Kinerja ekspor Indonesia pada 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Harga komoditas unggulan yang turun, ditambah perlambatan ekonomi global, memicu turunnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Mengutip data BPSk, total nilai ekspor Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencapai 258,82 miliar USD, turun 11,33 % dibandingkan tahun 2022 senilai 275,96 miliar USD. Kontributor ekspor masih didominasi oleh ekspor nonmigas sebesar 242,89 miliar USD atau 93,85 % dari total ekspor, sisanya berasal dari ekspor migas yang nilainya 15,92 miliar USD. Dalam paparan kinerja ekspor-impor 2023, di Jakarta, Senin (15/1) Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, sepanjang 2023, ada sejumlah fenomena yang memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Harga komoditas unggulan penyumbang ekspor mengalami penurunan.

Harga minyak sawit yang pada Desember 2022 berada pada level 940,4 USD per metrik ton, akhir Desember 2023 turun jadi 813,5 USD per metrik ton. Dampaknya, kinerja ekspor lemak dan minyak hewani/nabati pada 2023 merosot 23,42 % dibandingkan 2022. Nilai ekspor komoditas ini pada 2023 sebesar 28,45 miliar USD, turun dibandingkan nilai ekspor pada 2022 di 35,15 miliar USD. Padahal, komoditas ini berkontribusi 11,71 % pada ekspor nonmigas atau 10,99 % dari total ekspor. Harga batubara pada Desember 2023 senilai 141,8 USD per metrik ton, merosot dari 379,2 USD per metrik ton pada Desember 2022, membuat kinerja ekspor batubara menurun 19,09 % secara tahunan. Padahal, kontribusinya 13,38 % total ekspor Indonesia.

Perlambatan ekonomi negara tujuan juga menurunkan permintaan ekspor. Perekonomian China, misalnya, yang pada triwulan tiga 2023 tumbuh 4,9 % turun dibandingkan triwulan dua, sebesar 6,3 %. Padahal, China adalah mitra dagang utama RI dengan kontribusi ekspor 25,66 %, senilai 62 miliar USD. Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, mengatakan, kendati mencatat penurunan ekspor, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan, 44 bulan terakhir. Namun surplus turun dari 3,92 miliar USD pada 2022 menjadi 3,31 miliar USD pada 2023. (Yoga)

Nilai ekspor Indonesia turun 11% menjadi US$ 258 miliar pada 2023, dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 291 miliar. Ekspor terpukul oleh pelemahan harga komoditas dan ekonomi mitra dagang. Sejalan dengan itu, surplus neraca perdagangan Indonesia tergerus 33% menjadi US$ 36,94 miliar sepanjang 2023 dari 2022 sebesar US$ 54,4 miliar. Namun, patut dicatat, Indonesia sukses mencetak surplus perdagangan selama 44 bulan beruntun. Tahun 2023, impor Indonesia turun 3,8% menjadi US$ 221 miliar dari sebelumnya US$ 237 miliar. Perinciannya, impor migas naik 5,35% menjadi US$ 35 miliar, sedangkan nonmigas turun  5,5% menjadi US$ 186 miliar. Imbasnya, ekspor bahan bakar mineral turun 20,7 % menjadi US$ 43,5 miliar, sedangkan minyak hewani/nabati turun 19% menjadi US$ 28 miliar pada 2023. (Yetede)

Pada awal 2024, perusahaan baja PT Gunung Raja Paksi (GRP) melakukan pelepasan ekspor baja struktur sebanyak 1500 Metric Tons (MT) ke Kanada, dengan nilai sekitar US$ 2 juta. Selama 2023, GRP telah membukukan capaian ekspor sebesar US$ 25 miliar. Presiden Direktur GRP Fedaus menyampaikan, produk baja struktural yang diekspor GRP pada awal tahun ini untuk mendukung pembangunan proyek Yukon Bridge di Kanada. Dengan Weather Resistance Grade, produk ini mengandung penambahan nikel untuk ketahanan korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi jembatan dalam cuaca ekstrem," jelas Fedaus. Melalui ekspor baja struktural ini, lanjut Fedaus, GR berupaya untuk menciptakan prestasi baru dan memperkuat  posisi Indonesia di panggung global. (Yetede)

Pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pembebasan tarif ekspor untuk empat komoditas olahan ke Jepang. Produk ekspor tuna olahanasal Indonesia ke Jepang beberapa tahun terakhir terus meningkat. Tarif ekspor 0 % tersebut berlaku untuk empat kode HS, yakni ekspor tuna kaleng dan cakalang kaleng dari semula 9,6 % menjadi 0 % serta pos tarif ekspor katsuobushi dengan kode HS 1604.14-091 dan tuna lain dengan kode HS 1604.14-099 dari semula 9,6 % menjadi 0 %. Otoritas Jepang terlebih dulu memberikan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis, pada tahun 2022 Jepang mengimpor produk tuna-cakalang olahan dengan empat kode HS tersebut sebesar 395 juta USD.

