Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)

JAKARTA, ID – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi 2022 bisa berkisar 7-9%, jika pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter. Sementara itu, jika harga Pertalite tak naik, inflasi 2022 diprediksi berkisar 5-6% secara tahunan, dibandingkan realisasi 2021 sebesar 1,87%. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruk menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Menahan harga Pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran yang lebih rendah dari target pemerintah,” kata dia, Kamis (25/8). “Jika mempertimbangkan risiko ekonomi dan risiko fiskal tahun 2022, kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa risiko terhadap fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan risiko terhadap perekonomian. Fiskal masih sanggup menjadi shock absorber dari tekanan global terhadap perekonomian domestik. Namun, untuk langkah ke depan, diperlukan upaya serius pengendalian penggunaan BBM subsidi,” kata Faisal. (Yetede)

Pemerintah berharap, laju inflasi Indonesia tahun ini tetap terkendali. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan inflasi tahun ini bisa stabil ke level 4,5% hingga 4,8% year on year (yoy). "Inflasi, dia naik juga, tetapi kenaikan inflasi kita itu terkontrol, masih di bawah 5%. Kami berharap tahun ini ya antara 4,5% hingga 4,8%," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu (24/8).

JAKARTA, ID – Setelah menaikkan 25 basis poin menjadi 3,75%, Selasa (23/08/2022), Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 100 basis poin ke level 4,75% di akhir tahun 2022. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang selama Januari-22 Agustus 2022 terdepresiasi 4,27% serta memitigasi risiko dan ekspektasi kenaikan inflasi. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, keputusan itu merupakan langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile foods, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Alasan lain adalah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Kenaikan suku bunga acuan diharapkan mampu menekan laju inflasi yang pada Juli 2022, yoy, sudah mencapai 4,94%, termasuk inflasi inti yang pada Juli 2022, yoy, sudah sebesar 2,86%. (Yetede)

Setelah memberikan pelonggaran moneter selama hampir 3 tahun, Bank Indonesia (BI) akhirnya memulai normalisasi kebijakan. Hal itu terefleksi dari kenaikan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%.Langkah tak terduga ini merupakan respons dini dari otoritas moneter dalam rangka mengantisipasi lonjakan indeks harga konsumen (IHK) yang didorong oleh meroketnya inflasi pangan dan energi. Kendati diyakini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, kalangan pengusaha khawatir kenaikan suku bunga bakal mengerem akselerasi pemulihan dunia usaha. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan otoritas moneter juga memperkuat kebijakan stabilisasi moneter agar sejalan dengan nilai fundamental menyusul masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. “Ke depan tekanan inflasi IHK akan meningkat, didorong tingginya harga pangan dan energi serta pasokan yang belum stabil,” ujarnya, Selasa (23/8). “Berbagai perkembangan tersebut akan mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran,” ujarnya. Keputusan tersebut direspons positif oleh pemerintah yang memandang bahwa dasar BI untuk memulai normalisasi kebijakan cukup beralasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengetatan moneter merupakan salah satu pijakan bagi BI untuk membantu pemerintah mengantisipasi adanya lonjakan inflasi.

Perekonomian Jerman bagai menghadapi badai sempurna. Ada ancaman inflasi yang meninggi. Ada pula ancaman lain, yaitu efek sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia dengan potensi memukul balik perekonomian Jerman. Ketakutan paling besar Jerman hanyalah jika Rusia menghentikan total aliran gas. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Jerman terjebak dalam pertarungan geopolitik AS-Rusia. Sebagai pemimpin de facto di Uni Eropa (UE), Jerman turut menerapkan sanksi terhadap Rusia yang menyebabkan gangguan ekspor-impor Jerman-Rusia. Hal ini membuat inflasi terancam naik lagi.

”Masalah inflasi tidak akan sirna pada 2023,” kata Gubernur Bank Sentral Jerman, Joachim Nagel Nagel. Harga BBM di Jerman secara keseluruhan telah naik 105 % dibandingkan Juli 2021, seperti dikutip Reuters, 19 Agustus 2022. Ketergantungan Jerman kepada Rusia adalah di bidang migas, 65 % total impor Jerman asal Rusia adalah migas. Kini turun menjadi 40 % setelah Rusia mengurangi pasokan. Pengurangan ini merupakan balasan atas sanksi yang dikenakan UE terhadap Rusia. Jerman ketiban efek sanksi yang sangat getol diprakarsai AS.

