Ekonomi Internasional
( 642 )PHK Massal Bisa Jadi Efek Domino Perang
Amankan Pasokan BBM Dalam Negeri
Bank Dunia Menyoroti Posisi Utang Pemerintah RI
Kondisi Perekonomian AS Karena Kebijakan Pemerintahan Donald Trump
Pasar Dalam Tekanan
Tuntaskan PR Penggangu Terciptanya Kepastiaan Berusaha
Risiko Ekonomi akibat Konflik Iran-Israel
Pemerintah mewaspadai dampak lanjutan eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Perang Iran-Israel, perang dagang AS-China, serta kebijakan fiskal Washington yang ekspansif jadi pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu pada konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 dikantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6). Situasi global saat ini membentuk kombinasi risiko yang kompleks, yaitu meningkatnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi dunia. ”Risiko bagi Indonesia juga patut diwaspadai. Melemahnya ekonomi global akan berdampak pada barang-barang ekspor Indonesia. Harga komoditas ada yang meningkat tajam, tapi bukan karena factor supply-demand, melainkan akibat disrupsi,” ujarnya. Perang Iran-Israel menyebabkan lonjakan harga minyak 9 % dari kisaran 75 USD per barel hanya dalam tiga hari sebelum terkoreksi ke level 70 USD.
Ketegangan tersebut menimbulkan gejolak pada nilai tukar dan suku bunga global, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, AS tengah mendorong kebijakan fiskal ekspansif dengan proyeksi penambahan defisit anggaran lebih dari 10 triliun USD dalam 10 tahun. Tambahan defisit tersebut menimbulkan sentimen negatif terhadap kredibilitas fiskal negara maju, khususnya AS, dan berimbas naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah AS (US Treasury). Ketidakpastian global berdampak terhadap aktivitas manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 tercatat 49,6, terendah sejak Desember 2024. Sebanyak 70,8 % negara yang disurvei mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia yang mencatatkan PMI sebesar 47,4. Penurunan aktivitas manufaktur menunjukkan gangguan signifikan pada rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik dan perdagangan. (Yoga)
Jumlah Pekerja Gig Melonjak
Kian menyusutnya lapangan kerja formal membuat banyak korban PHK dan angkatan kerja baru terjun ke pekerjaan gig yang menjebak mereka dalam perangkap kemiskinan baru. Riset LPEM-UI, mengungkap fenomena migrasi para pekerja yang terdepak dari pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan ke pekerjaan di platform digital, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop. Menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring jadi pilihan populer. Ekonomi gig menjadi jaring penyelamat di tengah menyempitnya pasar kerja, dengan menyediakan lapangan kerja baru. Masalahnya, pekerjaan gig yang semula hanya dianggap sebagai batu loncatan atau buffer zone sementara, ternyata kemudian justru menjadi profesi utama karena peluang kerja yang lebih baik di sektor formal tak kunjung tersedia. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.
Pekerja gig terperangkap dalam praktik perbudakan modern dibalik frasa kemitraan dari platform. Upah rendah, jam kerja panjang, tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Kehadiran pemain baru sebagai pesaing, baik dari sisi platform maupun pekerja, juga kian menekan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja gig ini. Nilai ekonomi gig Indonesia, diperkirakan Center For Digital Society, mencapai 100 miliar USD pada 2025. Saat ini belum sampai 3 % dari total angkatan kerja kita bekerja penuh waktu di sektor ekonomi gig. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini dan tahun depan bukan tak mungkin berpotensi memicu gelombang PHK baru, yang membuat sektor informal seperti gig semakin sesak dan ledakan kemiskinan baru di depan mata. Gambaran suram ini menjadi bukti perekonomian kita belum mampu menyediakan hak paling dasar dari warganegara: lapangan kerja dan penghidupan yang layak. (Yoga)
Maskapai Global Terdampak Perang Iran-Israel
Amankan Pasokan Energi Lewat Strategi Mitigasi
Menghadapi potensi gangguan pasokan minyak akibat eskalasi konflik Iran-Israel, pemerintah Indonesia mempercepat berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Sebagai negara pengimpor minyak mentah dan BBM, Indonesia rentan terhadap gejolak global yang dapat memicu lonjakan harga dan membebani APBN.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah tengah mendorong peningkatan lifting minyak, mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta mendorong realisasi mandatori B50 dan pembangunan proyek geotermal yang segera masuk tahap produksi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.
Sementara itu, SKK Migas melalui Hudi D. Suryodipuro menegaskan fokus mengejar target lifting sesuai APBN sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan energi nasional. Pertamina, menurut VP Komunikasi Korporat Fadjar Djoko Santoso, memastikan pasokan minyak masih aman dan siap mengalihkan jalur kapal jika konflik meningkat.
Fathul Nugroho, Wakil Ketua Umum Aspebindo, menekankan konflik ini sebagai momen penting untuk mempercepat swasembada energi, mengingat Indonesia masih mengimpor sekitar 813.000 barel minyak per hari. Ia mengingatkan bahwa setiap kenaikan US$1 pada ICP berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp1,5 triliun per tahun, menekan anggaran negara.
Dalam merespons tekanan fiskal, Kementerian Keuangan melalui Deni Surjantoro menyatakan siap menyusun ulang belanja negara dan menyiapkan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Seluruh kebijakan ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas energi dan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Pilihan Editor
-
TRANSISI ENERGI : JURUS PAMUNGKAS AMANKAN EBT
26 Dec 2023 -
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023









