Ekonomi Internasional
( 642 )Jangan Ceroboh untuk Relaksasi Import
Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.
Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)
Dampak Ekonomi Regional Merembet ke Indonesia
Ketahanan Valas Diuji oleh Melemahnya Rupiah
RI Ambil Langkah Kompromi Hadapi Trump
Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.
Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.
Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.
Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.
Rancang Ulang Portofolio akibat Tarif Trump
Pasar saham dalam negeri dipastikan akan kembali mengalami volatilitas harga karena kondisi investasi yang terguncang pascakebijakan tarif baru Presiden AS, Donald Trump. Investor dapat mengatur ulang portofolio saham mereka untuk mencegah kerugian lebih dalam hingga jangka menengah. Pasar saham RI dijadwalkan kembali buka pada Selasa (8/4) setelah libur panjang sejak 28 Maret 2025. Di tengah masa libur Lebaran itu, pasar saham di seluruh dunia diguncang pengumuman Trump mengenai penerapan tarif tinggi impor barang terhadap negara-negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Dua hari pasca pengumuman kebijakan itu pada 2 April 2025, bursa saham AS, seperti Nasdaq, anjlok 11,4 %, Indeks Small Cap 2000 turun 10,7 %, S&P 500 melemah 10,5 % dan Dow Jones terkoreksi 9,3 %.
Tren ini merambat ke bursa saham negara maju lainnya dan negara berkembang. Bursa saham global longsor sepanjang Senin (7/4). Indeks Nikkei-225 di Bursa Tokyo, Jepang, ditutup turun 7,83 %. ”Saham anjlok karena kebijakan tarif tak masuk akal Pemerintah AS di bawah Donald Trump. Keriuhan di pasar tak akan reda sampai kebijakan direvisi,” kata ekonom kepala Sony Financial Group, Hiroshi Watanabe, dikutip Kyodonews. Indeks yang terjun bebas memaksa manajemen bursa Tokyo menghentikan perdagangan sementara pada Senin. Manajemen bursa berusaha mengendalikan kepanikan para investor yang berlomba melepas saham di tengah kekhawatiran pada prospek suram kinerja perekonomian.
Analis pasar modal dari PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, mengatakan, ”Pasar bersiap untuk tarif berlaku. Volatilitas akan tinggi karena sebagian investor memilih melepas terlebih dahulu saham mereka dan masuk ke (saham) yang dipandang lebih aman,” ujarnya, Senin. ”IHSG kemungkinan besar akan dibuka dengan koreksi meski berharap tidak sampai trading halt,” kata Wawan. Kendati demikian, proyeksi koreksi ini dapat dimanfaatkan oleh investor jangka panjang untuk mengakumulasi pembelian saat harga terkoreksi. ”Untuk investor jangka pendek, lebih aman untuk sementara beralih ke instrumen yang risikonya rendah, seperti reksa dana pasar uang,” kata Wawan. (Yoga)
BI Berupaya Menstabilkan Rupiah di Tengah Tekanan Global
Perkuat Ekonomi Dalam Negeri
RI Siapkan Strategi Redam Serangan Trump
Menjelang diberlakukannya tarif timbal balik sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 9 April, pemerintah Indonesia bergerak cepat menyusun strategi negosiasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat maraton dengan kementerian terkait dan asosiasi pelaku usaha untuk menyusun paket negosiasi yang terdiri dari tiga langkah utama: deregulasi kebijakan nontarif (seperti pelonggaran TKDN dan percepatan sertifikasi halal), peningkatan impor dan investasi dari AS, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.
Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor dari AS, termasuk migas dan pangan strategis, untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai US$18 miliar. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa impor ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri, karena difokuskan pada komoditas yang memang dibutuhkan.
Dari sisi diplomasi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik dan menjaga prinsip resiprokal dalam setiap negosiasi. Ia menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.
Untuk memperkuat posisi, tiga menteri akan dikirim ke AS: Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan difokuskan untuk meredam dampak tarif sekaligus mencari solusi jangka panjang.
Selain fokus pada AS, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA (Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlangsung sembilan tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian negosiasi ini pada semester pertama 2025.
Dalam konteks komoditas strategis, seperti CPO (minyak sawit mentah), Ketua Gapki Eddy Martono menegaskan pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ekonom Wijayanto Samirin pun mengingatkan bahwa Indonesia berisiko lebih besar dibanding Malaysia karena tarif AS terhadap produk CPO Indonesia jauh lebih tinggi.
RI Terpukul, Hadapi Tarif AS Tanpa Daya Tawar
Sense of Crisis Elite Pemerintah Diuji
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menandai berakhirnya era globalisasi dan menjadi ancaman serius bagi tatanan perdagangan dunia. Dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube, Wong menilai langkah proteksionis dan sepihak AS merupakan bentuk penolakan terhadap sistem multilateral seperti WTO, dan dapat mendorong dunia ke arah yang lebih arbitrer dan penuh ketidakpastian—terutama bagi negara kecil dan terbuka seperti Singapura.
Meskipun tarif terhadap Singapura hanya sebesar 10%, Wong menyoroti konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih mengkhawatirkan, termasuk risiko perang dagang global dan potensi resesi. Ia menegaskan bahwa Singapura tidak akan membalas tarif tersebut, tetapi mengingatkan bahwa negara lain bisa bertindak berbeda, sehingga meningkatkan ketegangan internasional.
Pernyataan Wong mendapat apresiasi dari negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, yang saat ini justru terkena tarif tertinggi sebesar 32%. Malaysia melalui PM Anwar Ibrahim juga mengecam keras kebijakan Trump, meskipun hanya dikenai tarif 24%.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons krisis ini. Meski Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan para pemimpin ASEAN, pernyataan resmi dari Indonesia baru akan disampaikan hari ini, setelah pasar keuangan dibuka. Keterlambatan ini dianggap sebagai kegagalan memanfaatkan jeda waktu akibat libur panjang untuk memberikan kepastian kepada pasar dan pelaku usaha, yang kini menghadapi ancaman PHK massal, terutama di sektor tekstil dan alas kaki.
Situasi ini menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menunjukkan sense of crisis dan kemampuan kepemimpinan menghadapi krisis global yang sedang berkembang.
Pilihan Editor
-
Digitalisasi Keuangan Daerah
26 Jul 2022 -
Paradoks Ekonomi Biru
09 Aug 2022









