Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan  menghantam kinerja industri yang  banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi  pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.

Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.

Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah,  pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif  BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Di tengah tekanan perekonomian dunia, momentum Ramadan dan Idulfitri masih memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Meski demikian, pemerintah tetap harus mewaspadai kondisi daya beli yang dinilai tidak dalam kondisi menggembirakan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, momentum Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada kuartal 1-2025 berpotensi memberikan dorongan tambahan ke perekonomian dari sisi konsumsi rumah tangga. Namun, kondisi ini masih dibayangi oleh belum pulihnya daya beli seacra menyeluruh, sebab terjadi deflasi bulanan pada Januari-Februari serta deflasi tahunan di Februari 2025. "Kondisi ini mencerminkan masih ada tantangan lemahnya domestik, khususnya dari kelompok kelas menengah dan bawah yang merupakan penggerak utama konsumsi," jelas Shinta kepada Investor Daily.

Bila melihat secara historis dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi secara konsisten  berada diangka 5% pada kuartal 1. Dengan rincian 5,02% di tahun 2022, 5,04% pada 2023, dan 5,11% pada kuartal 1-2024. "Kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1-2025 akan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,1% (yoy)," tutur Shinta. Selain faktor musiman, terdapat berbagai stimulus kebijakan fiskal yang diharapkan memberi dorongan tambahan, seperti diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan tertentu selama Januari-Februari 2025; penurunan harga tiket pesawat menjelang Idulfitri ; pencairan THR, bantuan sosail, dan program PKH yang menjadi faktor pendukung belanja masyarakat. (Yetede)

Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Presiden AS Donald Trump mengenai tarif pada sejumlah negara yang dinilai merugikan AS. Hari saat pengumuman disampaikan, disebut  ”Hari Pembebasan” (Liberation Day). Indonesia tak luput dari kebijakan tarif itu. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada Rabu (2/4) atau Kamis (3/4) dini hari WIB, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 %. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, mendapat tekanan tarif cukup besar, 36 % dan 46 %. ”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump. Apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik ”memaksa” pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan AS berkurang. Dengan kata lain, AS menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk memengaruhi mitra dagang.

Apa yang dilakukan Trump pada ”Liberation Day” mirip upaya yang diterapkannya terhadap Eropa terkait pertahanan. AS menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Pemikiran bahwa AS ”terlalu banyak memberi” dipakai Trump dalam melihat perekonomian AS. Sudah terlalu besar defisit yang diderita AS selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasihatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerja sama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. (Yoga)

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Di tengah semakin maraknya perang dagang, AS kembali menggoyang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kedua, AS terindikasi menangguhkan pendanaan WTO. Reuters melaporkan, AS telah menunda sementara pembayaran pendanaan ke WTO pada 2024 dan 2025. Pada 2024, anggaran WTO sebesar 205 juta franc Swiss atau 232,06 juta USD. Kontribusi AS terhadap anggaran itu sebesar 11 %. Laporan tersebut berdasarkan tiga sumber Reuters pasca WTO menggelar rapat anggaran pada 4 Maret 2025, dimana delegasi AS menyampaikan penundaan pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS. Bila AS benar-benar menghentikan pendanaan tersebut, WTO bisa jadi mengerem atau mengefisiensi sebagian belanjanya.

Padahal, WTO tengah menangani berbagai aduan sengketa dagang, termasuk soal kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah produk dari Kanada dan China. Kondisi itu berpotensi semakin menumpulkan peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral dunia. Hal ini mengingat AS di era kepemimpinan periode pertamanya, Trump memblokir pengangkatan hakim Badan Banding (AB) WTO pada 2019. Kebijakan tersebut terus berlanjut di era Joe Biden. Hingga kini, AB WTO belum berfungsi sepenuhnya. Per Desember 2024, terdapat 31 kasus banding yang tertunda. Guna mengatasinya, WTO berupaya merampungkan sengketa dagang di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Sedangkan China, musuh bebuyutan AS dalam perang tarif panen ratusan investigasi perdagangan.

Separuh investigasi perdagangan itu disengketakan di WTO. Berdasar data Statista, total ekspor China pada 2024 mencapai 3,58 triliun USD, tumbuh 5,9 % secara tahunan. Surplus neraca dagang China dengan berbagai negara di dunia, mencapai rekor mendekati 1 triliun USD. Peneliti dan ekonom Universitas Peking, Lu Feng, menuturkan, sebanyak 198 investigasi perdagangan terhadap China sepanjang 2024 itu didominasi kasus dugaan dumping dan subsidi ilegal. Jumlah investigasi tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pada 2023. China mengandalkan lonjakan ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, juga untuk mengimbangi permintaan domestik yang melemah di tengah perlambatan sektor properti selama bertahun-tahun (Financial Times, 31/3/2025). (Yoga)

Kondisi perekonomian AS kini, menimbulkan kekhawatiran munculnya stagflasi terhadap perekonomian dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menyiapkan ancang-ancang agar kondisi tersebut tidak memberi dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Stagflasi adalah kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingkat pengangguran yang meningkat. Kebijakan tariff impor baru AS, meningkatnya biaya logistik global dan tekanan geopolitik berpotensi memicu stagflasi berskala global. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, gejala stagflasi menjadi peringatan dini bahwa fondasí makro ekonomi nasional harus siap menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

Risiko stagflasi global memberikan dua dampak utama yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekspor. “Duasektor ini menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional dan keduanya sangat sensitif terhadap dinamika eksternal," jelas Syafruddin, Rabu (26/3/2025). Saat terjadi inflasi tinggi di AS dan Bank Sentral AS (The Fed) mempertimbangkan untuk menunda pemangkasan suku bunga, bahkan mungkin menaikkan kembali jika tekanan harga berlanjut, maka arus modal cenderung keluar dari negara berkembang.

Investor global akan memburu aset-aset safe haven seperti USD dan obligasi pemerintah AS yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kondisi tersebut memberi tekanan besar pada mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah. “Rupiah melemah tiap kali The Fed memberikan sinyal hawkish, apalagi jika didorong oleh kekhawatiran stagflasi yang membuat volatilitas pasar meningkat," jelas dia. “Ketidakpastian global, jika tak diimbangi koordinasi fiskal dan komunikasi kebijakan yang kuat, dapat mengikis kepercayaan pelaku usaha dan konsumen,” tegas Syafruddin. (Yetede)

Ancaman stagflasi global dalam 12 bulan ke depan kian nyata, berdasarkan survei Bank of America yang menunjukkan 71% fund manager memperkirakan terjadinya kombinasi inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi. Tokoh seperti Joe Brusuelas dari RSM menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump dan potensi pemangkasan suku bunga The Fed justru bisa memicu inflasi lebih lanjut, yang akan berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia.