Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5% untuk ke-17 kali berturut-turut. Ini dilakukan saat sejumlah bank sentral lain, termasuk The Federal Reserve, agresif pengetatan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan. Terkait itu, BI diingatkan agar mewaspadai  risiko eksternal yang mulai tergambar pada arus modal  keluar yang deras dan diikuti dengan rupiah yang terdepresiasi. "Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga  di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri," kata Perry saat konferensi  pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) BI bulan Juli lalu 2022 dengan cakupan kuartalan yang dilakukan secara daring di Jakarta, Kamis (21/7). Untuk itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, BI mengukuhkan bauran  kebijakan yang meliputi  pertama, memperkuat operasi moneter  sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan  ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar  uang dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. (Yetede)

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi resesi karena kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas, serta pengikatan harga pangan dan energi, yang menciptakan krisis tersendiri sangat nyata bagi banyak negara. "Saya berharap dalam kasus ini, Indonesia akan terus menavigasi tantangan  tambahan lainnya untuk ekonomi kita dan sekarang dalam ekonomi global," kata Sri Mulyani.  Selanjutnya, ia menyebut strategi kedua yakni tentang reformasi sistem kesehatan, dimana pandemi telah membuka aspek reformasi lain  yang perlu dilakukan pada sistem kesehatan. "Indonesia menjadi negara diantara beberapa negara di dunia yang berhasil mengelola pandemi, jika Anda mengukurnya dari semua indikator. Tetapi tidak berarti bahwa kita telah selesai  dengan sistem kesehatan kita," tuturnya. Adapun gejolak perekonomian global terjadi karena inflasi di AS sudah mencapai 8,6% dan The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi inflasi tersebut. (Yetede)

Tren kenaikan inflasi menggerus daya beli masyarakat di tengah kenaikan upah yang tidak seberapa. Untuk menjaga daya beli, kebijakan upah minimum yang akan kembali dibahas dalam waktu dekat bisa menjadi instrumen untuk mendorong kenaikan upah yang lebih proporsional dan selaras dengan tren inflasi. Dalam waktu setengah tahun, tingkat inflasi tahunan meningkat dari 1,87 % pada Desember 2021 menjadi 4,35 % pada Juni 2022. Meski masih lebih moderat dibandingkan dengan inflasi di negara lain, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Itu karena rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 %, di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5 % akhir tahun ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (19/7) mengatakan, melihat kondisi saat ini, kebijakan upah minimum tahun 2023 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat harus menyesuaikan dengan tren kenaikan inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus habis oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ia menilai, kenaikan upah minimum yang sejalan dengan inflasi seharusnya dimungkinkan, dengan asumsi pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut. ”Indonesia diyakini tidak akan resesi. Dengan asumsi pemulihan ekonomi kita terus berlanjut upah minimum seharusnya bisa didorong naik, minimal sebesar angka inflasi tahun 2022, yaitu sekitar 5 %,” kata Piter. (Yoga)

Bank sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga acuannya pada 15 Juni 2022. The Fed mencoba mengendalikan inflasi AS yang mencapai 8,6 % pada Mei, tertinggi sejak 1994.Banyak pihak khawatir kebijakan ini overdosis, akan membawa AS ke jurang resesi lebih dalam, karena masalahnya adalah sisi produksi dunia yang terganggu perang Rusia-Ukraina. Resep standar untuk menurunkan inflasi adalah ”meresesikan” ekonomi dengan menurunkan sisi permintaan masyarakat. Caranya, mengurangi ekspansi jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga acuan bank sentral atau instrumen lain untuk memperketat likuiditas. Dengan begitu, masyarakat, baik konsumen maupun perusahaan, menurunkan belanja. Namun, resesi ada biayanya, yakni kenaikan pengangguran. Ini perlu dicarikan strategi untuk meminimalkannya (Okun, 1978).

Dengan tingkat inflasi setinggi itu, The Fed bersikeras menaikkan suku bunga acuan. Kesan sebagai ”obat keras” terlihat dari besaran kenaikan yang mencapai 75 basis poin. Suku bunga acuan The Fed juga mungkin naik lagi pada Juli karena inflasi Juni mencapai 9,1 %. Alasan kenaikan suku bunga setinggi ini : Pertama, masalah kredibilitas dan reputasi (Persson dan Tabellini, 1994). The Fed ingin memperbaiki citranya dengan respons lebih galak (hawkish) terhadap inflasi. Kedua, daya beli konsumen yang menurun. Survei oleh CNBC AS menyebutkan, pelemahan permintaan masyarakat sudah terlihat, 65 % responden prihatin dengan inflasi tinggi sehingga mengubah perilaku, 77 % mengurangi makan di luar rumah, 69 % mengurangi mencari hiburan di luar, 63 % mengurangi perjalanan wisata. (Yoga)

Ancaman resesi global dan kenaikan inflasi di tingkat produsen bukan satu-satunya kendala yang harus dihadapi pelaku  usaha. Tahun politik yang datang lebih awal dinilai turut membawa ketidakpastian yang berpotensi melambatkan kinerja investasi. Meskipun pemungutan suara Pemilu 2024 baru dilakukan 19 bulan lagi pada 14 Februari 2024, belakangan ini suhu politik mulai menghangat. Manuver sejumlah elite politik membuat tahun politik seolah datang lebih cepat. Situasi itu menambah rumit iklim berusaha di tengah ancaman resesi global. Dalam Forum Afternoon Tea Kompas Collaboration Forum (KCF), Jumat (15/7), sejumlah pelaku usaha menyampaikan kecemasannya dalam menghadapi perkembangan situasi politik ini.

Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam mengatakan, di samping ancaman resesi global dan inflasi di tingkat produsen (cost-push inflation) yang saat ini mulai memberatkan pelaku usaha, risiko terbesar yang akan dihadapi dunia usaha  dalam waktu dekat adalah tahun politik dengan segala ketidakpastiannya. Menurut Bob, menjelang pemilu, berbagai kebijakan yang sifatnya populis di mata masyarakat biasanya akan lebih mendominasi. Padahal, kebijakan itu kerap berbanding terbalik dengan kebutuhan sektor riil. Potensi munculnya kebijakan populis di tahun politik itu dinilai akan melambatkan kinerja investasi. (Yoga)

Meski jumlah penduduk miskin secara nasional turun, tetapi sejumlah daerah masih mengalami kenaikan per Maret 2022. Kondisi ini perlu upaya ekstra dari pemangku kebijakan untuk menekan risiko peningkatan kemiskinan di sisa tahun ini, menyusul potensi kenaikan inflasi.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Jumat (15/7) menunjukkan sebanyak 9 provinsi mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 dibandingkan September 2021.Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) misalnya. Meski mengalami penurunan jumlah penduduk miskin secara tahunan, tetapi jika dibandingkan pada September 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah ini naik tipis menjadi 777.440 jiwa pada Maret 2022.Kepala BPS Sulsel Suntono mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan penduduk miskin di Sulsel berkurang jika dibanding Maret 2021 karena ekonomi Sulsel pada kuartal I/2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% secara tahunan (year-on-year/YoY). Suntono menjelaskan peranan komoditas makanan di Sulsel ternyata masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Menurutnya, besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2022 sebesar 74,90%. Pada Maret 2022, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.

Fenomena lonjakan angka inflasi global, terutama di Amerika Serikat turut mengubah strategi portofolio aset berlabel safe haven. Jika sebelumnya emas selalu menjadi bumper bila terjadi krisis ekonomi, hal itu tidak berlaku saat ini. Sedangkan dollar AS kian perkasa mengukuhkan dirinya sebagai portofolio safe haven. Cermati saja, dalam kurun waktu setahun, dollar indeks masih membukukan pertumbuhan positif, bahkan naik dua digit yakni sebesar 16,72%. Sejumlah analis menilai dollar AS sebagai safe haven yang kini paling banyak diburu. 

Uni Eropa (UE) pada Kamis (14/7) menaikkan proyeksi inflasi 2022 untuk zona euro menjadi 7,6% dan untuk Eropa menjadi 8,3%. Revisi itu dipicu oleh dampak perang di Ukraina terhadap ekonomi benua biru. Setelah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/7) mencatatkan lonjakan inflasi tahunan tertinggi diangka 9,1%, kekhawatiran bahwa kenaikan harga-harga juga akan mencapai rekor tertinggi juga menyebar luas di Eropa. Data untuk Juni 2022 menunjukkan laju inflasi di zona euro mencapai rekor 8,6%. Situasi terbaru ini semakin menekan pemerintah masing-masing negara dan Bank Sentral Eropa (ECB). Pemerintah berusaha keras mengurangi dampak kenaikan harga-harga terhadap biaya hidup masyarakat. Pada Mei lalu, Komisi Eropa memperkirakan inflasi zona euro tahun ini mencapai 6,1% dan memperkirakan turun drastis jadi 2,7% pada 2023. Sekarang, proyeksi tersebut dinaikkan menjadi 7,6% dan 4%. (Yetede)

Lonjakan inflasi di Amerika Serikat patut diwaspadai karena menambah ketidakpastian perekonomian global. Jika tidak dimitigasi dengan baik, kondisi tersebut bisa mengganggu pemulihan ekonomi di dalam negeri. Badan statistik AS mencatat, inflasi AS Juni 2022 mencapai 9,1 % secara tahunan. Inflasi tahunan tertinggi di AS sejak 1981 ini berpotensi mendorong bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), makin agresif menaikkan suku bunga acuan. Sepanjang tahun ini saja, The Fed sudah menaikkan suku bunganya sebanyak 150 basis poin ke level 1,5-1,75 %.

Dalam jumpa pers menjelang pertemuan inti tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral (finance minister and central bank governor/FMCBG) kelompok G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7) Menkeu AS Janet Yellen menjelaskan, inflasi di negaranya dipicu harga komoditas energi yang tinggi. Hal ini merupakan dampak dari ketegangan politik Rusia dengan Ukraina yang memicu kenaikan harga komoditas energi. Deputi Gubernur BI Yuda Agung menjelaskan, kendati terus menanjak, inflasi masih terkendali. Namun, menurut dia, BI siap untuk menyesuaikan suku bunga acuan jika inflasi inti terus meningkat. Saat ini BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 3,5 %. (Yoga)

Kebijakan agresif bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve belum mampu mengendalikan inflasi. Secara mengejutkan, inflasi AS periode Juni melesat di atas proyeksi pasar, mencapai 9,1%. ini menimbulkan ekspektasi The Fed bakal mengerek suku bunga lebih agresif. Otomatis, ini membuat kekhawatiran terjadinya stagflasi global menguat, dan berdampak pada pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee masih yakin stagflasi belum akan terjadi di Indonesia lantaran inflasi masih terjaga. Hans menilai, keluarnya dana asing bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli. Namun, tetap sediakan uang tunai yang lebih besar sambil mencermati pasar saham.