbesar first around bulan ini yakni harga bensin, solar basket consumer price index (CPI). Sementara second round sekitar 2-3 bulan ke depan yakni ke tarif angkot, ojek online, angkutan barang. Dan, harapannya pada 2023 dia akan balik ke kisaran 3% plus minus 1%," ucapnya. Lebih lanjut, Wahyu menyebut bahwa masalah inflasi melebar, yakni sisi inflasi volatile food (harga pangan bergejolak) dan administered price (harga yang diatur pemerintah). Untuk membawa inflasi kembali ke sasaran 3% plus minus 1% di tahun depan, hal ini pun yang mendasari BI untuk menaikkan suku bunga acuan dan BI juga akan terus memperkuat koordinasi antara TPIP dan TPID. (Yoga)

Krisis biaya hidup yang dipicu oleh inflasi tinggi akan menghambat upaya pengentasan rakyat miskin dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyebut pertumbuhan lapangan pekerjaan akan melemah dan upah riil yang diterima pekerja selama ini akan tergerus. Di sisi lain, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat. Melalui perubahan hitungan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli (purchasing power parities/PPPs) itu, jumlah orang miskin di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bertambah. Berdasarkan hasil survei WEF terhadap 22 ekonom anggota Komunitas Ekonom WEF yang dipublikasikan di Geneva, Swiss, Rabu (28/9) waktu setempat, 70 % responden setuju resesi global kemungkinan terjadi tahun depan.

”Dengan melonjaknya inflasi dan tergerusnya upah riil, krisis biaya hidup global menghantam masyarakat paling rentan. Para pengambil kebijakan yang tengah mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi perlu memastikan dukungan khusus kepada mereka yang paling membutuhkan,” kata Managing Director WEF Saadia Zahidi melalui siaran pers di Jakarta. Bank Dunia dalam laporan bertajuk ”Reforms for Recovery: East Asia and Pacific Economic” menyebutkan, kenaikan harga pangan dan non pangan akan mendorong kenaikan garis kemiskinan. Seiring kenaikan harga pangan dan non pangan, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat dengan mengubah PPPs 2011 menjadi PPPs 2017. Berdasarkan PPPs 2017, garis kemiskinan ekstrem naik dari 1,9 USD per hari atau sekitar Rp 28.969 (kurs Jisdor BI Rp 15.247 per USD) menjadi 2,15 USD per hari. (Yoga)

Pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh BI ini merupakan yang kedua kalinya setelah BI mempertahankan bunga acuan rendah sejak awal pandemi Covid-19 dan menaikkannya sebesar 25 basis poin (bps) pada Agustus lalu. Secara teoretis, utak-atik bunga acuan adalah cara utama bank sentral memodulasi sektor moneter domestik. BI sebagai otoritas moneter memiliki tujuan tunggal mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin pada dua dimensi, yaitu inflasi dan nilai tukar. Seiring dorongan tingginya harga energi dan pangan global, serta potensi dampak penyesuaian harga BBM di dalam negeri, inflasi Indonesia tahun 2022 dapat melebihi batas atas sasaran yang ditetapkan. BI berkepentingan meredam inflasi yang pada Agustus 2022 tercatat 4,69 % (year-on-year/yoy), dengan inflasi inti 3,04 % (yoy).

Kenaikan BI-7DRR kali ini pun dapat dipandang sebagai langkah tepat dalam upaya pengendalian inflasi. Berbeda dengan respons pasar ekuitas AS yang cenderung negatif dalam menanggapi kebijakan hawkish The Fed, IHSG tercatat menguat 30 bps ke level 7.218 saat penutupan pasar pada hari yang sama Gubernur BI mengumumkan kenaikan BI-7DRR menjadi 4,25 %. Dinamika ini dapat dibaca sebagai kepercayaan pasar terhadap langkah BI dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan BI ini terbilang responsif dan terukur, bukan reaktif. BI sempat menahan kenaikan bunga acuan pada awal tekanan inflasi di Indonesia akibat gangguan sisi suplai. Reaksi positif pasar tak lepas dari makroekonomi Indonesia yang masih kuat. Dibandingkan negara lainnya, Indonesia berhasil menjaga laju pemulihan ekonomi dan mengelola dampak gejolak global. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan. Perkiraan itu ia buat berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara seperti AS dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi. Sri Mulyani memastikan kebijakan itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi sehingga ancaman resesi kian sulit dihindari. "Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Senin (26/9). Berdasarkan catatan Ani, suku bunga bank sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan AS yang sudah naik 300 bps sejak awal tahun. "(Bunga acuan) AS sudah 3,25 %, sudah naik 300 bps, ini terutama karena rapat September ini mereka menaikkan lagi 75 bps. Ini merespons inflasi AS 8,3 %," ungkapnya.

Mengutip AFP, Bank Dunia (World Bank) memproyeksi sejumlah negara resesi pada 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Karenanya, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5 % pada 2023 mendatang. "Pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi," terang Malpass. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpas mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah, sehingga inflasi bisa ditekan. (Yoga)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan. Ia mengatakan resesi dipicu oleh satu sebab, kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, resesi kian susah untuk dihindari. "Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Senin (26/9). Berdasarkan catatan Ani, suku bunga acuan bank sentral Inggris naik 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan AS yang sudah naik 300 bps sejak awal tahun. (Bunga acuan) AS 3,25 %, sudah naik 300 bps, terutama karena rapat September mereka menaikkan lagi 75 bps, merespons inflasi AS 8,3 %," ungkapnya.

