Tekanan inflasi domestik diperkirakan masih berlanjut dan mencapai puncaknya tahun 2023. Meski inflasi akibat kenaikan harga komoditas bakal lebih rendah, ada potensi terjadinya kenaikan harga sejumlah barang dan jasa di pasaran akibat transmisi beban biaya produksi yang selama ini tertunda. Sejak semester I-2022, kenaikan indeks harga produsen (IHP) sudah terjadi. Namun, transmisinya ke indeks harga konsumen (IHK) belum signifikan. IHP yang tak sejalan dengan IHK membuat tingkat inflasi di Indonesia relatif terkendali meski tetap meningkat. Beban kenaikan biaya produksi di level produsen beberapa bulan terakhir belum disalurkan secara signifikan ke level konsumen. Industri masih menahan kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Pada triwulan III-2022, selisih inflasi  (inflation gap) antara produsen dan konsumen mencapai 5,9 % dari 4,8 % tahun 2021. Per triwulan III-2022, IHP industri minuman dan rokok telah mencapai 170,57; industri makanan lainnya 149,73; serta industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayur, minyak, dan lemak 199,78. Adapun IHK di sektor makanan minuman dan tembakau pada periode yang sama hanya 117,14. Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Desember 2022 Bank Dunia, pekan lalu, menyoroti tekanan di sisi suplai itu akan berdampak pada inflasi.

Biaya produksi yang meningkat akan ditransmisikan ke konsumen secara signifikan mulai tahun depan sehingga menambah risiko inflasi. Survei Bank Dunia menunjukkan, margin keuntungan produsen menurun signifikan di hampir semua sector dalam satu tahun terakhir sampai Desember 2022. Data serupa ditunjukkan Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh BI pada triwulan III-2022. Inflasi Indonesia diperkirakan mencapai puncaknya pada 2023 dengan rata-rata 4,5 %, naik dari proyeksi rata-rata inflasi tahun 2022 sebesar 4,2 %. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste HabibRab dalam paparan laporan IEP mengatakan, Indonesia memang memiliki inflasi lebih rendah dari negara selevel lainnya di ASEAN. Inflasi nasional juga diperkirakan akan kembali menurun dalam jangka waktu menengah atau 2-3 tahun lagi. ”Namun, ada risiko besar yang harus diwaspadai. Bagaimana problem ini ditangani akan memiliki implikasi signifikan pada kondisi dunia usaha dan konsumsi rumah tangga Indonesia tahun depan,” katanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Johnny Darmawan, Minggu (18/12) mengatakan, seiring gejolak ekonomi global yang berlanjut, tekanan pada sektor usaha dalam negeri sulit dihindari tahun depan. Apalagi, mengingat dua pertiga bahan baku dan penolong industri domestik masih berasal dari impor. (Yoga)

Tren suku bunga tinggi global terutama di negara maju diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan seiring dengan tingginya tingkat inflasi disertai beberapa risiko yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Gambaran gangguan eksternal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang digelar secara daring, Rabu (14/12). Kendati perekonomian Tanah Air masih memiliki potensi cukup kuat untuk tetap tumbuh di atas 5%, sejumlah risiko harus diantisipasi agar imbas negatif faktor global tersebut tak berkembang mendominasi tekanan terhadap laju produk domestik bruto. Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) dijadwalkan melaksanakan Rapat Dewan Gubernur (Federal Open Market Committee/FOMC) yang terakhir pada 2022 pada 13–14 Desember waktu setempat. Beberapa ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin atau tidak sebesar kenaikan sebelumnya pada November, meskipun kebijakan suku bunga tinggi masih jadi pilihan. Bahkan, BI menduga tingkat suku bunga global yang tetap tinggi tersebut akan berlangsung lebih lama pada 2023 dibandingkan dengan tahun ini. BI meyakini banyak negara yang baru akan merasakan penurunan inflasi pada akhir 2023. Inflasi global diperhitungkan akan turun menjadi 6,6% pada 2023, dan penurunan lebih signifikan baru terjadi pada 2024, karena gejolak ekonomi global yang lebih stabil. Alhasil, fenomena inflasi tinggi disimpulkan masih akan berlanjut dan terjaga pada tahun depan.

Pasar obligasi Indonesia memang memburuk tahun ini. Tapi para analis yakin, tahun depan pasar obligasi negara akan lebih baik. Yield obligasi Indonesia seri benchmark tenor 10 tahun bertahan di bawah level 7% dalam tiga minggu terakhir. Kemarin (12/12), yield SUN seri FR0091 di 6,92%. Info saja, per 25 Oktober lalu, yield SUN acuan ini sempat mencapai 7,64%, tertinggi tahun ini. Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, ada potensi inflasi Indonesia turun tahun depan. Alhasil, kenaikan suku bunga tidak akan setinggi tahun ini. Harga obligasi bisa kembali naik dan yield bisa terpangkas. Namun, dia menilai, ada risiko jika inflasi di tahun depan belum terkendali.

