Akhirnya, pemerintah memutuskan mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Kekhawatiran inflasi tahun ini naik tinggi pun menguat. Sentimen ini berpotensi mempengaruhi kinerja sejumlah instrumen investasi, terutama akibat tekanan inflasi tinggi. Karena itu, investor perlu mencermati lagi portofolio investasinya. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyebut, kenaikan harga BBM memang akan menurunkan harga saham dalam jangka pendek. Dia memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menguji support di 6.800-6.900. Wawan menilai wajar jika IHSG turun. Jangka panjang, kenaikan harga BBM bisa berdampak positif. "Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 5% saya rasa tercapai dan bisa membuat harga saham kembali naik," kata dia, kemarin. Namun investor perlu membentengi keranjang investasinya dari efek negatif kenaikan inflasi dan penurunan daya beli. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menyarankan, investor bisa mengalokasikan sebagian besar dana investasinya di aset pasar uang.

Komponen inflasi inti menjadi penyumbang terbesar Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2022. Bahkan, meski pada Agustus IHK terjadi deflasi, inflasi komponen inti masih naik baik secara bulanan maupun tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau month on month (mom). Alhasil, secara tahunan tercatat inflasi 4,96% year on year (yoy). Dengan andil sebesar 0,24%, komponen inti mencatatkan inflasi 0,38% secara bulanan dan 3,04% yoy. Angka itu lebih tinggi ketimbang Juli 2022 yang tercatat inflasi 0,28% mom dan 2,86% yoy. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono naiknya inflasi inti Agustus 2022, sejalan naiknya harga beberapa barang seperti sewa rumah, dan mobil. "Inflasi inti ini mencakup 711 komoditas, dan dengan meningkatnya inflasi inti, menunjukkan permintaan bagus karena daya beli masih baik. Cakupan komoditas komponen ini cukup besar," kata Margo, Kamis (1/9). Apalagi, tingkat inflasi umum tahun 2022 sudah melampaui batas atas target BI dan pemerintah yang sebesar 4% yoy. "Tentu saja, dengan mengontrol harga barang dan jasa ini bisa membantu pemerintah menekan inflasi yang juga bisa memengaruhi daya beli masyarakat," tambahnya.

Inflasi di zona euro terus meroket dan mencatatkan rekor demi rekor baru. Mengerek naik suku bunga sebagai salah satu obat masih jadi perdebatan di sejumlah negara. Inflasi di zona euro mencapai 9,1  % pada Agustus 2022. Pada Juli, inflasi zona euro mencapai 8,9 %. Inflasi pada Agustus sudah empat kali lebih dari target inflasi 2 %. Bulan depan kemungkinan inflasi di zona euro akan melebihi 10 %. Demikian informasi dari Eurostat, Rabu (31/8). Inflasi di Jerman juga naik ke level tertinggi dalam 50 tahun terakhir, yakni 8,8 % pada Agustus atau naik dari 8,5 % pada Juli.

Pada Agustus, inflasi di Italia sudah mencapai 9 % dan Spanyol 10,3 %. Inflasi di Estonia, Lituania, dan Latvia masing-masing 25,2 %, 21,1 %, dan 20,8 %. Ekonom dari Capital Economics, Jack Allen-Reynolds, mengingatkan, inflasi zona euro bisa di atas 10 % pada akhir 2022. ”Perkembangan itu menjadi dorongan bagi Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menaikkan suku bunga,” kata ekonom VP Bank, Thomas Gitzel. Presiden Bank Sentral Jerman Joachim Nagel juga menyatakan perkembangan itu mendorong ECB menaikkan suku bunga. (Yoga)

Bayang-bayang inflasi yang berpotensi menekan ekonomi tidak mengendurkan target perbankan dalam penyaluran kredit. Permintaan kredit, terutama dari kelompok korporasi, diperkirakan masih terjaga. Data Bank Indonesia mencatat outstanding penyaluran kredit perbankan hingga Juli 2022 mencapai Rp6.143,7 triliun atau naik 10,5% year-on-year (YoY). Angka pertumbuhan kredit ini tercatat yang tertinggi dalam periode yang sama selama 3 tahun terakhir. Keyakinan bank dalam mendorong kredit juga diyakini dari hasil Indikator Likuiditas Bulanan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 25 Agustus.Kendati perbankan dihadapkan pada kebijakan pengetatan giro wajib minimum (GWM) hingga bulan ini, dampaknya terhadap kondisi likuiditas perbankan relatif terbatas.“Kapasitas bank mendorong pertumbuhan kredit diproyeksikan tetap tinggi,” tulis laporan LPS itu dikutip, Kamis (1/9). Laporan itu juga menyebut peningkatan permintaan kredit akan menjadi tantangan bagi bank dalam mengelola likuiditasnya sekaligus tetap menjaga partumbuhan kredit yang sehat.Terkait dengan bunga simpanan, LPS memperhatikan suku bunga simpanan diperkirakan akan mulai meningkat secara bertahap, dipengaruhi peningkatan ekspektasi inflasi dan dampak dari perubahan strategi pengelolaan likuiditas bank mengantisipasi kenaikan kredit dan perubahan GWM.

