Selama empat tahun terakhir, Mei 2020-April 2024, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia mencatat surplus beruntun yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, surplus dagang itu belum optimal membantu meredam ”goyang” rupiah. Pada 15 Mei 2024, BPS merilis, surplus neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir senilai 157,15 miliar USD, dalam 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, serta besi dan baja, menjadi penopang utama. Surplus perdagangan barang secara beruntun empat tahun terakhir itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Hal itu terutama terlihat pada 2021 dan 2022. Di saat Covid-19 masih merebak pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,7 % secara tahunan.

Pada 2022, di tengah mencuatnya perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 % kontribusi kinerja ekspor memang terus turun seiring tren penurunan harga komoditas, terutama pada 2023 dan triwulan I-2024. Di tengah surplus dagang beruntun dalam empat tahun terakhir itu, nilai tukar rupiah terhadap USD beberapa kali terdepresiasi. Pada April 2024, nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 16.000 per USD. ”Goyang” rupiah bisa teredam jika Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat. Salah satu sumber devisa itu berupa devisa hasil ekspor (DHE). Sayangnya, kebijakan menangkap DHE itu berjalan kurang optimal dan Indonesia terlambat menerapkannya. Pada Maret 2023, BI berupaya menangkap potensi itu dengan menerbitkan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) DHE. Instrumen itu disertai dengan imbalan bunga kompetitif di kisaran 4,68-5,14 % bergantung jumlah dan tenor simpanan.

Mulai 1 Agustus 2023, Indonesia yang menganut rezim devisa bebas menerapkan kebijakan wajib memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, seiring terbitnya PP No 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. Regulasi itu mewajibkan eksportir SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan 30 % DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui rekening khusus DHE SDA. Devisa itu bisa ditempatkan dalam instrumen TD valas DHE yang dikelola BI, rekening khusus bank, dan deposit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia minimal tiga bulan. Kewajiban itu dikenakan pada eksportir non-usaha kecil menengah dengan nilai ekspor minimal 250.000 USD. Kemenkeu bahkan memberikan diskon Pajak Penghasilan bunga deposito kepada eksportir yang menempatkan devisa di dalam negeri. Dari ekspor SDA itu, pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan DHE SDA sebesar 60 miliar USD. Perkiraan itu mengasumsikan nilai ekspor pada 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022. Namun, realisasi DHE SDA itu masih jauh dari nilai tersebut.

Di TD Valas DHE, misalnya, BI mencatat, per Desember 2023, DHE tersebut terkumpul 2,2 miliar USD. Meski demikian, jumlah eksportir yang menempatkan devisa dalam instrumen itu bertambah dari 56 eksportir menjadi 156 eksportir. Kemudian, per 23 April 2024, devisa yang ditempatkan dalam TD Valas DHE sebesar 1,9 miliar USD. Walau nilainya turun, jumlah eksportir yang menempatkan bertambah menjadi 163 eksportir. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi penempatan devisa di dalam negeri. Hal itu mulai dari suku bunga valas bank negara lain yang lebih tinggi, keterbatasan modal usaha, hingga banyak perusahaan di dalam negeri yang menginduk ke perusahaan luar negeri. Hal lain adalah disebabkan oleh sumber modal usaha eksportir. Cukup bany eksportir yang mendapatkan pembiayaan dari bank di luar negeri sehingga uang hasil ekspor akan balik ke bank tersebut. (Yoga)

Neraca perdagangan barang migas dan nonmigas Indonesia mengalami surplus selama empat tahun terakhir atau 48 bulan beruntun sejak Mei 2020. Komoditas penopang utamanya adalah bahan bakar mineral yang didominasi batubara serta lemak dan minyak hewan nabati, terutama minyak sawit dan produk turunan. BPS, Rabu (15/5) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada April 2024 surplus 3,56 miliar USD, turun 1,02 % secara bulanan dan 0,38 % secara tahunan. Nilai ekspor RI pada April 2024 sebesar 19,62 miliar USD, turun 12,97 % secara bulanan, sedangkan impor senilai 16,06 miliar USD, turun 10,6 % secara bulanan.

