Operasi pasar masih dijadikan andalan pemda untuk mengendalikan laju inflasi hingga akhir tahun ini menyusul strategi pada satu bulan terakhir dinilai efektif untuk meredam gejolak harga. Pemerintah Provinsi Riau misalnya yang menggunakan strategi operasi pasar sembilan bahan pokok (sembako) murah untuk mengantisipasi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun dan momen Natal serta Tahun Baru 2023. Gubernur Riau Syamsuar bakal memperbanyak operasi pasar murah, khususnya untuk komoditas beras. Saat ini, menurutnya, di provinsi Riau masih ada dua daerah yang menjadi fokus perhatian yakni Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu, karena wilayah tersebut terjadi kenaikan harga beras dan minyak goreng. Dia menilai kondisi tersebut perlu segera dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui operasi pasar murah. Kendati, lanjutnya, secara umum naiknya harga beras terjadi di provinsi lainnya di Indonesia. Kepala BPS Riau Misfaruddin menjelaskan bahwa deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada satu indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,69%.Di sisi lain, sembilan kelompok mengalami inflasi a.l kelompok transportasi sebesar 0,51%, diikuti kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,46%.

Jamu fiskal dan moneter peredam kenaikan inflasi agaknya masih manjur sejauh ini. Buktinya, inflasi pada Oktober 2022 tercatat 5,71% (year-on-year/YoY), lebih rendah ketimbang September yang mencapai 5,95% (YoY). Menurut Badan Pusat Statisik (BPS), Selasa (1/11/2022), hal itu di antaranya dipicu oleh penurunan harga Pertamax sebesar 4,14% pada 1 Oktober 2022, pengendalian pasokan, subsidi transportasi, serta adanya operasi pasar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tak boleh buru-buru jemawa. Sebab, jika dilihat lebih jauh, maka inflasi inti pada Oktober 2022 justru menembus angka tertinggi sepanjang tahun ini, yakni 3,31% (YoY). Kenaikan inflasi inti memang menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Akan tetapi, dampak inflasi inti cenderung terjadi dalam jangka panjang. Alhasil, jika inflasi inti bergerak tak terkendali, maka berisiko kembali mendorong pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui penaikan suku bunga acuan. Musababnya, inflasi ini menjadi satu-satunya komponen indeks harga konsumen (IHK) yang dijadikan dasar oleh BI untuk mengutak-atik tingkat suku bunga acuan. “BI berkomitmen menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi dan memastikan inflasi inti kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% lebih awal, yaitu paruh pertama 2023,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Selasa (11/1).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atas realisasi inflasi Oktober tahun ini memperlihatkan harapan lebih besar atas kemampuan Indonesia untuk mengatasi dampak kenaikan harga yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu resesi global. BPS kemarin mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71% (year-on-year/YoY) pada Oktober 2022. Secara bulanan, indeks harga konsumen mencatatkan deflasi 0,11% (month-to-month/MtM). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari realisasi inflasi pada September 2022 yang mencapai 1,17% secara bulanan maupun 5,95% secara tahunan. Meskipun masih terlalu dini untuk menyatakan perekonomi­an Tanah Air jauh dari risiko re­se­si, tren kenaikan harga yang ren­­dah setidaknya menunjukkan si­tuasi yang terkendali. BPS me­ni­­lai realisasi inflasi tersebut ma­­sih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi negara G20 lain­nya. Bagi Indonesia, pergerakan harga energi ini memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dari bertambahnya besaran subsidi energi, baik harga ba­han bakar minyak (BBM) maupun ko­mo­di­tas lainnya. Dengan adanya tam­bahan subsidi tersebut dan sa­saran untuk menekan de­fi­sit menjadi lebih berat dan pe­me­rintah mau tidak mau harus men­dorong sisi pendapatan. Situasi ini menjadi tantangan nyata karena konsekuensi penambahan subsidi kerap dibarengi dengan program perlindungan terhadap rakyat, langkah pemberian bantuan sosial, dan upaya perlindungan terhadap perekonomian.

