Pergerakan harga beras yang berpengaruh pada inflasi beberapa bulan terakhir menandakan kebutuhan menambah stok yang dikelola Perum Bulog untuk mengintervensi pasar makin mendesak. Pedagang berharap tambahan pasokan bulan ini, termasuk lewat impor, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. BPS, Kamis (1/12) merilis, rata-rata harga beras per November 2022 mencapai Rp 11.877 per kg, meningkat dari bulan sebelumnya Rp 11.837 per kg. Penyebab kenaikan harga sejak empat bulan lalu bersifat musiman karena produksi beras menurun jelang akhir tahun. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid memperkirakan, aliran beras ke pedagang-pedagang di pasar induk menurun lebih dari 50 %. Realisasi permintaan beras ke Bulog juga belum optimal. Padahal, PIBC merupakan salah satu barome ter beras nasional. ”Kami sangat membutuhkan beras impor. Tak perlu ada kisruh-kisruh (untuk merealisasikannya),” ujarnya, Kamis (1/12).

Keterbukaan pemerintah terhadap rencana hingga realisasi impor, menurut Zulkifli, secara psikologis akan berdampak pada penurunan harga beras di pasar. Dia berharap, beras impor bisa sampai di Indonesia pertengahan Desember 2022, paling lambat sepekan sebelum akhir tahun. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai, Desember merupakan momen yang tepat untuk mendatangkan beras impor di Indonesia. ”Desember merupakan puncak paceklik karena panen terbatas. Di hilir, permintaan meningkat karena momen Natal dan Tahun Baru,” katanya. Menurut Bayu, pergerakan inflasi dan harga beras itu menandakan daya beli masyarakat tertekan, khususnya pada kelompok dengan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pangan. Pada musim paceklik, petani pun jadi konsumen dan berada di kelompok tersebut. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada kenaikan harga beras dan biaya produksi. BPS, Kamis (1/12) merilis, tingkat inflasi pada November 2022 sebesar 0,9 % secara bulanan, 5,42 % secara tahunan, dan 4,82 % secara tahun kalender. Adapun inflasi inti 0,15 % secara bulanan dan 3,3 % secara tahunan. Secara umum, penyumbang utama inflasi bulanan, antara lain, telur ayam ras (0,02 %) serta beras, tahu, dan tempe masing-masing 0,01 %. Kontributor utama inflasi tahunan adalah bensin (1,15 %), bahan bakar rumah tangga (0,31 %), tarif angkutan udara (0,3 %), dan beras (0,13 %). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, penyesuaian harga BBM memang jadi pemicu utama kenaikan inflasi, terlebih di kelompok pengeluaran transportasi.

Dampak lanjutan (second-round effects) sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Hal itu tecermin dalam harga beras dan biaya produksi pertanian. Empat bulan terakhir, kenaikan harga beras tak hanya dipengaruhi oleh penurunan produksi jelang akhir tahun, tetapi juga penyesuaian harga BBM. Imbas kenaikan harga BBM juga terindikasi dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP November 2022 sebesar 107,25 atau naik 0,46 % secara bulanan. Kenaikan itu ditopang oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani serta kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) seiring kenaikan ongkos angkut, pupuk, dan upah buruh tani. Selain penyesuaian harga BBM, bahan pangan impor juga memengaruhi inflasi. Kedelai impor, misalnya. Kendati turun, harga kedelai global masih lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pelemahan rupiah juga turut memengaruhi pembentukan harganya di dalam negeri. Hal itu menyebabkan harga produk turunan kedelai, seperti tahu dan tempe, naik dalam tiga bulan terakhir. Jika dilihat secara tahunan, harga tahu naik 12,43 % dan tempe 13,56 %. (Yoga)

