Pemerintah berharap, laju inflasi Indonesia tahun ini tetap terkendali. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan inflasi tahun ini bisa stabil ke level 4,5% hingga 4,8% year on year (yoy). "Inflasi, dia naik juga, tetapi kenaikan inflasi kita itu terkontrol, masih di bawah 5%. Kami berharap tahun ini ya antara 4,5% hingga 4,8%," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu (24/8).

JAKARTA, ID – Setelah menaikkan 25 basis poin menjadi 3,75%, Selasa (23/08/2022), Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 100 basis poin ke level 4,75% di akhir tahun 2022. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang selama Januari-22 Agustus 2022 terdepresiasi 4,27% serta memitigasi risiko dan ekspektasi kenaikan inflasi. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, keputusan itu merupakan langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile foods, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Alasan lain adalah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Kenaikan suku bunga acuan diharapkan mampu menekan laju inflasi yang pada Juli 2022, yoy, sudah mencapai 4,94%, termasuk inflasi inti yang pada Juli 2022, yoy, sudah sebesar 2,86%. (Yetede)

Setelah memberikan pelonggaran moneter selama hampir 3 tahun, Bank Indonesia (BI) akhirnya memulai normalisasi kebijakan. Hal itu terefleksi dari kenaikan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%.Langkah tak terduga ini merupakan respons dini dari otoritas moneter dalam rangka mengantisipasi lonjakan indeks harga konsumen (IHK) yang didorong oleh meroketnya inflasi pangan dan energi. Kendati diyakini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, kalangan pengusaha khawatir kenaikan suku bunga bakal mengerem akselerasi pemulihan dunia usaha. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan otoritas moneter juga memperkuat kebijakan stabilisasi moneter agar sejalan dengan nilai fundamental menyusul masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. “Ke depan tekanan inflasi IHK akan meningkat, didorong tingginya harga pangan dan energi serta pasokan yang belum stabil,” ujarnya, Selasa (23/8). “Berbagai perkembangan tersebut akan mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran,” ujarnya. Keputusan tersebut direspons positif oleh pemerintah yang memandang bahwa dasar BI untuk memulai normalisasi kebijakan cukup beralasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengetatan moneter merupakan salah satu pijakan bagi BI untuk membantu pemerintah mengantisipasi adanya lonjakan inflasi.

Perekonomian Jerman bagai menghadapi badai sempurna. Ada ancaman inflasi yang meninggi. Ada pula ancaman lain, yaitu efek sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia dengan potensi memukul balik perekonomian Jerman. Ketakutan paling besar Jerman hanyalah jika Rusia menghentikan total aliran gas. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Jerman terjebak dalam pertarungan geopolitik AS-Rusia. Sebagai pemimpin de facto di Uni Eropa (UE), Jerman turut menerapkan sanksi terhadap Rusia yang menyebabkan gangguan ekspor-impor Jerman-Rusia. Hal ini membuat inflasi terancam naik lagi.

”Masalah inflasi tidak akan sirna pada 2023,” kata Gubernur Bank Sentral Jerman, Joachim Nagel Nagel. Harga BBM di Jerman secara keseluruhan telah naik 105 % dibandingkan Juli 2021, seperti dikutip Reuters, 19 Agustus 2022. Ketergantungan Jerman kepada Rusia adalah di bidang migas, 65 % total impor Jerman asal Rusia adalah migas. Kini turun menjadi 40 % setelah Rusia mengurangi pasokan. Pengurangan ini merupakan balasan atas sanksi yang dikenakan UE terhadap Rusia. Jerman ketiban efek sanksi yang sangat getol diprakarsai AS.

Khusus untuk warga Jerman yang terpukul resesi, pemerintah telah menurunkan pajak penjualan gas dari  19 % menjadi 7 % sejak Oktober 2021. Jerman telah meneken kesepakatan pasokan gas dengan Qatar walau hanya bisa menutup sedikit saja aliran gas Rusia. Dengan segala rancangan itu, ekonom dari LBBW, Moritz Kraemer, dikutip dari situs Deutsche Welle, 29 Juli 2022, mengatakan, ”Resesi akan relatif ringan kecuali Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan total aliran gas. Jika itu terjadi, resesi akut tak terhindarkan.” (Yoga)

Masyarakat harus bersiap dengan keputusan yang akan diambil pemerintah soal kepastian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jika pemerintah mengerek harga Pertalite, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Sebagai gambaran, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium hingga 30% pada November 2014. Satu bulan berikutnya, yakni pada Desember 2014, inflasi meroket hingga 8,36% year on year (yoy). Pada tahun sebelumnya, tepatnya Juni 2013, juga terjadi kenaikan harga BBM. Di akhir tahun, inflasi melonjak ke level 3,83% yoy. Sebab itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan, jika harga Pertalite naik maka inflasi tahun ini bisa mencapai 6% hingga 7% yoy. Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz sepakat jika harga Pertalite naik, inflasi bisa naik di level 7% hingga 8% dengan asumsi harga Pertalite naik Rp 2.500 per liter menyumbang inflasi 2,44%-2,87% poin.

