Kalangan pekerja menuntut kenaikan upah di tengah tren inflasi yang terus membubung. Sebagai kompensasi lonjakan harga barang, buruh meminta kenaikan upah sebesar 13 % pada 2023. “Buruh sudah baik hati mengeluarkan angka 13 % karena, kalau dihitung, seharusnya kenaikannya mencapai 40 %,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, kepada Tempo, kemarin, 18 Oktober 2022. Angka 40 % merujuk pada kenaikan harga BBM 30 % ditambah tingkat inflasi hingga akhir tahun yang diprediksi mencapai lebih dari 6 % dan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata tahun ini sebesar 4 %. Setelah dirasionalisasi, hitungan kenaikan upah sewajarnya sebesar 13 % merujuk pada tingkat inflasi yang diperkirakan sebesar 6,5 %, pertumbuhan ekonomi 4,9 %, dan nilai produktivitas 1,6 persen. Hingga September 2022, tingkat inflasi Indonesia secara tahunan tercatat menembus 5,95 %.

Belum lagi proyeksi resesi pada 2023 mulai mengancam sektor ketenagakerjaan, antara lain prediksi maraknya gelombang PHK jika permintaan dalam negeri ataupun ekspor lesu. “Kami berharap pengusaha ataupun Kemenaker kali ini tidak bermain-main dengan dalih pandemi dan resesi global, sehingga mengulang kenaikan upah hanya 1-2 % tahun depan,” katanya. Kenaikan upah di kala tren inflasi tinggi sebelumnya turut menjadi sorotan PBB. Pakar kemiskinan PBB, Olivier De Schutter, mengungkapkan negara-negara di dunia harus memastikan kenaikan upah dan tunjangan sosial seiring dengan melonjaknya tingkat inflasi secara global. “Jika tidak, bukan tak mungkin masyarakat akan kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan,” ucap Olivier dalam keterangan tertulis.. (Yoga)

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi solid di tengah krisis dan ketidakpastian global, yakni 5,44 % triwulan II dan 5,23 % semester I-2022, tekanan resesi global pada pertumbuhan Indonesia harus diantisipasi. Kian melemahnya ekonomi global sebagai dampak inflasi tinggi, pengetatan moneter global, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, membuat berbagai lembaga menurunkan angka proyeksi pertumbuhan dunia 2022 dan 2023. Situasi 2023 secara umum diprediksi lebih suram daripada 2022. IMF, Oktober lalu, merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 2,9 % menjadi 2,7 %. Sepertiga perekonomian dunia praktis secara teknis mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Kendati tak sampai resesi, perlambatan ekonomi Indonesia dipastikan akan terjadi. Neraca perdagangan hingga Oktober tetap surplus, tetapi angkanya terus menurun, sejalan dengan menurunnya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah. Penurunan ekspor itu, selain dipicu penurunan harga komoditas, juga karena penurunan permintaan dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi.

China yang menyumbang 18 % PDB global dan 26-27 % ekspor Indonesia, diprediksi Bank Dunia dan IMF, hanya tumbuh 2,8 % dan 3,2 % tahun ini; dari 8,1 % tahun 2021. Angka ini terburuk dalam lima dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan juga dialami mitra dagang pen-ting Indonesia lainnya, seperti AS yang menyumbang 9 % ekspor Indonesia, selain Asia Tenggara (14,63 %) dan Uni Eropa (4,79 %). Untuk sisa 2022, penurunan ekspor mungkin sedikit tertahan, oleh permintaan komoditas, seperti batubara masih tinggi, meskipun semakin turun dibandingkan sebelumnya. Dengan situasi global 2023 yang diprediksi jauh lebih berbahaya dan suram, kita harus memperkuat bantalan dan benteng pertahanan. Selain transmisi lewat perdagangan, kita harus mengantisipasi dampak resesi/stagflasi global yang dipastikan akan terjadi pada 2023, lewat transmisi lain, termasuk keuangan, terutama nilai tukar dan beban utang. (Yoga)

Pelapor khusus PBB urusan kemiskinan ekstrem dan HAM Olivier De Schutter mengatakan, seluruh negara harus memastikan tunjangan sosial dan upah naik seiring lonjakan inflasi tinggi. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau membujur di rumahnya sendiri. “Ini bukan hiperbola bahwa kecuali para pemerintah menaikkan tunjangan dan upah sejalan kenaikan inflasi, nyawa-nyawa akan melayang,” ujar dia, seperti dikutip AFP di Jenewa, Swiss. Sebagaimana pandemi COVid-19, sekali lagi warga masyarakat paling rentan yang menanggung beban paling berat dari situasi dunia yang tidak menguntungkan. Krisis-krisis itu, kata De Schutter, akan menyebabkan 75-95 juta orang lagi di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini saja. “Baik itu di Eropa, yang inflasinya mencapai rekor 10 %, atau sub-Sahara Afrika, yang harga makanan melonjak 24 %, anggaran rumah tangga seluruh dunia semakin tercekik,” kata dia.

