Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Di tengah semakin maraknya perang dagang, AS kembali menggoyang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kedua, AS terindikasi menangguhkan pendanaan WTO. Reuters melaporkan, AS telah menunda sementara pembayaran pendanaan ke WTO pada 2024 dan 2025. Pada 2024, anggaran WTO sebesar 205 juta franc Swiss atau 232,06 juta USD. Kontribusi AS terhadap anggaran itu sebesar 11 %. Laporan tersebut berdasarkan tiga sumber Reuters pasca WTO menggelar rapat anggaran pada 4 Maret 2025, dimana delegasi AS menyampaikan penundaan pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS. Bila AS benar-benar menghentikan pendanaan tersebut, WTO bisa jadi mengerem atau mengefisiensi sebagian belanjanya.

Padahal, WTO tengah menangani berbagai aduan sengketa dagang, termasuk soal kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah produk dari Kanada dan China. Kondisi itu berpotensi semakin menumpulkan peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral dunia. Hal ini mengingat AS di era kepemimpinan periode pertamanya, Trump memblokir pengangkatan hakim Badan Banding (AB) WTO pada 2019. Kebijakan tersebut terus berlanjut di era Joe Biden. Hingga kini, AB WTO belum berfungsi sepenuhnya. Per Desember 2024, terdapat 31 kasus banding yang tertunda. Guna mengatasinya, WTO berupaya merampungkan sengketa dagang di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Sedangkan China, musuh bebuyutan AS dalam perang tarif panen ratusan investigasi perdagangan.

Separuh investigasi perdagangan itu disengketakan di WTO. Berdasar data Statista, total ekspor China pada 2024 mencapai 3,58 triliun USD, tumbuh 5,9 % secara tahunan. Surplus neraca dagang China dengan berbagai negara di dunia, mencapai rekor mendekati 1 triliun USD. Peneliti dan ekonom Universitas Peking, Lu Feng, menuturkan, sebanyak 198 investigasi perdagangan terhadap China sepanjang 2024 itu didominasi kasus dugaan dumping dan subsidi ilegal. Jumlah investigasi tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pada 2023. China mengandalkan lonjakan ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, juga untuk mengimbangi permintaan domestik yang melemah di tengah perlambatan sektor properti selama bertahun-tahun (Financial Times, 31/3/2025). (Yoga)

Kondisi perekonomian AS kini, menimbulkan kekhawatiran munculnya stagflasi terhadap perekonomian dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menyiapkan ancang-ancang agar kondisi tersebut tidak memberi dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Stagflasi adalah kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingkat pengangguran yang meningkat. Kebijakan tariff impor baru AS, meningkatnya biaya logistik global dan tekanan geopolitik berpotensi memicu stagflasi berskala global. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, gejala stagflasi menjadi peringatan dini bahwa fondasí makro ekonomi nasional harus siap menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

Risiko stagflasi global memberikan dua dampak utama yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekspor. “Duasektor ini menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional dan keduanya sangat sensitif terhadap dinamika eksternal," jelas Syafruddin, Rabu (26/3/2025). Saat terjadi inflasi tinggi di AS dan Bank Sentral AS (The Fed) mempertimbangkan untuk menunda pemangkasan suku bunga, bahkan mungkin menaikkan kembali jika tekanan harga berlanjut, maka arus modal cenderung keluar dari negara berkembang.

Investor global akan memburu aset-aset safe haven seperti USD dan obligasi pemerintah AS yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kondisi tersebut memberi tekanan besar pada mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah. “Rupiah melemah tiap kali The Fed memberikan sinyal hawkish, apalagi jika didorong oleh kekhawatiran stagflasi yang membuat volatilitas pasar meningkat," jelas dia. “Ketidakpastian global, jika tak diimbangi koordinasi fiskal dan komunikasi kebijakan yang kuat, dapat mengikis kepercayaan pelaku usaha dan konsumen,” tegas Syafruddin. (Yetede)

Tanpa dukungan AS, Indonesia bersama sejumlah negara tetap melanjutkan komitmen transisi energi demi mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89 % secara mandiri pada 2030. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tidak menghalangi komitmen Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) untuk mencapai nol emisi karbon. Penegasan komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Jerman dan Jepang menjadi co-lead atau negara pemimpin dalam inisiatif JETP yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022.

JETP merupakan kemitraan Indonesia, IPG, dan GFANZ (koalisi keuangan global yang dibentuk pada COP26) untuk mendukung transisi energi Indonesia jadi salah satu penerima awal pendanaan bersama Afsel, Senegal dan Vietnam. ”Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3) seusai rakor bersama perwakilan Dubes Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, serta sejumlah lembaga internasional. Hingga 2030, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 % secara mandiri dan hingga 43 %  apabila mendapat dukungan pendanaan internasional. (Yoga)

Hasil pertemuan Bank of Japan (BOJ) minggu lalu menunjukkan masih perlunya mewaspadai tekanan inflasi yang disebabkan oleh makanan. Ini berarti waku bunga dapat dinaikkan lebih cepat dari perkiraan. Mengikuti jejak bank-bank sentral lain, seiring meluasnya kebijakan tarif pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap para mitra dagangnya, telah membuat ketldak pastian arah kebijakan moneter Jepang meningkat. Para pembuat kebijakan di Jepang pun hurus melangkah dengan hati-hati ketika mencoba menilal implikasi ekonomi dari bea masuk AS yang sangut cepat. Sementara, tanda-tanda meningkatnya inflasi makanan yang menambah prospek kenaikan upah berkelanjutan, kemungkinan bakal membuat BOJ tetap berada di jalur untuk menaikkan suku bunga dengan kecepatan stabil. Langkah ini berbeda dengan penurunan suku bunga yang disinyalkan oleh rekan-rekanya di AS dan Eropa.

