Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pelegalan cantrang sebagai alat tangkap kapal perikanan. Legalisasi cantrang dinilai merusak lingkungan, mengganggu nelayan kecil, dan memicu konflik sosial di lapangan. Pemerintah pusat berencana untuk tidak lagi memberikan izin penambahan kapal cantrang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan, KKP kini tengah meninjau ulang legalisasi cantrang. Proses evaluasi direncanakan berlangsung selama satu bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (27/1/2021), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan mengevaluasi legalisasi kembali alat tangkap cantrang dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak.

Saat ini, pihaknya menunda legalisasi cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Aturan itu menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP RI.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Agus Sukarno menambahkan, pemerintah pusat diharapkan meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59/2020 agar ke depan nelayan tradisional juga dapat ikut menikmati kekayaan sumber daya perikanan di WPP 711.

Kementerian Keuangan memangkas anggaran Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 sebesar Rp 157,6 miliar. Dengan pemangkasan anggaran ini, anggaran KKP yang semula Rp 6,65 triliun di APBN 2020 dipangkas menjadi Rp 6,49 triliun.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan pemangkasan ini maka instansinya akan melakukan penghematan belanja dan fokus ke program prioritas. Pertama, sebesar Rp 8,99 miliar dari kegiatan dekonsentrasi pada 34 Dinas Perikanan Provinsi.

Kedua, penundaan pengadaan kapal plat datar dan mengurangi jumlah lokasi program untuk kampung nelayan maju sebesar Rp 29 miliar. Ketiga, anggaran sebesar Rp 22,46 miliar yang awalnya untuk pengadaan tanah untuk pusat produksi benih dan induk di Jawa Barat. Keempat, mengubah komposisi pengadaan kapal pada tahun pertama untuk kapal pengawas kelas B, multi years contract sebesar Rp 28 miliar.

Nilai ekspor produk perikanan RI ke Jepang pada Januari-November 2020 sebesar 528 juta dollar AS. Produk yang paling banyak diekspor adalah udang dan ikan tuna.

“Namun, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ternyata bukan eksportir produk perikanan terbesar ke Jepang karena masih kalah dari Thailand. Oleh karena itu, kerja sama RI-Jepang di sektor perikanan harus terus ditingkatkan,” kata Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Rabu (27/1/2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, total ekspor perikanan Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai 1.262.000-ton senilai 5,203 miliar dollar AS. Volume itu meningkat 6,6 persen dibandingkan ekspor tahun 2019, sementara nilainya tumbuh 5,4 persen.

Di sisi nilai, kontribusi terbesar berasal dari komoditas udang, yakni 2,04 miliar dollar AS atau 39,21 persen dari total nilai ekspor Indonesia tahun lalu, diikuti tuna-cakalang sebesar 724 juta dollar AS (13,92 persen). Sementara komoditas cumi-sotong-gurita tercatat 509 juta dollar AS (9,79 persen), rajungan-kepiting 367 juta dollar AS (7,05 persen) dan rumput laut 279,6 juta dollar AS (5,2 persen).

Adapun dari sisi volume, ekspor udang tercatat 239.230-ton (18,9 persen), tuna-cakalang yakni 195.710-ton (15,51 persen), rumput laut 195.570-ton (15,5 persen) dan cumi-sotong-gurita 140.040 ton (11,1 persen).

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti, komoditas unggulan yang diharapkan mendongkrak ekspor tahun ini adalah udang, rumput laut, tuna-cakalang, dan cumi-sotong-gurita.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja mengemukakan, ekspor udang tahun ini ditargetkan sekitar 2,45 miliar dollar AS atau naik 20 persen, sedangkan rumput laut sekitar 300 juta dollar AS atau tumbuh 7,1 persen.

Geliat-geliut tren ekspor komoditas perikanan dari Provinsi Jawa Tengah diyakini akan terus berlanjut, kendati pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir mengingat masih terjadinya lonjakan kasus di berbagai negara. Berdasarkan data Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang, tren ekspor perikanan dari Jateng terus mengalami penurunan sejak 2018. Faktor yang menyebabkan turunnya nilai ekspor perikanan, terutama disebabkan oleh kondisi alam dan aturan di sejumlah negara tujuan ekspor pada masa pandemi Covid-19.

Saat ini, lumbung utama perikanan Jateng berada di wilayah Kabupaten Tegal, Pemalang, Pekalongan, Demak, Pati, dan Rembang. Daerah tersebut masih menjadi andalan utama lumbung perikanan karena punya wilayah laut cukup luas. Kawasan Pantai Utara (Pantura) masih menjadi penyumbang terbesar hasil perikanan. Sementara itu, untuk kawasan pantai selatan belum memberikan dampak yang signifikan.

Ekspor komoditas perikanan Jateng diyakini masih bertumbuh, kendati tidak terlalu tinggi. Melihat kondisi pandemi yang masih belum teratasi di sejumlah negara, diproyeksikan ekspor perikanan akan tumbuh sekitar 5%-10%. Produksi perikanan asal Jateng akan terus bertambah, terutama untuk orientasi ekspor seperti rajungan, ikan nila, dan surimi. 

