Beberapa tahun terakhir ini, bahkan dalam beberapa bulan belakangan, banyak pengamat yang menyoroti pertumbuhan ekonomi Vietnam sebagai the Rising Dream, tidak saja dilingkungan ASEAN tetapi juga di Asia bahkan di antara sesama negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peretumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam antara tahun 2016 hingga 2024 meski sempat melemah di tahun 2020 dan 2021 karena merebaknya pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDB Vietnam sejauh ini sangat ditopang oleh investasi di sektor manufaktur untuk mendorong ekspor ke negara-negara yan secara langsung atau tidak langsung terjebak dalam geopolitik dan geo-ekonomi duia sejak tahun 2018.

Dalam hal ini, beberapa pengamat meyakini bahwa partisipassi Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan telah memainkan kunci perdagangan telah memainkan kunci keberhasilan ekonomi Vietnam. Dua dari sejumlah perjanjian perdagangan yang dimiliki  atau diikuti Vietnam patut mendapatkan sorotan. Pertama adalah European Union-Vietnam FTA atau EVFTA. Pada tahun 2012, ketika ASEAN bersama enam mitra FTA-nya baru membahas konsep Regional Comprehensive atau RCEP, secara pararel Vietnam memulai perundingan EVFTA dengan EU (efektif berlaku tanggal 1 Agustus 2020). Dan kedua, di waktu hampir bersamaan, Vietnam juga  ikut merundingkan Trans Pacific Partnership atau TPP, yang kemudian diubah menjadi Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership atau CPTPP setelah AS keluar dari TPP pada Januari 2017 (efektif berlaku tanggal 30 Desember 2018). (Yetede)

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Mansuknya Indonesia ke BRICS memang membuka  peluang menggenjot ekspor sekaligus investasi, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hal itu bisa memicu ketegangan geopolitik antara Indonesia dan negara-negara barat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengantisipasi reaksi negatif negara barat yang bisa berbentuk tekanan politik. Pada titik ini, menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dengan AS dan UE harus dilakukan pemerintah. Indonesia juga harus tetap berjuang untuk masuk Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang digawangi AS. Masuknya Indonesia ke BRICS  bisa meningkatkan posisi tawar menawar masuk organisasi itu. Selama ini, negara barat menganggap BRICS  sebagai blok yang bisa mengancam hegemoni mereka di dunia. BRICS adalah representasi dua kekuatan ekonomi luar Barat, yakni Rusia  dan China. Ancaman ini makin menguat setelah Donald Trump menjadi Presiden AS. Trump disebut-sebut bakal kembali mengobarkan perang dagang dengan China. (Yetede)

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai sebagai peluang strategis untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Sehingga, hal ini diprediksi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sebesar 0,3% poin. Sebagai kelompok ekonomi multipolar, BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kerja sama ekomomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar potensial. Keanggotaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, BRICS memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil peranan kuat yang dalam organisasi tersebut bila disertai dengan iklim persaingan usaha yang baik. "Ada yang memprediksi dengan keterlibatan RI ke BRICS, pertumbuhan ekonomi bisa naik 0,3%. Jadi kalau kita punya target 5%, bisa nambah 0,3% menjadi 5,3% kalau dengan dampak BRICS," ujar Telisa. (Yetede)

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai sebagai peluang strategis untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Sehingga, hal ini diprediksi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sebesar 0,3% poin. Sebagai kelompok ekonomi multipolar, BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kerja sama ekomomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar potensial. Keanggotaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, BRICS memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil peranan kuat yang dalam organisasi tersebut bila disertai dengan iklim persaingan usaha yang baik. "Ada yang memprediksi dengan keterlibatan RI ke BRICS, pertumbuhan ekonomi bisa naik 0,3%. Jadi kalau kita punya target 5%, bisa nambah 0,3% menjadi 5,3% kalau dengan dampak BRICS," ujar Telisa. (Yetede)

Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Meskipun, menutup tahun 2024, sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Melalui strategi yang inovatif  dan responsif, industri perbankan berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya menyampaikan, pihaknya terus menjaga dan memperkuat industri perbankan. Salah satu tindakan pengawasan OJK adalah dengan mengeluarkan surat pembinaan kepada perbankan, untuk memperhatikan serta mempertimbangkan  perkembangan situasi global dan domestik dalam penyusunan Rancana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027. Termasuk penyusunan strategi peningkatan kuantitas  dan kualitas penyaluran kredit di segmen UMKM. (Yetede)