Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap perekonomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama. Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022. Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik. Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan. Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.

Baru-baru ini World Economic Forum (WEF) yang berbasis di Swiss menerbitkan May 2024 Chief Economics Outlook yang memuat hasil survei kepada sejumlah ahli ekonomi dari berbagai industri dan organisasi internasional tentang perkembangan dan prospek perekonomian dari berbagai industri dan  organisasi internasional tentang perkembangan dan prospek perekonomi dunia. Sementara itu, dalam sebulan terakhir ini lembaga atau petinggi OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), UNTD (United Nation Trade and Development), IMF (International Monetary Fund), World Bank atau WTO (World Trade Organization) juga menerbitkan hasil kajiannya atau memberikan pernyataan mengenai situasi ekonomi dan perdagangan dunia saat ini dan kemungkinannya beberapa bulan kedepan. Dari berbagai laporan dan pernyataan diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda membaik menuju soft landing yang didorong antara lain oleh menurunnya inflasi dan kemungkinan pemotongan suku bunga oleh The Fed. (Yetede)

Gangguan rantai pasok global, baik akibat konflik geopolitik dan geoekonomi maupun dampak perubahan iklim, telah berujung pada krisis biaya hidup. Krisis itu dialami mata rantai terakhir rantai pasok global, yakni konsumen. Kala isi dompet terbatas, preferensi konsumen bakal menjadi penentu laku atau tidaknya sebuah produk. Hal itu bakal menjadi bumerang bagi para pelaku industri, termasuk UMKM. Situasi itu menjadi perhatian sejumlah kalangan yang terlibat dalam Forum Rantai Pasok Global (GSCF) yang digelar di Bridgetown, Barbados, 21-24 Mei 2024. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan sejumlah solusi bersama untuk mengatasi disrupsi rantai pasok dunia.

Dalam Barbados Today, Kamis (23/5) waktu setempat, Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (ASB) Barbados menyebutkan, baik dunia usaha maupun konsumen terkena dampak buruk gangguan rantai pasokan. Dunia usaha terbebani kenaikan biaya produksi dan mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerugian. Mereka juga terpaksa membeli bahan baku dari pemasok lain dengan harga lebih mahal. Banyak juga yang kehilangan pembeli akibat harga produk olahan naik dan keterlambatan atau penundaan pengiriman. Adapun dampaknya ke konsumen, biaya hidup menjadi lebih tinggi karena harga barang menjadi lebih mahal akibat kenaikan biaya produksi.

Konsumen juga terlambat mendapatkan barang pesanan, bahkan sampai tidak bisa membelinya karena stok habis. Mengutip Survei Konsumen 2023 yang dilakukan o9 Solutions, ASB Barbados menyebutkan, 52 % dari 1.000 konsumen AS mengaku terdampak disrupsi rantai pasokan dalam 12 bulan terakhir. Sebagai respons terhadap gangguan itu, 38 % responden berhenti membeli barang karena kenaikan harga. Selain itu, mereka juga menyesuaikan kebiasaan belanja bulanan dengan memprioritaskan produk yang paling diperlukan (33 %). Fenomena serupa juga dialami konsumen di Indonesia. Salah satunya akibat kenaikan harga bahan pangan pokok, baik yang bersumber dari impor maupun produksi dalam negeri.

Kenaikan harga pangan di dalam negeri juga disebabkan kenaikan biaya produksi dan dampak El Nino. Berdasarkan data Mandiri Spending Indeks, rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023. Sementara kenaikan harga (indeks harga konsumen) lebih tinggi, yakni 18,5 %. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, Jumat (24/5) mengaku, pelaku industri makanan-minuman terbebani kenaikan biaya produksi, tapi mereka tidak bisa menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat lemah. Karena itu, kami berharap pemerintah memahami kondisi itu dan menunda menaikkan PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025,” katanya. (Yoga)

Perekonomian Jepang kemungkinan akan mengalami kontraksi sebesar 1,5% secara tahunan pada kuartal I tahun ini, menurut hasil survei yang dilakukan Reuters. Proyeksi kontraksi tersebut didasarkan pada data-data pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jepang, yang merosot di tengah ketidakpastian ekonomi. Para ekonom menilai kondisi ini mungkin akan menghambat upaya Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga. Sebanyak 17 ekonom memperkirakan ekonomi Jepang akan kontraksi 0,4% secara bulanan di Maret. "Tren konsumen hemat tetap kuat karena kenaikan biaya hidup yang kemungkinan besar diperburuk pelemahan yen," kata Takeshi Minami, Kepala Ekonom Norinchukin Research Institute, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/5).