Khusus untuk warga Jerman yang terpukul resesi, pemerintah telah menurunkan pajak penjualan gas dari  19 % menjadi 7 % sejak Oktober 2021. Jerman telah meneken kesepakatan pasokan gas dengan Qatar walau hanya bisa menutup sedikit saja aliran gas Rusia. Dengan segala rancangan itu, ekonom dari LBBW, Moritz Kraemer, dikutip dari situs Deutsche Welle, 29 Juli 2022, mengatakan, ”Resesi akan relatif ringan kecuali Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan total aliran gas. Jika itu terjadi, resesi akut tak terhindarkan.” (Yoga)

Masyarakat harus bersiap dengan keputusan yang akan diambil pemerintah soal kepastian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jika pemerintah mengerek harga Pertalite, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Sebagai gambaran, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium hingga 30% pada November 2014. Satu bulan berikutnya, yakni pada Desember 2014, inflasi meroket hingga 8,36% year on year (yoy). Pada tahun sebelumnya, tepatnya Juni 2013, juga terjadi kenaikan harga BBM. Di akhir tahun, inflasi melonjak ke level 3,83% yoy. Sebab itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan, jika harga Pertalite naik maka inflasi tahun ini bisa mencapai 6% hingga 7% yoy. Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz sepakat jika harga Pertalite naik, inflasi bisa naik di level 7% hingga 8% dengan asumsi harga Pertalite naik Rp 2.500 per liter menyumbang inflasi 2,44%-2,87% poin.

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran mengenai penggunaan belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Sejumlah upaya juga dilakukan Kemenhub untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi tinggi. Hal ini dilakukan merespons arahan Presiden Jokowi untuk mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi pada Kamis (18/8). Rilis Pusat Penerangan Kemendagri, Minggu (21/8) menyebutkan bahwa Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

SE bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8), bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah. Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengoptimalkan anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan. (Yoga)

Inflasi yang sangat tinggi sedang melanda Inggris dan Turki. Inggris mencatatkan inflasi 10,1 % pada Juli 2022. Tingkat inflasi melebihi 10 % itu sangat jarang terjadi dalam 70 tahun terakhir di Inggris. Inflasi itu juga sudah jauh melebihi dua % target inflasi yang dicanangkan Bank Sentral Inggris. Seperti dikutip harian Inggris, The Guardian, 20 Juni 2022, para pejabat Bank Sentral Inggris (Bank of England/BoE) dan Departemen Keuangan Inggris sudah mengkhawatirkan lingkaran kenaikan inflasi hingga melampaui 10 %.  Turki menghadapi inflasi superspiral dengan inflasi 79,6 % pada Juli 2022. Inflasi yang sebenarnya di Turki diyakini berada di atas 176,04 %. 

Warga Turki dan pengamat tidak mempercayai angka inflasi resmi pemerintah. ENAG, lembaga independen di Turki yang menganalisis inflasi, selalu membantah data resmi TUIK (biro statistik Turki) seperti diberitakan Reuters, 3 Agustus 2022. Bank Sentral Turki pernah mencoba menaikkan suku bunga inti hingga 19 % yang dilakukan Gubernur Bank Sentral Turki Naci Agbal (Reuters, 20 Maret 2022). Akan tetapi, Presiden Erdogan memiliki pandangan yang bertentangan dengan para ekonom dan bank sentral. Erdogan beranggapan, kenaikan inflasi terjadi karena suku bunga tinggi. Padahal, suku bunga tinggi sangat berguna untuk meredam inflasi. Hilangnya independensi Bank Sentral Turki telah menyebabkan sektor moneter Turki mengalami kekacauan. Kurs lira mengalami depresiasi 50 % sejak 2018 dan kini bertengger di angka 18,1185 lira per satu dollar AS. (Yoga)

Inflasi tinggi bakal membayangi Indonesia di sisa tahun ini. Pemerintah dinilai perlu mengendalikannya kendati upaya itu bakal menambah beban fiskal negara. Terkait pengendalian inflasi itu, risiko fiskal lebih kecil ketimbang risiko ekonomi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, kenaikan harga pangan domestik dan impor, energi, serta biaya transportasi, terutama tiket pesawat, diperkirakan masih akan mendorong inflasi. ”Tanpa ada kenaikan harga pertalite, inflasi umum pada akhir tahun diperkirakan 5-6 %. Namun, jika harga pertalite jadi naik, inflasi umum bisa melambung di atas 8 %,” kata Faisal.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional 18 Agustus 2022, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemda mengendalikan inflasi. Arahan Presiden menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional yaitu; memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi melalui pemanfaatan data, memperluas kerja sama antardaerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat, Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tak terduga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah, mempercepat penyerapan anggaran daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Yoga)