Indonesia berambisi menjadi eksportir ikan hias terbesar dunia, menyalip Jepang yang saat ini merupakan eksportir ikan hias terbesar dunia. Pemerintah bermaksud menggencarkan pameran, promosi perdagangan, dan aplikasi perdagangan ikan hias untuk mendongkrak pasar dalam dan luar negeri. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, pada konferensi pers menjelang penyelenggaraan Pameran Ikan Hias Nusatic 2024 di Jakarta, Kamis (6/6) menyatakan, perdagangan ikan hias berkembang pesat dalam 5-10 tahun terakhir, baik lewat jual-beli langsung maupun daring.

Budi mengemukakan, Indonesia berupaya menjadi tuan rumah ikan hias dunia. Karena, Nusantara memiliki kekayaan jenis ikan hias air tawar atau air laut yang beragam, berbeda dengan negara pesaing Jepang yang hanya mengandalkan pemasaran satu jenis ikan, yakni ikan koi. Karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas ikan, literasi, narasi, dan tata kelola. Pihaknya menargetkan Indonesia mampu menuju negara tuan rumah ikan hias terbesar pada 2025. ”Kita berani melangkah sebagai negara eksportir ikan hias dunia dari nomor dua menjadi nomor satu dunia karena Indonesia dibekali keanekaragaman ikan hias. Modal alam ada di sini,” ujarnya. (Yoga)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengharapkan aktivitas ekspor dari dalam negeri terus meningkat. Pasalnya, ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat meningkatkan cadangan devisa  dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menuturkan, peran pelaku UKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dari kontribusi UKM yang sebanyak 61% dari pendapatan PDB atau setara dengan Rp 9,5 miliar. "Saat ini ekosistem ekspor di Indonesia butuh dukungan dan dapat mengikuti kemajuan teknologi digital agar semakin kompetitif di global," papar Riyani. Berani mendunia ini merupakan wadah yang mengumpulkan para anggota di ekosistem ekspor Indonesia mulai dari stakeholder yang membidangi ekspor, perbankan, pelaku UKM, dan praktisi eksportir di indonesia.

Pemerintah bakal mengenakan pungutan ekspor tembaga dalam rangka mendukung kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan segera merilis ketentuan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK) ihwal kebijakan tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, aturan dalam bentuk PMK tersebut masih dalam proses finalisasi. Setelah rampung, beleid tersebut akan diundangkan pemerintah. "Ini kalau enggak salah sedang proses finalisasi untuk diundangkan," ujar Febrio kepada awak media, Selasa (4/6). Yang jelas, "(Kebijakan) itu kita mendukung Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah lebih dulu keluar dan itu kelanjutan dari kebijakan yang kita dorong untuk hilirisasi," terang Febrio.

Freeport Indonesia (PTFI) dan AMMN masih harus mengeluarkan bea keluar yang cukup besar untuk bisa mengekspor konsentrat tembaganya hingga akhir tahun ini, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2024 yang mematok tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu sebesar 7,5%. Angka tersebut sama dengan tarif yang dikenakan pada periode Januari—Mei 2024 kepada perusahaan yang tahap pembangunan smelternya sudah di atas 90%. Untuk diketahui, PTFI mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga pada kuartal I/2024 mencapai US$156 juta. Angka itu melonjak dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$17 juta. Hal yang sama dialami oleh AMMN yang mencatat bea ekspor pada kuartal I/2024 sebesar US$58,55 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebanyak US$12,81 juta. PTFI dan AMMN sendiri tidak langsung memberikan respons ketika dimintai keterangan oleh Bisnis. Akan tetapi, perusahaan induk PTFI di Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sempat menyatakan akan berupaya melobi pemerintah untuk membebaskan bea keluar konsentrat. FCX beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang didapat oleh PTFI pada 2018 lalu. 

Di sisi lain, Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) menilai pengenaan bea keluar untuk konsentrat tembaga oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat. Ketua IMEF Singgih Widagdo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan mengeluarkan aturan yang mengatur tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga di tengah momen perpanjangan kontrak bagi PTFI. Singgih menjelaskan bahwa nilai tarif keluar sebesar 7,5% harus memperhitungkan dan antisipasi adanya kenaikan harga di pasar internasional. Selain itu, penetapan tarif bea keluar itu juga dinilai mampu melindungi pelestarian sumber daya alam yang berada di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, proyek smelter tembaga PT Amman Mineral Industri, anak usaha AMMN telah memasuki tahap commissioning. Presiden Direktur Amman Mineral Industri Rachmat Makkasau mengatakan, dimulainya tahap commissioning itu menjadi bukti konstruksi fisik smelter tembaga milik AMMN telah berjalan sesuai rencana.

Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput  laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US$ 7,79 miliar dan akan menjadi US$ 19,66 miliar pada 2033 atau memilih tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033. Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Mc Donnny W Nagasan, pasar global  rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contohnya CAGR 2018-2030 untuk karagenan bisa US$ 11,27 per kilo gram dan agar US$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. (Yetede)

Pemerintah terus merayu para eksportir agar membawa pulang dan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA-DHE) di pasar keuangan domestik. Sejumlah gula-gula kembali ditebar agar pengusaha bersedia menyimpan duit hasil ekspornya lebih lama di instrumen keuangan dalam negeri. Kebijakan terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Perubahan di aturan teranyar adalah insentif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final akan dikenakan bagi eksportir yang mengonversi pendapatannya ke rupiah dan di simpan di instrumen moneter maupun sistem keuangan dalam negeri. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap aturan ini bisa mendorong eksportir agar lebih banyak lagi menempatkan DHE SDA di perbankan dalam negeri. "Ini akan positif mendorong penempatan DHE SDA, dan tentu saja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah," tutur dia, Rabu (22/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan insentif itu bisa membantu para eksportir yang selama ini mengeluh lantaran kebijakan DHE SDA berdampak pada arus kas ( cashflow ) perusahaan. Namun, kata dia, seberapa besar dampaknya akan tergantung karakteristik setiap eksportir. Apabila perusahaan yang punya cashflow cukup lapang, maka insentif ini tidak terlalu signifikan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memberikan catatan atas beleid teranyar. Dia menilai, masih banyak perusahaan yang memerlukan dana modal kerja. Apabila DHE SDA ditahan 30% selama tiga bulan, eksportir harus meminjam ke bank.

Pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) di kawasan Timur Tengah diperkirakan  akan terus tumbuh signifikan  sampai 5 tahun ke depan. Pertumbuhan tahunan sebesar 7%, dan nilai pasar fesyen diperkirkaan sebesar US$ 89 miliar atau Rp 1,42 kuadriliun. Pelaksana tugas (Plt) Direktur jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier menjelaskan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi menyumbang hampir setengah dari pasar industri fesyen di Timur Tengah, serta Qatar yang terus meningkat  konsumsinya. Kemenperin mencatat, Indonesia mengeskpor tekstil dan pakaian ke negara-negara Timur Tengah sekitar 5,4% dari total ekspor  TPT nasional atau senilai US$ 753 juta. "Artinya baru memiliki market share 1,5%. Oleh karena itu, upaya peningkatan ekspor  di negara-negara Timur Tengah menjadi sebuah langkah yang penting." ucap dia

Selama empat tahun terakhir, Mei 2020-April 2024, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia mencatat surplus beruntun yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, surplus dagang itu belum optimal membantu meredam ”goyang” rupiah. Pada 15 Mei 2024, BPS merilis, surplus neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir senilai 157,15 miliar USD, dalam 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, serta besi dan baja, menjadi penopang utama. Surplus perdagangan barang secara beruntun empat tahun terakhir itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Hal itu terutama terlihat pada 2021 dan 2022. Di saat Covid-19 masih merebak pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,7 % secara tahunan.

Pada 2022, di tengah mencuatnya perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 % kontribusi kinerja ekspor memang terus turun seiring tren penurunan harga komoditas, terutama pada 2023 dan triwulan I-2024. Di tengah surplus dagang beruntun dalam empat tahun terakhir itu, nilai tukar rupiah terhadap USD beberapa kali terdepresiasi. Pada April 2024, nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 16.000 per USD. ”Goyang” rupiah bisa teredam jika Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat. Salah satu sumber devisa itu berupa devisa hasil ekspor (DHE). Sayangnya, kebijakan menangkap DHE itu berjalan kurang optimal dan Indonesia terlambat menerapkannya. Pada Maret 2023, BI berupaya menangkap potensi itu dengan menerbitkan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) DHE. Instrumen itu disertai dengan imbalan bunga kompetitif di kisaran 4,68-5,14 % bergantung jumlah dan tenor simpanan.

Mulai 1 Agustus 2023, Indonesia yang menganut rezim devisa bebas menerapkan kebijakan wajib memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, seiring terbitnya PP No 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. Regulasi itu mewajibkan eksportir SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan 30 % DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui rekening khusus DHE SDA. Devisa itu bisa ditempatkan dalam instrumen TD valas DHE yang dikelola BI, rekening khusus bank, dan deposit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia minimal tiga bulan. Kewajiban itu dikenakan pada eksportir non-usaha kecil menengah dengan nilai ekspor minimal 250.000 USD. Kemenkeu bahkan memberikan diskon Pajak Penghasilan bunga deposito kepada eksportir yang menempatkan devisa di dalam negeri. Dari ekspor SDA itu, pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan DHE SDA sebesar 60 miliar USD. Perkiraan itu mengasumsikan nilai ekspor pada 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022. Namun, realisasi DHE SDA itu masih jauh dari nilai tersebut.