Artinya, lanjut De Schutter, makin banyak orang miskin akan kelaparan atau membujur kaku di musim dingin ini kecuali ada tindakan segera untuk meningkatkan pendapatan mereka. Para pakar di PBB bekerja independen. Mereka tidak mewakili badan global ini tapi diberi mandat untuk melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB. De Schutter mendesak pemerintah di belahan bumi utara untuk bertindak cepat menginsulasi rumah-rumah sebelum musim dingin datang. “Jika tidak, wilayah tersebut akan ambruk karena tidak adanya kemauan politik. Pakar asal Belgia ini juga mendesak negara-negara untuk melibatkan warga miskin dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan harga-harga. (Yoga)

Selain pertumbuhan ekonomi, dua indikator utama perekonomian kita adalah inflasi dan nilai tukar mata uang. Keduanya berhubungan erat karena berkaitan dengan rupiah dan sama-sama menjadi tugas utama Bank Indonesia (BI) untuk menjaganya. Bedanya, yang satu terkait penurunan nilai rupiah di dalam negeri dan lainnya nilai rupiah di luar negeri. Paling sedih jika tekanan terhadap rupiah terjadi bersamaan seperti saat ini, yaitu inflasi melesat dari target, saat nilai tukar rupiah merosot. Inflasi Indonesia diperkirakan menuju 7% hingga akhir tahun, sementara kurs rupiah turun 7,9% dari Rp 14.242 per dollar Amerika Serikat (AS) di awal tahun menjadi Rp 15.472 per dollar AS. Dekatnya hubungan kurs rupiah dan inflasi membuat merosotnya rupiah akan menyebabkan inflasi (imported inflation) melesat seperti tahun 1998. Sementara inflasi yang tinggi terhadap negara-negara lain akan membuat kurs rupiah semakin melemah, sesuai dengan teori paritas daya beli.

Biro Tenaga Kerja AS mengumumkan tingkat inflasi 8,2 % secara tahunan pada September 2022. Angka tersebut melandai dari bulan sebelumnya, 8,3 %. Tapi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 5,4 %, angka tersebut masih terhitung tinggi. IMF memperkirakan inflasi AS akan tetap tinggi, mencapai 8,1 % pada akhir 2022. Kendati begitu, bank sentral AS The Federal Reserve terus secara agresif mengerek naik suku bunganya guna menjinakkan inflasi. IMF memperkirakan laju inflasi di AS mulai melandai ke 3,5 % pada 2023 dan 2 % pada 2024.

Tren itu selaras dengan inflasi global yang diperkirakan bakal memuncak ke 8,8 % akhir tahun ini dan mulai melandai ke 6,5 % pada 2023 lalu menuju 4,1 % pada 2024. Sejatinya, kata Konsuler Ekonomi IMF Pierre-Oliver Gourinchas, seperti halnya AS, berbagai negara juga telah memperketat kebijakan moneternya untuk mengendalikan membubungnya inflasi. Hanya, tekanan harga yang terjadi ternyata cukup membandel. "Sejauh ini tekanan harga terbukti cukup keras kepala dan menjadi sumber perhatian utama bagi pembuat kebijakan," ujar Gourinchas, dinukil dari Laporan World Economic Outlook Edisi Oktober 2022 yang dirilis IMF.

Inflasi Indonesia diproyeksikan relatif lebih rendah, yakni 4,6 % pada 2022 dan 5,5 % pada 2023. Kendati demikian, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengingatkan bahwa inflasi tinggi, khususnya di AS, akan memberi risiko ekonomi bagi Indonesia. "Inflasi tinggi memaksa The Fed menaikkan suku bunga acuan secara agresif, sehingga melemahkan perekonomian AS. Hal ini akan ikut menarik perekonomian global untuk juga melemah, karena posisi AS sebagai perekonomian terbesar di dunia," ujar Yusuf. (Yoga)

Seluruh negara di dunia sedang menghadapi ancaman inflasi global. AS mengalami inflasi 8,3 %, Inggris 9,9 %, dan Uni Eropa 10 % pada Agustus 2022. Inflasi di Indonesia juga mengalami kenaikan, September 2022, inflasi Indonesia naik menjadi 5,95 %, lebih tinggi dari Agustus 2022 yang 4,69 %. Kenaikan inflasi di Indonesia merupakan dampak dari inflasi global dan kenaikan harga BBM. Efek dari inflasi yang paling kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah harga barang dan jasa semakin naik, sementara daya beli menurun. Kita juga bisa melihat banyak PHK di berbagai perusahaan. Namun, kita patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih baik, bahkan kredit perbankan tumbuh 10,62 % pada Agustus 2022.

