Cadangan devisa Indonesia pada September tahun ini diprediksikan meningkat. Estimasi tersebut sejalan dengan tren nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar AS selama September dibandingkan bulan sebelumnya. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memproyeksikan cadangan devisa Indonesia pada September 2024 menguat di atas US$ 150 miliar. Jumlah tersebut tetap terjaga dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar US$ 150,24 miliar. Selama September 2024, rata-rata nilai tukar rupiah di level Rp 15.325 per dolar AS. Angka tersebut menguat 2,74% dibandingkan rata-rata kurs rupiah selama Agustus tahun ini yang berada di kisaran Rp 15.756 per dolar AS. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga meramal, cadangan devisa pada periode September 2024 akan berada di rentang antara US$ 148 miliar sampai dengan US$ 153 miliar. "Kemungkinan (cadangan devisa) September 2024 naik. Ini karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, investor cenderung risk on masuk ke aset-aset emerging market termasuk Indonesia," tutur David, Jumat (4/10). Tak jauh berbeda, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan, cadangan devisa pada September tahun ini meningkat ke kisaran US$ 150 miliar hingga US$ 152 miliar. Kenaikan ini lantaran rupiah stabil dan menguat pada September 2024. 

"Juga adanya penerbitan sukuk global oleh pemerintah sekitar US$ 2 miliar," ucap dia. Di samping itu, tekanan eksternal terhadap rupiah juga datang dari kebijakan pemerintah Tiongkok yang mengguyur insentif fiskal bazooka sebesar US$ 1,4 triliun untuk mendorong perekonomian di negara tersebut. "Sentimen ini direspons positif oleh pasar, sehingga memberikan ruang pergeseran aset dari emerging market ke China pada bulan ini," ungkap Banjaran. Myrdal Gunarto, Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia juga melihat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi menekan cadangan devisa Indonesia pada Oktober tahun ini. Dia memprediksikan, cadangan devisa pada Oktober senilai US$ 143,2 miliar, atau lebih rendah dari estimasi September yang sebesar US$ 153,2 miliar.

Kondisi ekonomi China, mudah mengguncang ekonomi global. Industri mobil Eropa mulai terdampak. September kelabu untuk Volkswagen Group. Raksasa otomotif Jerman itu mau menutup satu pabrik di Jerman. Rencana penutupan itu diungkap CEO Volkswagen Group Oliver Blume pada Rabu (4/9). Ia menyebut situasi memaksanya mempertimbangkan penutupan salah satu pabrik di Jerman. Kelompok usaha yang menaungi 10 jenama otomotif itu juga mengabarkan hal buruk lain kepada pekerja. Sejatinya, angka penjualan VW Group secara global sempat naik pada 2023. Paruh pertama 2023, nilai penjualan naik 18 % atau senilai 174 miliar USD, tapi, situasi tak terduga terjadi tahun ini (Kompas.id, 9/9/2024). Turunnya permintaan konsumen di China, pasar terbesar VW, memukul perusahaan.

Penjualan di China turun hingga 7 % dibanding periode yang sama tahun 2023 dan membuat laba perusahaan anjlok 11,4 % menjadi 11,2 miliar USD. Tak hanya VW, ketika perubahan ekonomi di China, banyak perusahaan yang pasarnya bergantung pada China terguncang. Beberapa industri yang melaporkan dampak itu antara lain industri mode kelas atas, industri makanan, industri minuman, dan jaringan ritel. Beberapa eksportir produk makanan asal Indonesia pernah menceritakan masalah ini. Begitu ekonomi China turun, mereka tak bisa menjual produk ke China. Permintaan pasar terhadap beberapa produk itu langsung turun dan bahkan menghilang. Bila penurunan ekonomi ini berlangsung lama, rantai pasok sudah berubah dan tidak mudah untuk memulihkan kembali. Mereka harus merintis dari awal lagi.

