Kenaikan inflasi global pada 2022 menjadi sebuah keniscayaan. Kenaikan permintaan yang mendorong konsumsi setelah melewati dua tahun pandemi Covid-19, faktor lain yakni adanya tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan peningkatan harga komoditas dan energi. Tingginya inflasi global ini didorong dari meningkatnya inflasi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS). Data rilis Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Maret 2022 menunjukkan bahwa tingkat inflasi naik sebesar 8.5 persen (year on year/yoy). Namun demikian, apabila inflasi yang terjadi mulai tak terkendali, maka pada saat itulah BI harus mengeluarkan ramuan obat penawarnya. Sebagai otoritas moneter, BI memiliki segudang resep untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, ramuan BI terdapat dalam kebijakan makroprudensial. Dalam situasi kebijakan moneter yang ketat, kebijakan makroprudensial berperan sebagai ‘jamu manis’ karena memiliki posisi sebagai penyeimbang kebijakan moneter yang ketat. 

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif telah diimplementasikan BI selama periode pandemi Covid-19. Di antaranya kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021. Jamu manis lainnya adanya insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan inklusif. Cakupan pengaturan kebijakan itu tertuang dalam PBI Nomor 24/5/2022. Setidaknya terdapat 4 cakupan pengaturan dalam PBI ini. Pertama, pemberian insentif bagi bank yang memberikan kredit untuk kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor prioritas, pencapaian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh BI.

Strategi meredam inflasi juga kian dilematis lantaran lonjakan harga minyak bisa saja memaksa pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam waktu dekat. Tak mengherankan jika lantas pemerintah memilih jalan moderat dengan mengerek estimasi inflasi pada tahun ini yakni dari sebelumnya 3,5%—4,5% menjadi 4%—4,8% lantaran pergerakan indeks harga konsumen (IHK) komponen pangan dan energi kian liar. Faktanya, Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi pangan per Juli 2022 telah mencapai 11% (year-on-year/YoY), jauh di atas batas wajar yang sebesar 5% (YoY). Demikian pula jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang makin kedodoran menanggung anggaran subsidi energi yang pada tahun ini telah mencapai Rp502,4 triliun. Guna memitigasi dampak kenaikan inflasi dan menyiasati keterbatasan fiskal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga bisa menjaga konsumsi masyarakat dan melancarkan distribusi barang. “Anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Misalnya untuk menutup biaya distribusi ,” kata Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).

Semua negara di dunia saat ini tengah menghadapi situasi sulit dan tidak normal. Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, disusul konflik geopolitik, krisis pangan, krisis energi, serta krisis keuangan. Pada kondisi sulit tersebut, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah bekerja sinergis dengan melihat persoalan secara makro, mikro, dan detail, serta berbasis data. ”Kita tidak boleh bekerja standar, enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja (dalam) rutinitas karena memang keadaannya tidak normal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta para bupati, wali kota, dan gubernur secara sungguh-sungguh memperkuat kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat(TPIP). Komoditas yang harganya naik dan menyebabkan inflasi di setiap daerah perlu  diidentifikasi dengan baik. Lantas, daerah dengan pasokan komoditas melimpah disambungkan dengan daerah yang tengah mengalami kekurangan komoditas tersebut. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemhub) resmi menunda kenaikan tarif ojek online menjadi akhir Agustus 2022 ini. Kabar ini menjadi sedikit melegakan, sekaligus memantik kecemasan. Di satu sisi, penundaan kenaikan tarif ojek online menunda tambahan beban masyarakat. Di sisi lain, ini membikin cemas bisa memacu inflasi lebih tinggi bulan depan lantaran efek gulir naik tarif bersamaan dengan trem kenaikan harga akibat energi serta pangan yang belum reda.

