Ekspor nonmigas asal Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Januari—April 2024 masih terkontraksi lantaran adanya berbagai tantangan global maupun domestik. Akan tetapi, performa ekspor batu bara wilayah ini pada kuartal II/2024 diyakini akan jauh lebih baik sejalan dengan tingginya permintaan dari negara-negara mitra. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan bahwa golongan barang dengan kode HS 27, bahan bakar mineral, termasuk di dalamnya batu bara mencatatkan nilai free on board (FOB) senilai US$5,84 miliar selama periode Januari—April 2024. Capaian ini terkontraksi 26,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang periode itu, bahan bakar mineral memiliki peran sebesar 80,29% terhadap total ekspor nonmigas Kaltim. Tak ayal, kontraksi itu turut berimbas pada penurunan total ekspor wilayah ini menjadi US$8,04 miliar pada periode Januari—April 2024, dari US$10,35 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara bulanan, total ekspor Kalimantan Timur pada April 2024 juga masih terkontraksi 4,61%. “Sektor andalan komoditas hasil tambang masih menjadi tulang punggung ekspor dengan kontribusi sebesar 72,75%, diikuti oleh hasil industri dan migas,” jelas Kepala BPS Kalimantan Timur Yusniar Juliana dalam keterangan resmin, Rabu (12/6).  

Akan tetapi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Budi Widihartanto menjelaskan bahwa kontraksi tersebut jauh lebih baik ketimbang kuartal IV/2023 yang anjlok 34,53% YoY. Dia memerinci bahwa ekspor nonmigas Kaltim pada April 2024 mencapai US$1,96 miliar, yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan total impor sebesar US$343,53 juta. “Meskipun terjadi penurunan nominal dari bulan sebelumnya, pertumbuhan ekspor nonmigas menunjukkan perbaikan, dengan kontraksi yang menurun dari -20,94% menjadi -11,13% katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (12/6). Di sisi lain, imbuhnya, impor minyak dan gas bumi pada bulan yang sama tercatat sebesar US$253 juta yang menunjukkan kontraksi yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

Adapun, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Mei 2024 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa di tengah peningkatan ketidakpastian seiring dengan tingginya gejolak geopolitik global, ekspor hasil minyak dan gas bumi serta batu bara pada kuartal I/2024 tumbuh lebih tinggi dan mendorong kinerja ekspor migas dan nonmigas Kaltim. Laporan yang dipublikasikan pada Selasa (11/6) itu menunjukkan bahwa ekspor hasil minyak Kaltim pada kuartal I/2024 tumbuh sebesar 38,19%, lebih tinggi ketimbang kuartal IV/2023. Khusus untuk ekspor nonmigas pada kuartal I/2024, masih didominasi oleh batu bara yang juga mencatatkan perbaikan dari -34,53% YoY pada kuartal IV/2023 menjadi -24,24% YoY pada kuartal I/2024. Bank sentral juga memproyeksikan bahwa produksi batu bara pada 2024 akan meningkat sejalan dengan target wajib pasok domestik (domestic market obligation/DMO) batu bara 2024 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 220 juta ton.

Komoditas udang yang merupakan unggulan ekspor perikanan Indonesia terkena tuduhan praktik dumping di pasar AS. Akibatnya, ekspor udang akan terkena tarif bea masuk dumping 6,3 %. Bea masuk tambahan yang dikenakan itu bakal menghantam daya saing industri udang di Indonesia. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah. Tuduhan dumping udang Indonesia dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023 ke Departemen Perdagangan AS (USDOC) dan Komisi Perdagangan Internasional (ITC) AS.

Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi pengenaan bea masuk dumping atas impor udang dari eksportir yang didapati melakukan praktik dumping. Selain petisi antidumping, ASPA juga menyebut program subsidi pemerintah Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan pengolah udang. Dengan demikian, perlu dikenai bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam. Namun, atas tudingan itu, Pemerintah Indonesia dapat membuktikan bahwa tidak ada subsidi terhadap industri udang nasional.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengemukakan, dalam proses investigasi, terdapat dua perusahaan eksportir asal Indonesia, yakni PT BMS dan PT FMS, yang menjadi responden wajib (mandatory respondent) dan terkena sampling dalam pengisian kuesioner dari Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS.