Indeks Harga Saham Gabungan kembali tertekan pada hari terakhir perdagangan pekan ini, Jumat (26/4). Perkembangan ekonomi AS menimbulkan ketakutan pasar akan dampaknya pada ekonomi global, termasuk Indonesia. IHSG ditutup ambrol 119 poin atau 1,67 % ke level 7.036. Harga 422 saham turun dibandingkan dengan 153 harga saham yang mengalami kenaikan. Secara sektoral, seluruh indeks saham tumbuh negatif dengan sektor teknologi mengalami pelemahan terdalam sebesar 40,93 poin atau 1,23 %. Penurunan ini menggagalkan tren kenaikan melewati level 7.100 sejak Selasa (23/4), yang terjadi bersamaan dengan keluarnya penolakan MK terhadap tuntutan sengketa Pemilihan Presiden 2024 yang disusul penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih oleh KPU.

Penguatan IHSG di atas 7.150 juga terjadi setelah BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan dari 6 % menjadi 6,25 % pada Rabu (24/4). Kebijakan ini diputuskan sebagai strategi moneter dalam menghadapi pelemahan rupiah yang terjadi pada dua minggu belakangan. Phintraco Securitas, dalam laporan analisisnya, Jumat, membaca bahwa pasar mengkhawatirkan tren perekonomian di luar negeri, khususnya dari AS. Tren ini terbaca dari rilis terkait indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) yang mencapai 3,4 % pada triwulan pertama 2024.

”Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan inflasi yang lebih persisten dan memperkuat pandangan bahwa Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan menahan suku bunga acuan lebih lama,” kata mereka. Situasi ini juga terbaca pada kinerja pasar saham AS yang bergerak melemah sejak Kamis (25/4). Kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lamban dan tingkat inflasi yang tinggi menambah ketidakpastian mengenai arah kebijakan The Fed. Ekonomi AS tercatat hanya tumbuh sebesar 1,6 % secara tahunan pada triwulan I-2024 dibandingkan 3,4 % pada triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan di bawah perkiraan sebesar 2,5 % ini merupakan yang terendah sejak paruh pertama 2022. (Yoga)

Dalam bahasa Mandarin, krisis disebut weiji, ’wei’ yang artinya bahaya dan ’ji’ yang berarti peluang. Jadi, dalam setiap krisis, tak hanya ada bahaya, tetapi juga peluang. Saat ini dunia dilanda ketidakpastian yang tinggi. Dalam webinar yang digelar IDN Times pekan lalu, ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan, memanasnya konflik antara Israel dan Iran akan meningkatkan tensi ketidakpastiaan ekonomi. Fenomena ini memicu serangkaian tindakan yang makin menekan perekonomian. Hal ini akan membuat harga minyak dunia terkerek naik. Sebab, Israel dan Iran adalah negara di jazirah Timur Tengah, yang merupakan kawasan pemasok minyak dunia. Ketika terjadi ketegangan di kawasan itu, pasokan akan berkurang, sementara permintaan minyak dunia tetap. Harga pun segera naik, yang bakal memicu inflasi global, termasuk di Indonesia. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat sehingga laju ekonomi bakal melambat.

Selain ketegangan geopolitik, tekanan untuk perekonomian Indonesia bertambah seiring depresiasi rupiah. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Senin (22/4) ditutup di level Rp 16.224 per USD. Ekonom Senior Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebelum konflik Iran dan Israel memanas, sejatinya kurs USD menguat dibandingkan mata uang dunia lainnya, termasuk Indonesia dikarenakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diprediksi belum akan menurunkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Karena suku bunga The Fed masih tinggi, investor menilai investasi dalam aset berdenominasi USD lebih menguntungkan. Akhirnya, pemodal di seluruh dunia menarik uangnya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dipindah ke AS. Dampaknya, terjadi arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Pasokan dollar AS di dalam negeri pun menurun, yang membuat nilainya menguat terhadap rupiah.

Baik Bambang maupun Mari mengatakan, dalam kondisi seperti ini akan muncul fenomena ”flight to safety” dari para pemodal dunia. Para pemodal akan memindahkan asetnya ke instrumen yang risikonya lebih rendah. Investor akan cenderung memindahkan dananya pada aset-aset berdenominasi USD, seperti US Treasury Bond atau Obligasi Negara AS. Dengan suku bunga acuan The Fed yang masih tinggi, ’memegang’ instrumen itu akan jadi keuntungan bagi investor. Selain itu, instrumen yang selalu laris manis di kala dunia penuh ketidakpastian adalah logam mulia atau emas. Mengutip Logammulia.com, harga emas pada Minggu (21/4) Rp 1,34 juta per gram, meningkat Rp 37.000 per gram atau 2,82 % dibanding harga pekan sebelumnya (Minggu, 14/4). Jika ditarik dari awal tahun, harga emas sudah naik Rp 218.000 atau 19,30 %. (Yoga)