Inflasi di tingkat produsen tercatat sudah melampaui inflasi konsumen yang pada Juli 2022 mencapai 4,94 % secara tahunan. Beban biaya produksi yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga produk di pasaran dalam waktu dekat dan dapat semakin mendorong inflasi. Berdasarkan data BPS, indeks harga produsen (IHP) gabungan tiga sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan pada triwulan II-2022 mencapai 165,80, naik dari IHP triwulan II-2021 yang sebesar 148,34. Artinya, inflasi di tingkat produsen pada triwulan II-2022 secara tahunan sudah mencapai 11,77 %, jauh melampui inflasi di konsumen yang pada Juli 2022 mencapai 4,94 persen.

Inflasi produsen tertinggi terdapat di sektor makanan dan minuman, yaitu industry pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buah, sayuran, serta minyak dan lemak, yakni 10,16 % secara tahunan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman, Minggu (14/8) mengatakan, saat ini beberapa produsen mulai menaikkan harga produk jadi di pasaran karena tak kuat menahan kenaikan biaya produksi yang terjadi sejak pandemi Covid-19. Contohnya, harga mi instan. ”Tak sampai tiga kali lipat, tetapi memang sudah naik. Produsen masih berupaya agar harganya tidak naik terlalu tinggi dengan cara menekan untung,” kata Adhi. Meski demikian, produsen tak bisa berlama-lama menahan harga. Terlebih bagi produsen skala kecil dan menengah (IKM). (Yoga)

Inflasi kini jadi momok pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan pangan. Untuk itu Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tengah berupaya menekan inflasi pangan domestik. Sebab inflasi pangan Juli 2022 sampai berada di level 10,32% secara tahunan. Inflasi tersebut merupakan inflasi pangan tertinggi selama tahun 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo, saat kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8) berharap inflasi pangan bisa ditekan di level 6% bahkan hingga 5% pada tahun ini.

Tingkat Inflasi konsumen tahunan di Amerika Serikat (AS) naik 8,5% pada Juli 2022. Melambat dibandingkan rekor 9,1% pada Juni karena didorong turunnya harga BBM. Data ini disambut gembira pasar saham di Wall Street maupun pasar saham global pada perdagangan Rabu (10/8). Karena AS diyakini berarti sudah melewati puncak inflasi dan The Federal Reserve (The Fed) berpeluang untuk mengurangi agresivitasnya dalam menaikkan suku bunga. Secara bulanan, harga-harga konsumen pada Juli mendatar karena harga energi secara umum turun 4,6% dan harga BBM jatuh 7,7%. Hal itu mampu menutupi kenaikan harga makanan 1,1% dan biaya tempat tinggal yang naik 0,5%. Pasar saham melonjak setelah mengetahui data inflasi inti menunjukkan penurunan laju kenaikan harga-harga melebihi perkiraan sebelumnya. Kalangan ekonom yang disurvei Dow Jones sebelumnya memperkirakan inflasi tahunan mencapai 8,7% dan secara bulanan naik 0,2%. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (5/8), mengumumkan kinerja ekonomi triwulan II/2022. Dari rilis BPS, laju pertumbuhan ekonomi triwulan II adalah 5,44% YoY dan 3,72% QtQ. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I/2022 dibandingkan dengan semester 1/2021 tumbuh 5,23% CtC. Kendati kinerja PDB di bawah batas atas sasaran pemerintah 5,5%, capaian pertumbuhan PDB aktual, menggambarkan ekonomi Indonesia konsisten berada di trajectory ekspansi, bila dibandingkan dengan kinerja ekonomi negara-negara peer di emerging countries yang cenderung melambat. Melesatnya kinerja PDB tersebut, ditopang beberapa hal sebagai faktor pendulum. Pertama, pelonggaran syarat perjalanan serta momen hari Raya Idulfitri menjadi pendorong meningkatnya mobilitas penduduk sepanjang triwulan II/2022. Kedua, jumlah penumpang di seluruh moda transportasi pada triwulan II/2022 mengalami peningkatan QtQ dan YoY. Ketiga, jumlah wisman melalui pintu utama tumbuh 1.250,65% YoY. Keempat, meningkatnya belanja subsidi energi dan bantuan sosial pada triwulan II/2022 masing-masing sebesar 11,34% dan 56,17% YoY. Kelima, windfall revenue dari hasil ekspor komoditas. Keenam, dari sisi moneter, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan rendah. Ketujuh, pemberian insentif pajak dalam rangka mendorong aktivitas dunia usaha yang tertuang dalam PMK Nomor 3/PMK.03/2022. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,44%, maka kinerja ekonomi tetap terjaga dan telah melampaui level prapandemi.

