Berdasarkan analisis data tahun 2020 dan prognosis 2021, kementerian memperkirakan kebutuhan ikan selama April-Mei 2021 sebanyak 2,52 juta ton, sementara ketersediaannya 2,69 juta ton.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, Selasa (13/4/2021), mengatakan, pihaknya bekerja sama untuk pemasaran daring, di antaranya dengan Tanihub, Aruna, Gojek, dan Grab.

Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri kembali marak setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara ekspornya sejak 26 November 2020.

Sebelumnya, Selasa (6/4/2021), aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta, Bea dan Cukai, serta BKIPM-KKP menggagalkan penyelundupan 72.290 ekor benih lobster yang akan dikirim menuju Singapura dengan pesawat kargo Garuda Indonesia. Benih itu dikemas dalam 74 koli, sebanyak 34 koli di antaranya dicampur dengan selada air dan dimasukkan ke 255 kantong plastik dan dibungkus kotak stereofoam.

Penghentian sementara ekspor benih lobster tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B22891/ DJPT/IPI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Terkait hasil temuan itu, Ombudsman RI menyarankan dua opsi tindak lanjut, antara lain mencabut atau merevisi Permen KP No 12/2020, serta merancang peraturan baru yang mengatur ekspor BBL dalam batas waktu 3 tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan, serta mengatur peruntukan sebagian keuntungan untuk pengembangan budidaya.

Opsi kedua, merevisi Peraturan Menteri KP No 12/2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh pelaku swasta serta mengkaji dan membentuk Sovereign Wealth Fund khusus untuk komoditas hasil laut dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan sentra lumbung ikan nasional dengan skema solicited atau atas inisiasi pemerintah.

Menhub mengatakan sebagaimana diketahui Indonesia bagian timur kaya dengan ikan. Dalam laporan menteri KKP, kata dia, banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif. Karena itu pemerintah memutuskan melakukan pembangunan dengan skema solicited tersebut.

Pemerintah kemudian akan melakukan lelang kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang nilai investasinya kurang lebih Rp5 triliun. Selain itu dia menyampaikan juga ada kesempatan untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektar di mana 700 hektar di antaranya akan dibebaskan oleh swasta.

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan sektor perikanan di Provinsi Maluku akan dimulai dengan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Kawasan yang disebut Ambon New Port ini seluas 200 hektar dan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun. Hal ini dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin(29/3/2021).Pembangunan Ambon New Port ini dilakukan untuk mengembangkan Maluku sebagai kawasan pusat perikanan terpadu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, untuk pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, pemerintah akan membebaskan lahan seluas 200 hektar. Di lahan ini, infrastruktur dasar akan disiapkan.Pembangunan akan dilakukan dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama pemerintah dan swasta ini akan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun.”Tahap awal, diperlukan Rp 1,3triliun,” ujar Budi.Menurut Budi, pembangunan infrastruktur dasar di kawasan seluas 200 hektar itu ditargetkan rampung dalam dua ta-hun. Selain itu, swasta bisa mengembangkan kawasan ini sampai 900 hektar. Dalam proses-nya nanti, investor swasta harus membebaskan lahan dan membangun kawasan seluas 700 hektar itu di luar lahan yang sudah disediakan pemerintah.

(Oleh - HR1)

Integrasi BUMN Perikanan, yakni Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara (Persero), diharapkan memperkuat usaha hulu-hilir perikanan dan sistem logistik ikan nasional. Selama ini, distribusi ikan dari sentra produksi ke industri pengolahan dan pasar masih timpang. 

Rencana pemerintah menggabungkan Perindo dan Perinus tertuang dalam surat arahan pemegang saham atau pemilik modal tentang pembentukan induk BUMN Industri Pangan Nomor S-1131/MBU/12/2020. Perum Perindo bakal menjadi induk BUMN Perikanan.

penggabungan Perindo dengan Perinus diharapkan memperkuat sektor penangkapan, pengolahan, dan distribusi ikan di Tanah Air. Selain itu, menjadi penyangga hasil tangkapan nelayan.

Persoalan utama perikanan pada serapan dan distribusi ikan. Produksi ikan diwarnai kesenjangan distribusi ikan antardaerah. Peran BUMN Perikanan perlu didorong menjadi operator sistem logistik ikan nasional yang dapat menyerap, mengolah, dan memasarkan hasil perikanan secara optimal sehingga menopang kinerja ekspor perikanan.