Pemerintah memprediksi laju inflasi tahun depan lebih tinggi. Tak hanya soal sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tingginya inflasi tahun depan juga disulut oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam rapat kerja (raker) Rabu (31/8) kemarin, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi inflasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar 3,6%. Angka ini lebih tinggi dari usulan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang sebesar 3,3%.  Tak hanya itu, asumsi rerata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat disepakati Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat (AS). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2023 sebesar Rp 14.750 per dollar AS. Meski meningkat, inflasi 2023 prediksi lebih rendah ketimbang outlook inflasi 2022 yang ada di kisaran 4%-4,8%. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meramal, inflasi tahun ini bisa menembus 5%. Inilah yang menjadi dasar keputusan peningkatan suku bunga acuan alias BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI-7DRR) dari 3,5% menjadi 3,75% pada Agustus 2022. Sementara itu, pihaknya melihat inflasi tahun depan bisa melebihi angka 4%. "Nanti akan sangat dipengaruhi bagaimana kebijakan fiskal berkaitan dengan penyediaan subsidi untuk berbagai hal," tandas Perry.

JAKARTA, ID - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Asumsi nilai tukar rupiah direvisi menjadi Rp 14.800 per dolar AS dari semula Rp 14.750, sedangkan asumsi inflasi dinaikkan dari 3,3% menjadi 3,6%. Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3% atau sama dengan angka yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2023. Begitupula suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang ditetapkan sebesar 7,9%. “Kita sudah bersetuju dan bersepakat mengenai asumsi makro ekonomi 2023,” kata Pimpinan Rapat Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir sambil mengetok palu tanda persetujuan dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di Gedung (Yetede)

Selain menyusun skenario penyusunan ulang kerangka subsidi energi, pemerintah juga punya tugas penting untuk memitigasi risiko lonjakan harga pangan. Jika harga pangan bergerak liar, laju inflasi bakal makin sulit diredam.Apalagi, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), puncak kenaikan harga beberapa komoditas pangan terjadi pada empat bulan terakhir tahun ini.Komoditas yang cukup rentan antara lain telur ayam, daging ayam ras, bawang merah, serta cabai rawit. Pangan menjadi komoditas pendamping energi yang cukup membebani ruang fiskal sepanjang tahun ini.Faktanya, inflasi harga barang bergejolak telah mencapai 11,47% (year-on-year/YoY) per Juli 2022. Realisasi itu melambung jauh di atas batas atas angka kewajaran yang sebesar 4%—5%.Inflasi atas harga barang yang diatur pemerintah pun menjulang hingga 6,51% (YoY) seiring dengan kegelisahan konsumen akibat rencana perubahan kebijakan tata kelola bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Adapun, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo memperkirakan, tingkat inflasi pada tahun ini berpotensi jauh di atas batas atas pemerintah maupun otoritas moneter yang sebesar 4%.Sektor pangan perlu mendapat sorotan khusus agar gerak Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih terprediksi. Terlebih, sejauh ini masih belum terdapat terobosan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

JACKSON HOLE, ID – Para petinggi keuangan dunia menegaskan bahwa laju inflasi masih merajalela dan memerlukan upaya-upaya luar biasa untuk meredamnya. Selain itu, tetap ada kemungkinan terjadi resesi disertai kehilangan lapangan pekerjaan dan gelombang krisis yang melanda pasar negara berkembang. suku bunga Amerika Serikat (AS) tinggi akan bergema jauh melampaui perekonomian negara dan menghantam keras pasar negara-negara berkembang, terutama jika suku bunga tinggi terbukti berlangsung panjang seperti yang sekarang ditunjukkan Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell. Namun, situasi tersebut masih layak diperjuangkan. Pasalnya, bank-bank sentral telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun kredibilitas mereka mengasah keterampilan guna memerangi inflasi. Oleh karenanya kekalahan dalam pertempuran (melawan inflasi) ini dapat mengguncang fondasi kebijakan moneter modern. “Memperoleh kembali dan menjaga kepercayaan mengharuskan kita mengarahkan laju inflasi kembali dengan cepat menuju sasaran. Semakin lama inflasi tinggi, semakin besar risiko publik kehilangan kepercayaan  pada tekad dan kemampuan kita untuk mempertahankan daya beli,” ujar anggota dewan BankSentral Eropa (ECB) Isabel Schnabel, yang dilansir Reuters pada Senin (29/8). (Yetede)

Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)

JAKARTA, ID – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi 2022 bisa berkisar 7-9%, jika pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter. Sementara itu, jika harga Pertalite tak naik, inflasi 2022 diprediksi berkisar 5-6% secara tahunan, dibandingkan realisasi 2021 sebesar 1,87%. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruk menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Menahan harga Pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran yang lebih rendah dari target pemerintah,” kata dia, Kamis (25/8). “Jika mempertimbangkan risiko ekonomi dan risiko fiskal tahun 2022, kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa risiko terhadap fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan risiko terhadap perekonomian. Fiskal masih sanggup menjadi shock absorber dari tekanan global terhadap perekonomian domestik. Namun, untuk langkah ke depan, diperlukan upaya serius pengendalian penggunaan BBM subsidi,” kata Faisal. (Yetede)