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Sejumlah upaya juga dilakukan Kemenhub untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi tinggi. Hal ini dilakukan merespons arahan Presiden Jokowi untuk mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi pada Kamis (18/8). Rilis Pusat Penerangan Kemendagri, Minggu (21/8) menyebutkan bahwa Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

SE bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8), bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah. Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengoptimalkan anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan. (Yoga)

Inflasi yang sangat tinggi sedang melanda Inggris dan Turki. Inggris mencatatkan inflasi 10,1 % pada Juli 2022. Tingkat inflasi melebihi 10 % itu sangat jarang terjadi dalam 70 tahun terakhir di Inggris. Inflasi itu juga sudah jauh melebihi dua % target inflasi yang dicanangkan Bank Sentral Inggris. Seperti dikutip harian Inggris, The Guardian, 20 Juni 2022, para pejabat Bank Sentral Inggris (Bank of England/BoE) dan Departemen Keuangan Inggris sudah mengkhawatirkan lingkaran kenaikan inflasi hingga melampaui 10 %.  Turki menghadapi inflasi superspiral dengan inflasi 79,6 % pada Juli 2022. Inflasi yang sebenarnya di Turki diyakini berada di atas 176,04 %. 

Warga Turki dan pengamat tidak mempercayai angka inflasi resmi pemerintah. ENAG, lembaga independen di Turki yang menganalisis inflasi, selalu membantah data resmi TUIK (biro statistik Turki) seperti diberitakan Reuters, 3 Agustus 2022. Bank Sentral Turki pernah mencoba menaikkan suku bunga inti hingga 19 % yang dilakukan Gubernur Bank Sentral Turki Naci Agbal (Reuters, 20 Maret 2022). Akan tetapi, Presiden Erdogan memiliki pandangan yang bertentangan dengan para ekonom dan bank sentral. Erdogan beranggapan, kenaikan inflasi terjadi karena suku bunga tinggi. Padahal, suku bunga tinggi sangat berguna untuk meredam inflasi. Hilangnya independensi Bank Sentral Turki telah menyebabkan sektor moneter Turki mengalami kekacauan. Kurs lira mengalami depresiasi 50 % sejak 2018 dan kini bertengger di angka 18,1185 lira per satu dollar AS. (Yoga)

Inflasi tinggi bakal membayangi Indonesia di sisa tahun ini. Pemerintah dinilai perlu mengendalikannya kendati upaya itu bakal menambah beban fiskal negara. Terkait pengendalian inflasi itu, risiko fiskal lebih kecil ketimbang risiko ekonomi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, kenaikan harga pangan domestik dan impor, energi, serta biaya transportasi, terutama tiket pesawat, diperkirakan masih akan mendorong inflasi. ”Tanpa ada kenaikan harga pertalite, inflasi umum pada akhir tahun diperkirakan 5-6 %. Namun, jika harga pertalite jadi naik, inflasi umum bisa melambung di atas 8 %,” kata Faisal.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional 18 Agustus 2022, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemda mengendalikan inflasi. Arahan Presiden menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional yaitu; memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi melalui pemanfaatan data, memperluas kerja sama antardaerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat, Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tak terduga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah, mempercepat penyerapan anggaran daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Yoga)

Kenaikan inflasi global pada 2022 menjadi sebuah keniscayaan. Kenaikan permintaan yang mendorong konsumsi setelah melewati dua tahun pandemi Covid-19, faktor lain yakni adanya tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan peningkatan harga komoditas dan energi. Tingginya inflasi global ini didorong dari meningkatnya inflasi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS). Data rilis Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Maret 2022 menunjukkan bahwa tingkat inflasi naik sebesar 8.5 persen (year on year/yoy). Namun demikian, apabila inflasi yang terjadi mulai tak terkendali, maka pada saat itulah BI harus mengeluarkan ramuan obat penawarnya. Sebagai otoritas moneter, BI memiliki segudang resep untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, ramuan BI terdapat dalam kebijakan makroprudensial. Dalam situasi kebijakan moneter yang ketat, kebijakan makroprudensial berperan sebagai ‘jamu manis’ karena memiliki posisi sebagai penyeimbang kebijakan moneter yang ketat. 

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif telah diimplementasikan BI selama periode pandemi Covid-19. Di antaranya kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021. Jamu manis lainnya adanya insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan inklusif. Cakupan pengaturan kebijakan itu tertuang dalam PBI Nomor 24/5/2022. Setidaknya terdapat 4 cakupan pengaturan dalam PBI ini. Pertama, pemberian insentif bagi bank yang memberikan kredit untuk kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor prioritas, pencapaian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh BI.

Strategi meredam inflasi juga kian dilematis lantaran lonjakan harga minyak bisa saja memaksa pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam waktu dekat. Tak mengherankan jika lantas pemerintah memilih jalan moderat dengan mengerek estimasi inflasi pada tahun ini yakni dari sebelumnya 3,5%—4,5% menjadi 4%—4,8% lantaran pergerakan indeks harga konsumen (IHK) komponen pangan dan energi kian liar. Faktanya, Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi pangan per Juli 2022 telah mencapai 11% (year-on-year/YoY), jauh di atas batas wajar yang sebesar 5% (YoY). Demikian pula jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang makin kedodoran menanggung anggaran subsidi energi yang pada tahun ini telah mencapai Rp502,4 triliun. Guna memitigasi dampak kenaikan inflasi dan menyiasati keterbatasan fiskal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga bisa menjaga konsumsi masyarakat dan melancarkan distribusi barang. “Anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Misalnya untuk menutup biaya distribusi ,” kata Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).