JAKARTA, ID — Di tengah gempuran hiperinflasi global, Indonesia sukses mengendalikan laju kenaikan harga barang dan jasa dalam dua bulan terakhir. Setelah mencapai 5,95% (yoy) pada September 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi berangsur turun menjadi 5,71% pada Oktober 2022 dan 5,42% pada November 2022. Tren ini juga makin memperbesar keyakinan banyak pihak bahwa Indonesia lolos dari ancaman hiperinflasi. Dengan tren inflasi yang melandai tersebut, BI pun dinilai tak lagi perlu melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif, sehingga ruang bagi pertumbuhan ekonomi bisa lebih luas. Bank sentral disarankan cukup menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 25 basis poin (bps) mulai Desember mendatang, setelah tiga bulan berturut-turut sebelumnya menaikkan masing-masing sebesar 50 basis poin. Realisasi inflasi November 2022 yang berada di bawah konsensus pasar sebesar 5,50% (yoy) itu tidak lepas dari sokongan inflasi bahan pangan yang terkendali. Upaya ekstra (extra effort) pengendalian oleh semua pihak terkait membuat inflasi volatile food (VF) bisa
diturunkan menjadi 5,7% pada Novermber 2022 dari 7,19% pada Oktober 2022, di tengah inflasi administered prices (AP) yang masih tinggi yakni 13,01% pada November 2022. (Yetede)

Efektivitas kolaborasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal dalam merespons dampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan rupiah mulai terasa. Kemarin, Kamis (20/12), tingkat inflasi kembali mencatatkan penurunan selama dua bulan berturut-turut setelah melambung pada posisi tertinggi akibat kenaikan harga BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi November 2022 tercatat 5,42% (year-on-year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumya sebesar 5,71% (YoY). Eksekusi suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), yang bersanding dengan kucuran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan menjadi ramuan mujarab penawar inflasi. Akan tetapi, kondisi ini tidak lantas melenakan pemangku kebijakan. Pemerintah tetap memelototi risiko inflasi pada 2023 sebagai dampak rembetan dari krisis energi dan pangan global, termasuk pelemahan rupiah. Tantangan ini pun disadari betul oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo, dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, memastikan inflasi masih menjadi fokus kebijakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menambahkan APBN 2023 didesain dengan mempertimbangkan inflasi sebagai salah satu ancaman ketidakpastian ekonomi di dalam negeri.

Inflasi Uni Eropa, yang menembus 10,7 % pada Oktober 2022, masih berpeluang naik. Lonjakan harga energi dan pangan jadi penyebab utama kenaikan itu. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bisa terdampak upaya pengendalian inflasi UE. Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan, semua faktor pembentuk inflasi menunjukkan kenaikan. Makanan, energi, dan aneka kebutuhan lain terus naik harganya. ”Kami tidak melihat bagian atau arah yang bisa membuat saya yakin bahwa kita mencapai puncak inflasi dan inflasi akan turun dalam waktu dekat,” ujar Lagarde dalam dengar pendapat di parlemen Eropa, Senin (28/11 sore waktu Brussels. Eurostat mencatat, 53 % inflasi dipicu harga energi dan makanan. (Yoga)

Performa pasar obligasi dalam negeri masih kokoh di tengah tren kenaikan suku bunga. Hal ini terlihat dari indeks obligasi yang mencatatkan kenaikan. Tingkat inflasi yang dianggap sudah terkendali, menjadi sentimen pendorong pasar obligasi. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) besutan Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) menyentuh level tertingginya sepanjang tahun 2022 di 340,21. Jika dihitung sejak awal tahun, indeks ini sudah naik 2,27%. PHEI juga mencatat, dari pergerakan indeks Indobex Government Total Return, investasi di obligasi negara menghasilkan return rata-rata 2,1% sejak awal tahun. Roby Rushandie, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PHEI menjelaskan, penguatan ICBI disebabkan adanya ekspektasi kalau bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan memperlambat laju kenaikan suku bunga. Hal itu menyusul mulai melandainya inflasi AS. Research & Consulting Manager PT Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menilai, kenaikan return obligasi sejalan dengan tren kenaikan harga yang mewarnai pasar obligasi domestik dalam beberapa hari terakhir. "Meredanya persepsi risiko investor terhadap beberapa isu seperti penurunan inflasi, mendorong harapan pasar akan meredanya kenaikan tingkat suku bunga The Fed," papar Nicodimus.

