Bisnis ikan cupang layak menjadi usaha alternatif di tengah pandemi Covid 19 untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dede salah satu warga Perdagangan yang menekuni bisnis ikan cupang hias, saat ditemul di Tempat usahanya di Perdagangan Kacamatan Bandar, Kamis (5/11) mengatakan, semenjak berbisnis ikan cupang hias, pendapatannya semakin meningkat. Dalam seminggu dirinya menjual ikan cupang hias dari berbagai jenis sebanyak 15 ekor dengan harga per ekornya Rp 100 ribu.

Adapun koleksi ikan hias yang dipelihara dan dibisniskan adalah ikan cupang jenis plakat yang belakangan ini tenar seperti hellboy, blue rim, multi colour, ikan cupang siam sisir dan ada beberapa lainnya.

Hatta pengusaha ikan hias di Jalan Sandang Pangan Perdagangan mengatakan, pembeli ikan hias di tempatnya semakin meningkat. Adapun harga ikan cupang hias di tempat usahanya bervariasi yakni mulai dari Rp 70 ribu sampul Rp 250 ribu per ekorya." Harga sesuai jenisnya,” ujarnya.

Udang tangkapan dan hasil budidaya dari tiga kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembudidaya udang tambak dari Kotabaru, Kalsel, resmi diekspor ke Jepang, Rabu (4/11). Pelepasan ekspor udang tersebut dilaksanakan berbarengan dengan peresmian Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Bank Indonesia Kalsel (Pamor Baintan) secara virtual.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. 

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional.

Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar.

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional. Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.

Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan bisnis perikanan kakap dan tuna yang berkelanjutan di Laut Arafura dan Sawu. Prakarsa itu, antara lain, berupa pembiayaan Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund sebesar 1 juta dollar AS dari Fasilitas Lingkungan Global atau GEF.

Program digarap bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Kelautan Berkelanjutan Indonesia (ISOP) Bank Dunia melibatkan calon pemodal dalam mengembangkan rencana bisnis dan mempromosikan peluang investasi sektor perikanan berkelanjutan.

Secara terpisah, Practice Manager Environment, Natural Resources and Blue Economy Bank Dunia Ann Jeannette Glauber menilai, peluang investasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di Indonesia masih terbatas.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencarian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” kata Ann Jeannette Glauber, dalam siaran pers.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, inisiatif pendanaan yang masuk untuk investasi perikanan harus mempertimbangkan stok ikan, keterlibatan pemerintah daerah dan nelayan lokal, serta penguatan pembangunan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI.

Relasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP belum berjalan optimal. Imbasnya, perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan oleh pusat dan daerah tidak didasarkan pada angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan terkait produktivitas kapal dan alat tangkap yang dipakai.

Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan bisnis perikanan kakap dan tuna yang berkelanjutan di Laut Arafura dan Sawu. Prakarsa itu, antara lain, berupa pembiayaan Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund sebesar 1 juta dollar AS dari Fasilitas Lingkungan Global atau GEF.

Program digarap bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Kelautan Berkelanjutan Indonesia (ISOP) Bank Dunia melibatkan calon pemodal dalam mengembangkan rencana bisnis dan mempromosikan peluang investasi sektor perikanan berkelanjutan.

Secara terpisah, Practice Manager Environment, Natural Resources and Blue Economy Bank Dunia Ann Jeannette Glauber menilai, peluang investasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di Indonesia masih terbatas.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencarian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” kata Ann Jeannette Glauber, dalam siaran pers.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, relasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP belum berjalan optimal. Imbasnya, perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan oleh pusat dan daerah tidak didasarkan pada angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan terkait produktivitas kapal dan alat tangkap yang dipakai.

Bisnis ikan hias di Kota Seribu Sungai dan sekitarnya saat ini mulai menggeliat. Banyak permintaan hingga meningkatnya omzet penjualan pemilik toko ikan hias. Satu di antaranya Ridho, warga Jalan HKSN Banjarmasin yang menjual berbagai ikan hias air tawar, akuarium, perlengkapan, aksesoris, dan pakan ikan.

Selain itu, ada pula yang banyak dicari saat ini yakni ikan cupang atau ikan aduan. Ia mengaku stok ikan cupang belum banyak, namun dari segi kualitas baik dan mulai diburu para kolektor. Ikan cupang dibanderol Rp 40.000-100.000 per ekor.

Pebisnis ikan hias lainnya, Akhmad Zikri Suhairi saat ini membudidayakan dua jenis ikan hias yaitu guppy dan cupang. la memilih dua jenis itu berdasarkan pada mínat pembeli saat ini. “Ikan-ikan hias itu dijual dengan harga terjangkau, mulai dari ribuan hingga puluhan ribu rupiah,” ujarnya.

Izin ekspor 14 perusahaan dibekukan sementara. Kasus ini dilimpahkan Bea dan Cukai ke kepolisian. Komisi IV DPR mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan itu. Di dalam rapat dengan komisi IV DPR, Selasa (22/9/2020), KKP menyatakan akan mencabut izin ekspor 14 perusahaan.

Kasus bermula dari pencegahan ekspor benih bening lobster oleh Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Dokumen ekspor 14 perusahaan menyebutkan 1,5 juta ekor benih lobster. Namun benih yang akan dikirim sebanyak 2,7 juta ekor atau ada 1,2 juta ekor yang tidak dilaporkan di dalam dokumen.

Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster KKP Andreau Misanta menyatakan, dari 14 perusahaan itu, tidak semuanya menyalahi aturan pengiriman ekspor benih lobster. Jika terbukti melanggar, sanksi administrasi berupa pencabutan izin ekspor akan dikenakan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohamad Abdi Suhufan menyatakan, pemerintah inkonsisten jika menoleransi pelanggaran dan pelakunya. Persoalan itu, antara lain keluhan dari pembudidaya yang kesulitan mencari benih lobster sejak izin ekspor dibuka.

Kepolisian Resor Trenggalek menahan dua nelayan terkait dengan dugaan penyelundupan 38.200 benih lobster. Kepala Kepolisian Resor Trenggalek Ajun Komisaris Besar Doni Satria Sembiring menyatakan, “Kedua tersangka adalah warga Kecamatan Munjungan, Trenggalek,” katanya saat di hubungi dari Surabaya, Kamis. Nelayan itu ditahan karena mengangkut benih lobster tanpa surat keterangan asal benih (SKAB). “Selain tidak dilengkapi SKAB, kelompok usaha bersama mereka tidak sesuai dengan asal pengambilan benih di tingkat nelayan,” katanya.

Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di wilayah NKRI, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020. Hingga Agustus 2020, 47 perusahaan mendapat rekomendasi ekspor benih bening lobster.

Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Selasa (22/9/2020), antara lain membahas pencegahan ekspor benih bening lobster oleh Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, pekan lalu.

Jumlah benih bening lobster yang tertera di dokumen ekspor 1,5 juta ekor. Namun, benih yang akan dikirim 2,7 juta ekor. Artinya sebanyak 1,2 juta ekor benih bening lobster tidak dilaporkan di dokumen itu. Komisi IV DPR mendesak pemerintah mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan meminta kasus manipulasi itu ditindaklanjuti. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi eksportir nakal, yakni sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan memasukkan perusahaan ke daftar hitam.

Kasus penyalahgunaan ekspor benih lobster menunjukkan standar operasional pengawasan perlu diperbaiki. KKP perlu berbenah.