perikanan
( 525 )Rp 19, 5 Miliar untuk Nelayan Kaltara
Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.
Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, untuk tahun ini bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2. 665. 268. 000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi.
Cupang Black Avatar Paling Dicari
Mengisi waktu luang dan hobi mulai dari tanaman hias hingga bisnis ikan hias. Di antaranya dirasakan salah satu pedagang cupang di Jalan Veteran, Banjarmasin,Cuncun. la mengaku jualannya laris manis di tingkat grosiran dan pembeli akan menjual kembali sebagai bisnis.
“Ada aneka jenis ikan cupang mulai dari jenis Black Samurai, Black Mamba, hingga sederet varian lainnya. Black Avatar yang paling banyak dicari orang. Dari harga Rp 250 ribu,” ujar Cuncun, Sabtu (21/11).
Selain itu, ada pula yang banyak dicari saat ini yakni ikan cupang. Ia mengaku stok ikan cupang belum banyak namun dari segi kualitas cukup baik dan mulai diburu para kolektor. Ikan cupang dibanderol Rp 40 ribu- Rp 100 ribu per ikan.
Jenis ikan lainnya yakni ada pula ikan koi, jenis ikan predator yakni louhan yang mencapai Rp 400 ribu perekor. Konsumen yang menginginkan langsung satu set dengan aquarium juga bisa membelinya dipatok mulai Rp 1 juta.
Kalsel Ekspor Belut Hidup ke China
Kalimantan Selatan mulai mengekspor belut secara langsung ke China lewat jalur udara. Terbukanya pintu ekspor menjadi peluang usaha budidaya belut di Kalsel untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.
Sebanyak 1,55 ton belut hidup dikirim dari Kalsel ke China lewat kargo Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Rabu (18/11/2020). Pelepasan ekspor perdana belut di terminal kargo bandara itu dihadiri jajaran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Banjarmasin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Dinas Perdagangan Kalsel, dan CV Tiga A selaku eksportir belut.
Kepala BKIPM Banjarmasin Sokhib mengatakan, belut kini termasuk komoditas perikanan unggulan Kalsel yang turut menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti udang, kepiting, daging rajungan, ikan segar, dan ikan arwana. Sampai Oktober 2020, komoditas perikanan menyumbang PNBP sebesar Rp 885,28 juta dengan nilai komoditas mencapai Rp 145,41 miliar.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani mengatakan, ekspor perikanan bisa menjadi masa depan ekspor Kalsel sehingga tak bergantung pada komoditas pertambangan. Peningkatan ekspor perikanan juga akan menggairahkan nelayan dan usaha perikanan.
Sektor Pangan Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, sektor pangan bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Sektor ini dinilai strategis karena berhubungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ketersedian pangan.
“Pertumbuhan sektor pangan yang sangat strategis karena pembangunan ekonomi berkelanjutan apabila didukung oleh ketersediaan pangan,” kata Rosan saat membuka acara Jakarta Food Security Summit-5 secara virtual, Jakarta, Rabu (18/11).
Sektor tanaman pangan tetap tumbuh positif di kuartal II dan kuartal III tahun ini. Masing-masing tumbuh 9,23 persen dan 7,14 persen. Rosan menyebut, ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir.
Secara keseluruhan, sektor pertanian dan kehutanan serta sektor perikanan pada kuarta II dan kuartal III tetap tumbuh positif. Masing-masing 2,19 persen dan 2,16 persen. Peningkatan ini ditopang pertumbuhan pertanian dan subsektor perkebunan sawit, tanaman kopi, kakao dan produk turunannya tumbuh positif.
Dalam pengamatan Rosan, tingginya permintaan sektor pangan dalam dan luar negeri membuat sektor ini memiliki potensi besar untuk tumbuh. Sehingga pertumbuhan sektor ini perlu diberikan prioritas di masa mendatang.