Meskipun tren surplus neraca perdagangan barang turun sejak akhir 2022, RI masih mengalami surplus neraca dagang sejak Mei 2020 hingga April 2024. Sepanjang periode itu, neraca perdagangan RI surplus 157,15 miliar USD dengan komoditas utama penopangnya adalah batubara dan minyak sawit beserta turunannya. Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, sebelumnya, Indonesia pernah mengalami surplus beruntun neraca perdagangan barang. Surplus neraca dagang paling lama terjadi selama 152 bulan berturut-turut sejak Juni 1995 hingga April 2008. ”Kemudian, pada Januari 2016 hingga Juni 2017, neraca dagang Indonesia juga mengalami surplus selama 18 bulan beruntun,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, surplus neraca perdagangan barang selama empat tahun terakhir disokong surplus nonmigas yang mencapai 224,15 miliar USD. (Yoga)

Kerja sama pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu diperkuat guna memenuhi kebutuhan permintaan mangga jenis gedong gincu dari pasar Jepang. Kolaborasi penyediaan lahan perkebunan menjadi pijakan awal guna mendongkrak produksi gedong gincu Bumi Pasundan. Setidaknya, langkah kolaboratif ini ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dan Pemkab Kuningan agar produksi mangga gedong gincu wilayah ini dapat memenuhi ekspor ke Jepang. Lewat kolaborasi kedua daerah tingkat II ini, lahan produk mangga gedong gincu bakal mencapai 13.000 hektare (ha). Perinciannya, 7.000 ha berada di Sumedang dan 6.000 ha terdapat di Kuningan. Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Yudia Ramli menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Pemkab Kuningan dalam hal mengekspor mangga gedong gincu ke pasar Jepang. Bahkan, pihaknya juga telah mengunjungi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memetakan potensi daerah. Yudia menilai bahwa ada satu potensi di dua kabupaten ini yakni memiliki komoditas unggulan mangga gedong gincu. 

Sementara itu, Pj. Bupati Kuningan HR Iip Hidajat menjelaskan bahwa poin penting dalam pertemuan tersebut adalah mencoba menyamakan persepsi dalam pemerintahan dan kolaborasi. “Karena saya berpikir tidak ada superman yang ada super tim. Ketika dalam pemerintahan ada beberapa langkah yang bisa dikerjasamakan kenapa tidak dirintis kembali. Untuk kebermanfaatan bagi kedua kabupaten,” kata Iip. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Barat Abdul Sobur mengungkapkan bahwa meskipun kondisi ekonomi global tidak sedang baik-baik saja, tetapi Jawa Barat masih memimpin sebagai eksportir nasional. “Produk strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri agro,” jelasnya kepada Bisnis. Pada 2022, total nilai ekspor industri agro menembus US$36 miliar. Industri ini juga berkontribusi hingga 35,36% pada ekspor sektor manufaktur yakni sebesar US$82,76 miliar. Abdul menilai bahwa perkembangan industri agro di Indonesia cukup prospektif. 

Potensi ini a.l. lantaran didukung pasar domestik yang besar, sumber daya pertanian yang berlimpah sebagai sumber bahan baku industri agro dalam negeri, perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan modern, serta munculnya pemain-pemain industri agro nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global. “Perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat daya saing produk dari segi kualitas, harga, dan kemampuan delivery dalam rangka memenuhi pasar Asean dan global,” ujarnyaSelain itu, imbuhnya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pun perlu ditingkatkan, bagi penguasaan teknis dan teknologi guna memperkuat kemampuan produksi nasional di pasar global. “Kolaborasi kekuatan sektoral ekonomi bangsa ini diharapkan akan berdampak pada kemajuan multi dimensi yang signifikan dan hal ini harus diinisiasi oleh GPEI sebagai salah satu stakeholder utama sebagai penggerak ekonomi nasional yang berbasis ekspor,” jelasnya. Dia berharap GPEI Jabar bisa menjadi fasilitator, informan, dan sekaligus menjadi pelatih bagi para pelaku usaha di provinsi yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa ini.

Dimulainya ekspor benih bening lobster menyisakan PR bagi keberlanjutan budidaya lobster di Tanah Air. Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya itu dikhawatirkan tersendat akibat maraknya benih lobster yang dipasok ke luar negeri. Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri mulai berlangsung pada akhir pecan lalu sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster per Maret 2024. Ekspor itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah (G to G) Indonesia dan Vietnam. Pembudidaya lobster di Sumut, Effendy Wong, mengungkapkan, pembudidaya lobster harus bersaing memperebutkan benih bening lobster yang banyak dipasok ke luar negeri, baik lewat jalur resmi maupun ilegal. Benih lobster yang dijual ke eksportir itu memiliki harga jual lebih tinggi ketimbang di dalam negeri sehingga pasokan untuk pembudidaya menjadi tersendat.

”Keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan budidaya lobster di dalam negeri harus bisa dibuktikan dengan jaminan pasokan dan harga benih lobster yang terjangkau pembudidaya,” tutur Effendy, yang juga penasihat Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo), Minggu (12/5). Pembukaan ekspor benih bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21Maret 2024. Pemerintah menugasi Badan Layanan Umum Perikanan Budidaya (BLUPB) untuk menyerap, menjual, dan mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Tiga BLUPB yang ditunjuk adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan Karawang.

Effendy menyoroti peran BLUPB terkesan hanya melayani pemasaran benih bening lobster ke investor dan pembudidaya asing. Sebaliknya, regulasi tidak mengatur jaminan pasokan dan harga benih lobster ke pembudidaya di dalam negeri. Permen KP No 7/2024 tidak memiliki program pengembangan budidaya lobster dalam negeri. Pembudidaya lobster di dalam negeri dibiarkan jalan sendiri dan bersaing mendapatkan benih lobster dipasar resmi ataupun pasar gelap ekspor benih. ”Muncul kesan BLUPB hanya memasok dan melayani kebutuhan benih bagi investor asing, tetapi tidak ada kepedulian terhadap pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Seharusnya badan layanan umum tidak lepas tanggung jawab untuk menjamin pasokan benih yang terjangkau bagi pembudidaya lokal,” katanya. (Yoga)

Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri mulai berlangsung sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster. Sejalan dengan itu, pengiriman lewat jalur tidak resmi atau penyelundupan benih bening lobster juga terus berlanjut. Ekspor resmi benih bening lobster sebanyak 17 boks atau 85.000 ekor dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (10/5) yang dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International. Sehari sebelumnya (Kamis, 9/5), pengiriman benih bening lobster oleh perusahaan itu sempat tertahan di Bea Cukai karena ada dokumen yang belum lengkap.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu, membenarkan bahwa tidak ada penghentian dari otoritas terkait terhadap pengiriman ekspor benih bening lobster pada Kamis (9/5). Setelah dokumen dilengkapi, pengiriman benih bening lobster dijadwalkan kembali pada Jumat (10/5). Pengiriman benih bening lobster itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah (G to G) Indonesia dan Vietnam. Hingga saat ini, tercatat lima perusahaan eksportir benih bening lobster asal Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum.

Pemberian izin ekspor benih bening lobster kepada lima perusahaan tidak lantas menyurutkan kasus penyelundupan benih. Aparat penegak hukum kembali menggagalkan dua penyelundupan yang akan diangkut ke luar negeri, Jumat. Upaya penggagalan dilakukan oleh tim gabungan TNI AL dan tim gabungan aparat pengawasan KKP dan Polairud Polda Jambi. Tim gabungan menangkap kapal pompong pengangkut benih lobster di perairan Lambur Luar, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat, setelah melakukan pengejaran sejak Kamis (9/5) malam. Kapal pompon ditengarai membawa 52 boks stirofoam berisi 312.000 benih bening lobster, dengan nilai benih itu di Vietnam ditaksir Rp 46,8 miliar. Sementara, tim gabungan aparat pengawas PSDKP-KKP dan Polairud Jambi menggagalkan penyelundupan benih bening lobster di Jambi sebanyak 24 boks stirofoam atau 183.000 ekor dengan nilai jual Rp 27,45 miliar. (Yoga)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

Satu per satu persoalan yang menjadi fokus PT Freeport Indonesia dalam menjalankan operasinya di Tanah Air tuntas sesuai harapan. Bea keluar terhadap konsentrat yang dilepas ke pasar global menjadi isu lanjutan yang mendapat. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut izin ekspor konsentrat tembaga bakal diperpanjang menjadi kabar gembira lanjutan yang diterima PT Freeport Indonesia (PTFI), setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif memastikan bakal mengabulkan percepatan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus hingga 2061. Seusai meninjau harga komoditas bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Karawang, Jawa Barat, Kepala Negara menyebut perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga itu diberikan untuk menghargai upaya PTFI dan Amman Mineral Industri melaksanakan penghiliran dengan membangun smelter di dalam negeri. 

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan smelter yang dibangun oleh kedua perusahaan tersebut. Bahkan, pemerintah juga sering melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan realisasi pengerjaan fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut. Kementerian ESDM sendiri mengaku masih memproses permohonan Freeport Indonesia terkait dengan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang bakal habis pada akhir Mei 2024. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan perhitungan yang sedang dikerjakan pemerintah seperti yang disebut oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan jumlah kuota ekspor dan besaran bea keluar yang akan dikenakan terhadap konsentrat tembaga yang dijual di pasar global.