Produk perikanan Jateng secara keseluruhan mampu diserap oleh 28 negara tujuan di luar negeri, dengan total jenis komoditas sebanyak 63 jenis produk. Komoditas yang menempati 10 peringkat tertinggi menurut nilai dari 63 produk perikanan di antaranya adalah daging rajungan, surimi, daging nila, makarel, cumi-cumi, tepung ikan, udang putih, sotong, bloso dan daging kakap. pengembangan sektor perikanan diharapkan bisa memberikan dampak positif, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan potensi yang ada di daerah, serta mendongkrak ekonomi nasional dengan peningkatan devisa.

Dit Polairud Polda Jabar menangkap pelaku penyelundupan benih lobster atau benur pria A (33) warga Kabupaten Sukabumi. Petugas mengamankan puluhan ribu benih lobster dari tangan A.

Direktur Polairud Polda Jabar, Kombes Pol Widihandoko mengatakan, Petugas memergoki pelaku saat mengemas boks styrofoam yang diduga berisi benih lobster. “Benih lobster yang diamankan sebanyak 56.750 ekor jenis pasir, dan 750 ekor jenis lobster mutiara,” kata Widihandoko.

Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 88 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 45/2009 dan diancam hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda Rp 1,5 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong kinerja subsektor perikanan budidaya dengan membangun shrimp estate di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Shrimp estate dibangun di lahan seluas 5.000-10.000 hektare (ha), teknologi yang diterapkan bisa berupa tambak intensif maupun super intensif agar hasil panennya maksimal yakni lebih dari 40 ton per ha per siklus. “Kalau ada lahan fresh kita bangun shrimp estate. Itu yang nantinya jadi model industri,” ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat membahas rencana itu dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Timur Hasballah Bin HM Thaib di Kantor KKP Jakarta, kemarin. 

Menteri Trenggono meminta pembangunan shrimp estate di Aceh Timur segera direalisasikan. Sebab ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar Aceh, menambah pendapatan pemda dan negara. Shrimp estate di Aceh Timur ini akan jadi bagian dari pembangunan 200 ribu ha tambak budidaya yang ditargetkan Menteri Trenggono.

Bupati Aceh Timur Hasballah Bin HM Thaib menyepakati usulan Menteri Trenggono untuk berkolaborasi membangun shrimp estate di daerahnya. Usulan ini sejalan dengan program pembangunan 10 ribu ha klaster tambak udang vaname yang digagas pemda. lahannya pun sudah tersedia.

Shrimp estate nantinya sekaligus menjadi model usaha yang dapat ditiru masyarakat yang selama ini mengelola tambak konvensional. Luasan tambak di Aceh Timur mencapai 18.697 ha dengan hasil produksi 13.508 ton per tahun. Dengan adanya shrimp estate, Hasballah optimis daerahnya bisa menjadi sentra produksi perikanan budidaya.

#R

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, komoditas KP kini bisa langsung diekspor dari Ambon ke Jepang tanpa harus melalui Jakarta. Selain menghemat waktu hingga 50%, langkah tersebut juga memangkas biaya pengiriman. Semula, ekspor komoditas KP ke Jepang membutuhkan waktu 24-26 jam melalui rute Ambon–Jakarta–Narita (Jepang) menjadi 13 jam dengan rute Ambon-Manado-Narita.

Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina memaparkan, semula biaya kirim ikan ke Jepang Rp 42 ribu per kilogram (kg) kini Rp 24 ribu per kg. Ekspor komoditas KP menggunakan pesawat kargo yang rata-rata mengangkut muatan 12 ton per flight.

Kepala Balai KIPM Ambon Ashari Syarif memastikan, ekspor perdana dari Ambon ke Jepang dimulai sejak Rabu (6/1). PT Peduli Laut Maluku menjadi perusahaan pertama yang melakukan direct export yang dilepas oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Ekspor perdana ditandai penyerahan Health Certificate dari BKIPM Ambon serta Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Ambon. Total komoditas perikanan yang diekspor 19.268 kg ikan tuna senilai Rp 1.699.900.032. Pihak Garuda yang menyediakan pesawat kargo carteran dari Ambon-Narita Jepang via Manado.

Revitalisasi tambak udang menjadi kunci peningkatan produksi udang dan nilai ekspor udang yang ditargetkan meningkat 250 persen secara bertahap pada 2019-2024. Agar revitalisasi tambak ini berjalan, investasi yang didukung dengan kemudahan perizinan dibutuhkan.

Ketua Umum Forum Udang Indonesia Budhi Wibowo optimistis target itu dapat tercapai dalam lima tahun nanti. Apalagi, per November 2020, volume dan nilai ekspor udang Indonesia masing-masing 219.000 ton dan sebesar 1,86 miliar dollar AS. Hingga akhir 2020, nilai ekspor udang diperkirakan tumbuh 20 persen dari 2019.

Saat ini terdapat 300.000 hektar (ha) tambak tradisional, 16.000 hektar tambak semi-intensif, dan 6.000 ha tambak intensif. Pada 2024, ditargetkan terdapat 286.000 ha tambak tradisional, 30.000 ha tambak semi-intensif, dan 7.000 ha tambak intensif.

Pada 2012-2019, ekspor ikan hias meningkat dari 21 juta dollar AS menjadi 33 juta dollar AS. Negara tujuan ekspor antara lain China, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, Minggu (10/1/2021), mengatakan, bisnis budidaya ikan hias termasuk salah satu peluang usaha baru yang banyak dilirik masyarakat di tengah pandemi. Tahun ini KKP akan menyalurkan 150 paket bantuan budidaya ikan hias, seperti benih, pakan, wadah, obat-obatan, serta instalasi air dan listrik, kepada pembudidaya.