Pemerintah mewaspadai gejolak perekonomian bertubi-tubi yang mungkin terjadi pada 2023. Salah satu kondisi yang diwaspadai karena mengancam perekonomian domestik adalah reflasi, atau situasi ketika resesi terjadi di tengah tren tingkat inflasi yang tinggi. Menkeu Sri Mulyani menuturkan kewaspadaan patut ditingkatkan, khususnya untuk menghadapi faktor-faktor penggoyah perekonomian yang bersumber dari dinamika global. “Risiko yang berasal dari global akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, seperti perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut,” ujar Sri Mulyani, kemarin. Pemerintah dalam APBN menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai 5,3 %. “Satu perhatian kami selain perang adalah kebijakan protokol Covid-19 yang kembali ketat di Cina. Ini diyakini akan mempengaruhi kondisi ekonomi global karena mengganggu momentum pemulihan.”

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, kata Sri Mulyani, pemerintah mulai menganalisis kinerja perekonomian hingga akhir tahun ini, meliputi proyeksi dampak hingga faktor-faktor yang masih menguatkan dan menopang pertumbuhan. Menurut dia, sektor-sektor yang diyakini akan menjadi tumpuan adalah sektor perdagangan, pertambangan, manufaktur, dan pertanian. Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 melambat menjadi 4,37 %, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 2 %, lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 3 p%. Hal itu sebagai cerminan kondisi ekonomi dunia yang menghadapi risiko reflasi, kombinasi antara resesi dan inflasi yang tinggi. “Harapan kita untuk mendorong kinerja pertumbuhan tahun depan adalah permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi,” kata Perry.. (Yoga)

JAKARTA, ID – Dibayangi oleh tantangan lonjakan inflasi serta dinamika kondisi perekonomian global, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tetap berhasil menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro. BRI tercatat mampu mencatatkan kinerja positif dengan capaian pertumbuhan kredit di segmen mikro hingga 14,12% Year on Year (YoY) pada kuartal III tahun 2022. Kredit Mikro BRI secara konsolidasian meningkat dari Rp 463,7 triliun pada kuartal III-2021 menjadi Rp 529,2 triliun pada kuartal III- 2022. Adapun secara keseluruhan, BRI secara konsolidasian telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.111,48 triliun atau tumbuh 7,92% YoY. BRI mengoptimalisasi potensi sektor mikro dan ultra mikro dengan terus mendorong sinergi Holding Ultra Mikro bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Hal tersebut menjadi pendorong peningkatan customer base BRI yang berimplikasi langsung terhadap kinerja bisnis perseroan di sektor mikro dan ultra mikro. (Yetede)

Bank Indonesia menargetkan inflasi pada 2023 berkisar 3,6%. Target itu bisa tercapai jika didukung oleh penurunan inflasi komponen pangan, komponen harga diatur pemerintah, serta kenaikan upah tidak berlebihan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan target inflasi itu tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2023. Menurutnya, target itu bisa tercapai jika didukung oleh tiga faktor yaitu inflasi pangan turun sekitar 5%, inflasi komponen harga diatur pemerintah terutama tarif angkutan umum, serta upah. “Upah ini juga jangan terlalu naik berlebihan,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/11). Perry menyampaikan ada kemungkinan inflasi masih akan tinggi pada kuartal I/2023 dan kuartal II/2023. Meskipun demikian, BI terus berusaha untuk menekan inflasi inti agar tetap berada di bawah 4%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daya beli masyarakat akan terdorong apabila upah minimum naik 10% di 2023. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan besaran upah minimum yang bergantung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan seiring dengan kian membaiknya ekonomi Indonesia. “Sebenarnya kenaikan upah dengan sendirinya akan mendorong daya beli. Dengan mendorong daya beli maka akan mendorong agregat permintaan. Kalau ada permintaan, harapannya produksinya naik, kalau produksi naik maka kenaikan upah tadi menjadi salah satu siklus,” kata Suharso di Nusa Dua, Mangupura Bali, Senin (21/11).

Setelah sempat mencatatkan deflasi sebesar 0,11% secara bulanan atau month to month pada Oktober 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 diperkirakan kembali berbalik menunjukkan kenaikan harga alias terjadi inflasi. Berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia (BI) pada minggu ketiga November 2022, inflasi pada November 2022 diperkirakan sebesar 0,13% secara bulanan. Bank sentral mencatat terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. "Komoditas utama penyumbang inflasi November 2022 sampai dengan minggu ketiga, yaitu telur ayam ras, tomat, dan rokok kretek filter," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (18/11).