Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partners Agreement (IEU-CEPA) dapat mengamankan keberlanjutan ekspor manufaktur. Ketua Umum Himpunan Industri dan Kerajinan (Himki) Abdul Sobur menerangkan, Uni Eropa (UE) merupakan pasar strategis bagi industri mebel dengan pangsa pasar sebesar 32-35%. Tanpa pelonggaran, bea masuk bisa naik hingga 15%, yang secara signifikan (menurut simulasi tesktil, potensi volume turun belasan persen). Terlebih, lanjut dia, efek regulasi Non-Tarif seperti implementasi European Union Deforetation Regulation (EUDR) atau "peraturan Deforestasi Uni Eropa" memberlakukan persayaratan ketat terkait deforestasi sejak 31 desember 2020. "Ini mengancam ekspor mebel berbasis jejak deforestasi bebas," ujar Sobur. Dia mengungkapkan, pemerintah dan Himki menetapkan ambisi tinggi bahwa nilai ekspor mebel dan kerajinan mencapai US$ 5-6 miliar nilai pada akhir tahun. "Untuk mencapainya, perlu percepatan IE-CEPA rampung (target semester 1 tahun ini" dan mitigasi tarif AS melalui pengajuan pengecualian, diversifikasi pasar, dukungan teknologi, dan insentif fiskal," papar Sobur. (Yetede)

Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun keempat berturut-turut terjadinya aksi borong emas oleh bank sentral dunia, meskipun harga emas telah melonjak tajam. Menurut lembaga konsultan Metals Focus, langkah ini terutama didorong oleh keinginan bank sentral untuk mendiversifikasi cadangan devisa mereka dari aset berdenominasi dolar AS, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Faktor utama pendorong kenaikan harga emas, yang telah melonjak 29% sepanjang tahun ini dan mencapai rekor US$ 3.500 per ons troi, termasuk kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump dan ketegangan antara Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell. Situasi ini turut memperlemah kepercayaan global terhadap dolar AS dan obligasi pemerintah AS sebagai aset safe haven utama.

Metals Focus memperkirakan total pembelian emas oleh bank sentral pada 2025 akan mencapai 1.086 ton—meski sedikit lebih rendah dari rekor 2024, angka ini tetap mencerminkan permintaan yang sangat tinggi. Bank sentral China, Polandia, Azerbaijan, dan Iran disebut sebagai negara-negara yang paling aktif menambah cadangan emas di awal tahun ini.

Di sisi lain, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun tajam akibat harga yang semakin mahal. Produksi perhiasan emas turun 9% pada 2024 dan diperkirakan turun lagi sebesar 16% pada 2025, terutama akibat menurunnya permintaan dari India dan China.

Tokoh utama dalam laporan ini adalah Metals Focus, sebagai lembaga riset yang memprediksi arah tren pasar emas dan memberikan konteks geopolitik serta ekonomi global yang memengaruhi perilaku bank sentral.

Meskipun harga emas telah melonjak tajam, bank sentral tetap mempertahankan minat tinggi terhadap emas sebagai bentuk perlindungan dari ketidakpastian global dan risiko nilai tukar dolar. Di sisi lain, segmen perhiasan emas terus tertekan akibat kenaikan harga, yang membuat emas semakin tak terjangkau bagi konsumen ritel.

Untuk meredam dampak tren perlambatan ekonomi dunia, pemerintah Indonesia fokus meningkatkan daya beli masyarakat yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dilakukan dengan melakukan percepatan belanja negara pada semester II-2025. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Orgazation for Economic Coorporation and Development/OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 hanya akan mencapai 2,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada tahun 2025. Pasalnya, perlambatan ekonomi domestik terjadi secara bersamaan dari dua sisi yaitu ketidakpastian kebijakan fiskal dan perlambatan pertumbuhan ekspor karena ketegangan perdagangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi pengeluaran pada kuartal I-2025. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. (Yetede)

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)