Berikut cara mengelola keuangan di tengah inflasi global ini; Pertama, kelola pos keuangan dengan baik dan hidup hemat. Atur keuangan dengan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kedua, mencari tambahan pendapatan di luar pendapatan rutin. Kita dapat memanfaatkan hadirnya berbagai platform lokapasar (marketplace) untuk memasarkan produk atau jasa secara daring, misalnya. Hobi membuat kue atau memasak juga bisa dimaksimalkan sebagai sumber penghasilan tambahan. Ketiga, siapkan dana darurat untuk kebutuhan tidak terduga, seperti terkena PHK, mengalami kecelakaan, kehilangan sumber mata pencarian, dan hal buruk lainnya. Keempat, berinvestasi sesuai profil risiko, dengan memilih instrument investasi yang minim risiko dan mendiversifikasikan investasi ke berbagai instrumen. (Yoga)

Inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM membuat masyarakat menahan belanja. Hal itu terjadi pula di daerah penghasil komoditas ekspor dan berbasis pariwisata. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh melambat. Hasil riset Mandiri Institute tentang belanja masyarakat per 2 Oktober 2022 menunjukkan, tingkat belanja masyarakat masih terus tertahan di tengah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selama empat pekan setelah kenaikan harga BBM,  tingkat belanja tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September 2022. Per 2 Oktober 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing 128,6 dan 158,6. Adapun per 26 Agustus 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing berada di level 128,7 dan 158,7.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, perlambatan tingkat belanja masyarakat itu terjadi akibat kenaikan inflasi pada September 2022. Kenaikan inflasi itu dipicu kenaikan harga BBM. ”Kendati terus turun, tingkat belanja masyarakat tersebut masih cukup resilien, terutama untuk pembelian barang-barang tidak tahan lama (nondurable goods). Hal itu ditunjukkan oleh angka indeks yang masih di atas ambang batas 100,” ujarnya. Menurut Dendi, penurunan tingkat belanja masyarakat juga terjadi di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal initidak hanya disebabkan tingginya inflasi di daerah itu,tetapi juga akibat penurunan harga komoditas global. Namun, daya beli mereka masih cukup resilien karena harga komoditas global masih relatif tinggi kendati trennya turun. (Yoga)

Inflasi tinggi tidak hanya menggerus kelompok masyarakat rentan, tapi juga kelas menengah. Mereka yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate bakal menanggung kenaikan bunga kredit. Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, Rabu (12/10) mengatakan, kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga acuan BI semakin menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya kelompok rentan, daya beli kelompok menengah juga lama-lama akan tergerus. Biaya transportasi pribadi dan daring sudah pasti naik akibat kenaikan harga BBM. Dalam 2-3 bulan mendatang, suku bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan konsumtif, bakal naik. ”Mereka yang menanggung cicilan rumah, kendaraan bermotor, gawai, bahkan paylater dengan bunga tidak tetap pasti angsuran kreditnya membengkak,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.

Selama ini, lanjut Rusli, masyarakat kelas menengah tidak pernah masuk kategori penerima bansos. Mekanisme ketahanan ekonomi yang mereka lakukan adalah mengurangi belanja nonprimer, beralih ke moda transportasi publik, dan menahan pengeluaran rekreasi atau hiburan. Rembetannya ke depan akan membuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga, melambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus bekerja keras menjaga daya beli masyarakat. ”Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan sejumlah kebijakan, seperti menyubsidi transportasi barang kebutuhan pokok dan umum, serta menyesuaikan upah atau gaji pekerja,” kata Rusli. (Yoga)

Alarm peringatan resesi global berbunyi. IMF memperkirakan perekonomian global lunglai pada 2023, seiring tingginya inflasi dan suku bunga serta efek domino ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Perekonomian sepertiga negara di dunia terancam masuk jurang resesi, terkontraksi oleh kesulitan menghadapi beban utang tinggi, lemahnya fundamental makroekonomi, dan instabilitas politik. Peringatan IMF tersebut ditanggapi serius oleh pelaku usaha dalam negeri di Indonesia. Mereka khawatir resesi global melemahkan permintaan serta menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menuturkan pelaku usaha mulai mengencangkan ikat pinggang, menyiapkan kebijakan-kebijakan yang antisipatif untuk menangkal resesi. "Termasuk melakukan manajemen arus kas dan arus modal yang adaptif terhadap berbagai skenario krisis," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Menurut Shinta, sektor usaha yang paling terkena dampak ancaman resesi ini adalah sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor. Di antaranya sektor energi, seperti komoditas batu bara dan minyak bumi, industri tekstil, serta otomotif. Demikian juga dengan sektor usaha komoditas pangan yang menjadi produk utama ekspor nasional. "Booming harga komoditas memang sempat menjadi nilai positif perekonomian. Tapi kita perlu mengantisipasi apabila tren ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan akibat resesi global." Sektor yang terkait dengan perdagangan juga tak terlepas dari ancaman resesi. Akhirnya, kondisi tersebut berdampak pada sektor lain yang berpotensi mendisrupsi upaya pemulihan UMKM. "Dampaknya, sektor-sektor yang terancam itu akan meningkatkan risiko PHK karyawan akibat pelemahan daya beli," ucapnya. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) semakin kencang menyalakan alarm bahaya atas ekonomi 2023. Sebanyak 31 negara, yang menguasai sepertiga perekonomian dunia, terancam masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi ambles. Sedangkan inflasi global bakal mengganas. Dampaknya bisa merembet ke dunia usaha hingga nasib buruh di Indonesia. (Yoga)