Hasil penetapan sementara (preliminary determination) antidumping yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS pada 23 Mei 2024 menunjukkan Indonesia melakukan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023. Berdasar hasil sementara itu, PT FMS melakukan nilai dumping sebesar 6,3 %, sedang PT BMS nol %. ”Tarif bea masuk dumping sudah diberlakukan walau baru hasil penetapan sementara. Karena PT BMS mendapat (nilai dumping) nol %, seluruh perusahaan eksportir udang selain PT BMS akan dikenai bea masuk dumping sebesar 6,3 %,” kataErwin, Selasa (11/6). (Yoga)

Ekspor China pada Mei 2024 tumbuh pada laju tercepat dalam satu tahun lebih.  Ancaman kenaikan tarif lebih tinggi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa belum berdampak pada pengiriman barang ke luar negeri oleh negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia tersebut.  Tapi data bea cukai China yang dirilis pada Jumat (07/06/2024) juga menunjukkan impor  merosot jauh dari ekspektasi kalangan analis. Data tersebut menunjukkan ekspor melonjak 7,6% pada Mei 2024 dibandingkan tahun lalu menjadi US$ 302,35 miliar.

Angka pertumbuhan tahunan itu menjadi US$ 302,35 miliar. Angka pertumbuhan bulanan tahunan itu adalah yang tertinggi sejak April 2023. Sementara impor naik 1,8% menjadi US$ 219,73 miliar. Tapi meleset dari prediksi kalangan analis, yang memperkirakan pertumbuhan sekitar 4%. Terkait peningkatan ekspor, sebagian disebabkan oleh basis lebih rendah di periode yang sama tahun lalu, ketika ekspor merosot  tahun lalu, ketika ekspor merosot  7,5%. (Yetede)

Indonesia berambisi menjadi eksportir ikan hias terbesar dunia, menyalip Jepang yang saat ini merupakan eksportir ikan hias terbesar dunia. Pemerintah bermaksud menggencarkan pameran, promosi perdagangan, dan aplikasi perdagangan ikan hias untuk mendongkrak pasar dalam dan luar negeri. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, pada konferensi pers menjelang penyelenggaraan Pameran Ikan Hias Nusatic 2024 di Jakarta, Kamis (6/6) menyatakan, perdagangan ikan hias berkembang pesat dalam 5-10 tahun terakhir, baik lewat jual-beli langsung maupun daring.

Budi mengemukakan, Indonesia berupaya menjadi tuan rumah ikan hias dunia. Karena, Nusantara memiliki kekayaan jenis ikan hias air tawar atau air laut yang beragam, berbeda dengan negara pesaing Jepang yang hanya mengandalkan pemasaran satu jenis ikan, yakni ikan koi. Karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas ikan, literasi, narasi, dan tata kelola. Pihaknya menargetkan Indonesia mampu menuju negara tuan rumah ikan hias terbesar pada 2025. ”Kita berani melangkah sebagai negara eksportir ikan hias dunia dari nomor dua menjadi nomor satu dunia karena Indonesia dibekali keanekaragaman ikan hias. Modal alam ada di sini,” ujarnya. (Yoga)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengharapkan aktivitas ekspor dari dalam negeri terus meningkat. Pasalnya, ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat meningkatkan cadangan devisa  dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menuturkan, peran pelaku UKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dari kontribusi UKM yang sebanyak 61% dari pendapatan PDB atau setara dengan Rp 9,5 miliar. "Saat ini ekosistem ekspor di Indonesia butuh dukungan dan dapat mengikuti kemajuan teknologi digital agar semakin kompetitif di global," papar Riyani. Berani mendunia ini merupakan wadah yang mengumpulkan para anggota di ekosistem ekspor Indonesia mulai dari stakeholder yang membidangi ekspor, perbankan, pelaku UKM, dan praktisi eksportir di indonesia.

Pemerintah bakal mengenakan pungutan ekspor tembaga dalam rangka mendukung kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan segera merilis ketentuan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK) ihwal kebijakan tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, aturan dalam bentuk PMK tersebut masih dalam proses finalisasi. Setelah rampung, beleid tersebut akan diundangkan pemerintah. "Ini kalau enggak salah sedang proses finalisasi untuk diundangkan," ujar Febrio kepada awak media, Selasa (4/6). Yang jelas, "(Kebijakan) itu kita mendukung Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah lebih dulu keluar dan itu kelanjutan dari kebijakan yang kita dorong untuk hilirisasi," terang Febrio.

