;
Tags

Ekonomi Internasional

( 642 )

Tarif Impor AS Rugikan Perusahaan Global

HR1 31 May 2025 Kontan
Perang dagang yang dipicu oleh Presiden Donald Trump telah menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan global, dengan total lebih dari US$ 34 miliar, menurut analisis Reuters terhadap laporan 56 perusahaan besar dari AS, Eropa, dan Jepang. Kebijakan tarif yang tidak menentu menyebabkan lonjakan biaya, penurunan penjualan, serta ketidakpastian bisnis yang mendorong perusahaan untuk memangkas atau mencabut proyeksi keuangan.

Tokoh penting dalam artikel, Jeffrey Sonnenfeld, profesor dari Yale School of Management, menyatakan bahwa kerugian tersebut kemungkinan masih belum mencerminkan skala dampak sebenarnya, karena banyak perusahaan belum melaporkan sepenuhnya akibat dari gejolak perdagangan global.

Perusahaan besar seperti Apple, Ford, Porsche, Sony, Walmart, hingga United Airlines mengaku kesulitan dalam menyusun perencanaan biaya dan panduan laba, bahkan ada yang terpaksa menaikkan harga tanpa proyeksi laba atau mengubah strategi keuangan secara drastis.

Rich Bernstein, CEO Richard Bernstein Advisors, menilai banyak perusahaan saat ini mengalami kebingungan menentukan arah strategi masa depan akibat ketidakpastian kebijakan tarif AS. Hal ini tercermin dari meluasnya pembahasan isu tarif dalam laporan keuangan, baik di indeks S&P 500, STOXX 600 Eropa, maupun Nikkei 225 Jepang.

Dampaknya terhadap perekonomian makro juga mulai terlihat. Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan bahwa laba perusahaan AS turun US$ 118,1 miliar pada kuartal I-2025, sementara produk domestik bruto (PDB) menyusut 0,2%, menandakan tekanan serius pada ekonomi.

Perang dagang telah menciptakan ketidakpastian besar di sektor korporasi global, melemahkan kinerja perusahaan, menekan laba, dan merusak prospek ekonomi baik di AS maupun secara internasional.

Menakar Strategi Ekonomi RI–Prancis ke Depan

HR1 31 May 2025 Bisnis Indonesia

Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 27–29 Mei 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah baru kemitraan ekonomi strategis antara Indonesia dan Prancis. Dalam momentum 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, diluncurkan inisiatif Joint Vision 2050, yang merepresentasikan transformasi kerja sama ekonomi dari sekadar hubungan transaksional menjadi kolaborasi jangka panjang yang menyentuh sektor energi hijau, ketahanan pangan, industri manufaktur, hingga pembangunan sosial seperti program makan bergizi gratis (MBG).

Macron secara eksplisit menunjukkan komitmen Prancis untuk menjadikan Indonesia mitra utama di kawasan Indo-Pasifik, seiring strategi diversifikasi pasar Prancis. Selain itu, ia juga mendorong percepatan penyelesaian IEU-CEPA, yang berpotensi memperluas pasar ekspor Indonesia, namun di sisi lain dapat menghadirkan risiko terhadap UMKM dan daya saing sektor domestik jika tidak disikapi dengan hati-hati.

Dukungan Prancis terhadap aksesi Indonesia ke OECD juga mencerminkan pengakuan atas kematangan ekonomi Indonesia. Namun, keanggotaan tersebut menuntut penyesuaian regulasi besar-besaran yang dapat berdampak pada kedaulatan ekonomi jika tidak dikawal dengan cermat.

Untuk itu, diplomasi ekonomi Indonesia ke depan tidak boleh hanya fokus pada jumlah investasi atau nilai kesepakatan, melainkan harus mempertimbangkan kualitas, kesinambungan, dan kontribusinya terhadap transformasi ekonomi nasional. Pemerintah perlu membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk mengawal implementasi kerja sama ini agar selaras dengan RPJPN, ekonomi hijau, dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri. Transfer teknologi harus dijadikan syarat utama dalam kerja sama investasi, sehingga Indonesia berperan sebagai mitra produksi, bukan hanya pasar.

