Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin.  "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan  perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)

 Kebijakan protektif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang fokus pada kepentingan domestik dengan menaikkan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China, berisiko memicu perang dagang global. Negara-negara tersebut sudah menyiapkan tindakan balasan, yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Konflik dagang yang semakin meluas, ditambah dengan kebijakan protektif negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan China, dapat menyebabkan kerugian ekonomi global, menurunkan GDP, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi global pasca-pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina, perang dagang yang meluas justru akan memperburuk kondisi ini. Negara-negara besar di dunia sebaiknya menjaga perdagangan global yang efisien, bebas, dan adil, dengan memperhatikan dampak kebijakan mereka terhadap negara mitra. China, misalnya, perlu menyesuaikan kebijakan subsidi dan nilai tukar mata uangnya yang dapat merangsang tindakan protektif dari negara lain. Sementara itu, negara seperti Indonesia perlu berhati-hati dalam kebijakan proteksi sektor industri dan pertanian.

Sayangnya, organisasi seperti World Trade Organization (WTO) tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mencegah perang dagang ini, dan proses penyelesaian sengketa bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, masa depan perdagangan global akan sangat bergantung pada kebijakan negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, China, dan negara berkembang seperti Brasil, India, Afrika Selatan, serta Indonesia. Pemimpin negara-negara ini perlu mempertimbangkan dampak perang dagang terhadap kesejahteraan global, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.

Industri jasa keuangan (IJK) nasional pada tahun ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tidak lebih mudah, dibanding tahun 2024. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring perkembangan  geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Selain itu, normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa begara utama  lain diperkirakan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan jalur monater (monetary path) dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Kendati keuangan OJK menyatakan optimismenya bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Tanah Air pada 2025 akan tetap positif sejalan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi tersebut serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh otoritas.  "Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut," kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar. (Yetede)

Ekonom global memperkirakan India dan Thailand akan menjadi target tarif berikutnya dari Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, seiring ambisinya untuk mengurangi perbedaan tarif perdagangan. Analis Nomura, Sonal Varma, menilai negara-negara Asia yang mengenakan tarif tinggi pada ekspor AS berisiko menghadapi tarif balasan yang lebih besar, sehingga negosiasi dengan Trump menjadi penting untuk melindungi perekonomian kawasan.

Reserve Bank of India (RBI) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir pada Jumat (07/02/2025). Bank sentral India tersebut berupaya mendorong perekonomian yang lesu, dan turunnya laju inflasi menuju target 4%. Monetary Policy Committee (MPC) atau Komite Kebijakan Moneter, yang terdiri atas tiga anggota RBI dan tiga anggota eksternal, memangkas suku bunga repo (repo rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25% setelah bertahan selama sebelas pertemuan kebijakan berturut-turut. Keputusan tersebut sejalan dengan jajak pendapat Reuters, dimana lebih dari 70% ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin, sekaligus menandai penurunan suku bunga acuan India pertama sejak 20 Mei 2020. Sementara keenam anggota MPC memilih menurunkan suku bunga dan mempertahankan sikap netral atas kebijakan moneter. Dalam catatan MPC, meskipun diperkirakan pulih, pertumbuhan ekonomi India masih jauh dari rendah daripada 8,2% yang dicapai di periode 2023-2024. Selain itu, dinamika inflasi telah membuka ruang untuk pelonggaran suku bunga. Demikian diungkapkan Gubernur RBI Sanjay Malhota. (Yetede)

Reserve Bank of India (RBI) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir pada Jumat (07/02/2025). Bank sentral India tersebut berupaya mendorong perekonomian yang lesu, dan turunnya laju inflasi menuju target 4%. Monetary Policy Committee (MPC) atau Komite Kebijakan Moneter, yang terdiri atas tiga anggota RBI dan tiga anggota eksternal, memangkas suku bunga repo (repo rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25% setelah bertahan selama sebelas pertemuan kebijakan berturut-turut. Keputusan tersebut sejalan dengan jajak pendapat Reuters, dimana lebih dari 70% ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin, sekaligus menandai penurunan suku bunga acuan India pertama sejak 20 Mei 2020. Sementara keenam anggota MPC memilih menurunkan suku bunga dan mempertahankan sikap netral atas kebijakan moneter. Dalam catatan MPC, meskipun diperkirakan pulih, pertumbuhan ekonomi India masih jauh dari rendah daripada 8,2% yang dicapai di periode 2023-2024. Selain itu, dinamika inflasi telah membuka ruang untuk pelonggaran suku bunga. Demikian diungkapkan Gubernur RBI Sanjay Malhota. (Yetede)

Laju perekonomian nasional  tahun 2025 diyakini masih akan lebih baik dari tahun 2024, walaupun banyak tantangan yang terjadi, baik dari dalam negeri maupun global. Karenanya, pemerintah harus bisa menjalankan iklim investasi dan memberikan  kepastian dalam kebijakan terkait investasi, khususnya melalui sejumlah sektor unggulan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,03% pada 2024, melambat dibandingkan 2023 sebesar 5,05% dan 2022, risiko eksternal menjadi ancaman serius ekonomi, terutama setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Kemenangan Trump bakal memicu era perang dagang, yang memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Trump bukan hanya mengobarkan perang dagang, tetapi juga memanaskan kondisi geopolitik, setelah berencana mengambil Jalur Gaza di palestina. Ini diperparah oleh belum jelasnya penurunan suku bunga acuan global, terutama di AS. Sementara IHSG pada Kamis (06/02/2025) sejak awal perdagangan bergerak di zona merah. IHSG ditutup melemah 2,12% atau 148,6 poin ke level 6.875,5. Perdagangan IHSG mencatatkan 20,1 miliar lembar saham senilai Rp 13,5 triliun dari 1,4 juta kali transaksi. Pada saat IHSG berada di zona merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih juga melemah. dari data Bloomberg pada pukul 14.59 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.341 per dolar AS atau melemah 48,5 poin (0,30%). (Yetede)

IHSG terkoreksi tajam hingga 2,12% ke level 6.875,54 pada perdagangan Kamis (06/02/2025). Pelemahan ini dipicu oleh sentimen global yang negatif, di antaranya terkait kebijakan tarif dagang Amerika Serikat terhadap beberapa negara serta kehawatiran terhadap perlambatan ekonomi domestik. Meski demikian, sejumlah analis menilai, kondisi ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk mengakumulasi saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) yang tengah mengalami koreksi harga. Di antaranya saham-saham berkapitalisasi besar yang mengalami koreskasi adalah saham perbankan. Head of Costumer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi Kasmarandana menjelaskan, volatilitas pasar saham saat ini mashi cukup tinggi, dengan beberapa faktor eksternal yang menjadi perhatian utama. Ia melihat, setidaknya ada faktor utama yang memengaruhi pasar. "Ketiganya yaitu kebijakan tarif dagang AS terhadap Kanada, Meksiko, dan China; potensi relaksasi kebijakan moneter oleh The Fed dan Bank Indonesia; serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika ketiga faktor ini berkembang positif, maka pasar berpotensi mengalami rebound," papar Oktavianus. (Yetede)