Ekspor
( 1052 )Baja RI Tembus Pasar Kanada
Pasar Tuna Olahan Berpotensi Naik
Pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pembebasan tarif ekspor
untuk empat komoditas olahan ke Jepang. Produk ekspor tuna olahanasal Indonesia
ke Jepang beberapa tahun terakhir terus meningkat. Tarif ekspor 0 % tersebut
berlaku untuk empat kode HS, yakni ekspor tuna kaleng dan cakalang kaleng dari
semula 9,6 % menjadi 0 % serta pos tarif ekspor katsuobushi dengan kode HS
1604.14-091 dan tuna lain dengan kode HS 1604.14-099 dari semula 9,6 % menjadi
0 %. Otoritas Jepang terlebih dulu memberikan eliminasi tarif untuk pos tarif
tuna kaleng Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) merilis, pada tahun 2022 Jepang mengimpor produk tuna-cakalang olahan dengan
empat kode HS tersebut sebesar 395 juta USD.
Pemasok utamanya Thailand (58 %), diikuti Indonesia (17,96
%), Filipina (16 %), dan Vietnam (4 %). Total produk tuna-cakalang yang diimpor
Jepang senilai 2,2 miliar USD, kedua terbesar di dunia setelah AS. Dimana
pasokan Indonesia senilai 154 juta USD (7 %) atau urutan ke-6 negara pengekspor
tuna-cakalang ke Jepang. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan KKP Budi Sulistiyo, pekan lalu mengemukakan, tarif 0 % memberikan
peluang signifikan terhadap peningkatan pasar ekspor tuna olahan ke Jepang. Hal
ini mengingat pihak Jepang sejak perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang
(IJEPA) berlaku tahun 2007 tidak memberikan tarif preferensi terhadap produk
tuna olahan kepada Indonesia.
Daya saing produk tuna Indonesia di pasar Jepang diharapkan
akan terus meningat mengingat Thailand sebagai kompetitor sudah lebih dulu
menikmati tarif preferensi produk olahan tuna. ”Dengan tarif 0 % ini, diharapkan
pada lima tahun ke depan ekspor tuna dan cakalang Indonesia meningkat 20 %.
Selain itu, mendorong peningkatan akses pasar tuna olahan Indonesia ke Jepang.
Ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi pengolahan produk tuna olahan,
baik PMDN maupun PMA, dan meningkatkan hilirasi industri tuna di Indonesia,” katanya
saat dihubungi, Minggu (14/1/2024). (Yoga)
Surplus Neraca Perdagangan Bakal Merosot
Indonesia Jaga Ekspor Minyak Sawit ke Pakistan
Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3
juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati
mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan
pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan
nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan
juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan
mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD
nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas
minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu
muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa
tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal
Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.
Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang
akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC)
2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para
produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan
Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya
Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan,
mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan
di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia.
”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi
penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)
Ekspor Benih Lobster Masih Tuai Kontroversi
Pemerintah berencana menuntaskan regulasi terkait dengan
ekspor benih bening lobster pada akhir Januari 2024. Kebijakan membuka keran
ekspor benih itu sempat menuai kontroversi publik berkaitan dengan keberlanjutan
sumber daya atau plasma nutfah, serta terpukulnya budidaya lobster dalam
negeri. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
dalam periode 2021-2024 adalah perikanan budidaya berkelanjutan dengan fokus
pada pengembangan komoditas unggulan, yakni udang, lobster, kepiting, rumput
laut, dan nila. Guru Besar Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan
Perikanan IPB University Luky Adrianto berpendapat, ekspor berupa benih sumber
daya ikan, termasuk di dalamnya benih bening lobster, seharusnya
memperhitungkan aspek neraca sumber daya ikan dan bukan hanya neraca ekspor
dalam perspektif ekonomi.