Pemasok utamanya Thailand (58 %), diikuti Indonesia (17,96 %), Filipina (16 %), dan Vietnam (4 %). Total produk tuna-cakalang yang diimpor Jepang senilai 2,2 miliar USD, kedua terbesar di dunia setelah AS. Dimana pasokan Indonesia senilai 154 juta USD (7 %) atau urutan ke-6 negara pengekspor tuna-cakalang ke Jepang. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, pekan lalu mengemukakan, tarif 0 % memberikan peluang signifikan terhadap peningkatan pasar ekspor tuna olahan ke Jepang. Hal ini mengingat pihak Jepang sejak perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) berlaku tahun 2007 tidak memberikan tarif preferensi terhadap produk tuna olahan kepada Indonesia.

Daya saing produk tuna Indonesia di pasar Jepang diharapkan akan terus meningat mengingat Thailand sebagai kompetitor sudah lebih dulu menikmati tarif preferensi produk olahan tuna. ”Dengan tarif 0 % ini, diharapkan pada lima tahun ke depan ekspor tuna dan cakalang Indonesia meningkat 20 %. Selain itu, mendorong peningkatan akses pasar tuna olahan Indonesia ke Jepang. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi pengolahan produk tuna olahan, baik PMDN maupun PMA, dan meningkatkan hilirasi industri tuna di Indonesia,” katanya saat dihubungi, Minggu (14/1/2024). (Yoga)

Surplus neraca perdagangan diprediksikan lebih mungil pada Desember 2023. Hal ini dipicu penurunan kinerja ekspor dan menyusutnya harga sejumlah komoditas utama Indonesia. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada akhir 2023 mencapai US$ 2,2 miliar. Proyeksi itu menyusut dari posisi November 2023 yang senilai US$ 2,41 miliar. Surplus neraca perdagangan yang menurun didorong penurunan ekspor di tengah peningkatan kinerja impor. "Ekspor turun 7,08% yoy, sedangkan impor naik 4,9% yoy," terang Faiz, akhir pekan lalu. Selain penurunan ekspor, harga komoditas yang menurun pada Desember 2023 juga membuat surplus bisa lebih menciut. Faiz menyebutkan harga komoditas yang turun adalah komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan aluminium. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky memperkirakan, surplus neraca perdagangan pada Desember 2023 sebesar US$ 1,8 miliar hingga US$ 2,00 miliar. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengungkapkan, surplus neraca perdagangan barang pada akhir 2023 sebesar US$ 1,83 miliar, atau turun daripada November 2023 yang sebesar US$ 2,41 miliar. Andry mengungkapkan, alasan itu seiring dengan kenaikan impor, di tengah penurunan ekspor secara bulanan. "Impor pada Desember 2023 akan naik 2,11% mom dan secara tahunan naik 0,68% mom. Sedangkan ekspor turun 0,77% mom dan secara tahunan turun 8,38% yoy," terang dia. Andry memerinci, pelemahan ekspor dipicu oleh penurunan harga beberapa komoditas andalan, seperti nikel dan batubara. Hanya saja, dia melihat ada kenaikan volume ekspor batubara. Selain itu, permintaan CPO Indonesia di pasar Malaysia dan India pada tahun 2023 juga cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)

Pemerintah berencana menuntaskan regulasi terkait dengan ekspor benih bening lobster pada akhir Januari 2024. Kebijakan membuka keran ekspor benih itu sempat menuai kontroversi publik berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya atau plasma nutfah, serta terpukulnya budidaya lobster dalam negeri. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam periode 2021-2024 adalah perikanan budidaya berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulan, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila. Guru Besar Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB University Luky Adrianto berpendapat, ekspor berupa benih sumber daya ikan, termasuk di dalamnya benih bening lobster, seharusnya memperhitungkan aspek neraca sumber daya ikan dan bukan hanya neraca ekspor dalam perspektif ekonomi.