Masalah makin berlipat ketika China kemudian bisa memproduksi barang sejenis. VW terdampak karena China berhasil  membuat mobil sejenis dengan harga terjangkau. Apalagi produsen China juga makin banyak memproduksi mobil masa depan, yaitu mobil listrik dengan harga lebih murah. Otomatis produsen dari luar negeri harus bersaing ketat di pasar China. Melihat contoh-contoh di atas, semua produsen Indonesia yang mempunyai pasar di China perlu mempersiapkan pasar lain sehingga guncangan pasar di China bisa dikompensasi di pasar baru. Upaya ini tak mudah karena pasar China sangat besar dan menggiurkan. Meski demikian, upaya mencari pasar baru harus terus dilakukan agar pasar bertambah besar dan berjaga-jaga bila ekonomi China berubah. (Yoga)

Kegusaran Paus Fransiskus terhadap sistem ekonomi saat ini yang menurut dia hanya didasarkan pada motif mencari keuntungan, yang meminggirkan warga masyarakat miskin, perusakan lingkungan, serta menyebabkan kesenjangan dan segresi sosial, mendorongnya menyerukan perbaikan rumah ekonomi bersama, yang disampaikan dalam berbagai dokumen, seperti Evangelii Gaudium (2013), Laudato Si (2015), Querida Amazonia (2020), termasuk dalam dokumen pesan Paus Fransiskus kepada peserta pertemuan bertajuk Economy of Francesco pada tahun 2020 silam. Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi yang memengaruhi nasib mayoritas warga bumi saat ini sungguh merupakan model ekonomi yang membunuh (Evangelii Gaudium, 53). Ciri utamanya adalah adanya pengucilan dan ketidaksetaraan.

Sistem ekonomi itu, menurut Paus Fransiskus, membenarkan ”fetisisme uang” (Evangelii Gaudium, 55) dan pada dasarnya tidak adil dari akarnya (Evangelii Gaudium, 59) karena sistem tersebut membiarkan dan mempertahankan otonomi absolut pasar dan spekulasi uang (Evangelii Gaudium, 56; 202). Kelompok rentan terasing dari masyarakatnya, berada di pinggiran, dan hak-haknya tercabut (Evangelii Gaudium, 53). Dominasi dan penyingkiran tersebut amat kuat terjadi terhadap masyarakat adat di negara-negara berkembang. Paus Fransiskus menilai, sistem ekonomi saat ini telah menjadi instrumen baru kolonialisasi di mana kepentingan akumulasi ekonomi dari mereka yang kuat dan berkuasa terus memperluas, sekaligus mengusir serta meminggirkan penduduk asli dan masyarakat adat (Querida Amazonia, 9).

Akibatnya, para penduduk asli harus bermigrasi ke bagian periferi perkotaan, bahkan sampai ke luar negeri, tanpa kecukupan pengetahuan dan keterampilan. Di sana mereka tidak mengalami pembebasan atas masalah yang dihadapi, tetapi malah mengalami perbudakan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Situasi ekonomi politik dunia yang sungguh predatoris dan membunuh itu mendorong Paus Fransiskus mengadakan pertemuan bertema Economy of Francesco pada 19-21 November 2020, yang mengundang dan melibatkan 20 negara, dari semua belahan dunia. Paus Fransiskus mengeluarkan pesan apostolik yang sangat menginspirasi. Paus Fransiskus merancang dan menyerukan suatu model dan tata ekonomi baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta dijalin dalam dialog lintas batas.

Ia menegaskan agar umat beragama zaman ini untuk secara aktif membangun dan memperjuangkan norma baru untuk tata kelola politik dan ekonomi yang lebih baik (Economy of Francesco, 2020), juga untuk melawan ”ekonomi eksklusi dan ketidaksetaraan” (Evangelii Gaudium, 53). Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi dan politik yang baik tak tunduk pada hasrat paradigma efisiensi teknokratis, tetapi mesti mengabdi kepentingan umum, terutama melayani umat manusia (Laudato Si, 169). Oleh karena itu, sistem ekonomi politik mesti mengarah pada upaya meminimalisasi kesenjangan, serta menghapus diskriminasi dan memerdekakan umat manusia dari aneka jenis perbudakan,pemiskinan, kesenjangan, dan polarisasi. (Yoga)

Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.

Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.

Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.

Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)

Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap perekonomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama. Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022. Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik. Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan. Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.