Secara keseluruhan, kunjungan Macron membuka peluang strategis besar, namun pemanfaatannya bergantung pada kecermatan strategi, konsistensi pengawasan, dan keberanian menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah arus liberalisasi global.


Tarif Trump Terganjal di Pengadilan Niaga Internasional AS

KT1 30 May 2025 Investor Daily (H)
Pengadilan Niaga Internasional  Amerika Serikat (AS) memblokir sebagian besar kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Dalam putusannya, Rabu (28/05/2025), Trump dinilai telah melampaui batas kewenangan presiden AS dan memberi waktu 10 hari kepada gedung Putih untuk menyelesaikan proses formil penghentian permanen tarif tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa Konstitusi AS memberikan Kongres wewenang eksklusif mengatur perdagangan dengan negara lain yang tidak dapat dikesampingkan oleh kekuasaan darurat presiden dengan alasan demi melindungi ekonomi AS. "Pengadilan tidak memberikan kebijakan atau kemungkinan efektivitas pengggunaan tarif oleh Presiden sebagai pengaruh. Penggunaan tersebut tidak diperbolehkan bukan karena tidak bijaksana atau tidak efektif, tetapi karena (hukum federal) tidak mengizinkan," ujar majelis hakim atas tiga hakim dalam amar putusan, seperti dilansir Reuters. Majelis hakim memerintahkan pemerintah Trump untuk mengeluarkan keputusan baru yang mencerminkan perintah permanen untuk menghentikan pengenaan tarif waktu 10 hari sejak putusan dijatuhkan. Tetapi, beberapa menit kemudian, pemerintah Trump mengajukan banding dan mempertanyakan otoritas pengadilan. (Yetede)

Tarif Trump Terganjal di Pengadilan Niaga Internasional AS

KT1 30 May 2025 Investor Daily (H)
Pengadilan Niaga Internasional  Amerika Serikat (AS) memblokir sebagian besar kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Dalam putusannya, Rabu (28/05/2025), Trump dinilai telah melampaui batas kewenangan presiden AS dan memberi waktu 10 hari kepada gedung Putih untuk menyelesaikan proses formil penghentian permanen tarif tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa Konstitusi AS memberikan Kongres wewenang eksklusif mengatur perdagangan dengan negara lain yang tidak dapat dikesampingkan oleh kekuasaan darurat presiden dengan alasan demi melindungi ekonomi AS. "Pengadilan tidak memberikan kebijakan atau kemungkinan efektivitas pengggunaan tarif oleh Presiden sebagai pengaruh. Penggunaan tersebut tidak diperbolehkan bukan karena tidak bijaksana atau tidak efektif, tetapi karena (hukum federal) tidak mengizinkan," ujar majelis hakim atas tiga hakim dalam amar putusan, seperti dilansir Reuters. Majelis hakim memerintahkan pemerintah Trump untuk mengeluarkan keputusan baru yang mencerminkan perintah permanen untuk menghentikan pengenaan tarif waktu 10 hari sejak putusan dijatuhkan. Tetapi, beberapa menit kemudian, pemerintah Trump mengajukan banding dan mempertanyakan otoritas pengadilan. (Yetede)

Tarif Trump Bikin Komoditas Global Goyah

HR1 30 May 2025 Kontan (H)
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga sejumlah komoditas seperti minyak, gas alam, dan emas mengalami kenaikan, meskipun permintaan global justru sedang melemah. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor geopolitik, ketegangan pasokan, serta fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Sutopo Widodo, Presiden Komisioner HFX International Berjangka, menjelaskan bahwa lonjakan harga komoditas dipicu oleh ketatnya pasokan, ketahanan permintaan jangka panjang, dan krisis geopolitik yang mengganggu rantai distribusi global. Komoditas pun menjadi incaran sebagai safe haven ketika pasar dilanda ketidakpastian.

