Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi  yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari.  Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Rabu (11/06/20250) bahwa perundingan perdagangan di London sehari sebelumnya menghasilkan kesepakatan berupa pelonggaran kebijakan ekspor serta penurunan tarif. "Kita mendapatkan 55%, sedangkan China mendapatkan 10%. Hubungan (perdaangan bilateral China-AS) sangat baik!" tulis Trump di media sosialnya. Seorang pejabat gedung putih mengatakan perjanjian di London, di Inggris memungkinkan AS untuk mengenakan tarif 55% atas barang-barang impor dari China. Rincian berupa termasuk tarif timbal balik atas dasar10%, tarif 20% untuk perdagangan fentanil, dan tarif 25% yang mencerminkan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan China yang mengenakan tarif 10% atas barang impor AS. Trump mengatakan kesepakatan tersebut  masih menunggu persetujuan akhir dari dirinya dan Presiden Xi Jinping. Sebelumnya, tim negosiator  AS dan China mengumumkan pada Selasa (10/06/2025) telah menyetujui kerangka kerja untuk mengembalikan gencatan perdagangan kedua negara di jalur yang benar dan menghapus perbatasan ekspor China atas logam tanah langka. Tapi tidak menyinggung penyelesaian yang langgeng dari ketegangan perdagangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara. (Yetede)

Ambisi ekonomi dan target kesejahteraan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan standar kemiskinan internasional. Target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, serta kemiskinan nasional di bawah 5% pada 2029, dinilai sulit tercapai dalam kondisi saat ini.

Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Ekonomi Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan  mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama yang selama ini mengalami hambatan tarif dan nontarif. Saat ini, Pemerintahan sedang menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU-CEPA. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak diharapkan bisa meningkatkan peran masing-masing dalam rantai pasok pasar dunia. Oleh karena itu dibutuhkan percepatan  penyelesaian perundingan sudah dilakukan dalam 19 putaran dan memakan waktu 9 tahun. Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa selama ini terus menunjukkan tren  positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miiar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. (Yetede)

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partners Agreement (IEU-CEPA) dapat mengamankan keberlanjutan ekspor manufaktur. Ketua Umum Himpunan Industri dan Kerajinan (Himki) Abdul Sobur menerangkan, Uni Eropa (UE) merupakan pasar strategis bagi industri mebel dengan pangsa pasar sebesar 32-35%. Tanpa pelonggaran, bea masuk bisa naik hingga 15%, yang secara signifikan (menurut simulasi tesktil, potensi volume turun belasan persen). Terlebih, lanjut dia, efek regulasi Non-Tarif seperti implementasi European Union Deforetation Regulation (EUDR) atau "peraturan Deforestasi Uni Eropa" memberlakukan persayaratan ketat terkait deforestasi sejak 31 desember 2020. "Ini mengancam ekspor mebel berbasis jejak deforestasi bebas," ujar Sobur. Dia mengungkapkan, pemerintah dan Himki menetapkan ambisi tinggi bahwa nilai ekspor mebel dan kerajinan mencapai US$ 5-6 miliar nilai pada akhir tahun. "Untuk mencapainya, perlu percepatan IE-CEPA rampung (target semester 1 tahun ini" dan mitigasi tarif AS melalui pengajuan pengecualian, diversifikasi pasar, dukungan teknologi, dan insentif fiskal," papar Sobur. (Yetede)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

Untuk meredam dampak tren perlambatan ekonomi dunia, pemerintah Indonesia fokus meningkatkan daya beli masyarakat yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dilakukan dengan melakukan percepatan belanja negara pada semester II-2025. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Orgazation for Economic Coorporation and Development/OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 hanya akan mencapai 2,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada tahun 2025. Pasalnya, perlambatan ekonomi domestik terjadi secara bersamaan dari dua sisi yaitu ketidakpastian kebijakan fiskal dan perlambatan pertumbuhan ekspor karena ketegangan perdagangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi pengeluaran pada kuartal I-2025. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. (Yetede)

Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun keempat berturut-turut terjadinya aksi borong emas oleh bank sentral dunia, meskipun harga emas telah melonjak tajam. Menurut lembaga konsultan Metals Focus, langkah ini terutama didorong oleh keinginan bank sentral untuk mendiversifikasi cadangan devisa mereka dari aset berdenominasi dolar AS, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Faktor utama pendorong kenaikan harga emas, yang telah melonjak 29% sepanjang tahun ini dan mencapai rekor US$ 3.500 per ons troi, termasuk kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump dan ketegangan antara Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell. Situasi ini turut memperlemah kepercayaan global terhadap dolar AS dan obligasi pemerintah AS sebagai aset safe haven utama.

Metals Focus memperkirakan total pembelian emas oleh bank sentral pada 2025 akan mencapai 1.086 ton—meski sedikit lebih rendah dari rekor 2024, angka ini tetap mencerminkan permintaan yang sangat tinggi. Bank sentral China, Polandia, Azerbaijan, dan Iran disebut sebagai negara-negara yang paling aktif menambah cadangan emas di awal tahun ini.

Di sisi lain, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun tajam akibat harga yang semakin mahal. Produksi perhiasan emas turun 9% pada 2024 dan diperkirakan turun lagi sebesar 16% pada 2025, terutama akibat menurunnya permintaan dari India dan China.

Tokoh utama dalam laporan ini adalah Metals Focus, sebagai lembaga riset yang memprediksi arah tren pasar emas dan memberikan konteks geopolitik serta ekonomi global yang memengaruhi perilaku bank sentral.

Meskipun harga emas telah melonjak tajam, bank sentral tetap mempertahankan minat tinggi terhadap emas sebagai bentuk perlindungan dari ketidakpastian global dan risiko nilai tukar dolar. Di sisi lain, segmen perhiasan emas terus tertekan akibat kenaikan harga, yang membuat emas semakin tak terjangkau bagi konsumen ritel.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)