Ekspor
( 1052 )Ekspor Pendorong Kinerja Mayora
Kinerja Mayora Indah Tbk (MYOR) diproyeksi bakal bertumbuh di tahun ini. Momentum musiman yakni puasa dan Lebaran bakal menciptakan lonjakan konsumsi masyarakat sebesar 20%-30% dari bulan biasa. Sehingga hal ini berimbas terhadap kinerja MYOR. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Putu Chantika Putri mengatakan, sentimen lain yang bisa mendorong kinerja MYOR di tahun ini yaitu harga bahan baku yang mulai stabil di tengah daya beli yang masih terjaga. Sehingga manajemen MYOR menargetkan pertumbuhan pendapatan bisa mencapai 10% di tahun ini. MYOR mengakhiri tahun 2023 dengan kinerja yang kuat di kuartal IV 2023. Ini didorong oleh peningkatan marjin ditambah operating expenditure (opex) di kuartal IV yang lebih rendah terhadap penjualan sebesar 9,2%. Penjualan pada kuartal IV 2023 sebesar Rp 8,6 triliun atau naik 1,8% yoy. Utamanya didorong oleh penjualan ekspor yang tumbuh 7% year on year (yoy). "Sementara penjualan lokal turun 2% yoy yang disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat. Namun penjualan pada Januari 2024 telah menunjukkan peningkatan, sejalan dengan tren industri," kata Putu, dalam riset Ciptadana Sekuritas Asia, 1 Maret 2024. Pertumbuhan kuat dalam penjualan ekspor didorong oleh peningkatan inventaris untuk Tahun Baru Imlek 2024. Kinerja kuat muncul dari negara-negara Asia Tenggara. Sehingga mengimbangi melemahnya penjualan di Tiongkok dan Vietnam. Berdasarkan segmen, penjualan pengolahan makanan kemasan (termasuk biskuit dan wafer) relatif datar. Sementara penjualan pengolahan minuman kemasan (kopi dan sereal sarapan) tumbuh 10% yoy.
Secara kumulatif, total penjualan di 2023 sesuai ekspektasi sebesar Rp 31,4 triliun atau naik 2,7% yoy. Realisasi tersebut masuk dalam batas bawah kisaran panduan penjualan perusahaan ini tahun 2023 sebesar 3%-5%. Sehingga laba bersih MYOR secara kumulatif di 2023 mencapai Rp 3,2 triliun, naik 64% yoy. Harga komoditas Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi memproyeksi, konsumsi masyarakat bahkan bisa tumbuh 40% dibandingkan pada bulan biasanya pada momen puasa. Tapi harga bahan baku utama MYOR seperti gandum dan gula yang mengalami penurunan karena oversupply, faktor geopolitik di Timur Tengah menjadi sentimen yang akan mempengaruhi kinerja MYOR ke depan. Kemudian, kenaikan harga kopi dan kakao karena kekhawatiran tentang cuaca El Nino juga akan jadi sentimen bagi MYOR. Menurut Reza, program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dapat mendukung daya beli masyarakat dan berdampak positif pada kinerja MYOR. Reza menilai, target yang ditetapkan oleh manajemen MYOR dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% yoy bisa tercapai mengingat penjualan MYOR pada kuartal keempat 2023 cukup kuat. Selaras dengan hal ini, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menambahkan turunnya harga gandum juga diprediksi dapat menurunkan beban bisnis MYOR di tahun ini. Namun, Azis menyebutkan, saat ini saham MYOR sedang tertekan. MYOR turun sebesar 3,66% dalam sepekan, dan turun 0,84% dalam sebulan terakhir. Sehingga dia menyarnakan para investor untuk wait and see terlebih dulu dan bisa masuk jika ada teknikal rebound. Kami merekomendasikan trading buy untuk saham MYOR dengan target harga Rp 2.460 - Rp 2.480 per saham, dan dengan potensi upside 5%-7% jika ada rebound, ujar Azis, Kamis (7/3). Reza merekomendasikan buy MYOR dengan target harga Rp 3.000 per saham. Putu juga merekomendasikan buy MYOR, dengan target harga 3.300 per saham. nPenjualan MYOR di dalam negeri pada tahun 2023 masih relatif lemah.
Jangan Tersandung di Negeri Sendiri
Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis
Kemenparekraf disebutkan, sektor ekonomi kreatif (ekraf) mampu menyerap sekitar
19,2 juta tenaga kerja, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Perputaran ekonominya
terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp 1.153,4 triliun. Dalam
neraca ekspor nasional, kontribusi ekraf terhadap ekspor nasional sebesar 19,6
juta USD atau 11,9 % pada 2019. Sejak 2011, nilainya berfluktuasi pada kisaran
15,6 juta USD hingga 20,3 juta USD dengan besaran tertinggi pada 2018. Meski
berkontribusi besar, sektor ini dinilai belum cukup mendapat perhatian
pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran definitif Kemenparekraf pada 2024 hanya
Rp 3,53 triliun, jauh lebih kecil dari sejumlah kementerian lainnya. Total alokasi
belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.090,8 triliun. Padahal, efek pengganda
pada sektor ekraf terhitung besar.