Ibrahim Assuaibi, pengamat komoditas, menambahkan bahwa sanksi ekonomi dari AS dan Uni Eropa terhadap Rusia sebagai negara pemasok utama energi turut mendorong kenaikan harga. Ia juga menyebut sikap hawkish The Fed yang menunda penurunan suku bunga sebagai pemicu naiknya harga emas dalam waktu dekat, dengan proyeksi bisa mencapai US$ 3.700 per ons troi dalam tiga bulan.

Sementara itu, Lukman Leong, analis dari Doo Financial Futures, menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan AS usai keputusan pengadilan yang membatalkan kebijakan tarif era Trump. Menurutnya, reaksi Gedung Putih yang langsung mengajukan banding menambah ketidakjelasan arah kebijakan perdagangan AS, yang turut memengaruhi harga komoditas global. Ia memperkirakan harga minyak saat ini secara fundamental berada di kisaran US$ 50–55 per barel, namun bisa melonjak hingga US$ 70 jika terjadi eskalasi lebih lanjut.

Tarif Trump Bikin Komoditas Global Goyah

HR1 30 May 2025 Kontan (H)
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga sejumlah komoditas seperti minyak, gas alam, dan emas mengalami kenaikan, meskipun permintaan global justru sedang melemah. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor geopolitik, ketegangan pasokan, serta fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Sutopo Widodo, Presiden Komisioner HFX International Berjangka, menjelaskan bahwa lonjakan harga komoditas dipicu oleh ketatnya pasokan, ketahanan permintaan jangka panjang, dan krisis geopolitik yang mengganggu rantai distribusi global. Komoditas pun menjadi incaran sebagai safe haven ketika pasar dilanda ketidakpastian.

Ibrahim Assuaibi, pengamat komoditas, menambahkan bahwa sanksi ekonomi dari AS dan Uni Eropa terhadap Rusia sebagai negara pemasok utama energi turut mendorong kenaikan harga. Ia juga menyebut sikap hawkish The Fed yang menunda penurunan suku bunga sebagai pemicu naiknya harga emas dalam waktu dekat, dengan proyeksi bisa mencapai US$ 3.700 per ons troi dalam tiga bulan.

Sementara itu, Lukman Leong, analis dari Doo Financial Futures, menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan AS usai keputusan pengadilan yang membatalkan kebijakan tarif era Trump. Menurutnya, reaksi Gedung Putih yang langsung mengajukan banding menambah ketidakjelasan arah kebijakan perdagangan AS, yang turut memengaruhi harga komoditas global. Ia memperkirakan harga minyak saat ini secara fundamental berada di kisaran US$ 50–55 per barel, namun bisa melonjak hingga US$ 70 jika terjadi eskalasi lebih lanjut.

UE Mengumpulkan Info Tentang Bisnis di AS

KT1 28 May 2025 Investor Daily (H)
Para pembuat kebijakan di Uni Eropa (UE) sedang mengumpulkan informasi dari perusahaan-perusahaan dan CEO terkemuka di blok mata uang tunggal itu tentang rincian rencana investasi mereka di AS. Hal  ini dilakukan seiring upaya UE yang bersiap-siap untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan AS. Pada Senin (26/05/2025), anggota Konfederasi Bisnis di Eropa, atau dikenal sebagai Business Europe- yang terdiri dari aliansi 42 federasi di seluruh wilayah- dilaporkan telah menerima survei dari Komisi Eropa. Ada dua isi survei berupa permintaan informasi mengenai investasi AS yang akan datang dengan instruksi untuk merespons sesegera mungkin. Menurut sumber, yang dilansir berita Reuters pada Selasa (27/05/2025), catatan permintaan informasi tentang rencana investasi  untuk lima tahun ke depan telah dikirim ke 59 orang European Roundtable for Industry, dengan catatan bahwa permintaan itu datang secara pribadi dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Tetapi saat dimintai tanggapan tentang lembaran survey, baik BusinessEurope, European Roundtable for Industry dan Komisi Eropa menolak menanggapi. Bahkan mereka meminta untuk tidak membuka identitasnya, karena tidak memiliki kewenangan resmi untuk membahasnya. (Yetede)