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, diperlukan upaya hulu-hilir untuk mendorong daya saing ekspor hasil perikanan. Upaya itu antara lain pemetaan peluang pasar, peningkatan produksi hilir, dan produk bernilai tambah. Peningkatan daya saing mesti ditopang logistik ikan nasional.

Harapannya, Perindo dapat lebih agresif mengubah paradigma sehingga tidak hanya menerima penugasan pemerintah, tetapi juga mengejar keuntungan untuk kinerja perusahaan.  Semua penugasan sejak Perindo berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9/2013 dapat tetap melekat kendati telah berubah menjadi persero. Penguatan bisnis BUMN akan menghasilkan lini bisnis yang terintegrasi secara horizontal sehingga tidak ada lagi persaingan memperebutkan pasar yang sama.

Perindo menargetkan serapan produksi ikan tahun ini sebanyak 12.917 ton atau meningkat 151,51 persen dari 2020 yang sebanyak 5.143 ton. Peningkatan serapan, antara lain, melalui perluasan lahan dan kemitraan. Pada 2021, Perindo membidik 1.750 mitra perikanan budidaya atau bertambah dari 2020 yang sebanyak 551 mitra.

Pengembangan lumbung ikan nasio-nal di Maluku diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Salah seorang pengusaha,Kuntoro Alfred Kusno, yang berkecimpung di perikanan  sejak 1993, menyebutkan per-lunya laboratorium uji mutudi Maluku. Selama ini, ikanyang akan diekspor harus di-kirim ke Bali untuk diuji kadarlogam berat, histamin, dan Covid-19. Biaya uji mutu men-jadi lebih mahal, prosesnya pun memakan waktu.

Logistik di Maluku juga mahal.  Jadi, pelabuhan yangterintegrasi sangat diperlukan di Maluku.  Di sisi lain, pengurusan dokumen dinilai sudah sangat cepat di Maluku. Namun, pengiriman ikan biasanya tidak bisa langsung. Dari Ambon, biasanya kapal harus menung-gu di Surabaya atau Jakarta. Problem lain, di Maluku ha-nya ada tiga pusat pengolahanikan, yaitu di Laut Banda, Se-ram, dan Arafuru. Karena itu  sebagian besar hasil perikanan Maluku dibawa ke Jawa.Sebagian dijual ke pasar domestik, sebagian diekspor. Namun,sebelum sampai di negara tujuan, kata Daniel Rusli dari PTSamudra Indo Sejahtera, kapal juga harus melalui Singapuraatau Malaysia. ”Apabila bisa mengekspor langsung dari Pro-vinsi Maluku, kami bisa reduksi cost logistic dan harga ikan kenelayan akan lebih baik,” ujar Daniel

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Lombok menjadi pusat budidaya lobster yang nantinya menjadi rujukan negara lain. Hal ini dilakukannya untuk mendukung budidaya lobster dalam negeri terus berkembang.

Untuk mendukung produktivitas budidaya lobster dalam negeri ini, kata dia, proses birokrasi perizinan budidaya akan dipermudah dan memberi bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudidaya, hingga menyiapkan pasar.

Sementara itu, Abas Indi pembudidaya lobster di Teluk Awang mendukung penuh keputusan Menteri Trenggono mengembangkan budidaya lobster di Indonesia.  Keuntungannya bisa 70-80% dari modal yang dikeluarkan. “Misal modal kita Rp15 juta, penghasilan yang kita dapat bisa lebih dari Rp 25 juta saat panen,” akunya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk menjadi roda penggerak industri perikanan guna mengoptimalkan sumber daya di daerahnya masing-masing.

Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3), berharap agar masyarakat nelayan Tapanuli Tengah dan juga Sibolga dapat merasakan dampak baik dari program tersebut dimana seluruh hasil tangkapan akan terkonsolidasi untuk kesejahteraan nelayan.

Trenggono juga memaparkan program utama lainnya adalah pengembangan perikanan budidaya baik budidaya darat, laut maupun payau, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kecelakaan.

Pemerintah menargetkan ekspor perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai 6 miliar dollar AS atau naik 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya jadi salah satu komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja, Selasa (23/3/2021), mengatakan, komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor tahun ini, antara lain, ialah udang, tuna-tongkol-cakalang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan lobster hasil budidaya. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang.