Di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump, isu circumvention atau penghindaran bea masuk anti dumping (BMAD) dan/atau bea masuk imbalan (BMI) semakin mencuat. Praktik circumvention ini merugikan karena dilakukan dengan berbagai cara seperti modifikasi barang, transhipment melalui negara ketiga, atau pemalsuan asal barang, dan kerap dikaitkan dengan China sebagai negara yang paling banyak diselidiki oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berisiko terdampak, karena berpotensi menjadi jalur transit ekspor China ke AS, sehingga bisa dikenai perluasan sanksi anti-circumvention. Hal ini tidak hanya merugikan reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing ekspor dan mengurangi minat investasi asing.

Menanggapi risiko tersebut, Indonesia saat ini sedang menyusun regulasi domestik untuk menangani circumvention guna meningkatkan efektivitas BMAD/BMI dan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Regulasi ini juga penting sebagai landasan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, termasuk di WTO, di mana hingga kini belum ada konsensus global mengenai circumvention.

Sejumlah tokoh dan negara menyoroti urgensi isu ini. Uni Eropa, misalnya, kini memperluas cakupan anti-circumvention hingga ke investasi hulu dan hilir di negara berkembang. Negara lain seperti Australia, India, Brasil, hingga Kanada juga telah memiliki mekanisme serupa. Beberapa produk asal Indonesia bahkan telah dikenai sanksi anti-circumvention oleh mitra dagangnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia disarankan untuk:

1. Mendorong pembahasan multilateral di WTO terkait definisi, pembuktian, dan prosedur circumvention;

2. Menyusun dan mengimplementasikan regulasi domestik yang kuat;

3. Memperkuat kerja sama internasional, agar tuduhan circumvention dapat dibuktikan secara adil dan tidak merugikan Indonesia;

4. Mengintensifkan pengawasan asal barang ekspor, terutama ke pasar-pasar yang rawan pelanggaran.

Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya dapat merespons tantangan perdagangan global, tetapi juga memanfaatkan kebijakan tarif Trump sebagai momentum untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang yang kredibel, patuh aturan, dan adaptif terhadap dinamika global.

Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 27–29 Mei 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah baru kemitraan ekonomi strategis antara Indonesia dan Prancis. Dalam momentum 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, diluncurkan inisiatif Joint Vision 2050, yang merepresentasikan transformasi kerja sama ekonomi dari sekadar hubungan transaksional menjadi kolaborasi jangka panjang yang menyentuh sektor energi hijau, ketahanan pangan, industri manufaktur, hingga pembangunan sosial seperti program makan bergizi gratis (MBG).

Macron secara eksplisit menunjukkan komitmen Prancis untuk menjadikan Indonesia mitra utama di kawasan Indo-Pasifik, seiring strategi diversifikasi pasar Prancis. Selain itu, ia juga mendorong percepatan penyelesaian IEU-CEPA, yang berpotensi memperluas pasar ekspor Indonesia, namun di sisi lain dapat menghadirkan risiko terhadap UMKM dan daya saing sektor domestik jika tidak disikapi dengan hati-hati.

Dukungan Prancis terhadap aksesi Indonesia ke OECD juga mencerminkan pengakuan atas kematangan ekonomi Indonesia. Namun, keanggotaan tersebut menuntut penyesuaian regulasi besar-besaran yang dapat berdampak pada kedaulatan ekonomi jika tidak dikawal dengan cermat.

Untuk itu, diplomasi ekonomi Indonesia ke depan tidak boleh hanya fokus pada jumlah investasi atau nilai kesepakatan, melainkan harus mempertimbangkan kualitas, kesinambungan, dan kontribusinya terhadap transformasi ekonomi nasional. Pemerintah perlu membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk mengawal implementasi kerja sama ini agar selaras dengan RPJPN, ekonomi hijau, dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri. Transfer teknologi harus dijadikan syarat utama dalam kerja sama investasi, sehingga Indonesia berperan sebagai mitra produksi, bukan hanya pasar.

Secara keseluruhan, kunjungan Macron membuka peluang strategis besar, namun pemanfaatannya bergantung pada kecermatan strategi, konsistensi pengawasan, dan keberanian menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah arus liberalisasi global.