Dimulainya ekspor benih bening lobster menyisakan PR bagi keberlanjutan budidaya lobster di Tanah Air. Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya itu dikhawatirkan tersendat akibat maraknya benih lobster yang dipasok ke luar negeri. Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri mulai berlangsung pada akhir pecan lalu sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster per Maret 2024. Ekspor itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah (G to G) Indonesia dan Vietnam. Pembudidaya lobster di Sumut, Effendy Wong, mengungkapkan, pembudidaya lobster harus bersaing memperebutkan benih bening lobster yang banyak dipasok ke luar negeri, baik lewat jalur resmi maupun ilegal. Benih lobster yang dijual ke eksportir itu memiliki harga jual lebih tinggi ketimbang di dalam negeri sehingga pasokan untuk pembudidaya menjadi tersendat.

”Keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan budidaya lobster di dalam negeri harus bisa dibuktikan dengan jaminan pasokan dan harga benih lobster yang terjangkau pembudidaya,” tutur Effendy, yang juga penasihat Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo), Minggu (12/5). Pembukaan ekspor benih bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21Maret 2024. Pemerintah menugasi Badan Layanan Umum Perikanan Budidaya (BLUPB) untuk menyerap, menjual, dan mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Tiga BLUPB yang ditunjuk adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan Karawang.

Effendy menyoroti peran BLUPB terkesan hanya melayani pemasaran benih bening lobster ke investor dan pembudidaya asing. Sebaliknya, regulasi tidak mengatur jaminan pasokan dan harga benih lobster ke pembudidaya di dalam negeri. Permen KP No 7/2024 tidak memiliki program pengembangan budidaya lobster dalam negeri. Pembudidaya lobster di dalam negeri dibiarkan jalan sendiri dan bersaing mendapatkan benih lobster dipasar resmi ataupun pasar gelap ekspor benih. ”Muncul kesan BLUPB hanya memasok dan melayani kebutuhan benih bagi investor asing, tetapi tidak ada kepedulian terhadap pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Seharusnya badan layanan umum tidak lepas tanggung jawab untuk menjamin pasokan benih yang terjangkau bagi pembudidaya lokal,” katanya. (Yoga)

Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri mulai berlangsung sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster. Sejalan dengan itu, pengiriman lewat jalur tidak resmi atau penyelundupan benih bening lobster juga terus berlanjut. Ekspor resmi benih bening lobster sebanyak 17 boks atau 85.000 ekor dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (10/5) yang dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International. Sehari sebelumnya (Kamis, 9/5), pengiriman benih bening lobster oleh perusahaan itu sempat tertahan di Bea Cukai karena ada dokumen yang belum lengkap.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu, membenarkan bahwa tidak ada penghentian dari otoritas terkait terhadap pengiriman ekspor benih bening lobster pada Kamis (9/5). Setelah dokumen dilengkapi, pengiriman benih bening lobster dijadwalkan kembali pada Jumat (10/5). Pengiriman benih bening lobster itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah (G to G) Indonesia dan Vietnam. Hingga saat ini, tercatat lima perusahaan eksportir benih bening lobster asal Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum.

Pemberian izin ekspor benih bening lobster kepada lima perusahaan tidak lantas menyurutkan kasus penyelundupan benih. Aparat penegak hukum kembali menggagalkan dua penyelundupan yang akan diangkut ke luar negeri, Jumat. Upaya penggagalan dilakukan oleh tim gabungan TNI AL dan tim gabungan aparat pengawasan KKP dan Polairud Polda Jambi. Tim gabungan menangkap kapal pompong pengangkut benih lobster di perairan Lambur Luar, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat, setelah melakukan pengejaran sejak Kamis (9/5) malam. Kapal pompon ditengarai membawa 52 boks stirofoam berisi 312.000 benih bening lobster, dengan nilai benih itu di Vietnam ditaksir Rp 46,8 miliar. Sementara, tim gabungan aparat pengawas PSDKP-KKP dan Polairud Jambi menggagalkan penyelundupan benih bening lobster di Jambi sebanyak 24 boks stirofoam atau 183.000 ekor dengan nilai jual Rp 27,45 miliar. (Yoga)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

Satu per satu persoalan yang menjadi fokus PT Freeport Indonesia dalam menjalankan operasinya di Tanah Air tuntas sesuai harapan. Bea keluar terhadap konsentrat yang dilepas ke pasar global menjadi isu lanjutan yang mendapat. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut izin ekspor konsentrat tembaga bakal diperpanjang menjadi kabar gembira lanjutan yang diterima PT Freeport Indonesia (PTFI), setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif memastikan bakal mengabulkan percepatan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus hingga 2061. Seusai meninjau harga komoditas bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Karawang, Jawa Barat, Kepala Negara menyebut perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga itu diberikan untuk menghargai upaya PTFI dan Amman Mineral Industri melaksanakan penghiliran dengan membangun smelter di dalam negeri. 

