Kendati risiko ketidakpastian global meninggi, inflasi Indonesia diproyeksi masih terkendali. Hal itu tercermin dalam laporan terbaru International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, sejumlah kalangan meminta pemerintah dan otoritas moneter tak terlena dengan hal tersebut lantaran pengendalian inflasi ke depan amat menantang, khususnya terkait dengan volatilitas harga pangan. Dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2022, IMF memperkirakan indeks harga konsumen (IHK) Indonesia pada tahun ini sebesar 4,6%, relatif berada dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan, dan jauh di bawah outlook Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di kisaran 6%. Sejumlah kalangan memang menilai strategi pengendalian inflasi Indonesia sejauh ini berjalan baik. Selain kucuran instrumen fiskal yang terus dipacu untuk meredam impak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ragam kebijakan yang ditempuh otoritas moneter juga dinilai dapat meredam risiko lonjakan inflasi. “Langkah BI yang saat ini cukup agresif menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% pada September sudah tepat,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (11/10). Menurutnya, BI melakukan langkah antisipatif untuk menjangkar ekspektasi IHK, terutama inflasi inti yang saat ini masih dalam rentang target. Setali tiga uang, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan strategi mengucurkan bansos dan penaikan suku bunga acuan cukup efektif menjaga kendali inflasi.

Minat konsumsi masyarakat terpantau terus melemah di tengah tren kenaikan inflasi dan sinyal resesi perekonomian global pada 2023. BI, dalam Survei Penjualan Eceran, memprediksi kinerja penjualan eceran dan retail akan mengalami penurunan pada September 2022. Hal itu tampak dari indeks penjualan riil (IPR) pada September 2022 yang sebesar 200,0 atau terkontraksi -0,9 % secara bulanan dibanding pada Agustus 2022. Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, berujar, pelemahan itu seiring penurunan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta bahan bakar kendaraan bermotor. “Jika dirinci, kelompok suku cadang dan aksesori mencatatkan kontraksi -12,7; BBM -8,6 %; makanan, minuman, dan tembakau -0,5 %,” ujarnya, kemarin, 11 Oktober 2022

Peneliti ekonomi makro dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar, menuturkan pelemahan indeks penjualan eceran atau retail sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang September lalu menyentuh 5,95 % secara tahunan. “Prediksi kami, inflasi ini masih merupakan dampak ronde pertama. Ke depan, kita masih akan menyaksikan dampak ronde kedua, di mana penjual akan mulai menyesuaikan harga jualnya dengan kenaikan harga barang mentah dan input produksi akibat kenaikan harga BBM,” ucapnya. Proyeksi Ideas inflasi Oktober 2022 adalah 6,5-6,8 % secara tahunan. Selain kenaikan harga BBM, menurut Askar, kenaikan suku bunga acuan BI dapat mempengaruhi penurunan indeks penjualan eceran. Pasalnya, suku bunga dalam hal ini bertindak membimbing inflasi agar dapat menurun melalui dua transmisi, yaitu permintaan uang dan barang. (Yoga)

Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru yang makin eskalatif. Gangguan rantai pasok global yang sudah berlangsung selama ini akan makin intens. Akibatnya, harga energi dan pangan diperkirakan akan kembali meroket. Ujung-ujungnya inflasi cenderung terbang tinggi. ”Eskalasi perang Rusia-Ukraina ini sama sekali bukan kejutan. Banyak pakar memprediksi perang akan terus bereskalasi dan ini belum yang puncak,” kata ekonom Agustinus Prasetyantoko yang juga Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta di Jakarta, Selasa (11/10). ”Kalaupun pasokannya tidak berkurang, harga akan naik karena gangguan pada rantai distribusinya,” ujarnya. Dampak lainnya, kata Prasetyantoko, eskalasi perang Rusia-Ukraina memperumit persoalan global yang sudah rumit. Dengan demikian, resesi global yang sudah hampir pasti terjadi akan makin terakselerasi realisasinya. Ini khususnya akan terjadi di Eropa dan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat, baik dengan Rusia maupun Ukraina.