Asean Harus Bersatu Padu Mengatasi Tarif AS

KT1 26 May 2025 Investor Daily
Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Asean harus mempercepat integritas ekonomi regional, mediversifikasi pasar, dan tetap bersatu untuk mengatasi dampak dari gangguan perdagangan global yang diakibatkan oleh kenaikan tarif impor AS. Hal  itu dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohammad Hasan saat membuka perteman para menlu dari Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada Minggu (25/05/2025) di Kuala Lumpur. "Negara-negara Asean termasuk di antara yang paling terdampak oleh tarif yang diberlakukan AS. Perang dagang AS-China secara dramatis mengganggu produksi dan pola perdagangan di seluruh dunia. Perlambatan ekonomi global kemungkinan terjadi," kata Mohammad. Oleh karena itu, tambah dia, Asean harus memanfaatkan momen ini untuk memperdalam integrasi ekonomi regional. Sehingga Asean dapat melindungi kawasan dari guncangan eksternal dengan lebih baik. Negara-negara Asean, yang banyak bergantung pada ekspor ke AS, terkena tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump mulai dari 10% hingga 49%. Enam dari 10 negara Asean termasuk yang paling terpukul dengan tarif mulai dari 32% hingga 49%. (Yetede) 

G7 Janji Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global

KT1 24 May 2025 Investor Daily (H)
Para menteri keuangan (Menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G7 mengaku telah menyelesaikan bermacam perbedaan di antara mereka dan berjanji mengatasi ketimpangan  berlebihan dalam ekonomi global. Pertemuan para petinggi keuangan ini menjadi pembuka untuk pertemuan puncak para pemimpin G7 pada 15-17 Juni 2025 di resor pegunungan Kannaskis, Kanada. menurut Gedung Putih pada Kamis (22/5/2025), Presiden Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT G7. Sempat muncul keraguan apakah para petinggi keuangan G7 bakal mengeluarkan komunike final, mengingat perbedaan pendapat mengenai tarif yang dijatuhkan AS dan keengganan AS untuk menyebut perang Rusia di Ujraina sebagai suatu yang ilegal. Namun setelah tiga hari pembicaraan, para peserta menandatangani dokumen panjang, yang sebelumnya tidak menyinggung tentang memerangi perubahan iklim dan meredakan perang Ukraina. "Kami menemukan titik temu dalam isu-isu global yang paling mendesak yang kita hadapi. Saya pikir ini mngirimkan sinyal yang sangat jelas kepada dunia bahwa G7 bersatu dalam tujuan dan tindakan," ujar Menkeu kaada Francois-Philippe Champagne. Para pejabat, yang bertemu di kawasan pegunungan Rocky Kanada, turut menyerukan pemahaman bersama tentang bagaimana kebijakan keamanan ekonomi internasional. (Yetede)

AS-China Tunjukkan Kemajuan Sepakat untuk Negosiasi

KT1 24 May 2025 Investor Daily (H)
Amerika Serikat dan China menunjukkan kemajuan sepakat untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Pada Kamis (22/05/2025), para pejabat senior dari kedua pihak melakukan percakapan via telepon sekaligus menandakan berlanjutnya keterlibatan pejabat tinggi menuju kesepakatan perdagangan yang lebih luas. Dalam percakapan ini, Wakil Menteri  Luar Negeri (Wamenlu) China Ma Zhaoxu dan Wamenlu AS Christopher Landau saling berbagi pandangaan tentang berbagai masalah utama. Keduanya juga sama-sama menyampaikan pernyataan yang selaras pada Jumat (23/5/2025), tanpa menyebutkan topik yang dibahas. "Mereka panggilan telepon tersebut mungkin tidak mengindikasikan terobosan dalam perundigan perdagangan yang sedang berlangsung, ini adalah tanda positif bahwa Beijing sekarang tahu siapa yang harus diajak bicara dari pihak AS," ujar Dan Wang, direktur urusan China di konsultan  risiko politik Eurasia Group, yang dilansir CNBC. Setelah pembiacara tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, awal bulan ini, AS dan China mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya menurunkan sebagian besar tarif barang satu sama lain untuk sementara waktu, sambil  berupaya mencapai kesepakatan yang lebih luas. (Yetede)