Krisis Biaya Hidup Hambat Pengentasan Rakyat Miskin
Krisis biaya hidup yang dipicu oleh inflasi tinggi akan menghambat upaya pengentasan rakyat miskin dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyebut pertumbuhan lapangan pekerjaan akan melemah dan upah riil yang diterima pekerja selama ini akan tergerus. Di sisi lain, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat. Melalui perubahan hitungan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli (purchasing power parities/PPPs) itu, jumlah orang miskin di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bertambah. Berdasarkan hasil survei WEF terhadap 22 ekonom anggota Komunitas Ekonom WEF yang dipublikasikan di Geneva, Swiss, Rabu (28/9) waktu setempat, 70 % responden setuju resesi global kemungkinan terjadi tahun depan.
”Dengan melonjaknya inflasi dan tergerusnya upah riil, krisis biaya hidup global menghantam masyarakat paling rentan. Para pengambil kebijakan yang tengah mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi perlu memastikan dukungan khusus kepada mereka yang paling membutuhkan,” kata Managing Director WEF Saadia Zahidi melalui siaran pers di Jakarta. Bank Dunia dalam laporan bertajuk ”Reforms for Recovery: East Asia and Pacific Economic” menyebutkan, kenaikan harga pangan dan non pangan akan mendorong kenaikan garis kemiskinan. Seiring kenaikan harga pangan dan non pangan, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat dengan mengubah PPPs 2011 menjadi PPPs 2017. Berdasarkan PPPs 2017, garis kemiskinan ekstrem naik dari 1,9 USD per hari atau sekitar Rp 28.969 (kurs Jisdor BI Rp 15.247 per USD) menjadi 2,15 USD per hari. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023