Pendiri sekaligus CEO Naruna Ceramic Roy Wibisono, saat
dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/3) menilai, potensi ekraf dengan perputaran ekonominya
tergolong besar. Naruna merasakan permintaan keramik di pasar begitu tinggi.
Kala pandemi Covid-19, Naruna yang memasok alat-alat makan buatan tangan justru
tumbuh pesat. Harga per barang dijual mulai Rp 70.000 hingga Rp 500.000. Naruna
bahkan berhasil mengekspor barang-barang keramiknya ke 16 negara, mulai dari
Singapura hingga AS. Selain desain yang unik, metode pemasaran juga menjadi
perhatian. Roy menggunakan beragam jalur penjualan, secara perorangan, melalui
pengecer (reseller), dan penjualan barang dari penyuplai ke konsumen
(dropshipper). ”Naruna itu memang riil ekraf. Bagaimana membuat sesuatu yang
biasa dengan sentuhan kreativitas sehingga harganya bisa jauh lebih kuat,” kata
Roy.
Di balik beragam potensinya, para pelaku usaha ekraf masih
bergulat dengan sejumlah hambatan. Salah satunya birokrasi yang berbelit menyulitkan
proses ekspor, yang menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap para
pelaku ekraf. Roy mengatakan, sertifikasi di dalam negeri juga jadi ”bumerang”
bagi keberlangsungan usaha ekraf. Banyak auditor negara lain membuat penilaian
menyesuaikan standar Indonesia, yang menyebabkan barang ditolak karena tak memenuhi
detail persyaratan standar dalam negeri ketimbang ketentuan negara calon
importir. ”Banyak sekali perizinan itu yang membuat industri di Indonesia tak
bisa bergerak dengan bebas. Saya pernah melihat perizinan untuk suatu industri
hampir 50 (unsur), seperti limbah, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua ada masanya,
ada perpanjangan yang butuh duit juga,” kata Roy. (Yoga)
Perpanjangan Rileksasi Ekspor PTFI Bersifat Fleksibel
Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat bersifat akan flleksibel. Saat ini Pemerintah sedang menyusun intrusmen bea keluar konsentrat tembaga pasca Mei 2024. Hanya saja relaksasi ekspor diberikan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) memenuhi komitmennya menyelesaikan smelter pada Mei mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi penyimpanan karbon nasional mencapai 572, miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan sebesar 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir. Potensi penyimpanan yang besar tersebut akan cukup signifikan dalam mendukung target penurunan emisi jangka panjang. "Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada seline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya cekungan migas. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 ,iliar ton itu skalanya sudah lapangan migas," kata Kepala Balai Besar Penguji Minyak dan Gas bumi LEMIGAS Ariana Soemanto. (Yetede)
Ekspor Terancam Resesi dan Konflik Geopolitik
Deflasi China Turut Picu Penurunan Kinerja Ekspor RI
China tengah mengalami deflasi dan diperkirakan akan
mengakhiri era pertumbuhan ekonomi tinggi. Kondisi itu dipandang turut memicu
penurunan kinerja ekspor Indonesia lantaran China merupakan pasar utama ekspor
Indonesia. Pada Januari 2024, China mengalami deflasi 0,8 % secara tahunan.