IHSG gagal menembus level psikologis 7.500 di tengah gelombang tekanan sentimen negatif dari berbagai arah. Pada perdagangan Senin (02/06/2025) di BEI, IHSG ditutup terkoreksi hingga nyaris 2%, tepatnya 1,54% ke posisi 7.065. Ini terjadi setelah investor global dan domestik melakukan aksi jual besar-besaran, terutama pada saham-saham perbankan dan sektor siklikal lainnya. Tekanan yang terjadi tidak lepas dari munculnya kembali isu penyebaran varian Covid-19 di beberapa negara Asia, serta peningkatan tensi dagang antara Amerika Serikat dan China yang memicu kekhawatiran pasar atas kelangsungan pemulihan ekonomi global. Dari dalam negeri, pasar dihadapkan pada data makroekonomi yang mengecwakan. Perekonomian Indonesia pada Mei 2025 mengalami deflasi hingga 0,37% secara bulanan, menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun ini. Secara tahunan, inflasi Indonesia pada bulan yang sama hanya 1,60%, lebih rendah dari April 2025 yang sebesar 1,95%. "Deflasi ini memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Ini bisa menjadi sinyal negatif terhadap prospek konsumsi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Hendra Wardana. (Yetede)

Kebijakan tarif resiprokal AS yang diinisiasi Presiden Donald Trump  menekan ekspor nasional. Pada April 2025, ekspor Indonesia turun 10% secara bulanan (moth to month/mtm) menjadi US$ 20,7 milira dari US$ 23,2 miliar. Pada bulan itu, berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas Indonesia ke AS turun 20,8% menjadi US$ 2 miliar dari US$ 2,6 miliar. AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia selain Asean, Uni Eropa China, Jepang, dan India. Ekspor ke Uni Eropa terpangkas 20,13% menjadi US$ 1,38 miliar  secara bulanan, sedangkan ke China turun 7% menjadi US$ 4,8 miliar. Penurunan ekspor terdalam mengarah ke Australia sebesar 39,5%, lalu Korea Selatan sebesar 28,19%, sedangkan India terpangkas 7,24%. BPS mencatat, dibandingkan April 2025 (yoy), ekspor bulan lalu masih tumbuh 6,6% dari US$ 19,6 miliar. Perinciannya, ekspor minyak dan gas turun 19% menjadi US$ 1,1 miliar, sedangkan nonmigas tumbuh 7,1% menjadi US$ 19,5 miliar.  Per April 2025, total ekspor mencapai US$ 87,3 miiar, dari US$ 81,9 miliar, tumbuh 6,6% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 81,9 miliar. Pada periode itu, ekspor migas turun 8,4%, sedangkan nonmigas tumbuh 7,68%. (Yetede)

Ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terdampak pada peningkatan profil risiko kredit dan pengetatan likuiditas di sektor perbankan. Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional secara umum masih aman dan terkendali. Berdasarkan data OJK per April 2025, kredit perbankan yang disalurkan sebesar Rp7.960 triliun, naik 8,88% secara yoy, atau lebih lambat dari awal tahun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun senilai Rp9.047 triliun, hanya naik 4,55% (yoy) pada periode yang sama. Alhasil, loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 87,99%, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 87,77% atau dibanding posisi April 2024 sebesar 84,49%.

Meningkatnya LDR ini karena memang terjadi perebutan dana di bank di tengah tingginya suku bunga. Selain itu, profil risiko perbankan juga mengalami peningkatan. Seperti ratio kredit bermasalah (non performimg loan/NPL) gross 2,24% per April 2025, naik dari bulan sebelumnya 2,17%. Bukan hanya itu, NPL net juga cenderung naik ke poisis 0,83%, dan loan at risk (LAR) bertengger di level 9,92% naik dari bulan  sebelumnya sebesar 9,86%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, terdapat sejumlah faktor ketidkpastian ekonomi global yang memengaruhi antara lain lambannya laju penuruan suku bunga, khususnya Fed Fund Rate.kemudian eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masih terjadi di beberaoa kawasan turut memengaruhi ekonomi global maupun domestik. (Yetede)