Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Menjelang diberlakukannya tarif timbal balik sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 9 April, pemerintah Indonesia bergerak cepat menyusun strategi negosiasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat maraton dengan kementerian terkait dan asosiasi pelaku usaha untuk menyusun paket negosiasi yang terdiri dari tiga langkah utama: deregulasi kebijakan nontarif (seperti pelonggaran TKDN dan percepatan sertifikasi halal), peningkatan impor dan investasi dari AS, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor dari AS, termasuk migas dan pangan strategis, untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai US$18 miliar. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa impor ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri, karena difokuskan pada komoditas yang memang dibutuhkan.

Dari sisi diplomasi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik dan menjaga prinsip resiprokal dalam setiap negosiasi. Ia menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.

Untuk memperkuat posisi, tiga menteri akan dikirim ke AS: Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan difokuskan untuk meredam dampak tarif sekaligus mencari solusi jangka panjang.

Selain fokus pada AS, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA (Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlangsung sembilan tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian negosiasi ini pada semester pertama 2025.

Dalam konteks komoditas strategis, seperti CPO (minyak sawit mentah), Ketua Gapki Eddy Martono menegaskan pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ekonom Wijayanto Samirin pun mengingatkan bahwa Indonesia berisiko lebih besar dibanding Malaysia karena tarif AS terhadap produk CPO Indonesia jauh lebih tinggi.

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 telah memicu kepanikan di pasar keuangan global. Bursa saham dunia berguguran, dengan indeks Hang Seng dan Shanghai Composite mengalami penurunan tajam masing-masing sebesar 13,22% dan 7,34%. Bahkan indeks saham di AS seperti Dow Jones dan S&P 500 pun ikut anjlok.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menandai berakhirnya era globalisasi dan menjadi ancaman serius bagi tatanan perdagangan dunia. Dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube, Wong menilai langkah proteksionis dan sepihak AS merupakan bentuk penolakan terhadap sistem multilateral seperti WTO, dan dapat mendorong dunia ke arah yang lebih arbitrer dan penuh ketidakpastian—terutama bagi negara kecil dan terbuka seperti Singapura.

Meskipun tarif terhadap Singapura hanya sebesar 10%, Wong menyoroti konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih mengkhawatirkan, termasuk risiko perang dagang global dan potensi resesi. Ia menegaskan bahwa Singapura tidak akan membalas tarif tersebut, tetapi mengingatkan bahwa negara lain bisa bertindak berbeda, sehingga meningkatkan ketegangan internasional.

Pernyataan Wong mendapat apresiasi dari negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, yang saat ini justru terkena tarif tertinggi sebesar 32%. Malaysia melalui PM Anwar Ibrahim juga mengecam keras kebijakan Trump, meskipun hanya dikenai tarif 24%.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons krisis ini. Meski Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan para pemimpin ASEAN, pernyataan resmi dari Indonesia baru akan disampaikan hari ini, setelah pasar keuangan dibuka. Keterlambatan ini dianggap sebagai kegagalan memanfaatkan jeda waktu akibat libur panjang untuk memberikan kepastian kepada pasar dan pelaku usaha, yang kini menghadapi ancaman PHK massal, terutama di sektor tekstil dan alas kaki.

Situasi ini menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menunjukkan sense of crisis dan kemampuan kepemimpinan menghadapi krisis global yang sedang berkembang.

Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan  menghantam kinerja industri yang  banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi  pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.

Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.

Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah,  pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif  BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Di tengah tekanan perekonomian dunia, momentum Ramadan dan Idulfitri masih memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Meski demikian, pemerintah tetap harus mewaspadai kondisi daya beli yang dinilai tidak dalam kondisi menggembirakan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, momentum Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada kuartal 1-2025 berpotensi memberikan dorongan tambahan ke perekonomian dari sisi konsumsi rumah tangga. Namun, kondisi ini masih dibayangi oleh belum pulihnya daya beli seacra menyeluruh, sebab terjadi deflasi bulanan pada Januari-Februari serta deflasi tahunan di Februari 2025. "Kondisi ini mencerminkan masih ada tantangan lemahnya domestik, khususnya dari kelompok kelas menengah dan bawah yang merupakan penggerak utama konsumsi," jelas Shinta kepada Investor Daily.

Bila melihat secara historis dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi secara konsisten  berada diangka 5% pada kuartal 1. Dengan rincian 5,02% di tahun 2022, 5,04% pada 2023, dan 5,11% pada kuartal 1-2024. "Kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1-2025 akan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,1% (yoy)," tutur Shinta. Selain faktor musiman, terdapat berbagai stimulus kebijakan fiskal yang diharapkan memberi dorongan tambahan, seperti diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan tertentu selama Januari-Februari 2025; penurunan harga tiket pesawat menjelang Idulfitri ; pencairan THR, bantuan sosail, dan program PKH yang menjadi faktor pendukung belanja masyarakat. (Yetede)

Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Presiden AS Donald Trump mengenai tarif pada sejumlah negara yang dinilai merugikan AS. Hari saat pengumuman disampaikan, disebut  ”Hari Pembebasan” (Liberation Day). Indonesia tak luput dari kebijakan tarif itu. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada Rabu (2/4) atau Kamis (3/4) dini hari WIB, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 %. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, mendapat tekanan tarif cukup besar, 36 % dan 46 %. ”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump. Apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik ”memaksa” pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan AS berkurang. Dengan kata lain, AS menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk memengaruhi mitra dagang.

Apa yang dilakukan Trump pada ”Liberation Day” mirip upaya yang diterapkannya terhadap Eropa terkait pertahanan. AS menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Pemikiran bahwa AS ”terlalu banyak memberi” dipakai Trump dalam melihat perekonomian AS. Sudah terlalu besar defisit yang diderita AS selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasihatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerja sama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. (Yoga)