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan smelter yang dibangun oleh kedua perusahaan tersebut. Bahkan, pemerintah juga sering melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan realisasi pengerjaan fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut. Kementerian ESDM sendiri mengaku masih memproses permohonan Freeport Indonesia terkait dengan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang bakal habis pada akhir Mei 2024. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan perhitungan yang sedang dikerjakan pemerintah seperti yang disebut oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan jumlah kuota ekspor dan besaran bea keluar yang akan dikenakan terhadap konsentrat tembaga yang dijual di pasar global.

Bea keluar menjadi salah satu concern Freeport McMoRan, karena membuat beban perusahaan naik signifi kan menjadi sebesar US$156 juta pada kuartal I/2024 dibandingkan dengan pada periode sama tahun lalu yang senilai US$17 juta, karena tarif yang dikenakan saat itu hanya sebesar 2,5%. Freeport McMoRan Inc. (FCX) pun berupaya untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah agar bisa membebaskan bea keluar konsentrat tembaga pada paruh pertama tahun ini, mengingat konstruksi smelter tembaga baru PTFI di Gresik, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 90% per akhir 2023.

President Freeport McMoRan Kathleen Quirk sempat mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia saat ini ihwal kelanjutan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan akhir Desember 2024. Kathleen berharap bea keluar itu bisa dibebaskan selepas kemajuan pembangunan smelter Manyar yang telah lebih dari 90% pada tutup tahun kemarin. Dia beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan IUPK yang didapat PTFI pada 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah sedang menyiapkan rencana pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) untuk para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA), selain dalam bentuk deposito. Kelak, beleid tersebut akan tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). Dia bilang, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait ketentuan DHE-SDA masih dalam proses penyelesaian. "RPP saat ini sedang dalam proses administrasi penetapan," ujar Menteri Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Jumat (3/5) pekan lalu. Dia menjelaskan, sebetulnya saat ini sudah ada insentif PPh yang berlaku bagi eksportir yang menyimpan DHE-SDA di dalam negeri, yakni diskon PPh Final untuk penyimpanan DHE menggunakan instrumen doposito. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. Beleid tersebut baru mengatur insentif pajak atas penempatan DHE SDA dalam instrumen deposito.

Aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung mulai menggeliat. Hal ini terlihat dari peningkatan volume ekspor dalam dua bulan terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan ekspor timah mulai terjadi pada Maret 2024 dengan nilai US$ 86,77 juta. Pada periode Januari-Februari 2024 tidak  tercatat adanya pengiriman timah ke luar negeri. "Pada Maret tahun ini ekspor timah kembali ada ke lima negara  tujuan, dimana dua bulan sebelumnya tidak ada ekspor komoditas tersebut," kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Haryanto Silitonga. Toto menuturkan, secara kumulatif terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor bila dibandingkan  periode yang sama tahun lalu. Pada periode Januari-Maret 2023 nilai ekspor timah sudah mulai melonjak ke level US$ 100. (Yetede)

Peringatan Hari Tuna Sedunia pada 2 Mei 2024 menjadi alarm bagi Indonesia untuk mendorong daya saing komoditas unggulan itu. Sebagai penghasil tuna terbesar dunia, Indonesia belum mampu mendongkrak daya saing karena jangkauan pasar yang terbatas dan hambatan perdagangan. Pemerintah telah mencanangkan tahun ini sebagai Tahun Tuna Indonesia 2024, sebagai upaya memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik serta pengelolaan tuna berkelanjutan. Indonesia merupakan pemasok tuna terbesar dunia dengan alat tangkap huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline).

Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai, upaya memenangi persaingan dagang tidak mudah meskipun produk tuna Indonesia telah mengantongi sertifikasi ekolabel dari Marine Stewardship Council (MSC), yang menandakan bahwa produk tuna ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional. Pasar utama tuna Indonesia, antara lain, AS, Jepang, dan Uni Eropa. Namun, Indonesia dinilai belum memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa yang semakin ketat, di antaranya, kapal penangkap tuna wajib memiliki nomor persetujuan (approval number) Uni Eropa dan industri pengolahan harus mengantongi nomor persetujuan ekspor ke Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa menutup persetujuan baru bagi kapal dan industri di Indonesia.