Indonesia diperkirakan tidak akan jatuh pada resesi, melainkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai eksportir dan importir komoditas, Indonesia akan mengalami efek positif sekaligus negatif.” Ini akan direspons dengan suku bunga tinggi. Nilai tukar rupiah akan tertekan,” kata Prasetyantoko. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menyatakan, komplikasi perang Rusia-Ukraina terhadap dunia usaha di dalam negeri sudah terasa selama ini. Salah satu yang paling mencolok adalah pelaku usaha dipaksa menumpuk  stok bahan baku lebih banyak akibat gangguan rantai pasok. Harga-harga bahan baku yang diimpor, kata Adhi, juga sudah naik. Puncaknya saat harga bahan baku naik berkisar 30-35 persen. Saat ini kenaikannya 10-15 % dibandingkan tahun lalu. Biaya logistik juga melonjak. Puncaknya saat biaya logistik mencapai 5-6 kali lipat sebelum perang. Saatini kenaikannya berkisar 2-2,5 kali posisi sebelum perang. (Yoga)

Pelaku usaha retail mulai mengencangkan ikat pinggang seiring dengan tren inflasi yang masih terus melaju hingga akhir tahun. Kenaikan harga barang secara serempak dipastikan akan menahan minat belanja masyarakat dan menggerus tingkat penjualan. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, berujar, ancaman inflasi membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli produk kebutuhan sehari-hari. Terlebih, penghasilan masyarakat cenderung tetap atau tak mengalami kenaikan yang berarti. “Ketika harga produk naik, masyarakat akan lebih waspada dalam mengelola pengeluaran mereka,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 10 Oktober 2022. Di sisi lain, pelaku usaha tak memiliki pilihan selain mengerek harga barang yang dijual, karena hal itu bergantung pada harga yang dipasang pemasok atau supplier dan bergantung pada persaingan harga yang terjadi di pasar. “Pasti ada kenaikan, karena ongkos produksi dengan marginnya itu harus dijaga,” ucap Tutum. Imbasnya, masyarakat harus menyesuaikan pola belanja mereka ketika inflasi dan kenaikan harga-harga terealisasi. Pola belanja yang lebih ketat itu pun mulai dirasakan oleh peretail dalam beberapa waktu terakhir. 

Tutum mencontohkan, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dibeli untuk menyiasati kenaikan harga yang terjadi. “Misalkan, sebelumnya membeli 10 barang, sekarang menjadi 9 atau 8 barang saja. Jadi, secara harga atau nominal tidak berkurang,” kata dia. Barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas masyarakat, khususnya makanan dan minuman. Sebaliknya, konsumsi barang-barang yang bersifat sekunder, seperti produk busana, aksesori, gadget, dan elektronik, berpotensi dibatasi. Adapun di tengah badai inflasi, peretail berusaha tetap mempertahankan kinerja dan mengantisipasi terjadi penurunan penjualan secara signifikan. Tutum mengatakan, peretail berupaya untuk menjaga kemampuan belanja konsumen dengan menyediakan diskon atau promosi yang menarik. Namun, menurut dia, strategi ini pun tak selamanya ampuh, apalagi jika kontraksi daya beli terjadi cukup dalam. “Kalau dikasih diskon besar tapi uang kering, jumlah belanjanya akan segitu-gitu juga. Jadi, program diskon ini hanyalah salah satu cara untuk tetap menarik konsumen, bukan memperbesar belanja, karena kemampuan masyarakat akan tetap,” ucapnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, sepakat inflasi menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh peretail. Dia pun tak menampik ada risiko terganggunya pertumbuhan industri retail akibat inflasi yang berkepanjangan. (Yoga)

Lonjakan harga barang dan jasa inflasi mulai mencekik leher masyarakat. Gara-gara lonjakan inflasi pula, kepercayaan turun dan optimisme masyarakat terkikis. Jika tak diwaspadai, situasi ini bisa berimplikasi negatif bagi ekonomi maupun aspek sosial. Gambaran pudarnya optimisme masyarakat tampak dalam sejumlah survei yang digelar oleh sejumlah institusi negara maupun lembaga riset ekonomi. Yang terbaru, kemarin (10/10), Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 di level 117,2, turun 7,2 poin dari bulan sebelumnya. Salah satu penggerus keyakinan itu adalah lonjakan inflasi menyebabkan rata-rata porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi naik 1,2% poin menjadi 74,8%. Di saat yang sama, pendapatan konsumen yang disimpan turun 1% poin menjadi 15,8%, dan rerata rasio pembayaran cicilan utang turun 0,2% poin menjadi 9,4%. Kepala Ekonom DRI Rima Prama Artha menyatakan, level IKK memang sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun sejak Juli 2022, angka IKK cenderung turun yang menunjukkan optimisme konsumen tengah tergerus.

