Manuver moneter kembali ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk meredam inflasi. Jika bulan lalu bank sentral mengerek suku bunga acuan 25 basis points (bps), kali ini, BI menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate 50 bps menjadi 4,25%. Kenaikan itu bahkan lebih tinggi ketimbang prediksi sebagian besar ekonom, yakni 25 bps. Namun, langkah BI tersebut dinilai rasional. Apalagi, awal bulan ini pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diramal menekan daya beli sebagian masyarakat. Pengetatan moneter lanjutan yang ditempuh BI, diyakini mampu menjadi katalis yang mengendalikan indeks harga konsumen (IHK), terutama dari sisi permintaan. Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai upaya yang dilakukan BI tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal pemerintah yang sinkron agar penanganan inflasi lebih efektif. Seusai Rapat Dewan Gubernur, kemarin, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan suku bunga secara agresif ini dieksekusi dalam rangka mengantisipasi risiko lesatan IHK pada bulan-bulan mendatang. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, kenaikan suku bunga acuan tak akan ampuh menekan inflasi. Sebab, naiknya IHK pada tahun ini lebih didominasi dari sisi penawaran, sehingga membutuhkan peran lebih dari pemerintah untuk mengamankan pasokan, baik untuk komoditas konsumsi langsung maupun bahan baku manufaktur. Di sisi lain, Piter meyakini kenaikan 50 bps tidak banyak mengubah suku bunga kredit sehingga risiko pengetatan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi amat terbatas.

LONDON, ID – Bank of England (BoE) pada Kamis (22/9) menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) sehingga menjadi 2,25% dari sebelumnya 1,75%. Penaikan sebesar itu tetap tajam tapi di bawah ekspektasi sebesar 75 basis poin. Level penaikan yang lebih kecil itu dikarenakan bank sentral Inggris tersebut percaya ekonomi Inggris sudah resesi. Sejumlah analis, Kamar Dagang Inggris, bahkan BoE sebelumnya memperkirakan Inggris memasuki resesi sebelum akhir tahun. Ekonomi Inggris jatuh karena lonjakan harga energi-yang dipicu perang di Ukraina, gangguan-gangguan di seputar Covid-19 dan Brexit, penurunan kepercayaan konsumen, serta turunnya penjualan ritel. Saat menjelaskan keputusannya, BoE mencatat adanya volatilitas harga gas. Tapi pengumuman pembatasan atas tagihan energi diharapkan membatasi kenaikan inflasi harga konsumen ke depannya. “Namun begitu, sejak Agustus lalu semakin banyak muncul tanda bahwa inflasi di dalam negeri terus menguat. Kami meyakini ekonomi sudah resesi,” kata BoE (Yetede)

Piring kosong kembali mengemuka belakangan ini. Tak hanya jadi simbol memerangi kelaparan dan mengurangi sisa atau sampah makanan, piring kosong juga menjadi simbol meredam dampak kenaikan tingkat inflasi. Istilah itu pertama kali populer dalam KTT Ketahanan Pangan Dunia di Roma, Italia, Juni 2008. Sejumlah organisasi masyarakat mendatangi forum itu dengan membawa piring kosong, simbol hak  atas pangan. Piring kosong itu juga simbol harapan, jangan sampai KTT menghasilkan kebijakan kosong bagi kaum marjinal. Pada 2020, Presiden China Xi Jinping menggunakan istilah piring kosong untuk mengatasi sampah makanan yang makin menggunung di China. Banyak media setempat dan internasional menyebut kebijakan itu sebagai ”kampanye piring kosong” atau ”operasi piring kosong” Xi Jinping.

”Setiap butir makanan di piring merupakan hasil kerja keras. Kita harus tetap menjaga rasa krisis tentang  ketahanan pangan,” ujar Xi Jinping dalam pidato soal misi pengurangan sampah makanan di China (The  Guardian, 12 Agustus 2020). Pada 6 Juli 2022, FAO membangun kembali narasi tentang kisah piring-piring kosong, ”A Tale of Empty Plates”. Narasi itu membungkus gerakan memerangi kelaparan dan bahaya rawan pangan akibat imbas pandemi Covid-19, konflik geopolitik, serta kenaikan harga pangan dan energi. Dalam narasi itu, FAO menyebutkan, pada 2021, sebanyak 828 juta orang di dunia menghadapi bahaya kelaparan. Jumlah itu tiga kali lipat dari populasi di Indonesia. Di Indonesia, 1,9 juta orang atau 0,7 % total populasi masuk dalam kategori keluarga rawan pangan. Setiap hari masih banyak orang yang tidak mendapat makanan cukup. Di sisi lain, masih banyak orang menganggap sepiring makanan itu kebanyakan sehingga menyisakan dan membuangnya. (Yoga)

Bank-bank punya pekerjaan rumah penting untuk menjaga kinerja kredit konsumer tetap moncer lantaran permintaan yang diramal surut seiring risiko kenaikan inflasi. Apalagi, bagi bank-bank yang selama ini amat mengandalkan bisnis dari kredit untuk keperluan konsumtif tersebut. Kendati demikian, sejumlah bank tetap optimistis dapat menjaga kinerja penyaluran kredit ke depan, salah satunya dengan masuk ke ekosistem digital. Jika dicermati, gelagat penurunan permintaan kredit konsumer salah satunya terbaca dari hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dilansir Bank Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga atau konsumsi diperkirakan turun. Kelompok pembiayaan kepada rumah tangga ini memiliki porsi hampir 48% dari total kredit perbankan nasional yang sampai Juli 2022 tercatat sebesar Rp6.143,7 triliun. Dari survei tersebut, minat debitur untuk mengakses pinjaman dalam 3 bulan—6 bulan ke depan cenderung turun. Perihal kondisi tersebut, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yuddy Renaldi mengatakan bahwa upaya menggenjot pertumbuhan kredit terus dilakukan oleh perseroan dengan melakukan penetrasi ke ekosistem digital. Menurutnya, strategi tersebut sangat membantu mendongkrak pertumbuhan fee based income dan serta perolehan laba perseroan. Namun, dia menegaskan sejauh ini kinerja penyaluran kredit konsumsi secara tahunan masih bagus.