Ketegangan antara Iran dan Israel dikhawatirkan memicu krisis bagi kawasan dan global, apalagi jika berlangsung terbuka dan terus berkepanjangan. Pemerintah Indonesia diharapkan menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak buruk krisis, terutama bagi rakyat di dalam negeri. Iran menyerang Israel dengan 300 pesawat nirawak (drone) dan rudal pada 13 April 2024 sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024. Israel menyatakan berhasil mencegat serangan tersebut dan hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, dunia mengkhawatirkan kelanjutan konflik Iran dan Israel setelah serangan tersebut. Jika tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin konflik dan kekerasan di sana bakal bereskalasi dan menyeret banyak negara ke perang besar.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, serangan Iran terukur dan langsung berakhir. ”Namun, Iran menyatakan, jika ada serangan balasan (dari Israel), Iran akan menyerang secara lebih besar dan masif,” katanya dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum bertajuk ”Israel-Iran Adu Kekuatan, Indonesia Terancam?”, Rabu (17/4) di Jakarta. Menurut ekonom senior Indef Didik J Rachbini, jika sampai pecah perang, apalagi mengarah menjadi perang dunia ketiga, semua akan habis. Dampak paling krusial adalah pada perekonomian Indonesia. ”Perdagangan internasional akan terganggu. Ada pelaku usaha yang terdampak. Maka, sekarang saatnya menyelamatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Hikmahanto membenarkan, perlambatan perekonomian dunia akibat potensi konflik terbuka Iran-Israel harus diantisipasi. Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah lebih dari Rp 16.000. Harga minyak dunia juga merambat naik dan dikhawatirkan bisa melebihi 100 dollar AS per barel. Melihat konflik tersebut, para pengusaha juga bersikap melihat dan menunggu saja. Hal itu akan berdampak terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Hal terpenting saat ini dalam pandangan Hikmahanto adalah memperkuat perekonomian di dalam negeri. Didik sependapat, Indonesia perlu melihat ke negara dan kawasan terdekat dalam menguatkan perekonomian, seperti ASEAN, Asia Timur (China, Jepang, dan Korsel), serta India. (Yoga)

Serangan rudal Iran ke Israel yang dilakukan pekan lalu menambah deretan panjang dinamika geopolitik yang menjadi virus ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Maklum, perang di Timur Tengah itu kembali melahirkan kecemasan di kalangan pelaku ekonomi lantaran efeknya yang cukup besar. Misalnya, kenaikan harga minyak, pelemahan mata uang, hingga lesatan inflasi. Indonesia pun tak luput dari risiko itu. Buktinya, nilai tukar rupiah pada perdagangan kemarin, Selasa (16/4) ditutup melemah 2,07% ke Rp16.175,5 per dolar Amerika Serikat (AS). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun merosot 1,68% atau 122,07 poin menjadi 7.164,80. Pemerintah pun menyadari betul adanya potensi guncangan dari dinamika tersebut. Tak ayal, kemarin Presiden Joko Widodo, menggelar rapat bersama sejumlah menteri guna merumuskan skenario untuk memitigasi dampak dari perang tersebut ke perekonomian nasional. Sebab jika tak segera direspons, efek negatif di pasar keuangan akan mengganggu stabilitas ekonomi. Misalnya, pelemahan rupiah yang akan memacu inflasi barang impor sehingga menekan daya beli masyarakat.

Apalagi, dalam kajian yang dilakukan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel maka akan menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp0,19 triliun. Soal rupiah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menegaskan komitmen otoritas moneter untuk siap siaga menjaga mata yang Garuda sehingga tidak memicu kenaikan inflasi dan tekanan daya beli. Fungsi bank sentral memang cukup krusial, karena bertugas menjaga ekspektasi inflasi dan rupiah agar seiring sejalan. Jika rupiah bergerak liar, inflasi pun lebih sulit dikendalikan. Dari sisi fiskal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan telah menyiapkan beberapa siasat untuk meredam efek dinamika geopolitik itu. Salah satunya mengimprovisasi postur fiskal untuk belanja subsidi apabila harga minyak terus bergerak ke atas. Akan tetapi, pemerintah masih terus memantau perkembangan terkini sebelum mengutak-atik belanja APBN 2024.