 Indonesia Marketing Association (IMA) menyerukan kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, profesional, dan akademisi, untuk kompak dan saling berkolaborasi berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi dunia pada 2023. Hal ini terungkap dalam Rakernas IMA, yang diikuti lebih dari 200 perwakilan dari 89 chapter dari total anggota sebanyak 2.963 di seluruh Indonesia. President IMA Periode 2021 - 2023 Suparno Djasmin mengatakan, ancaman resesi perekonomian dunia bisa memicu kemunduran ekonomi. Sehingga masyarakat perlu hati-hati dalam navigasi dan antisipasi ketidakpastian yang  disebabkan resesi global tersebut. WTO menurunkan angka prediksi pertumbuhan ekonomi dari 3,3% menjadi 2,3% di tahun 2023. Sebagai pelaku bisnis, ancaman resesi perekonomian dunia ini memang nyata. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kemunduran ekonomi.

“Meski kondisi ekonomi global yang sedang bangkit dari pandemi Covid-19, dunia dihadapkan dengan potensi resesi, inflasi yang didorong oleh krisis energi, dan kondisi geopolitik yang mengganggu supply chain yang terjadi berkepanjangan sehingga negara-negara kompak meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi,” kata Suparno dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/10). Menurut dia, ancaman resesi ekonomi bisa dirasakan saat ini di Indonesia, seperti inflasi yang diprediksi mencapai 6,8%, membuat lemahnya daya beli dan menggerus konsumsi hingga berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta banyak perusahaan yang berguguran. Suku bunga acuan yang menjadi 4,25% untuk mengendalikan Inflasi juga mengakibatkan kenaikan harga-harga yang dapat meningkatkan risiko kredit yang tentunya akan berdampak pada perekonomian. Dengan kondisi yang seperti ini, IMA sebagai asosiasi pemasaran yang terdiri dari akademisi, professional, pemerintah dan pengusaha, perlu merapatkan barisan, kompak dan saling berkolaborasi untuk berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia. (Yoga)

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva pada Kamis (6/10) meminta bank sentral di seluruh dunia tetap fokus memerangi lonjakan inflasi. Sekalipun upaya itu berpotensi memicu resesi ekonomi global. “Inflasi masih tetap membandel dan kukuh. Risikonya justru jauh lebih besar jika tidak berbuat banyak dibandingkan berbuat terlalu banyak,” ujar Georgieva, dalam wawancara dengan AFP di Universitas Georgetown, Washington, DC, AS. Ia mendesak para pengambil kebijakan di seluruh dunia menyatukan langkah supaya kenormalan baru tersebut tidak membahayakan dunia. Dalam pidatonya jelang pertemuan tahunan IMF pekan depan, di universitas tersebut, Georgieva mengatakan sangat penting untuk menstabilkan ekonomi dunia dengan mengatasi tantangan-tantangan terbesarnya, termasuk memerangi inflasi. Dalam prosesnya, tambah dia, langkah-langkah bank sentral itu akan menyakitkan bagi masyarakat maupun pebisnis. Karena bank sentral mengambil jalan agresif menaikkan suku bunga guna meredam tekanan kenaikan harga-harga. 

Langkah agresif tersebut dapat memicu perlambatan ekonomi berkepanjangan, yang biasanya menimbulkan resesi. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 180 lebih negara anggota IMF-Bank Dunia akan berkumpul tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 pekan depan di Washington. Georgieva mengatakan, prospek ekonomi global ke depan makin suram. Karena potensi terjadinya resesi semakin besar. Ia menandaskan IMF sekali lagi akan memangkas proyeksi ekonomi dunia untuk 2023. IMF pada Juni 2022 memangkas proyeksi pertumbuhan tahunan global tahun ini menjadi 3,2% dan untuk tahun depan menjadi 2,9%. Penurunan itu adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut. (Yoga)

