Ekonomi Internasional
( 635 )Perang Dagang Semakin Memanas
Terhimpitnya Jerman di antara AS dan China
Situasi sulit sedang dihadapi Jerman. Produk China telah memukul ekonomi negara ini. Ada juga ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump. Dalam kondisi ekonomi domestik yang sulit dan tantangan keamanan yang besar, pemilu Jerman pada Minggu (23/25) mengantarkan Partai Persatuan Demokratik Kristen (CDU) sebagai pemenang, sementara partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) berada di posisi kedua. Komitmen kelompok mainstream yang menolak kerja sama dengan AfD membuat kekuatan tengah yang memenangi pemilu kesulitan membangun koalisi. Komitmen tak berkoalisi dengan AfD membuat pemimpin SPD Kanselir Olaf Scholz sulit membentuk pemerintahan kokoh. Setelah pemilu pada Minggu, pemimpin CDU Friedrich Merz pun harus bekerja keras membangun koalisi. Tantangan yang dihadapi Merz meliputi isu produk China yang membanjiri banyak negara, termasuk Jerman.
Merz telah mengambil sikap tegas terhadap China, posisi yang berbeda dengan Angela Merkel, pemimpin CDU sebelumnya. Tantangan lain ialah membangun relasi dengan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Posisi Merz yang pro kemitraan Eropa-AS (transatlantic) dinilai akan membantu Jerman membangun relasi itu. Kesediaan Berlin menambah anggaran pertahanan juga dapat mengambil hati Washington. Di dalam negeri, keberanian Merz melonggarkan pembatasan utang (debt brake) ditunggu. Pelonggaran pembatasan utang diyakini membuat ekonomi Jerman lebih semarak. Intinya, masyarakat menanti terobosan Merz karena zaman telah berubah. Kini ada China, pesaing berat Jerman dalam manufaktur. Di tengah AS yang berubah, Jerman menghadapi pula tekanan isu imigrasi setelah pembukaan perbatasan bagi pengungsi pada 2015. (Yoga)
Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Solid dan Lebih Baik Dibandingkan Negara Maju
Meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Berkaitan itu, pemerintah menyiapkan beberapa langlah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita itu berdasarkan PPP (purchasing power parity), maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu US$ 4,8 triliun. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia," jelas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk diantaranya Uni Emierat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar US$ 2 triliun dengan 50 juta penduduk. "Jika Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi US$ 1,3 triliun, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil," ujar Airlangga. (Yetede)
China Fokus ke Ekonomi dan Perang Dagang
AS Tagih Ukraina Setelah Bantuan Perang
Ketidakpastian Global, BI Tahan Suku Bunga Acuan
Pasar Cemas Efek Kebijakan Trump dan Kenaikan Harga Emas
Strategi Vietnam Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pemerintah Vietnam sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan, dari 30 menjadi 22. Langkah ini diproyeksikan akan menghemat anggaran hingga Rp72,5 triliun dalam lima tahun ke depan dan mendukung ambisi Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, memperoleh status negara berpendapatan menengah pada 2030, dan negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, yakni sekitar 100.000 pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan dan memerlukan alokasi dana Rp80 triliun untuk pesangon.
Di sisi lain, Indonesia menerapkan pendekatan efisiensi anggaran yang berbeda dengan fokus pada pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seperti potensi hambatan terhadap program pembangunan dan pelayanan publik akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Dengan dua pendekatan yang berbeda ini, muncul pertanyaan mengenai mana yang lebih efektif, efisiensi ala Vietnam atau Indonesia. Kedua negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Indonesia Gabung BRICS: Membuka Peluang Ekonomi, Hadapi Tantangan Geopolitik dan Fiskal
Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.
Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.
Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.
Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.
Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.
Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.
Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun
Pilihan Editor
-
Kisruh Labuan Bajo Merusak Citra
04 Aug 2022 -
Masih Saja Marak, Satgas Tutup 100 Pinjol Ilegal
01 Aug 2022 -
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022 -
HARGA PANGAN, Fenomena ”Lunchflation”
29 Jul 2022 -
Digitalisasi Keuangan Daerah
26 Jul 2022