Upaya ekstra bakal dibutuhkan untuk memompa pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal terakhir tahun ini. Alasannya, selain arah tak pasti ekonomi global, inflasi di dalam negeri juga diprediksi bakal kembali meninggi. Konsensus ekonom Bloomberg yang dihimpun Senin (31/10), bahkan mengestimasi inflasi di Indonesia pada Oktober 2022 bakal menembus 6% (year-on-year/YoY). Terakhir kali, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi September sebesar 5,95% YoY, lebih tinggi ketimbang inflasi Agustus 4,69% (YoY). BPS akan merilis data inflasi Oktober 2022 pada hari ini, Selasa (1/11). Risiko kenaikan inflasi itu tak lepas dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September lalu. Sejumlah kalangan memperkirakan bahwa inflasi amat mungkin naik lagi pada kuartal IV/2022. Ramalan itu mungkin tak keliru. Secara historis BPS mencatat dampak dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi lazim terjadi pada bulan kedua sejak kebijakan tak populis itu diberlakukan. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, mengatakan penggunaan instrumen moneter akan terus digencarkan kendati harus mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Menurutnya, mengingat adanya darurat inflasi risiko tergerusnya ekonomi pada tahun ini bukanlah prioritas utama. Sebab, perekonomian akan tidak sehat apabila tingkat inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam tiga tahun terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada titik keseimbangan di kisaran Rp 14.000 per dollar AS. Namun, sejak pertengahan September 2022, rupiah terus terdepresiasi menembus batas psikologis Rp 15.000 per dollar AS. Dampak depresiasi rupiah salah satunya adalah mendorong inflasi dari jalur importasi (imported inflation). Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs rupiah pada perdagangan Rabu (26/10) ditutup pada level Rp 15.596. Dibandingkan awal tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 9,3 %. Anjloknya kurs rupiah bukan disebabkan memburuknya indikator perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Begitu pula indikator lainnya, seperti inflasi, neraca pembayaran, dan cadangan devisa Indonesia. Kondisi ini terjadi karena begitu kuatnya dollar AS seiring terjadinya lonjakan suku bunga di negeri ”Paman Sam” dan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat ancaman resesi di depan mata.

Lonjakan suku bunga di AS dipicu langkah bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang sepanjang tahun ini sangat agresif menaikkan suku bunga acuannya. Kini suku bunga acuan The Fed berada pada posisi 3,25 %. Lonjakan suku bunga The Fed memicu keluarnya modal dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya permintaan dollar AS di dalam negeri membuat dollar AS menguat terhadap rupiah. Berdasarkan data setelmen Bank Indonesia periode 1 Januari-20 Oktober 2022, pihak asing melakukan jual bersih sebesar Rp 174,04 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli bersih Rp 72,98 triliun di pasar saham. Artinya, sepanjang 2022, pihak asing lebih banyak menjual ketimbang membeli aset-aset keuangan dalam denominasi rupiah. Investor global memindahkan dananya dari aset-aset berdenominasi rupiah ke aset-aset berdenominasi dollar AS lantaran imbal hasilnya lebih menarik. Di tengah tekanan ketidakpastian perekonomian global, para pemodal makin terdorong menempatkan uangnya di pasar AS karena dinilai berisiko lebih rendah ketimbang memiliki aset di negara berkembang termasuk di Indonesia. (Yoga)

Tekanan inflasi global masih tinggi. Bank-bank sentral menaikkan suku bunga lagi. Kemungkinan akan terjadi resesi global dan Indonesia harus menyesuaikan diri. Perekonomian Indonesia sendiri saat ini masih tumbuh cukup tinggi, didukung konsumsi dan harga komoditas yang tinggi. Dengan inflasi yang masih tinggi, yakni 8,3 % di AS, 9,1 % di Eropa, dan sangat tinggi di beberapa negara berkembang seperti Turki dan Argentina terutama karena tingginya harga energi dan pangan, ditambah berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, bank sentral masih harus terus menaikkan suku bunga. Bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga lagi dengan cukup tinggi, 0,75 basis poin (bps), menjadi ke kisaran 3-3,25 %. Karena inflasi masih tinggi, diperkirakan The Fed masih akan menaikkan bunga lagi beberapa kali sampai 4 % pada akhir 2022 dan 4,6 % pada 2023 guna mengendalikan inflasi di kisaran 2 %.