Baru-baru ini World Economic Forum (WEF) yang berbasis di Swiss menerbitkan May 2024 Chief Economics Outlook yang memuat hasil survei kepada sejumlah ahli ekonomi dari berbagai industri dan organisasi internasional tentang perkembangan dan prospek perekonomian dari berbagai industri dan  organisasi internasional tentang perkembangan dan prospek perekonomi dunia. Sementara itu, dalam sebulan terakhir ini lembaga atau petinggi OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), UNTD (United Nation Trade and Development), IMF (International Monetary Fund), World Bank atau WTO (World Trade Organization) juga menerbitkan hasil kajiannya atau memberikan pernyataan mengenai situasi ekonomi dan perdagangan dunia saat ini dan kemungkinannya beberapa bulan kedepan. Dari berbagai laporan dan pernyataan diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda membaik menuju soft landing yang didorong antara lain oleh menurunnya inflasi dan kemungkinan pemotongan suku bunga oleh The Fed. (Yetede)

Gangguan rantai pasok global, baik akibat konflik geopolitik dan geoekonomi maupun dampak perubahan iklim, telah berujung pada krisis biaya hidup. Krisis itu dialami mata rantai terakhir rantai pasok global, yakni konsumen. Kala isi dompet terbatas, preferensi konsumen bakal menjadi penentu laku atau tidaknya sebuah produk. Hal itu bakal menjadi bumerang bagi para pelaku industri, termasuk UMKM. Situasi itu menjadi perhatian sejumlah kalangan yang terlibat dalam Forum Rantai Pasok Global (GSCF) yang digelar di Bridgetown, Barbados, 21-24 Mei 2024. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan sejumlah solusi bersama untuk mengatasi disrupsi rantai pasok dunia.

Dalam Barbados Today, Kamis (23/5) waktu setempat, Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (ASB) Barbados menyebutkan, baik dunia usaha maupun konsumen terkena dampak buruk gangguan rantai pasokan. Dunia usaha terbebani kenaikan biaya produksi dan mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerugian. Mereka juga terpaksa membeli bahan baku dari pemasok lain dengan harga lebih mahal. Banyak juga yang kehilangan pembeli akibat harga produk olahan naik dan keterlambatan atau penundaan pengiriman. Adapun dampaknya ke konsumen, biaya hidup menjadi lebih tinggi karena harga barang menjadi lebih mahal akibat kenaikan biaya produksi.

Konsumen juga terlambat mendapatkan barang pesanan, bahkan sampai tidak bisa membelinya karena stok habis. Mengutip Survei Konsumen 2023 yang dilakukan o9 Solutions, ASB Barbados menyebutkan, 52 % dari 1.000 konsumen AS mengaku terdampak disrupsi rantai pasokan dalam 12 bulan terakhir. Sebagai respons terhadap gangguan itu, 38 % responden berhenti membeli barang karena kenaikan harga. Selain itu, mereka juga menyesuaikan kebiasaan belanja bulanan dengan memprioritaskan produk yang paling diperlukan (33 %). Fenomena serupa juga dialami konsumen di Indonesia. Salah satunya akibat kenaikan harga bahan pangan pokok, baik yang bersumber dari impor maupun produksi dalam negeri.

Kenaikan harga pangan di dalam negeri juga disebabkan kenaikan biaya produksi dan dampak El Nino. Berdasarkan data Mandiri Spending Indeks, rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023. Sementara kenaikan harga (indeks harga konsumen) lebih tinggi, yakni 18,5 %. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, Jumat (24/5) mengaku, pelaku industri makanan-minuman terbebani kenaikan biaya produksi, tapi mereka tidak bisa menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat lemah. Karena itu, kami berharap pemerintah memahami kondisi itu dan menunda menaikkan PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025,” katanya. (Yoga)

Perekonomian Jepang kemungkinan akan mengalami kontraksi sebesar 1,5% secara tahunan pada kuartal I tahun ini, menurut hasil survei yang dilakukan Reuters. Proyeksi kontraksi tersebut didasarkan pada data-data pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jepang, yang merosot di tengah ketidakpastian ekonomi. Para ekonom menilai kondisi ini mungkin akan menghambat upaya Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga. Sebanyak 17 ekonom memperkirakan ekonomi Jepang akan kontraksi 0,4% secara bulanan di Maret. "Tren konsumen hemat tetap kuat karena kenaikan biaya hidup yang kemungkinan besar diperburuk pelemahan yen," kata Takeshi Minami, Kepala Ekonom Norinchukin Research Institute, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/5).