Laju inflasi September melonjak signifikan pasca pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, solar, hingga Pertamax. Sebab, kenaikan harga BBM juga menyeret kenaikan harga barang lainnya. Dari Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada pekan ketiga September 2022, inflasi bulanan pada September diperkirakan mencapai 1,09%.

Presiden Jokowi meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bersama-sama pemerintah pusat membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan menambah inflasi 1,8 %. ”Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja serentak mengatasi Covid-19. Saya yakin, insya Allah, bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 %,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).

Kepala Negara mengatakan, surat edaran Mendagrii dan Permenkeu yang sudah diberikan kepada daerah menyebutkan bahwa 2 % dari dana transfer umum (DTU) dapat digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam gejolak akibat penyesuaian harga BBM. Dana 2 persen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. ”Nelayan, yang menggunakan solar, bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek, juga menggunakan BBM bisa dibantu subsidi ini,” ujar Presiden. Pelaku UMKM juga dapat dibantu dalam pembelian bahan baku yang harganya naik akibat kenaikan harga BBM. Subsidi pun dapat dimanfaatkan untuk membantu transportasi umum yang tarifnya juga dinaikkan. (Yoga)

JAKARTA, ID – Meski digempur inflasi tinggi, lonjakan suku bunga, dan kontraksi ekonomi global, Indonesia tetap dalam jalur ekspansi. Investasi langsung meningkat tajam dalam tiga kuartal terakhir dan dana investasi portofolio asing terus mengalir. Pembelian bersih asing di bursa saham di Indonesia melesat di atas Rp 70 triliun. Selain itu, fungsi intermediasi mulai pulih dengan pertumbuhan kredit perbankan kembali ke zona double digit. Meskipun demikian, sejumlah upaya ekstra (extra efforts) harus dilakukan agar momentum ekspansi itu tidak cepat berlalu. Upaya itu adalah pendalaman pasar keuangan, menjamin kepastian berusaha melalui kebijakan sektoral dan struktural, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan berbagai kondisi ekonomi, termasuk inflasi. Bahkan, bila perlu, stimulus ekonomi yang bersifat produktif tetap diberikan. Ini semua perlu dilakukan mengingat gempuran hiperinflasi masih ada dan ekonomi dunia masih dalam tren melemah. (Yetede)

Eksekusi skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjadi solusi yang ditempuh pemangku kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat pasca penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Melalui burden sharing, pemda diwajibkan mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk program bantuan sosial (bansos). Hal itu dilegalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Secara total, alokasi belanja wajib untuk penanganan inflasi di daerah sebesar 2% dari DTU. Meskipun bertujuan menjangkar daya beli, skema ini menyisakan konsekuensi berat yakni goyahnya stabilitas fiskal di daerah, terutama yang belum memiliki fondasi pendapatan asli daerah (PAD) kuat.

Kebijakan upah minimum tahun depan harus disesuaikan dengan tren peningkatan inflasi akibat naiknya harga BBM. Program bantuan subsidi upah tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi. Diperlukan perbaikan kondisi upah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi. Menurut proyeksi Kemenkeu, inflasi akhir tahun ini bisa mencapai 6,6-6,8 %, naik 1,9 % dari inflasi tahunan per Agustus 2022 sebesar 4,69 %. Proyeksi itu jauh melampaui target inflasi 3 plus minus 1 %.

Di tengah kenaikan inflasi yang tinggi itu, upah buruh cenderung stagnan. Selama dua tahun pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dan 2021, upah minimum tidak dinaikkan karena kondisi dunia usaha yang sedang terdampak pandemi. Sementara itu, pada 2022, rata-rata nasional kenaikan upah minimum hanya 1,09 %, jauh di bawah tren kenaikan inflasi. Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan, tanpa ada perbaikan kondisi upah, ditambah kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, daya beli pekerja dapat tergerus hingga 30 %. Hal itu tidak hanya bisa menekan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, (Yoga)

Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini akan menjadi tugas bagi Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Ada beberapa hal penting yang perlu diselesaikan, mulai mengerem inflasi hingga digitalisasi. Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo akan berakhir pada Mei dan April 2023 mendatang. Masih jauh memang. Namun, belum juga habis tahun ini, sudah muncul sederet nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Perry dan Doddy. Namun, siapa pun yang nantinya akan menjabat posisi Gubernur BI maupun Deputi Gubernur BI, memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam menghadapi sederet tantangan yang masih menghadang perekonomian Indonesia. "Sehingga bagaimana peran dan upaya BI untuk mengambil langkah dalam menjaga nilai tukar rupiah, menjaga aliran modal asing untuk masuk, dan pendalaman pasar keuangan dengan lima pilar bauran kebijakannya," tutur Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (6/9). Ia mencatat tiga pekerjaan rumah BI yang baru; pertama, kebijakan moneter untuk menjangkar inflasi, khususnya inflasi inti agar bisa kembali di bawah 4%. Kedua, dari sisi inklusivitas agar ada instrumen untuk mendukung pembiayaan, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa terus berkembang. Ketiga, pengembangan digital cross border payment agar makin memudahkan transaksi. Selain itu, kesiapan BI terkait rupiah digital, mengingat banyak lembaga internasional yang mendukung adanya Central Bank Digital Currency (CBDC).