Bank sentral lain mengikuti menaikkan suku bunganya karena juga menghadapi inflasi tinggi dan  menyesuaikan langkah The Fed untuk mengatasi aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar mata uang. BI juga menaikkan lagi suku bunga kebijakan 0,50 % menjadi 4,75 %. Dengan inflasi 4,69 % dan perkiraan inflasi pada 2022 sekitar 7 %, nilai rupiah melemah melebihi Rp 15.000 per dollar AS, BI kemungkinan masih harus menaikkan suku bunga lagi untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas rupiah. Inflasi tinggi tidak saja terkait dengan tingginya harga pangan dan energi, tetapi juga terkait dengan kebijakan moneter dengan suku bunga rendah untuk menstimulasi ekonomi yang berjalan cukup lama pascakrisis keuangan global 2009. Kenaikan inflasi semestinya dapat diantisipasi sebagai konsekuensi dari rendahnya suku bunga, tetapi bank sentral pada umumnya menyepelekannya sehingga terkejut dan terlambat mengantisipasi kenaikan inflasi. (Yoga)

Jerman semakin dekat menuju resesi ekonomi. Setelah hasil survei manufaktur yang dirilis Senin (24/10) menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur zona euro semakin dalam. “Tanda-tandanya semakin kuat negara ekonomi terbesar zona euro ini menuju resesi,” kata S&P Global Market Intelligence saat merilis indeks pembelian para manajer atau PMI zona euro untuk Oktober 2022, seperti dikutip AFP. PMI zona euro pada Oktober 2022 turun menjadi 47,1 dari 48,1 bulan sebelumnya. PMI tersebut sudah empat bulan berturut-turut turun dan mencatatkan penurunan tercepat dalam dua tahun terakhir disebabkan  lonjakan inflasi serta kenaikan tajam harga energi. Pada saat yang sama, PMI Jerman turun menjadi 44,1 dari 45,7 pada September 2022. Angka ini PMI ini bila menunjukkan angka di bawah 50 berarti mengisyaratkan kontraksi ekonomi.

Penurunan kegiatan ekonomi di zona euro juga terdampak oleh perang Rusia di Ukraina. Yang sudah berlangsung delapan bulan dan telah merusak pasokan energi ke Eropa. Angka PMI Jerman itu dilaporkan adalah yang terendah sejak masa-masa penutupan kegiatan usaha akibat pandemi Covid-19. Penurunan kegiatan ekonomi di Jerman itu juga dialami oleh sektor barang dan jasa. Walaupun belum berdampak ke pasar tenaga kerja. Sebelumnya hasil sur vei terpisah menunjukkan bahwa para pengusaha di Jerman sangat pesimistis melihat prospek bisnis satu tahun ke depan. “Resesi zona euro semakin tidak terhindarkan. Krisis energi yang me[1]nimpa kawasan ini tetap menjadi sumber kecemasan besar dan menyeret turun kegiatan ekonomi, khususnya di sektor-sektor padat energi,” kata Chris Williamson, kepala ekonom bisnis S&P Global Market Intelligence. (Yoga)

Saat ini dunia dibayangi ancaman risiko resesi global. Bank Dunia telah melansir peringatan atas risiko tersebut dengan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 4,1 % menjadi 2,0 %. Hal serupa dilakukan oleh IMF yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 3,6 % menjadi 3,2 %. Ancaman itu kini semakin nyata, contohnya, inflasi Argentina Agustus 2022 meroket menjadi 78,5 % dan nilai tukar mata uangnya melemah 47 % sepanjang tahun ini. Hal ini memaksa pemerintah Argentina meminta bantuan likuiditas kepada IMF sebesar US$ 44 miliar. Risiko resesi global dan ancaman stagflasi (inflasi tinggi serta laju perekonomian rendah) tersebut tidak hanya timbul akibat pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok global akibat perang Rusia versus Ukraina, tapi juga dipicu kebijakan moneter bank sentral negara maju, terutama bank sentral AS, The Fed, yang meningkatkan suku bunga acuannya. Kebijakan tersebut direspons oleh bank sentral negara lain dengan turut meningkatkan suku bunga acuannya. Hal tersebut bertujuan agar selisih suku bunga tidak terlalu besar, yang dapat memicu arus keluar modal asing.