Stagflasi mengancam ekonomi global. Meski risiko Indonesia mengalami stagflasi di 2022 dinilai rendah, kita tetap perlu waspada dan mengantisipasi kondisi terburuk di 2023. Riset dunia Oxford Economics menunjukkan risiko stagflasi Indonesia relatif rendah dibandingkan Filipina, China, India, Malaysia, Brasil, Polandia, dan Turki. Survei Bloomberg menempatkan Indonesia di peringkat ke-14 dari 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi, dengan risiko resesi hanya 3 %.

Namun, dengan perkembangan dan dinamika riil global yang terus memburuk dengan cepat, kita diingatkan untuk  tetap waspada, tak cepat berpuas diri. Sejumlah kalangan melihat risiko stagflasi masih mengancam Indonesia pada 2023. Risiko yang dihadapi Indonesia terutama adalah jika perekonomian-perekonomian terbesar dunia terus memburuk. AS secara teknis sudah mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan terakhir berturut- turut. Pertumbuhan ekonomi China praktis berhenti akibat kebijakan Covid-zero policy. Kondisi Uni Eropa juga tak lebih baik. Terpuruknya perekonomian besar membuat risiko resesi/ stagflasi global kian di depan mata. (Yoga)

Larry Summers, Guru Besar Ekonomi Harvard Kennedy School, sejak 2021 sudah mengingatkan risiko tekanan  inflasi akibat ekonomi yang memanas. Di AS, NAIRU (non-accelerating inflation rate of Unemployment) sekitar 5 %. Jika pengangguran di bawah 5 %, maka inflasi akan meningkat akibat ekonomi yang memanas, dan jika  pengangguran di atas 5 %, maka inflasi akan menurun. Menurut Summers, AS membutuhkan resesi ekonomi untuk mengatasi inflasinya. Tak heran ia mendorong The Fed bertindak agresif menaikkan bunga. Kenaikan bunga akan menurunkan permintaan, yang pada gilirannya menurunkan inflasi. Tentu ada yang harus dikorbankan: pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Harvard lainnya, Jason Furman, yang pernah menjadi Chairman Council of Economic Advisers Presiden Obama, juga menunjukkan, tingkat upah riil mengalami penurunan akibat inflasi melonjak. Cara terbaik membuat upah riil meningkat bukanlah dengan menaikkan upah nominal, melainkan menurunkan inflasi. Itu sebabnya, baik Summers maupun Furman melihat pentingnya upaya mengatasi inflasi. Jika perlambatan ekonomi global, khususnya China terjadi, Indonesia harus bersiap mengantisipasi penurunan ekspor. Artinya, ada risiko salah satu mesin pertumbuhan kita terganggu. Kedua, dalam kondisi di mana ekspor terganggu, Indonesia harus mengandalkan dirinya pada sumber pertumbuhan domestik.

Walau biaya produksi sudah naik, produsen belum membebankan sepenuhnya kepada konsumen, karena daya beli masih lemah. Yang dilakukan produsen, mengurangi margin keuntungan. Satu saat harga harus dinaikkan. Terjadilah apa yang disebut inflation overhang (inflasi yang menggantung). Pelaku pasar menyadari, dengan IHP jauh lebih tinggi dari IHK, inflasi dilevel konsumen pun akan meningkat ke depan, begitu juga inflasi inti (core inflation). Artinya, ekspektasi inflasi akan meningkat. Kebijakan moneter amat sangat dipengaruhi ekspektasi inflasi. Dalam kondisi ini BI dihadapkan pada dilema tak mudah. Jika BI terlambat menaikkan bunga (behind the curve), mungkin BI harus mengatasi keterlambatan ini dengan menaikkan bunga secara agresif tahun depan. (Yoga)