JAKARTA, ID — Di tengah gempuran hiperinflasi global, Indonesia sukses mengendalikan laju kenaikan harga barang dan jasa dalam dua bulan terakhir. Setelah mencapai 5,95% (yoy) pada September 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi berangsur turun menjadi 5,71% pada Oktober 2022 dan 5,42% pada November 2022. Tren ini juga makin memperbesar keyakinan banyak pihak bahwa Indonesia lolos dari ancaman hiperinflasi. Dengan tren inflasi yang melandai tersebut, BI pun dinilai tak lagi perlu melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif, sehingga ruang bagi pertumbuhan ekonomi bisa lebih luas. Bank sentral disarankan cukup menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 25 basis poin (bps) mulai Desember mendatang, setelah tiga bulan berturut-turut sebelumnya menaikkan masing-masing sebesar 50 basis poin. Realisasi inflasi November 2022 yang berada di bawah konsensus pasar sebesar 5,50% (yoy) itu tidak lepas dari sokongan inflasi bahan pangan yang terkendali. Upaya ekstra (extra effort) pengendalian oleh semua pihak terkait membuat inflasi volatile food (VF) bisa
diturunkan menjadi 5,7% pada Novermber 2022 dari 7,19% pada Oktober 2022, di tengah inflasi administered prices (AP) yang masih tinggi yakni 13,01% pada November 2022. (Yetede)

Efektivitas kolaborasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal dalam merespons dampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan rupiah mulai terasa. Kemarin, Kamis (20/12), tingkat inflasi kembali mencatatkan penurunan selama dua bulan berturut-turut setelah melambung pada posisi tertinggi akibat kenaikan harga BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi November 2022 tercatat 5,42% (year-on-year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumya sebesar 5,71% (YoY). Eksekusi suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), yang bersanding dengan kucuran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan menjadi ramuan mujarab penawar inflasi. Akan tetapi, kondisi ini tidak lantas melenakan pemangku kebijakan. Pemerintah tetap memelototi risiko inflasi pada 2023 sebagai dampak rembetan dari krisis energi dan pangan global, termasuk pelemahan rupiah. Tantangan ini pun disadari betul oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo, dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, memastikan inflasi masih menjadi fokus kebijakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menambahkan APBN 2023 didesain dengan mempertimbangkan inflasi sebagai salah satu ancaman ketidakpastian ekonomi di dalam negeri.

Inflasi Uni Eropa, yang menembus 10,7 % pada Oktober 2022, masih berpeluang naik. Lonjakan harga energi dan pangan jadi penyebab utama kenaikan itu. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bisa terdampak upaya pengendalian inflasi UE. Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan, semua faktor pembentuk inflasi menunjukkan kenaikan. Makanan, energi, dan aneka kebutuhan lain terus naik harganya. ”Kami tidak melihat bagian atau arah yang bisa membuat saya yakin bahwa kita mencapai puncak inflasi dan inflasi akan turun dalam waktu dekat,” ujar Lagarde dalam dengar pendapat di parlemen Eropa, Senin (28/11 sore waktu Brussels. Eurostat mencatat, 53 % inflasi dipicu harga energi dan makanan. (Yoga)

Performa pasar obligasi dalam negeri masih kokoh di tengah tren kenaikan suku bunga. Hal ini terlihat dari indeks obligasi yang mencatatkan kenaikan. Tingkat inflasi yang dianggap sudah terkendali, menjadi sentimen pendorong pasar obligasi. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) besutan Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) menyentuh level tertingginya sepanjang tahun 2022 di 340,21. Jika dihitung sejak awal tahun, indeks ini sudah naik 2,27%. PHEI juga mencatat, dari pergerakan indeks Indobex Government Total Return, investasi di obligasi negara menghasilkan return rata-rata 2,1% sejak awal tahun. Roby Rushandie, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PHEI menjelaskan, penguatan ICBI disebabkan adanya ekspektasi kalau bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan memperlambat laju kenaikan suku bunga. Hal itu menyusul mulai melandainya inflasi AS. Research & Consulting Manager PT Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menilai, kenaikan return obligasi sejalan dengan tren kenaikan harga yang mewarnai pasar obligasi domestik dalam beberapa hari terakhir. "Meredanya persepsi risiko investor terhadap beberapa isu seperti penurunan inflasi, mendorong harapan pasar akan meredanya kenaikan tingkat suku bunga The Fed," papar Nicodimus.

Pemerintah mewaspadai gejolak perekonomian bertubi-tubi yang mungkin terjadi pada 2023. Salah satu kondisi yang diwaspadai karena mengancam perekonomian domestik adalah reflasi, atau situasi ketika resesi terjadi di tengah tren tingkat inflasi yang tinggi. Menkeu Sri Mulyani menuturkan kewaspadaan patut ditingkatkan, khususnya untuk menghadapi faktor-faktor penggoyah perekonomian yang bersumber dari dinamika global. “Risiko yang berasal dari global akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, seperti perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut,” ujar Sri Mulyani, kemarin. Pemerintah dalam APBN menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai 5,3 %. “Satu perhatian kami selain perang adalah kebijakan protokol Covid-19 yang kembali ketat di Cina. Ini diyakini akan mempengaruhi kondisi ekonomi global karena mengganggu momentum pemulihan.”