Laju inflasi diprediksi kembali menanjak menjelang akhir tahun. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI), inflasi Desember hingga pekan kedua bulan ini diperkirakan mencapai 0,37% month on month (mom). Proyeksi inflasi ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Pada November, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,09% mom. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain telur ayam ras, beras, tomat, dan emas perhiasan. "Inflasi telur ayam ras sebesar 0,07% mom. Selanjutnya beras, tomat, dan emas perhiasan masing-masing naik 0,03% mom," kata Erwin, Jumat (9/12).

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pada 2023 sepertiga dari seluruh negara akan mengalami kontraksi triwulan demi triwulan. Pelambatan ekonomi ini dipicu beberapa faktor, antara lain, belum terlihatnya titik terang perang Rusia-Ukraina. Mengingat Rusia adalah salah satu negara pemasok energy dan Ukraina negara pemasok pangan, perang ini telah menciptakan disrupsi rantai pasok global yang membuat harga komoditas pangan dan energi turut menanjak. Kenaikan harga tersebut dengan cepat bertransmisi menjadi inflasi di berbagai negara termasuk di AS. Bank sentral AS, The Fed, pun mengerek suku bunga acuan dengan harapan bisa meredam kenaikan inflasi di negaranya. Dampaknya, terjadi arus modal keluar yang deras dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju ke AS. Sebab, dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed, pemegang modal menilai menyimpan uang di AS lebih aman dan berisiko rendah ketimbang di negara berkembang. Pasokan dollar AS di Tanah Air pun berkurang, sedangkan permintaannya tetap. Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah.

Fenomena penuh ketidakpastian ini dirasakan dan melanda hampir seluruh negara dunia. Waspada dan tetap berhati-hati pada berbagai ancaman ketidakpastian global itu keharusan, tetapi tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, baik lembaga negara Tanah Air maupun global memperkirakan perekonomian Indonesia tahun-tahun mendatang masih akan terus bertumbuh. Perkiraan pertumbuhan ekonomi terbaru dirilis BI yang menyebutkn pada 2023 ekonomi Indonesia bertumbuh 4,5-5,3 % dan akan meningkat 4,7-5,3 % pada 2024, sejalan dengan perkiaan pertumbuhan ekonomi 2023 yang ditetapkan pemerintah, yakni 5,3 %. Berbagai lembaga keuangan dunia pun memberikan estimasi yang sama. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5 %, Bank Dunia memperkirakan 5,1 %, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5 %, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD) memperkirakan 4,7 %. Dalam pertemuan puncak G20 pada pertengahan November lalu di Bali, sejumlah petinggi negara dan lembaga keuangan dunia pun kerap mengemukakan ”Indonesia remains in the light.” Artinya, mereka yakin dan memperkirakan perekonomian Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara yang berpotensi terperosok dalam ”kegelapan” resesi. (Yoga)

Akselerasi penurunan inflasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI) menemui kesulitan yang tajam. Musababnya, sejumlah pemerintah daerah menganggap loyo dalam mengadang laju inflasi di daerah. Padahal sejatinya, efek kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh Pemerintah Pusat dan BI sejauh ini tergolong positif. Buktinya, tingkat inflasi yang per November 2022 berada pada posisi 5,42% (year-on-year/YoY), jauh di bawah ekspektasi sebesar 6% (YoY) pascapenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gelagat itu sudah ter­cium oleh Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri). Kemarin, Senin (5/12), Kemendagri me­­nya­takan bahwa masih ada 52 kabupaten/kota yang belum mela­kukan enam upaya inti pe­ngendalian inflasi. Upaya tersebut yakni, pertama, melaksanakan pasar murah. Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan. Keempat, gerakan menanam. Kelima, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT). Keenam, mem­berikan dukungan transportasi yang bersumber dari Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Dalam Negeri Tito Kar­navian, mengatakan instansinya akan melakukan evaluasi mingguan untuk mendesak daerah merespons penanganan inflasi dengan sigap. Pemda dapat memanfaatkan BTT, serta pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) yang nilainya mengacu pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Oktober 2022—Desember 2022 dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kuartal IV/2022.

Sebanyak 53 kabupaten/kota atau sekitar 10% dari total kabupaten/kota di Tanah Air memperoleh rapor merah dari Kementerian Dalam Negeri karena dianggap belum maksimal melakukan upaya pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi ini men­jadi perhatian ketika Ra­pat Koor­di­nasi Terbatas Pe­ngendalian In­flasi pada awal September men­catat bahwa secara spasial, pada Agustus terdapat 66 ka­bu­paten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, menurun dari Juli yang tercatat 69 kabupaten/kota. Sementara itu, masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. Sebagai catatan, pada Novem­ber 2022, inflasi nasional terca­tat sebesar 5,42%, melambat di­ban­dingkan dengan bulan se­be­lum­nya sebesar 5,71%. Mengacu pada data BPS mengenai perbandingan inflasi kota-kota di Pulau Sumatra de­ngan nasional, maka dari 24 ko­ta, sebanyak 14 kota memiliki la­ju inflasi di atas nasional. Sementara itu, berdasarkan per­bandingan inflasi kota-kota di Pu­lau Jawa dengan nasional, dari 26 kota, ada 21 kota yang mencatatkan inflasi di atas laju inflasi nasional.