Di TD Valas DHE, misalnya, BI mencatat, per Desember 2023, DHE tersebut terkumpul 2,2 miliar USD. Meski demikian, jumlah eksportir yang menempatkan devisa dalam instrumen itu bertambah dari 56 eksportir menjadi 156 eksportir. Kemudian, per 23 April 2024, devisa yang ditempatkan dalam TD Valas DHE sebesar 1,9 miliar USD. Walau nilainya turun, jumlah eksportir yang menempatkan bertambah menjadi 163 eksportir. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi penempatan devisa di dalam negeri. Hal itu mulai dari suku bunga valas bank negara lain yang lebih tinggi, keterbatasan modal usaha, hingga banyak perusahaan di dalam negeri yang menginduk ke perusahaan luar negeri. Hal lain adalah disebabkan oleh sumber modal usaha eksportir. Cukup bany eksportir yang mendapatkan pembiayaan dari bank di luar negeri sehingga uang hasil ekspor akan balik ke bank tersebut. (Yoga)

Neraca perdagangan barang migas dan nonmigas Indonesia mengalami surplus selama empat tahun terakhir atau 48 bulan beruntun sejak Mei 2020. Komoditas penopang utamanya adalah bahan bakar mineral yang didominasi batubara serta lemak dan minyak hewan nabati, terutama minyak sawit dan produk turunan. BPS, Rabu (15/5) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada April 2024 surplus 3,56 miliar USD, turun 1,02 % secara bulanan dan 0,38 % secara tahunan. Nilai ekspor RI pada April 2024 sebesar 19,62 miliar USD, turun 12,97 % secara bulanan, sedangkan impor senilai 16,06 miliar USD, turun 10,6 % secara bulanan.

Meskipun tren surplus neraca perdagangan barang turun sejak akhir 2022, RI masih mengalami surplus neraca dagang sejak Mei 2020 hingga April 2024. Sepanjang periode itu, neraca perdagangan RI surplus 157,15 miliar USD dengan komoditas utama penopangnya adalah batubara dan minyak sawit beserta turunannya. Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, sebelumnya, Indonesia pernah mengalami surplus beruntun neraca perdagangan barang. Surplus neraca dagang paling lama terjadi selama 152 bulan berturut-turut sejak Juni 1995 hingga April 2008. ”Kemudian, pada Januari 2016 hingga Juni 2017, neraca dagang Indonesia juga mengalami surplus selama 18 bulan beruntun,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, surplus neraca perdagangan barang selama empat tahun terakhir disokong surplus nonmigas yang mencapai 224,15 miliar USD. (Yoga)

Kerja sama pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu diperkuat guna memenuhi kebutuhan permintaan mangga jenis gedong gincu dari pasar Jepang. Kolaborasi penyediaan lahan perkebunan menjadi pijakan awal guna mendongkrak produksi gedong gincu Bumi Pasundan. Setidaknya, langkah kolaboratif ini ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dan Pemkab Kuningan agar produksi mangga gedong gincu wilayah ini dapat memenuhi ekspor ke Jepang. Lewat kolaborasi kedua daerah tingkat II ini, lahan produk mangga gedong gincu bakal mencapai 13.000 hektare (ha). Perinciannya, 7.000 ha berada di Sumedang dan 6.000 ha terdapat di Kuningan. Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Yudia Ramli menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Pemkab Kuningan dalam hal mengekspor mangga gedong gincu ke pasar Jepang. Bahkan, pihaknya juga telah mengunjungi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memetakan potensi daerah. Yudia menilai bahwa ada satu potensi di dua kabupaten ini yakni memiliki komoditas unggulan mangga gedong gincu. 

Sementara itu, Pj. Bupati Kuningan HR Iip Hidajat menjelaskan bahwa poin penting dalam pertemuan tersebut adalah mencoba menyamakan persepsi dalam pemerintahan dan kolaborasi. “Karena saya berpikir tidak ada superman yang ada super tim. Ketika dalam pemerintahan ada beberapa langkah yang bisa dikerjasamakan kenapa tidak dirintis kembali. Untuk kebermanfaatan bagi kedua kabupaten,” kata Iip. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Barat Abdul Sobur mengungkapkan bahwa meskipun kondisi ekonomi global tidak sedang baik-baik saja, tetapi Jawa Barat masih memimpin sebagai eksportir nasional. “Produk strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri agro,” jelasnya kepada Bisnis. Pada 2022, total nilai ekspor industri agro menembus US$36 miliar. Industri ini juga berkontribusi hingga 35,36% pada ekspor sektor manufaktur yakni sebesar US$82,76 miliar. Abdul menilai bahwa perkembangan industri agro di Indonesia cukup prospektif. 

Potensi ini a.l. lantaran didukung pasar domestik yang besar, sumber daya pertanian yang berlimpah sebagai sumber bahan baku industri agro dalam negeri, perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan modern, serta munculnya pemain-pemain industri agro nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global. “Perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat daya saing produk dari segi kualitas, harga, dan kemampuan delivery dalam rangka memenuhi pasar Asean dan global,” ujarnyaSelain itu, imbuhnya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pun perlu ditingkatkan, bagi penguasaan teknis dan teknologi guna memperkuat kemampuan produksi nasional di pasar global. “Kolaborasi kekuatan sektoral ekonomi bangsa ini diharapkan akan berdampak pada kemajuan multi dimensi yang signifikan dan hal ini harus diinisiasi oleh GPEI sebagai salah satu stakeholder utama sebagai penggerak ekonomi nasional yang berbasis ekspor,” jelasnya. Dia berharap GPEI Jabar bisa menjadi fasilitator, informan, dan sekaligus menjadi pelatih bagi para pelaku usaha di provinsi yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa ini.