Jalan Ekonomi Prabowo Tak Selalu Mulus

;

Jalan Ekonomi Prabowo Tak Selalu Mulus

Politik dan Birokrasi Hairul Rizal 12 Jun 2025 Kontan

Ambisi ekonomi dan target kesejahteraan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan standar kemiskinan internasional. Target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, serta kemiskinan nasional di bawah 5% pada 2029, dinilai sulit tercapai dalam kondisi saat ini.

Lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7% untuk tahun ini, jauh dari target pemerintah dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. Meskipun demikian, pemerintah masih optimistis ekonomi dapat tumbuh 5% dan belum berencana merevisi target tersebut.

Di sisi kesejahteraan, tantangan datang dari pembaruan metode penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia. Perubahan dari standar PPP 2017 ke PPP 2021 menaikkan ambang kemiskinan dari US$ 6,85 ke US$ 8,30 per orang per hari. Akibatnya, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari populasi. Ini kontras dengan data versi BPS, yang mencatat hanya 8,57% penduduk miskin pada September 2024, dengan garis kemiskinan nasional Rp 595.243 per orang per bulan.

Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menekankan bahwa perubahan garis kemiskinan tidak otomatis membuat angka kemiskinan naik, karena distribusi bansos seperti PKH dan BNPT tetap menyasar kelompok termiskin, bukan seluruh penduduk miskin.

Namun, Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies, meragukan efektivitas kebijakan pemerintah ke depan. Ia menyebut bahwa meskipun ada upaya akselerasi pembangunan sumber daya manusia, dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang. Dengan kebijakan yang hampir serupa dengan pemerintahan sebelumnya, menurut Huda, pertumbuhan ekonomi sulit melampaui capaian era Presiden Jokowi.