Bea keluar menjadi salah satu concern Freeport McMoRan, karena membuat beban perusahaan naik signifi kan menjadi sebesar US$156 juta pada kuartal I/2024 dibandingkan dengan pada periode sama tahun lalu yang senilai US$17 juta, karena tarif yang dikenakan saat itu hanya sebesar 2,5%. Freeport McMoRan Inc. (FCX) pun berupaya untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah agar bisa membebaskan bea keluar konsentrat tembaga pada paruh pertama tahun ini, mengingat konstruksi smelter tembaga baru PTFI di Gresik, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 90% per akhir 2023.

President Freeport McMoRan Kathleen Quirk sempat mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia saat ini ihwal kelanjutan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan akhir Desember 2024. Kathleen berharap bea keluar itu bisa dibebaskan selepas kemajuan pembangunan smelter Manyar yang telah lebih dari 90% pada tutup tahun kemarin. Dia beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan IUPK yang didapat PTFI pada 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah sedang menyiapkan rencana pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) untuk para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA), selain dalam bentuk deposito. Kelak, beleid tersebut akan tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). Dia bilang, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait ketentuan DHE-SDA masih dalam proses penyelesaian. "RPP saat ini sedang dalam proses administrasi penetapan," ujar Menteri Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Jumat (3/5) pekan lalu. Dia menjelaskan, sebetulnya saat ini sudah ada insentif PPh yang berlaku bagi eksportir yang menyimpan DHE-SDA di dalam negeri, yakni diskon PPh Final untuk penyimpanan DHE menggunakan instrumen doposito. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. Beleid tersebut baru mengatur insentif pajak atas penempatan DHE SDA dalam instrumen deposito.

Aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung mulai menggeliat. Hal ini terlihat dari peningkatan volume ekspor dalam dua bulan terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan ekspor timah mulai terjadi pada Maret 2024 dengan nilai US$ 86,77 juta. Pada periode Januari-Februari 2024 tidak  tercatat adanya pengiriman timah ke luar negeri. "Pada Maret tahun ini ekspor timah kembali ada ke lima negara  tujuan, dimana dua bulan sebelumnya tidak ada ekspor komoditas tersebut," kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Haryanto Silitonga. Toto menuturkan, secara kumulatif terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor bila dibandingkan  periode yang sama tahun lalu. Pada periode Januari-Maret 2023 nilai ekspor timah sudah mulai melonjak ke level US$ 100. (Yetede)

Peringatan Hari Tuna Sedunia pada 2 Mei 2024 menjadi alarm bagi Indonesia untuk mendorong daya saing komoditas unggulan itu. Sebagai penghasil tuna terbesar dunia, Indonesia belum mampu mendongkrak daya saing karena jangkauan pasar yang terbatas dan hambatan perdagangan. Pemerintah telah mencanangkan tahun ini sebagai Tahun Tuna Indonesia 2024, sebagai upaya memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik serta pengelolaan tuna berkelanjutan. Indonesia merupakan pemasok tuna terbesar dunia dengan alat tangkap huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline).

Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai, upaya memenangi persaingan dagang tidak mudah meskipun produk tuna Indonesia telah mengantongi sertifikasi ekolabel dari Marine Stewardship Council (MSC), yang menandakan bahwa produk tuna ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional. Pasar utama tuna Indonesia, antara lain, AS, Jepang, dan Uni Eropa. Namun, Indonesia dinilai belum memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa yang semakin ketat, di antaranya, kapal penangkap tuna wajib memiliki nomor persetujuan (approval number) Uni Eropa dan industri pengolahan harus mengantongi nomor persetujuan ekspor ke Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa menutup persetujuan baru bagi kapal dan industri di Indonesia.

”Pasar menginginkan produk yang tersertifikasi ekolabel, tetapi tidak mau bayar lebih. Sementara pasar Eropa tidak bisa dipenuhi secara maksimal karena ditutupnya persetujuan ekspor baru bagi kapal dan industri pengolahan tuna dari Indonesia,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis (2/5). Janti menambahkan, produk tuna Indonesia juga terkendala hambatan bea masuk ke Uni Eropa sebesar 20,5 %, sedang beberapa negara pesaing sudah dibebaskan dari bea masuk. Ketimpangan perdagangan dunia itu menyebabkan nelayan turut memikul beban biaya dengan tekanan harga jual. Di sektor hulu, perikanan tradisional dengan alat tangkap huhate dan pancing ulur yang sudah diakui merupakan alat tangkap ramah lingkungan dan berkelanjutan masih harus bersaing dengan armada tangkap modern di area yang sama. Akibatnya, nelayan tradisional tersingkir. (Yoga)