Pemerintah Investigasi Temuan Virus Korona Baru pada Produk Ikan
Pemerintah RI masih menginvestigasi PT ALI terkait temuan virus korona baru atau SARS-CoV-2 pada produk ikan bawal yang diekspor ke China. Sebelumnya, temuan kasus virus korona ini ditemukan pada kemasan produk perikanan PT PI yang juga dikirim ke China.
Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) mendeteksi kontaminasi virus penyebab Covid-19 pada produk ikan bawal asal Indonesia. Produk itu dikirim PT ALI yang berdomisili di Jawa Timur. Terkait temuan itu, China menangguhkan impor produk perikanan dari perusahaan selama tujuh hari.
Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto, Selasa (17/11/2020), mengatakan, BKIPM mendapat informasi terkait temuan GACC itu pada 8 November 2020 dan disampaikan GACC pada 10 November.
Produk itu dikirim dalam satu kontainer berisi 26,2 ton ikan oleh PT ALI pada 12 September 2020. Pengiriman produk itu ditangguhkan sementara selama tujuh hari sehingga pada 18 November 2020 seharusnya perusahaan sudah diperbolehkan mengirim kembali produk perikanan ke China.
Kepala BKIPM-KKP Rina menuturkan, dalam menginvestigasi PT ALI, BKIPM juga berkoordinasi dengan GACC dan atase perdagangan di Beijing. Selama investigasi berlangsung, BKIPM menghentikan sementara layanan sertifikasi kesehatan (HC) untuk ekspor bagi PT ALI.
Saat ini, SNI produk perikanan sejumlah 169 SNI, dan 57 SNI produk perikanan nonpangan. SNI dinilai menjadi garda terdepan untuk melindungi produk perikanan dalam negeri dan melindungi produk di pasar global.
Pengawasan Tata Kelola Lobster Diperkuat
Pemerintah akan memperkuat pengawasan tata kelola lobster untuk menekan penyalahgunaan dan penyelewengan usaha pemanfaatan lobster. Muncul indikasi, tata kelola lobster bermasalah dari hulu hingga hilir.
Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara RI. Sejak izin ekspor benih lobster dibuka pada Mei 2020, muncul sejumlah indikasi penyimpangan yang disuarakan sejumlah kalangan.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Drama Panca Putera menyampaikan, pengawasan tata kelola lobster akan diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Apabila ditemukan pelanggaran, akan dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi administrasi bisa berupa teguran, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pembayaran denda.
Pekan lalu, KKP membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lobster, yang terdiri dari nelayan dan kelompok usaha bersama, pembudidaya, eksportir, serta instansi terkait seperti Badan Reserse Kriminal Polri. Kesepakatan itu terkait pelaksanaan pengawasan tata kelola lobster, termasuk penindakan jika terjadi penyimpangan tata kelola lobster.
KPPU Duga Ada Monopoli Ekspor
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih, Kamis (12/11/2020), mengatakan, KPPU telah melakukan advokasi sejak Juli 2020 dan memanggil beberapa asosiasi pengusaha kelautan dan perikanan, pembudidaya perikanan, pelaku usaha kargo, serta Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penyelidikan terhadap kasus dugaan monopoli itu berjalan sejak 8 November 2020. “Kami melihat ada potensi indikasi persaingan usaha yang tidak sehat, di mana ada kegiatan yang membuat jasa pengiriman (ekspor benih lobster) hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu saja,” ujarnya dalam telekonferensi pers.
Guntur menyatakan, KPPU melihat tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk sengaja menunjuk satu pelaku usaha logistik tertentu untuk menangani jasa kargo ekspor benih lobster. KPPU juga belum mengungkapkan identitas perusahaan yang diduga melakukan praktik monopoli itu.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati mengatakan, mekanisme kontrol dari Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya diperketat untuk mengontrol arus pengiriman ekspor benih lobster.