Pergerakan inflasi inti melandai pada November 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi inti pada November 2022 sebesar 0,15% month on month (mom) atau secara tahunan tercatat 3,3% year on year (yoy). Pergerakan inflasi inti secara bulanan dalam tren menurun sejak September 2022. Saat itu, inflasi inti tercatat 0,30% mom, turun dari bulan sebelumnya yang 0,38%. Inflasi inti terus menurun hingga pada Oktober tercatat sebesar 0,16% mom dan kembali menurun di November 2022. Sementara itu, inflasi inti secara tahunan dalam tren naik sejak awal tahun. Pada Januari, inflasi inti tercatat 1,84% yoy dan terus meningkat hingga ke level 3,21% pada Oktober. Selain itu, inflasi inti yang tidak naik signifikan karena dampak lanjutan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap inflasi inti cukup terbatas. Erwin yakin inflasi inti maupun inflasi umum akan tetap terjaga di kisaran 3% plus minus 1%.

Pergerakan harga beras yang berpengaruh pada inflasi beberapa bulan terakhir menandakan kebutuhan menambah stok yang dikelola Perum Bulog untuk mengintervensi pasar makin mendesak. Pedagang berharap tambahan pasokan bulan ini, termasuk lewat impor, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. BPS, Kamis (1/12) merilis, rata-rata harga beras per November 2022 mencapai Rp 11.877 per kg, meningkat dari bulan sebelumnya Rp 11.837 per kg. Penyebab kenaikan harga sejak empat bulan lalu bersifat musiman karena produksi beras menurun jelang akhir tahun. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid memperkirakan, aliran beras ke pedagang-pedagang di pasar induk menurun lebih dari 50 %. Realisasi permintaan beras ke Bulog juga belum optimal. Padahal, PIBC merupakan salah satu barome ter beras nasional. ”Kami sangat membutuhkan beras impor. Tak perlu ada kisruh-kisruh (untuk merealisasikannya),” ujarnya, Kamis (1/12).

Keterbukaan pemerintah terhadap rencana hingga realisasi impor, menurut Zulkifli, secara psikologis akan berdampak pada penurunan harga beras di pasar. Dia berharap, beras impor bisa sampai di Indonesia pertengahan Desember 2022, paling lambat sepekan sebelum akhir tahun. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai, Desember merupakan momen yang tepat untuk mendatangkan beras impor di Indonesia. ”Desember merupakan puncak paceklik karena panen terbatas. Di hilir, permintaan meningkat karena momen Natal dan Tahun Baru,” katanya. Menurut Bayu, pergerakan inflasi dan harga beras itu menandakan daya beli masyarakat tertekan, khususnya pada kelompok dengan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pangan. Pada musim paceklik, petani pun jadi konsumen dan berada di kelompok tersebut. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada kenaikan harga beras dan biaya produksi. BPS, Kamis (1/12) merilis, tingkat inflasi pada November 2022 sebesar 0,9 % secara bulanan, 5,42 % secara tahunan, dan 4,82 % secara tahun kalender. Adapun inflasi inti 0,15 % secara bulanan dan 3,3 % secara tahunan. Secara umum, penyumbang utama inflasi bulanan, antara lain, telur ayam ras (0,02 %) serta beras, tahu, dan tempe masing-masing 0,01 %. Kontributor utama inflasi tahunan adalah bensin (1,15 %), bahan bakar rumah tangga (0,31 %), tarif angkutan udara (0,3 %), dan beras (0,13 %). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, penyesuaian harga BBM memang jadi pemicu utama kenaikan inflasi, terlebih di kelompok pengeluaran transportasi.

Dampak lanjutan (second-round effects) sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Hal itu tecermin dalam harga beras dan biaya produksi pertanian. Empat bulan terakhir, kenaikan harga beras tak hanya dipengaruhi oleh penurunan produksi jelang akhir tahun, tetapi juga penyesuaian harga BBM. Imbas kenaikan harga BBM juga terindikasi dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP November 2022 sebesar 107,25 atau naik 0,46 % secara bulanan. Kenaikan itu ditopang oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani serta kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) seiring kenaikan ongkos angkut, pupuk, dan upah buruh tani. Selain penyesuaian harga BBM, bahan pangan impor juga memengaruhi inflasi. Kedelai impor, misalnya. Kendati turun, harga kedelai global masih lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pelemahan rupiah juga turut memengaruhi pembentukan harganya di dalam negeri. Hal itu menyebabkan harga produk turunan kedelai, seperti tahu dan tempe, naik dalam tiga bulan terakhir. Jika dilihat secara tahunan, harga tahu naik 12,43 % dan tempe 13,56 %. (Yoga)