Freeport Indonesia (PTFI) dan AMMN masih harus mengeluarkan bea keluar yang cukup besar untuk bisa mengekspor konsentrat tembaganya hingga akhir tahun ini, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2024 yang mematok tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu sebesar 7,5%. Angka tersebut sama dengan tarif yang dikenakan pada periode Januari—Mei 2024 kepada perusahaan yang tahap pembangunan smelternya sudah di atas 90%. Untuk diketahui, PTFI mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga pada kuartal I/2024 mencapai US$156 juta. Angka itu melonjak dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$17 juta. Hal yang sama dialami oleh AMMN yang mencatat bea ekspor pada kuartal I/2024 sebesar US$58,55 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebanyak US$12,81 juta. PTFI dan AMMN sendiri tidak langsung memberikan respons ketika dimintai keterangan oleh Bisnis. Akan tetapi, perusahaan induk PTFI di Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sempat menyatakan akan berupaya melobi pemerintah untuk membebaskan bea keluar konsentrat. FCX beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang didapat oleh PTFI pada 2018 lalu. 

Di sisi lain, Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) menilai pengenaan bea keluar untuk konsentrat tembaga oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat. Ketua IMEF Singgih Widagdo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan mengeluarkan aturan yang mengatur tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga di tengah momen perpanjangan kontrak bagi PTFI. Singgih menjelaskan bahwa nilai tarif keluar sebesar 7,5% harus memperhitungkan dan antisipasi adanya kenaikan harga di pasar internasional. Selain itu, penetapan tarif bea keluar itu juga dinilai mampu melindungi pelestarian sumber daya alam yang berada di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, proyek smelter tembaga PT Amman Mineral Industri, anak usaha AMMN telah memasuki tahap commissioning. Presiden Direktur Amman Mineral Industri Rachmat Makkasau mengatakan, dimulainya tahap commissioning itu menjadi bukti konstruksi fisik smelter tembaga milik AMMN telah berjalan sesuai rencana.

Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput  laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US$ 7,79 miliar dan akan menjadi US$ 19,66 miliar pada 2033 atau memilih tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033. Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Mc Donnny W Nagasan, pasar global  rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contohnya CAGR 2018-2030 untuk karagenan bisa US$ 11,27 per kilo gram dan agar US$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. (Yetede)

Pemerintah terus merayu para eksportir agar membawa pulang dan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA-DHE) di pasar keuangan domestik. Sejumlah gula-gula kembali ditebar agar pengusaha bersedia menyimpan duit hasil ekspornya lebih lama di instrumen keuangan dalam negeri. Kebijakan terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Perubahan di aturan teranyar adalah insentif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final akan dikenakan bagi eksportir yang mengonversi pendapatannya ke rupiah dan di simpan di instrumen moneter maupun sistem keuangan dalam negeri. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap aturan ini bisa mendorong eksportir agar lebih banyak lagi menempatkan DHE SDA di perbankan dalam negeri. "Ini akan positif mendorong penempatan DHE SDA, dan tentu saja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah," tutur dia, Rabu (22/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan insentif itu bisa membantu para eksportir yang selama ini mengeluh lantaran kebijakan DHE SDA berdampak pada arus kas ( cashflow ) perusahaan. Namun, kata dia, seberapa besar dampaknya akan tergantung karakteristik setiap eksportir. Apabila perusahaan yang punya cashflow cukup lapang, maka insentif ini tidak terlalu signifikan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memberikan catatan atas beleid teranyar. Dia menilai, masih banyak perusahaan yang memerlukan dana modal kerja. Apabila DHE SDA ditahan 30% selama tiga bulan, eksportir harus meminjam ke bank.

Pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) di kawasan Timur Tengah diperkirakan  akan terus tumbuh signifikan  sampai 5 tahun ke depan. Pertumbuhan tahunan sebesar 7%, dan nilai pasar fesyen diperkirkaan sebesar US$ 89 miliar atau Rp 1,42 kuadriliun. Pelaksana tugas (Plt) Direktur jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier menjelaskan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi menyumbang hampir setengah dari pasar industri fesyen di Timur Tengah, serta Qatar yang terus meningkat  konsumsinya. Kemenperin mencatat, Indonesia mengeskpor tekstil dan pakaian ke negara-negara Timur Tengah sekitar 5,4% dari total ekspor  TPT nasional atau senilai US$ 753 juta. "Artinya baru memiliki market share 1,5%. Oleh karena itu, upaya peningkatan ekspor  di negara-negara Timur Tengah menjadi sebuah langkah yang penting." ucap dia