Indikasi praktik monopoli dalam bisnis ekspor benih lobster ini sudah terendus sejak lama di lapangan. “Praktik bisnis ekspor benih lobster yang bermasalah dari hulu ke hilir hanya akan memperkaya makelar, melainkan tak memedulikan nasib penangkap benih lobster,” katanya.
Ekspor 40 Ton Belut ke Negeri Cina
Ekspor ikan ke luar negeri terus menunjukkan tren peningkatan. Kali ini, yang di ekspor hasil budidaya belut. “Hari ini perusahaan penghasil belut asal Tanah Laut akan mengirim sekitar dua kontainer atau 40 ton belut ke Cina,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, Rabu (11/11).
Dia menambahkan di awal tahun 2020 kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Kalsel sangatlah positif, yakni tumbuh hingga mencapai 5,68 persen jauh di atas rata-rata nasional. “Pertumbuhan awal yang sangat positif di awal 2020. Salah satu komoditi ekspor yang mengalami kenaikan signifikan adalah ekspor ikan,” katanya.
Namun, lanjut Birhasani, pada triwulan tiga, tepatnya bulan Mei dan April, ekspor ikan pun jatuh terkena badai corona. Bulan Juli, ekspor ikan naik lebih dari 44 persen dibanding bulan Juni. Terus bulan Agustus kembali naik 13,57 persen dari Juli. “Di Kalsel ada delapan perusahan eksportir ikan Hasil laut dan ikan yang diekspor cukup beragam,” ucap Birhasani.
Gencar Budi Daya Lele, Tunjang Ketahanan Pangan
Gerakan Nasional Budidaya Lele (GerNas Bule) kini sedang digencarkan di Jawa Timur. Ketua Tim Penggerak PPK Jatim Arumi Bachsin Dardak mengatakan, GerNas Bule mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya bisa menekan angka stunting.
Menurutnya, lele memiliki kandungan gizi yang banyak dan beragam untuk menunjang kesehatan. Selain mengandung banyak protein, harga lele juga lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera. “Ikan lele ini murah, tapi gizinya bagus sekali dan lele juga mudah perawatannya,” kata Arumi di acara Gerakan Nasional Budi Daya Lele untuk Kemandirian Pangan di Gedung Dharma wanita Surabaya, Selasa (10/9).
Selain murah dan mengandung gizi yang tinggi, perawatan lele terbilang mudah. Mulai perawatan air, wadah, hingga pakan lele cukup mudah dicari di pasaran.
Di samping itu, inisiator GerNas Bule Chusnur Ismiati Hendro mengatakan, budi daya lele ini untuk memajukan ketahanan pangan dan memenuhi gizi keluarga sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Satu ember, lanjut Chusnur, bisa di buat menampung 50 ekor bibit lele. “Jadi budi daya lele ini sangat mudah. Karena pemeliharaannya gampang. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan halaman rumah,” kata Chusnur.
Pemanfaatan Ikan Sidat Perlu Ditata
Tren meningkatnya permintaan ekspor sidat membuat penangkapan ikan sidat di alam semakin masif. Pada 2019, hasil produksi sidat di Indonesia sebanyak 515,18 ton, meningkat 59 persen ketimbang tahun 2018. Indonesia tergolong 10 besar negara produsen utama sidat.
Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja, Minggu (8/11/2020), mengatakan, volume ekspor sidat cenderung meningkat, antara lain dalam bentuk sidat beku, dengan negara tujuan China.
Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Maritim, Laode M Kamaluddin, menambahkan, permintaan yang meningkat menyebabkan eksploitasi sidat berlebihan. Tingginya eksploitasi ini memicu penurunan stok di alam sehingga perlu pengatur-an terkait lokasi, ukuran, dan alat tangkap.
Pilihan Editor
-
Rencana Riset dan Inovasi 2022 Disiapkan
14 Dec 2021 -
Tujuh Kantor Pajak Besar Penuhi Target Setoran
14 Dec 2021 -
Yuk, Menggali Utang di Negeri Sendiri
14 Dec 2021