”Neraca sumber daya ikan sangat penting dalam perspektif
spasial dan temporal,” katanya, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024). Benih bening
lobster memiliki karakteristik spasial berupa ruang yang terbatas serta
temporal dalam kaitan siklus hidup. Dengan demikian, stok lobster di suatu
lokasi tidak selalu berlimpah sepanjang tahun serta bergantung pula pada kualitas
ekosistem. Pengelolaan berbasis wilayah perikanan dinilai sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan stok benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers ”Outlook dan Program Prioritas
Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024”, Rabu (10/1), memaparkan, payung
hukum terkait dengan kebijakan ekspor benih bening lobster sedang disusun agar
keran ekspor benih itu bisa dibuka dan memberikan manfaat bagi negara. ”Targetnya
akhir bulan ini aturan bisa selesai,” ujarnya.
Penasihat Himpunan Budidaya Laut Indonesia (Hibilindo) Effendy
Wong mengingatkan, sewaktu keran ekspor benih bening lobster dibuka pada 2020,
penyelundupan benih lobster itu masih tetap berlangsung. Sementara itu,
kewajiban bagi eksportir benih lobster untuk mengembangkan budidaya lobster di
dalam negeri terindikasi praktik manipulasi. Effendy meminta komitmen
pemerintah untuk mendorong hilirisasi perikanan dengan tidak mengeksploitasi
benih atau plasma nutfah untuk diekspor. Budidaya lobster sebagai komoditas
unggulan perikanan Indonesia harus didorong untuk berdaya saing dan menghasilkan
nilai tambah. Kebijakan ekspor benih merupakan langkah mundur budidaya lobster
di Indonesia dan, sebaliknya, hanya akan menguntungkan pembudidaya lobster di
Vietnam. (Yoga)
PERIKANAN, Tertinggal, Indonesia Kehilangan Peluang Ekspor
Permintaan ikan di pasar global bakal melonjak. Namun, produk
perikanan Indonesia masih tertinggal dalam upaya mengisi rantai pasok global.
Sejumlah tantangan tersebar mulai dari cara produksi hingga pemenuhan standar
mutu ekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono pada
konferensi pers secara hibrida, Rabu (10/1/2024) mengemukakan, peluang pasar
perikanan laut global masih sangat besar. Data riset Skyquest menyebutkan,
pasar perikanan laut global diproyeksikan melonjak 115,75 % selama 2022-2030,
dari 338,47 miliar USD pada 2022 menjadi 730,28 miliar USD pada 2030.
Pertumbuhan investasi diprediksi 8,92 % pada periode 2023-2030. Potensi pasar
perikanan laut terbesar di dunia antara lain China, India, dan Jepang.
Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi ikan salmon, tuna dan pollock,
serta kelompok kepiting, udang, kerang, dan tiram.
Di Indonesia, produk perikanan tangkap berlimpah dan perikanan
budidaya memadai. Namun, ada sejumlah hambatan dalam pemenuhan kualitas ekspor,
di antaranya tata kelola sumber daya ikan yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar
cara penangkapan dan budidaya ikan yang baik. ”Tata kelola dan data harus dibenahi.
Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota menjadi upaya peningkatan
kualitas produksi perikanan yang diterima pasar internasional dengan harga jual
baik,” kata Trenggono. Sepanjang 2023, produksi perikanan Indonesia 24,74 juta
ton, meliputi perikanan tangkap dan budidaya, serta rumput laut. Penerimaan negara
bukan pajak di sector kelautan dan perikanan Rp 1,69 triliun dari target Rp 3,5
triliun. (Yoga)
PRODUK PERIKANAN 2024 : KKP Incar Ekspor Rp112 Triliun
Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis nilai ekspor perikanan pada tahun ini menembus US$7,2 miliar atau setara Rp112 triliun, meskipun realisasi 2023 tidak mencapai target. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa target Rp112 triliun bisa dikejar dengan adanya regulasi penangkapan ikan terukur. “Kalau kita mau [capai] target 2024 menjadi US$7,2 miliar, tentu yang kita mau push tadi, harapannya PP No.11/2023 bisa kita jalankan dengan baik,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (10/1). Dia berkeyakinan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton pada 2024 dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 5%-6%.
