Lonjakan inflasi mengancam daya beli masyarakat. Bank Dunia (World Bank) mewanti-wanti dampak kenaikan inflasi, akibat lonjakan harga pangan dan energi, terhadap daya beli, terutama masyarakat miskin. Dalam laporan yang bertajuk East Asia and The Pacific Economic Update edisi Oktober 2022, World Bank menyebut bahwa masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak inflasi tinggi. Apalagi, rumah tangga miskin selama ini cenderung membelanjakan pendapatannya untuk makanan. Sementara komoditas pangan merupakan salah satu pemicu inflasi saat ini. Berdasarkan perhitungan World Bank, masyarakat miskin Indonesia terdampak inflasi 0,8% lebih tinggi daripada orang kaya. Sebab, masyarakat miskin Indonesia lebih banyak mengeluarkan pendapatan untuk membeli makanan dan bahan bakar.

Inflasi tinggi September 2022 makin menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Sementara bantuan sosial dinilai masih belum efektif meredam rembetan kenaikan harga bahan bakar minyak. Program itu perlu digelar lebih masif dan dikawal agar tetap sasaran. BPS mencatat, tingkat inflasi September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Angka inflasi itu jauh di atas target inflasi BI pada 2022 yang sebesar 2-4 %. Pemicu utama inflasi itu adalah kenaikan harga BBM subsidi. Penyesuaian harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga sembilan dari 11 kelompok pengeluaran, antara lain penyediaan makanan-minuman atau restoran, pakaian dan alas kaki, serta perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (4/10), mengatakan, dampak kenaikan harga BBM sudah merembet ke berbagai sektor. Bahkan, saat banyak komoditas pangan pokok mengalami deflasi atau penurunan harga, beras justru menyumbang inflasi.

”Faktor-faktor itu membuat daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, semakin tergerus. Sebelumnya, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh imbas pandemi Covid-19 serta kenaikan dan penurunan harga komoditas global,” kata Faisal. Penurunan upah riil buruh dan nilai tukar petani (NTP) di sebagian besar subsektor pertanian jadi indikator semakin tergerusnya daya beli masyarakat. Dari sisi upah, misalnya, rata-rata upah nominal harian buruh naik tipis, tetapi tidak mampu mengkompensasi tingginya pengeluaran buruh yang tercermin dari upah riil. Upah riil buruh menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh. BPS mencatat, pada September 2022, upah nominal harian buruh tani naik 0,38 %, sedangkan upah riil hariannya turun 0,66 % Begitu juga upah nominal harian buruh bangunan yang naik 0,18 %, tetapi upah riil hariannya turun 0,99 %. BPS menyebut, dari lima subsektor, NTP dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsector perikanan tangkap turun paling signifikan. NTP perikanan tangkap atau nilai tukar nelayan (NTN) turun 1,84 %  dari 107,21 pada Agustus 2022 jadi 105,4 pada September 2022. (Yoga)

Sepuluh provinsi melakukan sejumlah program terobosan untuk mengatasi inflasi. Program itu mulai dari operasi pasar secara intensif, penyediaan subsidi angkutan barang, memastikan ketersediaan bahan pokok dengan kemandirian pangan, hingga menggerakkan UMKM. Mereka diganjar dana  insentif daerah (DID) masing-masing Rp 10 miliar karena dinilai mampu mengendalikan inflasi pada Mei-Agustus 2022. Sepuluh provinsi yang menerima ganjaran pemerintah pusat melalui Kemenkeu ialah Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulteng, Kaltim, DI Yogyakarta, Banten, Jatim, Bengkulu, dan Sumsel. Dari penelusuran Kompas sepekan terakhir, pengendalian inflasi di daerah-daerah yang berhasil itu bertumpu pada pemantauan harga secara intensif, penyaluran bantuan kebutuhan pokok, dan operasi pasar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji, Jumat (30/9), menuturkan, dirinya meminta tim pengendalian inflasi daerah (TPID) memantau inflasi setiap minggu. Jika dari pemantauan itu ada tren harga komoditas pangan tertentu meningkat, dilakukan operasi pasar (OP) secepatnya. ”Misalnya harga telur ayam di pasar Rp 30.000 per kg, sedangkan harga di agen hanya Rp 24.000 per kg, maka kami melakukan operasi pasar dengan harga agen. Contoh lain melihat tren kuliner yang menggunakan cabai, maka diantisipasi dengan stok yang memadai,” ucapnya.

Ketersediaan beras selalu dipantau karena beras komponen penyumbang inflasi yang cukup besar secara nasional, yakni 74 %. Untuk pengendalian inflasi pasca penyesuaian harga BBM pada September, Kalbar mengalokasikan 2 % dana alokasi umum atau Rp 11 miliar untuk fokus pada dua kebijakan, yaitu operasi pasar dan bantuan kebutuhan pokok, untuk masyarakat yang tidak mampu. Paket kebutuhan pokok se-Kalbar sekitar 25.000 paket. Insentif Rp 10,83 miliar dari pemerintah pusat akan dipergunakan untuk bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan operasi pasar. Di beberapa daerah yang memerlukan penghasilan akan dilakukan program padat karya. (Yoga)

Kinerja sektor manufaktur terancam kembali redup gara-gara kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Lonjakan inflasi hingga kenaikan suku bunga akan menjadi batu sandungan bagi sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berdasarkan data S&P Global pada bulan September 2022 mencapai level 53,7. Posisi ini naik dibanding hasil per Agustus 2022 yang berada di angka 51,7.Ekonom S&P Global Market Intelligence, Laura Denman mengatakan, penguatan sektor manufaktur Indonesia tersebut didorong kondisi permintaan yang lebih baik. Kondisi ini mendorong kenaikan signifikan pada permintaan hampir selama satu tahun. Beberapa perusahaan, mengkhawatirkan potensi tekanan inflasi ke depan dan dampaknya terhadap perekonomian. Badan Pusat Statistik mencatat untuk bulan September laju inflasi mencapai 1,17% dalam basis bulanan, dan 5,95% jika dihitung year-on-year.

Inflasi menghantui dunia. Inflasi tahunan September 2022 di AS di atas 8 %, di negara-negara Eropa rata-rata menyentuh 10 %, menjadi rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di sejumlah negara bahkan ada yang di atas 50 %, seperti Turki (80 %), Argentina (78 %), dan Iran (52 %). Hantu inflasi juga mengintai Indonesia. BPS mencatat, inflasi tahunan September 2022 sebesar 5,9 %, tertinggi sejak 2014. Meski angka inflasi di Indonesia ini tidak sebesar di negara-negara yang disebut atas,  kecenderungan harga masih akan naik di masa yang akan datang seiring kenaikan harga BBM di dalam negeri. Sebagian besar inflasi dunia saat ini disebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Oleh karena itu, pengendalian harga energy serta pangan menjadi salah satu kunci untuk menahan laju inflasi. Di tengah ancaman inflasi di Indonesia, dana desa diharapkan dapat ikut berperan dalam pengendalian inflasi di perdesaan.

Di tengah situasi sulit ini, dana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi di perdesaan dan mengurangi dampaknya. Hal ini terutama dikaitkan dengan inflasi dari sisi penawaran dua komoditas: pangan dan energi. Pengendalian inflasi di perdesaan dicapai melalui jaminan ketersediaan pangan dan energi di perdesaan dengan harga yang terjangkau. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai upaya diversifikasi sumber pangan serta energi, terutama yang berasal dari wilayah sendiri dan sekitar, serta langkah-langkah meningkatkan efisiensi dalam pengadaannya. Dalam kondisi paling buruk, dana desa dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, dana desa menjadi instrumen yang sangat komprehensif sekaligus fleksibel. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi September 2022. Nelayan jadi kelompok rentan yang paling terimbas. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih merembet ke sektor lain. BPS mencatat, inflasi nasional pada September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Inflasi bulanan itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 %, sementara inflasi tahunan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang 6,25 %. Kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 8,88 % dengan andil 1,08 persen pada inflasi September 2022. Komoditas dan jasa yang dominan memberi andil adalah bensin dengan andil 0,89 %, tarif angkutan dalam kota 0,09 %, solar 0,03 %, dan tarif angkutan antar kota 0,03 %. Selain itu, tarif ojek dan taksi daring memberi andil masing-masing 0,02 % dan 0,01 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (3/10) mengatakan, pendorong utama inflasi September 2022 adalah komponen harga yang diatur pemerintah, yakni pertalite, solar, dan pertamax. Kenaikan harga BBM itu juga menyebabkan tarif transportasi umum dan barang turut naik. ”Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga 16,48 %,” ujarnya. Untungnya, inflasi di sektor  energi teredam oleh penurunan harga pangan. Meskipun begitu, harga pangan tetap perlu dicermati karena berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Beras, misalnya, harganya sudah naik lantaran dipengaruhi oleh kenaikan biaya angkut dan buruh harian. Selain itu, kenaikan harga BBM masih akan merembet ke sektor lain. Di sektor perdagangan besar,  kenaikan ongkos transportasi turut mendongkrak harga-harga bahan bangunan/konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan September naik 1,27 % lantaran kenaikan harga solar, pasir, batu fondasi, semen, dan batu split. (Yoga)

