JAKARTA, ID - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan habis-habisan (all-out) menjaga inflasi pada kisaran target 3%±1% tahun ini. Keberhasilan mengendalikan inflasi bakal menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional sekaligus mencegah dampak rambatan (spillover effect) gejolak ekonomi global terhadap perekonomian domestik. “Upaya yang dilakukan untuk mencapai target inflasi 3%±1% tahun ini adalah terus memperkuat kebijakan, menjaga stabilitas makro, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (20/02/2023). Airlangga antara lain didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arif Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menegaskan, tak perlu lagi mengerek suku bunga acuan. Keputusan ini diambil bank sentral setelah sebelumnya rutin mengerek bunga acuan. Sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023, bunga acuan mengalami kenaikan sebesar 225 basis poin (bps). Dalam hasil rapat dewan gubernur (RDG) pada Februari 2023, BI memutuskan menahan suku bunga acuan alias BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) di level 5,75%. "Keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter pre emptive dan forward looking untuk mewujudkan penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (16/2). Menurutnya, tingkat suku bunga acuan ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap di kisaran 3% plus minus 1% pada semester I-2023. Selain juga memadai untuk menjaga inflasi kembali dalam sasaran 3% yoy plus minus 1% pada semester II-2023. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan, kebijakan BI menahan suku bunga acuan di level 5,75% bakal berlanjut hingga akhir tahun 2023. Namun, kebijakan bunga acuan tetap akan memperhatikan perkembangan ke depan, mengingat ketidakpastian masih mengancam.

Suku bunga acuan Bank Indonesia yang saat ini berada di level 5,75% sudah cukup memadai sebagai salah satu instrumen mengendalikan inflasi. Bank sentral memadang, kenaikan lanjutan bunga acuan belum diperlukan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa langkah agresif bank sentral yang mengerek suku bunga acuan sejak Agustus 2022, diniali sudah cukup. “Kita memandang dan meyakini bahwa suku bunga BI rate itu memadai, memadai dalam arti ya tidak diperlukan suatu kenaikan lagi, itulah stance dari kebijakan moneter,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (16/2). Bank sentral sudah melakukan penyesuaian bunga acuan BI-7 Day Repo Rate (BI-7DRR) dalam setengah tahun terakhir. Bunga acuan BI-7DRR sudah naik 225 basis poin. BI menilai tingkat suku bunga tersebut memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 2%—4% pada semester I/2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke pada sasaran 2%—4% pada semester II/2023. Secara tahunan, inflasi pada periode tersebut tercatat sebesar 5,28%, lebih rendah dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,51%. Penurunan inflasi ini kata Perry didorong oleh penurunan inflasi inti dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah, serta inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang terjaga. Perry memandang, laju kenaikan suku bunga secara global pun telah mendekati puncaknya. Namun, dia menilai hal itu masih akan tetap berada pada level yang tinggi sepanjang 2023.

Sejumlah orang diduga menyelewengkan beras impor di tengah kenaikan inflasi. Padahal, pemerintah mengimpor beras untuk mengendalikan harga beras yang naik dan menyumbang inflasi beberapa bulan terakhir. Tujuh orang menjadi tersangka kasus penyimpangan beras impor yang diungkap Satgas pangan. ”(Temuan) ini banyak di toko-toko beras, tetapi masih dikembangkan (penelusurannya). Ada yang menjual beras (impor dari Bulog) sekitar Rp 11.800 per kg,” kata Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat ditemui setelah konferensi pers pengungkapan kasus di Polda Banten, Serang, Jumat (10/2). Data BPS Banten menunjukkan, inflasi tahunan pada Januari 2023 di Cilegon, Serang, dan Tangerang masing-masing 5,74 %, 6,55 %, dan 4,54 %. Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi, baik bulanan maupun tahunan, di ketiga kota tersebut. Di tingkat nasional, laju inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % secara tahunan dan 0,34 % secara bulanan.