Mengutip AFP, Bank Dunia (World Bank) juga memproyeksi sejumlah negara resesi pada 2023, karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi.
Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Karenanya, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5 % pada 2023. "Pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi," terang Malpass. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi pada September 2022 sebesar 1,10% month on month (mom). Proyeksi ini berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat September 2022. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, tertulis Jumat (23/9) menyebut komoditas utama penyumbang inflasi September 2022 sampai minggu ketiga adalah komoditas bahan bakar minyak dan tarif angkutan dalam kota.

Hantaman konsumsi rumah tangga bertambah. Merespon efek gulir kenaikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Bank Indonesia (BI) mengerek lagi suku bunga acuan 50 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur BI minggu lalu. Ini artinya dalam dua bulan terakhir, bunga sudah naik 75 bps. Menjadi semakin tertekan, lantaran kenaikan bunga diprediksi akan berlanjut, seiring kenaikan suku bunga Amerika Serikat, menyusul global. Bunga tinggi akan menyulut inflasi bunga kredit. Tak pelak, ini akan menambah beban masyarakat yang terlanjur mengambil kredit saat pandemi. Beban lonjakan bunga terhadap angsuran ini bisa menggerus daya beli masyarakat khususnya pekerja kelas menengah bawah yang miskin sentuhan bantuan sosial. Tekanan kian keras karena inflasi barang dan jasa sebagai akibat kenaikan harga BBM belum berhenti. Sampai akhir Agustus inflasi tahunan diprediksi 4,69%, sedang September naik 1,1% secara bulanan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah segera mengendalikan inflasi pangan agar daya beli masyarakat tidak makin tertekan. Perpanjangan insentif UMKM juga harus diberikan terkait restrukturisasi kredit UMKM.

Inflasi desa lazim dicatat lebih tinggi daripada inflasi di kota. Meskipun penarikan data tak bergeser, ternyata ada masanya inflasi desa lebih rendah daripada kota. Pada 2015, kala dana desa mulai mengucur, inflasi kota 3,35 %, sedangkan di desa masih 5,8 %. Setahun berikutnya, inflasi desa turun menjadi 4,56 %, sedangkan di kota hanya turun menjadi 3,02 %. Akhirnya, pada 2017, inflasi desa turun hingga di bawah kota, yaitu 2,76 % di desa dibandingkan 3,61 % di kota. Sayang, data inflasi terpilah wilayah desa dan kota tak lagi diproduksi. Namun, strategi penawar inflasi lewat dana desa itu penting direproduksi, bahkan mendesak mengembangkan strategi baru pengendalian dan mitigasi dampak inflasi desa. Pengendalian inflasi yang langsung dirasakan secara riil membutuhkan kehadiran negara di lapangan.

Desa menduduki posisi strategis karena kepala desa beserta perangkatnya berinteraksi dengan warga sepanjang waktu. Apalagi, sebanyak 74.961 desa sejatinya mencakup 91 % wilayah pemerintahan terbawah, sedangkan 9 % selebihnya berupa pemerintahan kelurahan. Kebijakan anti inflasi desa sebenarnya menyelamatkan daya beli 71 % penduduk Indonesia yang kini tinggal di desa. Mesin inovasi desa bersumber dari dana desa. Pada 2015-2021, tersalur dana desa Rp 400 triliun, ditambah tahun ini Rp 68 triliun. Berakumulasi dengan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, berikut bantuan keuangan pemda, nilai keseluruhan APBDes melonjak dari Rp 24 triliun pada 2014 menjadi Rp 118 triliun pada 2022 atau rata-rata APBDes setiap desa berlipat empat kali dari Rp 324 juta menjadi Rp 1,6 miliar. Kapasitas dana desa sebagai penawar inflasi bersumber dari pemanfaatannya membangun infrastruktur ekonomi. (Yoga)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga masih mendominasi komponen pembentuk produk domestik bruto atau PDB nasional. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menjadi kunci dalam menopang geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap daya beli masyarakat yang saat ini terjadi akibat gejolak harga pangan berpotensi memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, daya beli masyarakat saat ini juga tergerus oleh kenaikan harga energy setelah lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sebelum terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah telah mencatat tingkat inflasi tahunan di 27 provinsi berada di atas rata-rata nasional pada Agustus 2022. Inflasi pada Agustus 2022 tercatat 4,69 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi pangan pada Agustus 2022 mencapai 8,93 % secara tahunan.

Dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, tertuang acuan terhadap skema berbagi  beban antara pemerintah pusat dan pemda dalam rangka meredam dampak inflasi terhadap masyarakat. Selain itu, pemda diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk program bantuan sosial alias bansos. Nilainya 2 % dari DTU. Pemda juga diamanatkan untuk segera mengeksekusi penyaluran bansos. Kemenkeu juga akan menyalurkan Dana Insentif Daerah pada September dan Oktober 2022 senilai Rp 1,5 triliun yang penggunaannya ditujukan untuk mengelola inflasi di daerah. (Yoga)