Airlangga menambahkan, dalam konteks subsidi pemerintah masih optimistis mampu bertahan dengan postur anggaran yang telah disusun sebelumnya. Setidaknya, sampai Juni 2024 tidak ada perubahan harga BBM. Jika dicermati, sejatinya ada gelagat kegalauan di lingkungan pemangku kebijakan dalam merespons efek dari dinamika di Timur Tengah ini. Di satu sisi, pemerintah menyadari adanya bahaya yang muncul sehingga perlu mitigasi. Namun di lain sisi, aksi konkret terutama dari sisi fiskal masih belum difinalisasi. Menteri ESDM Arifin Tasrif, tak memungkiri kesulitan pemerintah dalam mencegah lonjakan subsidi energi apabila konflik di Timur Tengah makin memanas. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menambahkan potensi eskalasi konflik itu berdampak ke manufaktur nasional yang sebagian besar bahan baku/penolong masih dipenuhi dengan importasi. Adapun, PT Pertamina Patra Niaga tengah mengantisipasi tren pelemahan nilai tukar rupiah dan reli harga minyak mentah di tengah konflik Iran-Israel. Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan perseroan tengah mengkaji situasi yang berkembang ihwal rebound harga minyak serta komponen produksi BBM dalam negeri lainnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menambahkan BI patut lebih aktif dalam menggunakan instrumen kebijakan seperti Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mengguyur pasar valas sehingga bisa meredam depresiasi rupiah.

Konflik di Timur Tengah (Timteng) memanas, menyusul serangan ratusan drone Iran ke Israel. Sabtu (13/4/2024) sebagai bentuk balasan atas serangan Israel yang telah menghancurkan gedung Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, awal April. Selain memicu ketegangan regional hingga ke tingkat global, eskalasi konflik ini akan berdampak kepada perekonomian global serta meningkatkan resiko makro ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia rawan terguncang  dan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di bawah 5% atau 4,6-4,8%, dibandingkan 2023 sebesar 5,05%. Merespons situasi tersebut dan guna mengambil langkah-langkah antisipasif, menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur kedeputian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sejumlah duta besar, Senin (16/4/2024). (Yetede)

Bank sentral AS (TheFed) menggunakan suku bunga untuk manajemen makro karena dua variabel penting dalam permintaan agregat, yaitu konsumsi dan investasi. Ini misalnya merujuk pada pengeluaran untuk kendaraan, rumah, dan mesin, yang umumnya dibiayai kredit. The Fed menahan suku bunga acuan pada tingkatnya sekarang karena persistensi inflasi di AS. Inflasi tidak kunjung turun di bawah 3 % sehingga target tradisional 2 % belum kunjung tercapai. Di luar dugaan, inflasi Februari 2024 naik tipis ke 3,2 % dari 3,1 % pada bulan sebelumnya. Sektor perumahan (beli dan sewa) serta transportasi menyumbang 60 % kenaikan inflasi Februari. Kepemilikan rumah umumnya dibiayai oleh kredit (KPR). Masyarakat mencicilnya dalam tenor 20-30 tahun.

Bagian dari pendapatan yang harus disisihkan tergantung suku bunga kredit yang dipengaruhi suku bunga acuan The Fed, kecuali untuk yang memilih suku bunga tetap dari awal. Kebijakan suku bunga tinggi The Fed untuk meredam inflasi AS dilakukan sejak pertengahan Maret 2022. Secara bertahap, suku bunga naik dari 0,25 % ke 5,5 %. Penjualan rumah baru yang baru saja mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19 pun turun drastis, dari 830.000 unit di Desember 2021 ke 530.000 unit di Juli 2022. Walaupun kemudian dengan pemulihan ekonomi pascapandemi sempat naik ke 728.000 unit di Juli 2023, tingginya suku bunga menyebabkan penjualan turun kembali ke 607.000 unit di November 2023. Hasilnya pasokan rumah baru turun drastis. Sementara mereka yang sudah memiliki rumah juga enggan menjualnya karena untuk membeli rumah baru harganya tidak terjangkau. Lagi pula bunga KPR-nya terlalu mahal.

Dampak positifnya bagi Indonesia adalah ekspor nonmigas ke AS tumbuh 6 % secara tahunan di tengah penurunan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar minus 9,24 % di Februari 2024 akibat perlambatan sektor manufaktur dunia. Sementara The Fed masih menahan suku bunga, modal portepel global mengalir ke AS mengantisipasi potensi capital gain baik dari obligasi maupun pasar saham. Akibatnya, indeks dollar AS meningkat signifikan dari 102.73 di pekan pertama Maret ke 104.59 di pekan terakhir Maret. Dampaknya adalah depresiasi mata uang negara-negara lain termasuk rupiah yang membawa inflasi yang diimpor. Antara pertengahan sampai pekan terakhir Maret, rupiah bergerak dari kisaran Rp 15.600-an ke Rp 15.800-an per USD. (Yoga)