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan menyelesaikan penataan ruang laut dan zonasi pesisir di 21 kawasan dan luas kawasan konservasi laut ditargetkan mencapai 29,30 juta hektare. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ditargetkan sekitar 80%. Trenggono melaporkan nilai ekspor produk perikanan sepanjang 2023 baru mencapai US$5,6 miliar atau setara Rp87 triliun, atau di bawah target yang ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp104 triliun.
Trenggono mengakui, tata kelola sumber daya perikanan Indonesia belum mencapai pada level tertinggi. Untuk mencapai level tersebut pun diakuinya tidak mudah karena diperlukan regulasi yang mampu mendorong ekspor perikanan nasional. Salah satu langkah KKP adalah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023.
Ekspor Mebel dan Kerajinan Indonesia Anjlok 28 Persen
"Montase” Perdagangan
Sektor perdagangan tengah merepresentasikan satu wajah dua
muka. Di dalam negeri, harga barang dan jasa serba naik. Di luar negeri,
kemitraan dagang antar negara semakin mengotak dan restriksi dagang kian marak.
Kondisi itu bak montase atau gambar dengan makna baru yang terbentuk dari
potongan beberapa gambar yang ditempel dalam satu wadah. ”Montase” perdagangan
itu menjadi ”menu” penutup pada 2023 sekaligus ”menu” utama pada 2024. Kenaikan
harga pangan terutama terjadi akibat kenaikan biaya produksi, perubahan iklim,
dan dampak kenaikan harga bahan baku impor. Beras medium, misalnya, harga
rata-rata nasional tertingginya terjadi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg.
Harga tersebut naik 16,24 % secara tahunan, disebabkan penurunan produksi
akibat La Nina dan El Nino serta kenaikan biaya produksi padi. Biaya produksi
padi meningkat akibat kenaikan harga pupuk, benih, BBM, sewa tanah, dan tenaga kerja.
Gula pasir juga senasib. Produksi gula nasional turun akibat dampak
El Nino. Hal itu menyebabkan harga gula naik sejak Juli 2023. Harga rata-rata nasional
gula konsumsi hingga pekan ketiga Desember 2023 Rp 17.260 per kg, naik 17,26 %
secara tahunan. Harga gula dunia naik dibarengi depresiasi nilai tukar rupiah.
Hal itu membuat perusahaan swasta dan milik negara diminta mengimpor 1 juta ton
gula untuk cadangan gula pemerintah. Pemerintah perlu menyiapkan cadangan
pangan yang harganya mudah bergejolak seturut pola musiman itu. Peran dan
kehadiran Bapanas yang diperkuat Perum Bulog dan ID Food yang mendapat mandat
menyiapkan 11 komoditas cadangan pangan pemerintah perlu diperkuat, dibarengi peningkatan
produksi pangan yang dapat dibudidayakan di dalam negeri untuk mengurangi
impor.
Kinerja ekspor Indonesia mulai turun seiring penurunan harga
komoditas ekspor unggulan, seperti minyak sawit, batubara, besi dan baja, serta
nikel. Untungnya penurunan kinerja ekspor terjadi pada nilai ekspor, bukan
volume. Berdasar data BPS, nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-November
2023 mencapai 221,96 miliar USD atau turun 12,47 % secara tahunan. Tapi volume
ekspor nonmigas naik 6,92 % menjadi 612,42 juta ton. Positifnya, kinerja ekspor
Indonesia ke depan semakin ditopang hilirisasi yang mencakup industri besi dan
baja, gasifikasi batubara, bauksit, tembaga, pupuk, gula dan bioetanol, serta integrase
nikel, baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik. Program hilirisasi itu
turut menopang pertumbuhan investasi. Kementerian Investasi mencatat, nilai
realisasi investasi untuk hilirisasi pada Januari-September 2023 sebesar Rp 266
triliun. (Yoga)
Produksi Stagnan, Ekspor Sawit Turun
Pilihan Editor
-
Melawan Hantu Inflasi
10 Mar 2022 -
Krisis Ukraina Meluber Menjadi ”Perang Energi”
10 Mar 2022 -
Ekspor Sarang Walet Sumut Tembus Rp 3,7 Triliun
24 Feb 2022