Sepanjang tahun ini, The Fed telah meningkatkan suku bunga acuannya dengan agresif sebesar 300 basis poin menjadi 3,08 %. Hal ini berdampak pada arus keluar modal asing dari Indonesia sebanyak US$ 2,05 miliar pada Juli lalu. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah dan cadangan devisa negara. Apabila kondisi ini terus berlanjut, hal itu dapat meningkatkan risiko likuiditas di pasar uang Indonesia. Kondisi likuiditas diukur dengan rasio keuangan, antara lain rasio kecukupan likuiditas (LCR), yang menggambarkan kemampuan industri perbankan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. LCR didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah aset likuid berkualitas tinggi dan jumlah kewajiban jangka pendek. Berdasarkan data OJK, LCR perbankan Indonesia tercatat sebesar 257,79 % dengan jumlah aset likuid sebesar Rp 2.585 triliun, jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia yang sebesar 154 persen, Thailand 186,8 persen, dan Filipina 200,6 persen. Kondisi ini menumbuhkan optimisme bahwa sistem keuangan perbankan Indonesia memiliki buffer likuiditas yang kuat dan memadai dalam menghadapi krisis keuangan atau resesi di masa mendatang dibanding negara lain di Asia Tenggara. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi hingga akhir 2022 mencapai 6,3% secara tahunan (year on year/yoy). Proyeksi ini lebih rendah dari konsensus analis berkisar 6,6-6,7%. Ekspektasi inflasi dari consensus forecast terlalu tinggi atau overshooting,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (20/10). Menurut dia, berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) BI, inflasi pada minggu kedua Oktober 2022 diperkirakan lebih rendah dibanding September 2022. BI memperkirakan inflasi IHK (indeks harga konsumen) mencapai 5,88% Oktober 2022, lebih rendah dibandingkan September sebesar 5,95%. "Perkiraan inflasi lebih rendah ditopang eratnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan kebijakan fiskal berupa tambahan subsidi energi, serta pemberian insentif bagi pemda yang mampu mengendalikan inflasi," ujar dia. Tak hanya itu, dia menyatakan, pemerintah juga terus memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya dalam melalui peningkatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

"Itulah yang menyebabkan kenapa inflasi bulan ini akan lebih rendah dari sebelumnya. Untuk keseluruhan, tahun ini juga akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya," jelas dia. Lebih lanjut Perry menjelaskan, keputusan BI menaikkan suku bunga acuan, BI 7 Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75% dari 4,25% dalam RDG pekan ini. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 4% dan suku bunga lending facility sebesar 50 bps menjadi 5,5%, juga merupakan langkah mengendalikan ekspektasi inflasi, selain langkah front loaded, preemptive, dan forward looking. Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps pada Agustus 2022 dan 50 bps pada bulan lalu. Perry menyatakan, laju inflasi diperkirakan di bawah 4% pada kuartal III-2023. Hal ini akan menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi swasta," ucap dia. Ryan Kir yanto, ekonom dan co-founder & dewan pakar Institute of Social, Economic and Digital (ISED), menilai, keputusan BI menaikkan BI7DRR 50 bps tepat dan taktis. Kebijakan ini menyiratkan langkah BI yang frontloaded, pre-emptive, dan forward looking, terutama untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi, berkisar 6-7%, pasca kenaikan harga BBM. Melalui langkah ini, dia menyatakan, BI ingin memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% dengan jangkar 3% lebih awal dari perkiraan semula, yaitu menjadi semester I-2023. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) terus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perlu alternatif solusi dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga The Fed, munculnya risiko inflasi hingga dollar Amerika Serikat (AS) yang kian perkasa. Untuk itu, BI bakal menggunakan kebijakan moneter sebagai amunisi dalam meredam gejolak yang terjadi. "Kebijakan moneter kami gunakan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan rupiah relatif stabil agar tidak menimbulkan imported inflation," ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (20/10).