”Neraca sumber daya ikan sangat penting dalam perspektif spasial dan temporal,” katanya, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024). Benih bening lobster memiliki karakteristik spasial berupa ruang yang terbatas serta temporal dalam kaitan siklus hidup. Dengan demikian, stok lobster di suatu lokasi tidak selalu berlimpah sepanjang tahun serta bergantung pula pada kualitas ekosistem. Pengelolaan berbasis wilayah perikanan dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan stok benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers ”Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024”, Rabu (10/1), memaparkan, payung hukum terkait dengan kebijakan ekspor benih bening lobster sedang disusun agar keran ekspor benih itu bisa dibuka dan memberikan manfaat bagi negara. ”Targetnya akhir bulan ini aturan bisa selesai,” ujarnya. 

Penasihat Himpunan Budidaya Laut Indonesia (Hibilindo) Effendy Wong mengingatkan, sewaktu keran ekspor benih bening lobster dibuka pada 2020, penyelundupan benih lobster itu masih tetap berlangsung. Sementara itu, kewajiban bagi eksportir benih lobster untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri terindikasi praktik manipulasi. Effendy meminta komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi perikanan dengan tidak mengeksploitasi benih atau plasma nutfah untuk diekspor. Budidaya lobster sebagai komoditas unggulan perikanan Indonesia harus didorong untuk berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah. Kebijakan ekspor benih merupakan langkah mundur budidaya lobster di Indonesia dan, sebaliknya, hanya akan menguntungkan pembudidaya lobster di Vietnam. (Yoga)

Permintaan ikan di pasar global bakal melonjak. Namun, produk perikanan Indonesia masih tertinggal dalam upaya mengisi rantai pasok global. Sejumlah tantangan tersebar mulai dari cara produksi hingga pemenuhan standar mutu ekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono pada konferensi pers secara hibrida, Rabu (10/1/2024) mengemukakan, peluang pasar perikanan laut global masih sangat besar. Data riset Skyquest menyebutkan, pasar perikanan laut global diproyeksikan melonjak 115,75 % selama 2022-2030, dari 338,47 miliar USD pada 2022 menjadi 730,28 miliar USD pada 2030. Pertumbuhan investasi diprediksi 8,92 % pada periode 2023-2030. Potensi pasar perikanan laut terbesar di dunia antara lain China, India, dan Jepang. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi ikan salmon, tuna dan pollock, serta kelompok kepiting, udang, kerang, dan tiram.

Di Indonesia, produk perikanan tangkap berlimpah dan perikanan budidaya memadai. Namun, ada sejumlah hambatan dalam pemenuhan kualitas ekspor, di antaranya tata kelola sumber daya ikan yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar cara penangkapan dan budidaya ikan yang baik. ”Tata kelola dan data harus dibenahi. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota menjadi upaya peningkatan kualitas produksi perikanan yang diterima pasar internasional dengan harga jual baik,” kata Trenggono. Sepanjang 2023, produksi perikanan Indonesia 24,74 juta ton, meliputi perikanan tangkap dan budidaya, serta rumput laut. Penerimaan negara bukan pajak di sector kelautan dan perikanan Rp 1,69 triliun dari target Rp 3,5 triliun. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis nilai ekspor perikanan pada tahun ini menembus US$7,2 miliar atau setara Rp112 triliun, meskipun realisasi 2023 tidak mencapai target. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa target Rp112 triliun bisa dikejar dengan adanya regulasi penangkapan ikan terukur. “Kalau kita mau [capai] target 2024 menjadi US$7,2 miliar, tentu yang kita mau push tadi, harapannya PP No.11/2023 bisa kita jalankan dengan baik,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (10/1). Dia berkeyakinan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton pada 2024 dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 5%-6%. Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan menyelesaikan penataan ruang laut dan zonasi pesisir di 21 kawasan dan luas kawasan konservasi laut ditargetkan mencapai 29,30 juta hektare. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ditargetkan sekitar 80%. Trenggono melaporkan nilai ekspor produk perikanan sepanjang 2023 baru mencapai US$5,6 miliar atau setara Rp87 triliun, atau di bawah target yang ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp104 triliun. Trenggono mengakui, tata kelola sumber daya perikanan Indonesia belum mencapai pada level tertinggi. Untuk mencapai level tersebut pun diakuinya tidak mudah karena diperlukan regulasi yang mampu mendorong ekspor perikanan nasional. Salah satu langkah KKP adalah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023.