Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya mengkaji formulasi baru atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan (KP). Salah satu alasannya, perolehan PNBP saat ini tidak sebanding dengan potensinya. Trenggono ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

PNBP bidang perikanan tangkap pada 1 Januari-29 Desember 2020 yang hanya Rp 596,92 miliar tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan sebesar 7,70 juta ton. PNPB dari PRL hanya Rp 9,40 miliar pada periode 1 Januari-29 Desember 2020. Karena itu harus dihitung return-nya. UPT harusnya jadi trigger. Sementara itu, PNBP sumber daya alam perikanan meningkat sehingga PNBP 2020 bisa melampaui capaian 2019. Hingga 31 Desember 2020, PNBP perikanan tangkap yang diterima mencapai Rp 600,40 miliar atau telah melampaui capaian total PNBP 2019 sebanyak Rp 521,37 miliar. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyampaikan, persentase capaian PNBP perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 66,69% dari target yang telah ditetapkan Rp 900,30 miliar.

Peningkatan seiring banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (Silat) yang dibuat KKP sejak 2019. Sejak diluncurkan 31 Desember 2019 lalu, sebanyak 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap telah diterbitkan. Dokukumen tersebut terdiri dari 2.499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 423 surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Sistem perizinan cepat ini juga sejalan dengan hadirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dengan semangat percepatan ddan efektivitas pengurusan izin.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan penyambungan jaringan listrik baru untuk memastikan suplai energi guna mendukung kegiatan operasional tambak udang di Shrimp Breeding Center. Pemilik Shrimp Breeding Center, Ikhsan mengatakan mulanya tambak udang miliknya itu disambung dengan daya 33 kilo Volt Ampere (kVA). Namun, seiring dengan melonjaknya permintaan pasar, kapasitas daya listriknya tak mencukupi. Sehingga diperlukan listrik lagi sebesar 66 kVA, jadi total menjadi 99 kVA.

Shrimp Breeding Center merupakan tambak udang ke-10 di wilayah PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi yang melakukan penambahan daya listrik karena peningkatan aktivitas produksi. Dengan adanya listrik, biaya produksi akan lebih hemat, efektif dan efisien, jika dibanding harus membeli solar, dikarenakan apabila menggunakan genset paling lama hanya bertahan 6 jam. Masih ada potensi 1.000 hektare atau sekitar 7.000 kolam yang belum menggunakan listrik dalam produksi tambak udang di Bekasi.

Manager PLN UP3 Bekasi, Ririn Rachmawardini mengatakan untuk melayani kebutuhan para pengusaha tambak udang tersebut, PLN telah membangun 1.950 meter jaringan listrik tegangan menengah (20 kV) dan tiga buah gardu distribusi dengan total kapasitas 510 kVA. Selain usaha tambak udang, berdasarkan data PLN UP3 Bekasi, lonjakan permintaan akan listrik juga datang dari fasilitas layanan kesehatan. Pengajuan pasang baru untuk fasilitas kesehatan itu lokasinya tersebar mulai dari Bekasi Kota, Babelan, Bantargebang, Medan Satria dan Mustika Jaya dengan total kebutuhan daya mencapai 1.243,5 kVA. 

PLN Bekasi bangga bisa berkontribusi dengan melayani masyarakat termasuk puskesmas, RS dan petambak udang untuk kembali bangkit di tengah pandemi Covid-19. Sampai dengan Oktober 2020, PLN UP3 Bekasi mengelola lebih dari 911.000 pelanggan dengan daya kontrak sebesar 1.952,2 Mega Volt Ampere (MVA). Dengan proyeksi pertumbuhan pelanggan sekitar 35.000 per tahun, diperkirakan jumlahnya akan mencapai 1,1 juta pelanggan pada 2025. Adapun, daya kontrak diprediksi tumbuh 160.000-180.000 per tahun yang selanjutnya pada 2025 akan menyentuh angka 2.866 MVA.

Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) kembali mendeteksi dua kasus kontaminasi virus penyebab Covid-19 pada kemasan produk ikan asal Indonesia pada 2 Desember 2020. Akibatnya, ekspor produk perikanan beku Indonesia terancam dihentikan sementara atau diembargo oleh otoritas China.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto menjelaskan, pihaknya menerima notifikasi dari GACC terkait jejak virus SARS-CoV-2 pada sampel kemasan produk ikan yang dikirim PT CKA yang berdomisili di Sumatera Utara dan PT SFI yang berlokasi di Jawa Timur. Setiap perusahaan itu mengirim satu kontainer berkapasitas 25 ton.

Dalam perundingan RI-China yang alot, Rabu (2/12/2020), China masih memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengekspor ikan ke negeri tirai bambu itu dengan sejumlah persyaratan ketat. Adapun Indonesia menjanjikan pengendalian hulu-hilir perikanan.

Widodo menambahkan, persyaratan ketat yang ditetapkan otoritas China antara lain standar keamanan pangan dan pengendalian perikanan hulu-hilir. Standar itu meliputi proses produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan, pengemasan, distribusi, serta logistik.

Selain itu, seluruh produk perikanan yang dikirim ke China wajib dievaluasi dengan uji Covid-19. Hanya produk perikanan yang sudah dikendalikan di hulu-hilir yang boleh dikirim ke China.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Surat Edaran Nomor B.22891 IDJPT/PI.130/XI/2020 menyatakan akan menghentikan sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih bening lobster. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan BBL sebagaimana diatur dalam Permen KP No 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP di Lingkungan KKP.

Zaini menjelaskan, bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal SE tersebut ditetapkan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah SE ini ditetapkan. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri KP Ad Interim telah memanggil Sekjen KKP Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kamis (26/11).

Sekjen KKP Antam Novambar memastikan layanan kepada masyarakat di lingkup KKP tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Menteri KP Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK. Antam mengemukakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan KKP diharapkan agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan itu, ujar dia

Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya. Sementara itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Menteri Sekretaris Negara, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus suap yang melibatkan Eddy Prabowo (EP), Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab dalam penetapan tujuh tersangka di kasus dugaan suap perizinan ekspor benur lobster ini, baru melibatkan satu pemberi suap.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, saat ini tim terus melakukan pengembangan penyidikan dengan menggali dokumen, data dari transaksi elektronik. “Akan ada yang lain, akan kami informasikan hasil penyidikan apakah ada tersangka baru atau tidak,” katanya Kamis (26/11).

Pada kesempatan itu KPK juga menyampaikan ada dua tersangka yang sebelumnya tidak termasuk dalam penangkapan, telah menyerahkan diri ke penyidik KPK. KPK telah menetapkan tujuh orang yakni EP Menteri KKP, SAF Staf khusus menteri KKP, SWD pengurus PT ACK AF staf istri menteri KKP serta SJT direktur PT DPP.

Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulsel, Andi Iwan Aras (AIA), meminta partainya tidak dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi ekspor lobster. Sementara pengurus DPP Partai Golkar, Eka Sastra, berharap ekspor lobster tetap dilanjutkan karena sangat membantu nelayan.

AIA dan Eka dikaitkan dengan ekspor lobster. Keduanya menjadi komisaris di PT Maradeka Karya Semesta, salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster.

Dia menegaskan, PT Maradeka Karya Semesta hanya satu dari puluhan perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster. “Bahasa terlibat sebenarnya pengertiannya agak negatif, “ ujar AIA yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel itu.

Dia berharap kebijakan ekspor benur lobster keluar negeri tetap dibuka ke depan. “Harapan kita agar tetap dibuka ekspor ini, karena lagi bagus harga,” tandas Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2004-2019 itu.

Eka mengakui, dibanding dikirim keluar negeri, benur lobster itu sebaiknya dibesarkan dulu sebelum dijual. Hanya saja, Eka menilai pemeliharaan lobster membutuhkan modal, teknologi, serta sumber daya manusia (SDM).

Sebagian masyarakat di Pematangsiantar mengeluhkan masih tingginya harga aneka jenis ikan basah segar yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar. Harga ikan basah yang masih tinggi antara lain, ikan dencis Rp 31.000 per kg, gembung kuring Rp 40.000 per kg, aso-aso Rp 38.000 per kg, mujahir Rp 30.000 per kg, lele Rp 22.000 per kg, udang Rp 80.000 per kg dan lainnya.