Kenaikan harga BBM, seperti diperkirakan, menyebabkan inflasi. Tantangannya adalah menjaga daya beli masyarakat. BPS mencatat inflasi tahunan mencapai 5,95 %, sementara untuk September 2022 sebesar 1,17 %, terutama disebabkan kenaikan harga BBM.  Inflasi menunjukkan terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan itu, jika terkendali, menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang melebihi prediksi dapat berdampak serius pada kesejahteraan masyarakat dan memengaruhi kinerja ekonomi ke depan. Selain kenaikan harga BBM, pangan juga menyumbang pada inflasi kita. Dampak inflasi yang segera terasa adalah turunnya daya beli
masyarakat. Jumlahbarang danjasa yang bisa dibeli berkurang dengan besar uang yang sama. Inflasi akan memengaruhi terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Masyarakat miskin dan rentan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar, terutama pangan. Biaya transportasi yang ikut bergerak naik, seiring naiknya harga BBM, juga menggerus daya beli. Pada ujungnya, turunnya daya beli akan menurunkan permintaan barang dan jasa. Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan pemda agar berperan lebih aktif menjaga produksi pangan. Pemda diminta menggunakan anggarannya untuk memberi bantalan pada jasa transportasi orang dan barang. Jika harga energi tergantung pada pasar internasional, dan Indonesia menjadi pengimpor energi, kita dapat memproduksi pangan di dalam negeri. Walakin, produksi pangan bergantung pada jutaan petani, peternak, dan nelayan.  Mereka akan berproduksi apabila hasil usaha mereka memberi imbalan sepadan, Pemerintah mencoba menjaga daya beli  masyarakat dengan melanjutkan bantuan sosial. Namun, UMKM harus dijaga terus berproduksi dengan membantu mereka melek teknologi digital dan dapat mengelola usaha. Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, terutama produk UMKM, bisa menjadi penggerak ekonomi. (Yoga)

Lonjakan inflasi mengancam daya beli masyarakat. Bank Dunia (World Bank) mewanti-wanti dampak kenaikan inflasi, akibat lonjakan harga pangan dan energi, terhadap daya beli, terutama masyarakat miskin. Dalam laporan yang bertajuk East Asia and The Pacific Economic Update edisi Oktober 2022, World Bank menyebut bahwa masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak inflasi tinggi. Apalagi, rumah tangga miskin selama ini cenderung membelanjakan pendapatannya untuk makanan. Sementara komoditas pangan merupakan salah satu pemicu inflasi saat ini. Berdasarkan perhitungan World Bank, masyarakat miskin Indonesia terdampak inflasi 0,8% lebih tinggi daripada orang kaya. Sebab, masyarakat miskin Indonesia lebih banyak mengeluarkan pendapatan untuk membeli makanan dan bahan bakar.

Inflasi tinggi September 2022 makin menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Sementara bantuan sosial dinilai masih belum efektif meredam rembetan kenaikan harga bahan bakar minyak. Program itu perlu digelar lebih masif dan dikawal agar tetap sasaran. BPS mencatat, tingkat inflasi September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Angka inflasi itu jauh di atas target inflasi BI pada 2022 yang sebesar 2-4 %. Pemicu utama inflasi itu adalah kenaikan harga BBM subsidi. Penyesuaian harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga sembilan dari 11 kelompok pengeluaran, antara lain penyediaan makanan-minuman atau restoran, pakaian dan alas kaki, serta perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (4/10), mengatakan, dampak kenaikan harga BBM sudah merembet ke berbagai sektor. Bahkan, saat banyak komoditas pangan pokok mengalami deflasi atau penurunan harga, beras justru menyumbang inflasi.

”Faktor-faktor itu membuat daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, semakin tergerus. Sebelumnya, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh imbas pandemi Covid-19 serta kenaikan dan penurunan harga komoditas global,” kata Faisal. Penurunan upah riil buruh dan nilai tukar petani (NTP) di sebagian besar subsektor pertanian jadi indikator semakin tergerusnya daya beli masyarakat. Dari sisi upah, misalnya, rata-rata upah nominal harian buruh naik tipis, tetapi tidak mampu mengkompensasi tingginya pengeluaran buruh yang tercermin dari upah riil. Upah riil buruh menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh. BPS mencatat, pada September 2022, upah nominal harian buruh tani naik 0,38 %, sedangkan upah riil hariannya turun 0,66 % Begitu juga upah nominal harian buruh bangunan yang naik 0,18 %, tetapi upah riil hariannya turun 0,99 %. BPS menyebut, dari lima subsektor, NTP dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsector perikanan tangkap turun paling signifikan. NTP perikanan tangkap atau nilai tukar nelayan (NTN) turun 1,84 %  dari 107,21 pada Agustus 2022 jadi 105,4 pada September 2022. (Yoga)