”Pasar menginginkan produk yang tersertifikasi ekolabel, tetapi tidak mau bayar lebih. Sementara pasar Eropa tidak bisa dipenuhi secara maksimal karena ditutupnya persetujuan ekspor baru bagi kapal dan industri pengolahan tuna dari Indonesia,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis (2/5). Janti menambahkan, produk tuna Indonesia juga terkendala hambatan bea masuk ke Uni Eropa sebesar 20,5 %, sedang beberapa negara pesaing sudah dibebaskan dari bea masuk. Ketimpangan perdagangan dunia itu menyebabkan nelayan turut memikul beban biaya dengan tekanan harga jual. Di sektor hulu, perikanan tradisional dengan alat tangkap huhate dan pancing ulur yang sudah diakui merupakan alat tangkap ramah lingkungan dan berkelanjutan masih harus bersaing dengan armada tangkap modern di area yang sama. Akibatnya, nelayan tradisional tersingkir. (Yoga)

Kelezatan buah durian tak hanya populer di lidah orang Indonesia. Buah berduri yang memiliki aroma menyengat ini juga sangat di gemari di pasar ekspor, terutama di negara-negara Asia. Tak heran, pemerintah berambisi menggenjot ekspor buah dengan kombinasi rasa manis dan pahit tersebut. Terlebih porsi ekspor durian Indonesia masih relatif kecil. Hanya saja, ada sederet pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar durian lokal bisa bersaing di kancah global. Salah satunya pamor durian Indonesia yang belum setenar durian asal negeri tetangga. Sebut saja Malaysia dan Thailand yang memiliki varietas unggul, seperti Musang King dan Motong. "Indonesia unggul secara kuantitas, karena buah ini bisa tumbuh dari Aceh sampai Papua. Tapi, kualitas kita kalah dari negara tetangga," ujar Ketua Sigit Purwanto, Ketua Komunitas Durian Traveler ke KONTAN, Senin (29/4). 

Namun, pemerintah berniat memacu ekspor komoditas buah ini. Hal ini bermula dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, baru-baru ini.  Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal potensi ekspor durian ke Tiongkok. "Durian jangan anggap enteng. Mereka (China) impor durian itu sampai US$ 8 miliar (setara Rp 129,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.200 per dollar AS)," ujar Luhut baru-baru ini. Pernyataan Luhut benar adanya. Berdasarkan data perdagangan China yang dikutip oleh Asosiasi Eksportir Importir Buah-Buahan dan Sayuran Segara Indonesia (Aseibssindo), setiap kenaikan 1% penduduk China yang mengonsumsi durian, akan mengerek nilai penjualan durian sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 27,63 triliun. Owner Vigano Farm, Nelsens Yansah mengaku, tidak begitu tertarik mengekspor durian kendati potensinya besar. "Soalnya kita ini untuk memenuhi suplai di pasar domestik saja belum cukup. Sehingga, ekspor rasanya belum masuk akal walau menjanjikan," ujarnya, Senin (29/4).

Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali surplus selama 47 bulan beruntun. Jika melihat kata surplus belaka, ekspor-impor baik-baik saja. Padahal, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam kinerja ekspor-impor. Apalagi, dalam pertumbuhan PDB 5,05 % pada 2023, ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor menyumbang 0,66 %. Tahun lalu, ekspor tumbuh 1,32 % secara tahunan, sedangkan impor tumbuh minus 1,65 %. Nilai ekspor pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai impor pada Maret 2024 juga lebih rendah daripada Maret 2023. Adapun surplus secara triwulanan, yakni Januari-Maret 2024, lebih rendah ketimbang Januari-Maret 2023. Hal ini terjadi karena ekspor turun hingga nyaris 5 miliar USD. Sebaliknya, nilai impor pada periode itu cenderung tetap.

Indonesia, yang bergantung pada komoditas, menanggung dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekspor. Perekonomian China yang belum pulih turut berperan dalam penurunan ekspor Indonesia. Permintaan rendah membuat ekspor nonmigas Indonesia ke China merosot. Padahal, pada Maret 2024, ekspor Indonesia ke China 22,44 % total ekspor nonmigas. Porsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lain. Pada Januari-Maret 2024, mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku atau penolong yang mencapai 72,81 %. Sementara barang modal 17,2 % dan barang konsumsi 9,99 persen. Impor bahan baku atau penolong pada triwulan I-2024 anjlok 21,72 % secara tahunan, sedang impor barang modal turun 12,63 % secara tahunan.

Hal ini mengindikasikan ada persoalan dalam proses produksi di Indonesia. Sebab, bahan baku atau penolong dan barang yang dipertimbangkan dalam menjaga nilaitukar, antara lain keseimbangan terhadap ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akan menguntungkan eksportir, tetapi membuat pening importir. Situasi lebih rumit akan dihadapi produsen yang mengimpor bahan baku dan barang modal, tetapi memasarkan produknya di dalam negeri dengan harga rupiah. Keseimbangan nilai tukar kian penting bagi Indonesia yang mengekspor migas 3,899 miliar USD, tetapi mengimpor hingga 9 miliar USD pada Januari-Maret 2024. (Yoga)