Pemerintah daerah perlu upaya ekstra untuk menahan lonjakan laju inflasi akibat penaikan harga bahan bakar minyak menyusul rapor merah indeks harga konsumen secara tahunan pada September 2022. Antisipasi jelang musim penghujan juga perlu diperhitungkan oleh para pimpinan daerah. Dari 37 provinsi di Indonesia, mayoritas mencatatkan inflasi tahunan pada September 2022 yang berada di atas rata-rata nasional. Tercatat, hanya 8 provinsi yang berada di bawah capaian inflasi nasional sebesar 5,95% pada September 2022. Capaian ini menunjukkan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu upaya ekstra untuk mengendalikan laju inflasi hingga pengujung tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jika dilihat secara tahunan, maka inflasi yang terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi secara nasional dibandingkan dengan kota lainnya dengan capaian 8,85% year-on-year (YoY).Sementara itu, jika dilihat secara bulanan, maka Kota Bukittinggi, Sumatra Barat menjadi yang tertinggi secara nasional dengan capaian 1,87% pada September 2022. Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati menjelaskan, inflasi tertinggi di Bukittinggi itu disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal September 2022. Sementara itu, Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Zulkipli mengatakan bahwa pemicu tingginya inflasi di Sumsel tak lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang masuk pada komponen harga yang diatur oleh pemerintah.

Prediksi inflasi meninggi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 3 September lalu telah terbukti. Indeks harga konsumen (IHK) pada September 2022 tembus 5,95% (year-on-year/YoY), jauh lebih tinggi ketimbang Agustus sebesar 4,69%. Malah, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tingkat inflasi pada Oktober 2022 bakal lebih tinggi. Selain energi, bahan makanan juga memiliki daya dorong besar inflasi. Tak ayal, pemerintah dan otoritas moneter pun kini dituntut kembali meracik strategi lanjutan untuk mencegah inflasi kembali meninggi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memacu sinergi dengan pemerintah daerah dalam menangkal lonjakan IHK. Sejauh ini pemerintah memang telah menyiapkan proteksi untuk menahan lesatan IHK. Alokasi perlindungan sosial disiapkan senilai Rp24,17 triliun. Anggaran subsidi dan kompensasi pun mencapai Rp502 triliun.

BPS mencatat pada September 2022, inflasi 1,17% month to month (mtm). Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan meningkat terutama pada kelompok transportasi karena belum semua wilayah melakukan penyesuaian tarif pasca penaikan harga BBM, 3 September lalu. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, inflasi September sebesar 1,17%, tertinggi sejak Desember tahun 2014. Pada Desember 2014, inflasi 2,46% akibat kenaikan harga BBM pada November 2014. Penyumbang inflasi September 2022 berasal dari kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95%. “Hal yang perlu diwaspadai ke depan berdasarkan series data BPS inflasi Oktober ini khususnya pada kelompok transportasi karena belum semua wilayah melakukan penyesuaian, ucap Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Senin (3/10). (Yoga)

Bursa saham domestic dipastikan kembali melaju meski pekan lalu sempat melemah sejalan dengan sentiment bursa global akibat ancaman tekanan inflasi hingga resesi global yang masih cukup tinggi. Kondisi fundamental makro ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat. Dari sisi inflasi misalnya, meski ada kenaikan, Indonesia tidak setinggi negara lain,” ujar Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta akhir pekan lalu. Menurut dia, investor terus mencermati kinerja pemerintah menstabilkan perekonomian, khususnya untuk menjaga tingkat inflasi tetap di kisaran target 3 plus minus 1 %.Terlebih untuk jangka panjang, iklim investasi di Indonesia diyakini tetap sehat dn prospektif, khususnya di sector-sector yang berdaya tahan di bawah ancaman resesi. (Yoga)