Penurunan Indeks Harga Konsumen pada Januari itu merupakan penurunan terbesar
dalam 14 tahun terakhir. Harga barang dan jasa di tingkat produsen juga
mengalami deflasi sebesar 2,5 % secara tahunan. Meskipun sedikit membaik dari Desember
2023 yang sebesar 2,7 %, Indeks Harga Produsen tersebut masih melanjutkan tren
deflasi selama 16 bulan berturut-turut atau sejak Oktober 2022. Deflasi di
China turut memicu penurunan kinerja ekspor Indonesia pada Januari 2024. BPS,
Kamis (15/2) merilis, total ekspor migas dan nonmigas Indonesia pada Januari
2024 senilai 20,52 miliar USD, turun 8,34 % secara bulanan dan 8,06 % secara
tahunan. Ekspor nonmigas turun paling dalam, sebesar 8,54 % secara bulanan,
menjadi 19,13 miliar USD.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada
Januari 2024 nilai ekspor nonmigas Indonesia ke tiga pasar utama, yakni China,
AS, dan India, menurun. Porsi ketiga negara tersebut terhadap total ekspor
nonmigas RI sebesar 43,64 %. ”Dari ketiga negara itu, nilai ekspor ke China
turun cukup signifikan sebesar 23,9 % secara bulanan dan 12,92 % secara tahunan
menjadi 4,57 miliar USD. Komoditas yang menyumbang penurunan ekspor tersebut
adalah bahan bakar mineral, termasuk batubara sebesar 3,85 %; bijihlogam,terak,
dan abu 2,21 %.; serta lemak dan minyak hewani/nabati, termasuk minyak sawit
(CPO),” ujar Amalia dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di
Jakarta. BPS juga mencatat, penurunan kinerja ekspor RI ke China itu menyebabkan
defisit neraca perdagangan RI terhadap negara tersebut semakin besar, yaitu
defisit 1,38 miliar USD. (Yoga)
Transaksi Benih Lobster lewat BLU Berpotensi Konflik
Pemerintah sedang menggodok aturan mekanisme pemasaran benih bening
lobster. Badan Layanan Umum (BLU) KKP disiapkan untuk menyerap, menjual, hingga
mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Mekanisme ekspor
benih itu masih menuai kontroversi. Mekanisme penjualan benih bening lobster ke
luar negeri, antara lain, dipaparkan dalam konsultasi publik ketiga terkait
harga patokan terendah benih bening lobster (Puerulus) yang digelar KKP, di
Lombok, Senin (12/2). Hingga awal Februari 2024, tercatat lima perusahaan asal
Vietnam siap masuk dan berinvestasi budidaya lobster di Indonesia sekaligus mengirim
benih bening lobster ke luar negeri. Untuk mendapatkan benih bening lobster
asal Indonesia, investor asing, harus merupakan pembudidaya terdaftar di negara
asal dan membentuk PT berbadan hukum Indonesia.
Di samping itu, bekerja sama dengan BLU Perikanan Budidaya
(BLU PB) membeli benih bening lobster dari BLU PB, melakukan alih teknologi
budidaya lobster, dan sanggup melepas liar lobster. Negara asal investor juga
memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. KKP menyiapkan harga patokan
terendah benih bening lobster ditingkat nelayan, Rp 8.500 per ekor. Harga
patokan itu mempertimbangkan biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, dan
margin keuntungan. Nelayan penangkap benih bening lobster wajib terdaftar di BLU
PB. Tiga BLU PB yang ditunjuk KKP adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan
Karawang, Founder dan CEO Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar, saat
dihubungi di Jakarta, berpendapat, mekanisme penjualan benih ke luar negeri
berpotensi melahirkan konflik ditingkat nelayan yang berebut mencari
rekomendasi dan benih bening lobster untuk tujuan ekspor. Akibatnya, tujuan
awal pemerintah untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri berpotensi
terabaikan.
Peran BLU PB yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengekspor
benih bening lobster rawan menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain,
banyak instrumen, petunjuk teknis, dan SDM harus disiapkan untuk mengendalikan
dan mengimplementasikan ekspor benih. ”Tanpa pengalaman sebelumnya, (peran BLU)
bisa bermasalah,” ujarnya. Ia mengingatkan, rekomendasi dan kuota tangkapan
benih bening lobster untuk tujuan ekspor belum ditunjang data yang kuat. Hingga
kini, kajian stok benih bening lobster belum pernah dimutakhirkan. Skema ekspor
benih bening lobster hanya akan memberikan keuntungan terbesar ke pemain kunci
dan dominan lobster, yakni Vietnam, yang selama ini mengandalkan pasokan benih
bening lobster dari Indonesia. Sebaliknya, hilirisasi atau bdidaya lobster di
dalam negeri semakin sulit terwujud. (Yoga)
Ekspor Konsentrat Tembaga Disesuaikan Daya Serap Smelter
Freeport Akan Ajukan Relaksasi Ekspor hingga Akhir Tahun
Penurunan Kinerja Ekspor Bikin Ekonomi RI Tumbuh Melambat
Agar Tak Tumpang Tindih Mengelola Industri Sawit
Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat
Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri
sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak
potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, potensi pengembangan itu sering
kali tidak maksimal, salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia.
Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi
industri ini. Kementerian tersebut seperti Kemenperin, Kementan, Kemendag,
serta KLHK. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berbeda sehingga banyak
sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit. Pembinaan industri
sawit, berada di bawah pengawasan Kemenperin, namun, peremajaan dan tata kelola
tanaman berada di bawah Kementan. Lantas, persoalan ekspor dan hambatan
perdagangan internasional berada di bawah Kemendag.
”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe
dan meregulasi industri sawit, membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan sering
tumpang tindih satu sama lain,” kata Sahat dalam lokakarya wartawan tentang
industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2). Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk
badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu
hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki
Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit
sehingga tidak lagi semrawut. Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan
industri sawit ini dihadapkan pada kepastian hukum dan kebijakan yang kerap
berubah, karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan
aturan untuk industri sawit. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Perlu Titik Temu Soal JHT
11 Mar 2022 -
Wapres: Tindak Tegas Spekulan Pangan
12 Mar 2022 -
Kebijakan Edhy Jadi Pemicu Penyuapan
11 Mar 2022