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, kata Sri Mulyani, pemerintah mulai menganalisis kinerja perekonomian hingga akhir tahun ini, meliputi proyeksi dampak hingga faktor-faktor yang masih menguatkan dan menopang pertumbuhan. Menurut dia, sektor-sektor yang diyakini akan menjadi tumpuan adalah sektor perdagangan, pertambangan, manufaktur, dan pertanian. Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 melambat menjadi 4,37 %, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 2 %, lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 3 p%. Hal itu sebagai cerminan kondisi ekonomi dunia yang menghadapi risiko reflasi, kombinasi antara resesi dan inflasi yang tinggi. “Harapan kita untuk mendorong kinerja pertumbuhan tahun depan adalah permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi,” kata Perry.. (Yoga)

JAKARTA, ID – Dibayangi oleh tantangan lonjakan inflasi serta dinamika kondisi perekonomian global, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tetap berhasil menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro. BRI tercatat mampu mencatatkan kinerja positif dengan capaian pertumbuhan kredit di segmen mikro hingga 14,12% Year on Year (YoY) pada kuartal III tahun 2022. Kredit Mikro BRI secara konsolidasian meningkat dari Rp 463,7 triliun pada kuartal III-2021 menjadi Rp 529,2 triliun pada kuartal III- 2022. Adapun secara keseluruhan, BRI secara konsolidasian telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.111,48 triliun atau tumbuh 7,92% YoY. BRI mengoptimalisasi potensi sektor mikro dan ultra mikro dengan terus mendorong sinergi Holding Ultra Mikro bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Hal tersebut menjadi pendorong peningkatan customer base BRI yang berimplikasi langsung terhadap kinerja bisnis perseroan di sektor mikro dan ultra mikro. (Yetede)

Bank Indonesia menargetkan inflasi pada 2023 berkisar 3,6%. Target itu bisa tercapai jika didukung oleh penurunan inflasi komponen pangan, komponen harga diatur pemerintah, serta kenaikan upah tidak berlebihan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan target inflasi itu tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2023. Menurutnya, target itu bisa tercapai jika didukung oleh tiga faktor yaitu inflasi pangan turun sekitar 5%, inflasi komponen harga diatur pemerintah terutama tarif angkutan umum, serta upah. “Upah ini juga jangan terlalu naik berlebihan,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/11). Perry menyampaikan ada kemungkinan inflasi masih akan tinggi pada kuartal I/2023 dan kuartal II/2023. Meskipun demikian, BI terus berusaha untuk menekan inflasi inti agar tetap berada di bawah 4%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai daya beli masyarakat akan terdorong apabila upah minimum naik 10% di 2023. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan besaran upah minimum yang bergantung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan seiring dengan kian membaiknya ekonomi Indonesia. “Sebenarnya kenaikan upah dengan sendirinya akan mendorong daya beli. Dengan mendorong daya beli maka akan mendorong agregat permintaan. Kalau ada permintaan, harapannya produksinya naik, kalau produksi naik maka kenaikan upah tadi menjadi salah satu siklus,” kata Suharso di Nusa Dua, Mangupura Bali, Senin (21/11).

Setelah sempat mencatatkan deflasi sebesar 0,11% secara bulanan atau month to month pada Oktober 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 diperkirakan kembali berbalik menunjukkan kenaikan harga alias terjadi inflasi. Berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia (BI) pada minggu ketiga November 2022, inflasi pada November 2022 diperkirakan sebesar 0,13% secara bulanan. Bank sentral mencatat terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. "Komoditas utama penyumbang inflasi November 2022 sampai dengan minggu ketiga, yaitu telur ayam ras, tomat, dan rokok kretek filter," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (18/11).

Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (17/11) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 %, untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Selain bunga acuan, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,50 % dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6 %. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ekspektasi inflasi masih tinggi meskipun Indeks Harga Kon sumen (IHK) lebih rendah dari prakiraan awal. Inflasi Oktober 2022 tercatat 5,71 % secara tahunan, masih di atas sasaran 3 plus minus 1 % meskipun lebih rendah dari prakiraan dan inflasi bulan sebelumnya 5,95 %. (Yoga)

Inflasi tahunan di AS menurun signifikan dari 8,5 ke 8,2 % di bulan Agustus dan September ke 7,7 % di bulan Oktober. Sementara itu, inflasi di zona Euro belum ada tanda-tanda mereda. Inflasi bulan Oktober tercatat 10,7 %, lebih tinggi dari 9,9 % pada bulan sebelumnya. Inflasi di Inggris pada September 10,1 %,  tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Tekanan inflasi yang berbeda-beda ini terjadi karena interaksi yang berbeda antara sisi permintaan dan produksi, yang dinamikanya secara grafis dapat digambarkan dengan diagram yang mirip jaring laba-laba (Cobweb).

Prediksi dari model Cobweb adalah jika ekspektasi inflasi merupakan insentif bagi kenaikan produksi karena harga sisi permintaan yang lebih tinggi, maka tekanan inflasi akan mereda. Sebaliknya jika inflasi meningkatkan biaya produksi lebih cepat dan kenaikan harga sisi permintaan lebih lambat dari kenaikan biaya produksi, maka sebagai akibatnya inflasi akan semakin tinggi dan eksplosif bahkan mungkin sekali menjadi hiperinflasi jika tidak ditangani dengan baik

Fenomena Cobweb juga terlihat pada tingkat mikro di mana beberapa komoditas seperti cabai merah,  bawang merah, dan daging ayam yang bulan sebelumnya menjadi penyumbang inflasi sekarang justru menjadi penyumbang deflasi. Tampaknya jaringan pasokannya merespons kenaikan harga dengan  meningkatan pasokan. Kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 50 poin bukanlah point to point matchup dengan The Fed, tetapi lebih diarahkan untuk pengendalian ekspektasi inflasi dan tidak memberatkan pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan tahunan 5,72 % pada triwulan 3-2022 juga turut mendukung fenomena Cobwe. (Yoga)