Adapun ketujuh tersangka itu dikenai Pasal 62 Ayat 1 yang berkaitan Pasal 8 Ayat 1a dan d UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Didik Hariyanto menyebutkan, ada enam modus yang dilakukan tersangka. Keenam modus itu ialah mengemas ulang beras impor Bulog dengan kemasan beras impor, mengoplos beras Bulog dengan beras lokal, menjual beras di atas HET, memanipulasi pesanan pengantaran, memasukkan beras impor Bulog atasnamaan pribadi ke penggilingan, serta memonopoli sistem dagang. Motif tindakan tersebut ialah mencari keuntungan pribadi. Celah ambil untung itu muncul akibat kualitas 500.000 ton beras yang diimpor Bulog berupa premium. Padahal, beras itu digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dijual dengan skema harga beras medium. Bulog menjualnya dengan harga Rp 8.300 per kg. Imbasnya, ada perbedaan harga beras medium dan premium tersebut yang bisa diselewengkan. (Yoga)

Faktor musiman masih menjadi penentu aktivitas belanja masyarakat. Sesuai siklusnya, belanja masyarakat di awal tahun mengalami penurunan setelah sempat meningkat signifikan di akhir tahun lalu menyusul momen Natal dan tahun baru. Pola musiman ini tercermin dari dari hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dari hasil survei tersebut, Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2023 sebesar 213,2 atau lebih rendah 2,1 dari bulan Desember 2022 yang sebesar 217,8. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan tersebut didorong oleh normalisasi permintaan masyarakat, pasca Natal dan libur tahun baru. Penurunan atau perlambatan terjadi pada seluruh kelompok, dengan penurunan terdalam pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 20,5% month on month (mom). Disusul subkelompok sandang yang turun 3,6% mom, serta kelompok barang budaya dan rekreasi yang turun 4,1% mom. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, memang terdapat normalisasi belanja masyarakat setelah ada peningkatan signifikan akibat momen Natal dan Tahun Baru. Menurut Yudo, perlu upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Bila inflasi terkendali maka belanja masyarakat tetap bergulir. Kondisi ini akan bermuara pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB).

Laju inflasi terus melandai usai pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pada September tahun lalu. Namun, pengendailan harga pangan masih perlu dilakukan agar inflasi bergerak ke target sasaran pada akhir tahun nanti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Januari 2023 sebesar 0,34% secara bulanan (mtm) dan sebesar 5,28% secara tahunan (yoy). Inflasi di Januari 2023 ini lebih rendah dari inflasi Desember 2022 yang mencapai 0,66% mtm dan 5,51% yoy. Komponen utama penyumbang inflasi di Januari datang dari sektor pangan, yakni beras dengan andil 0,07% mtm dan 0,24% yoy. Selain beras, cabai merah, ikan segar, dan cabai rawit, turut mendorong inflasi bulan lalu. Yang jelas, pangan masih menjadi pendorong utama inflasi, yakni 1,34% mtm dan 5,66% yoy dengan andil inflasi mencapai 0,25% mtm dan 1,6% yoy.

Realisasi inflasi kembali melanjutkan tren penurunan seiring dengan manuver otoritas fiskal dan moneter dalam mengekang laju indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (1/2), inflasi Januari 2023 tercatat 5,28% (year-on-year/YoY), lebih rendah ketimbang Desember 2022 yang mencapai 5,51% (YoY). Akan tetapi, ‘perang’ melawan inflasi belumlah usai. Kekuatan jangkar dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mengikat gerak inflasi bakal kembali diuji menyusul rentetan tekanan yang berisiko menggoyahkan stabilitas harga barang. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook January 2023 bahkan mengingatkan adanya risiko melonjaknya inflasi menyusul dibukanya kembali ekonomi China. Menurut IMF, penghapusan Zero Covid akan mengatrol harga komoditas terutama minyak dan gas, serta barang konsumsi. Peringatan senada juga disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono, yang memandang laju inflasi pada Januari 2023 masih cenderung tinggi, meski melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang berisiko menjadi penekan gerak IHK. Pertama, nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga barang-barang impor sehingga memicu inflasi atas barang impor. Kedua, dinamika iklim dan cuaca, serta manajemen stok dan distribusi yang berkaitan erat dengan stabilitas harga komoditas pangan. Ketiga, kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah perlu dilakukan secara cermat karena akan berdampak pada inflasi umum.

JAKARTA,ID – Pemerintah meyakini laju inflasi cenderung menurun seiring dengan penguatan pemulihan ekonomi pada semester II-2023. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2023 mencapai 0,34% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 0,66% (mtm). Sedangkan inflasi IHK secara tahunan 5,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penurunan inflasi atau harga yang stabil dan cenderung menurun serta penguatan pemulihan, akan terjadi setidaknya pada semester kedua tahun ini. Kondisi tersebut sebagai dampak dari tekanan yang berasal dari respons kebijakan, yaitu pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga oleh otoritas moneter akan berkurang. “Ini memberikan harapan baru bahwa tahun 2023 setidaknya pada paruh kedua, kita akan melihat kombinasi yang jauh lebih positif dari penurunan inflasi dan penguatan pemulihan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (1/2/2023). (Yetede)

Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar. Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.