Gubernur BOJ, Kazuo Ueda mengeluarkan peringatan tentang bagaimana tarif AS yang lebih tinggi memengaruhi ekonomi global. Ini disampaikan bersamaan dengan keputusan bank mempertahankan suku bunga pada Rahu (19/03/2025). Tetapi BOJ dapat memasukkan sampai batas tertentu dampak potensial dari tarif Trump dalam laporan prospek kuartalan di pertemuan berikutnya pada 30 April-1 Mei, ungkap Ueda, yang dilansir Reuters pada Senin (24/03/2025). Ia juga mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga pada pertemuan tersebut tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, meskipun konsensus saat ini adalah untak pengetatan yang akan terjadi di kuartal Ill-2025. Ueda mengimbangi kekhawatiran atas ketidakpastian global dengan sinyal hawkish pada prospek harga domestik. Ini menunjukkan, tekad B0J tidak tergoyahkan untuk terua menaikkan suku bunga jangka pendek dari level 0.5%. (Yetede)

Kendati data ekonomi makro masih menunjukkan tren positif, sejumlah ekonom meminta pemerintah lebih jeli dalam melihat realitas di lapangan, utamanya soal ketahanan ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Survei kinerja UMKM dan rasio gini menjaditolok ukur yang perlu diwaspadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data ekonomi makro dan data mikro yang memotret perilaku konsumen untuk memastikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Secara agregat, data makro sebagian besar masih baik karena kelompok ekonomi kelas atas sedang mendominasi kinerja yang baik.

”Jadi, kita juga harus cukup kritis melihat keterkaitan antara data makro dan mikro. Data mikro menggambarkan realitas di lapangan. Perlu dilengkapi dengan data komprehensif dari berbagai survei dan pengecekan langsung lapangan untuk kesimpulan yang lebih solid,” ujar Telisa, Rabu (19/3). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3) malam, menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial relatif baik. Hal itu sejalan pertumbuhan ekonomi 5,03 % pada 2024. Data ini mendukung catatan tingkat inflasi inti pada Februari 2025 positif di angka 2,48 %. Inflasi inti di level positif menjadi indikator masih baiknya daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang sekunder atau tersier.

Kendati demikian, menurut Telisa, untuk membuktikan struktur fundamental ekonomi RI saat ini tetap kuat, perlu dipastikan adanya keseimbangan ketahanan ekonomi, yaitu antara kelompok ekonomi kelas atas, menengah, dan bawah. Alasannya, dalam sejarah krisis keuangan, stabilitas data ekonomi makro tidak cukup karena sifat dari efek domino atau contagion dan self-fulfilling panics atau krisis akibat ekspektasi pesimis investor bisa datang dengan cepat dan mengikis fundamental makro sedikit demi sedikit. ”Terlebih lagi, kita perlu memastikan bahwa fundamental itu seimbang dari sisi kekuatan dan daya tahan antara kelompok atas, menengah, dan bawah tersebut,” ujarnya. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 %, dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih berlanjut sekaligus menjaga stabilitas perekonomian domestik. BI juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5 % dan suku bunga lending facility 6,5 %. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI di Jakarta, Rabu (19/3). Keputusan itu konsisten dalam upaya menjaga perkiraan inflasi pada 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-25 persen. Hal tersebut sejalan pula dengan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian yang tetap tinggi seraya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

BI akan mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang pemangkasan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan pergerak an nilai tukar rupiah. Adapun kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Menurut Perry, ketidakpatian global masih tetap tinggi akibat kebijakan tarif AS yang semakin luas. Hal itu berdampak terhadap dinamika perekonomian global yang pada 2025 diperkirakan tumbuh 3,2 %. ”Tetap tingginya ketidakpastian global itu memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 %, dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih berlanjut sekaligus menjaga stabilitas perekonomian domestik. BI juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5 % dan suku bunga lending facility 6,5 %. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI di Jakarta, Rabu (19/3). Keputusan itu konsisten dalam upaya menjaga perkiraan inflasi pada 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-25 persen. Hal tersebut sejalan pula dengan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian yang tetap tinggi seraya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

BI akan mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang pemangkasan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan pergerak an nilai tukar rupiah. Adapun kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Menurut Perry, ketidakpatian global masih tetap tinggi akibat kebijakan tarif AS yang semakin luas. Hal itu berdampak terhadap dinamika perekonomian global yang pada 2025 diperkirakan tumbuh 3,2 %. ”Tetap tingginya ketidakpastian global itu memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya. (Yoga)

Pasar menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah masih belum jelas, sedang koordinasi antar sektor dinilai kurang sinkron selama triwulan I-2025. Akibatnya, kepercayaan pasar terus melemah seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang bahkan sempat menyebabkan penundaan perdagangan pada sesi pembukaan pertama, Selasa (18/3) jadi salah satu refleksi kondisi tersebut. Di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi yang berisiko membuat pertumbuhan stagnan di kisaran 5 %, atau mengalami stagnasi. Pada penutupan pasar, IHSG berada di level 6.223,39 atau melemah 3,84 % dibanding penutupan hari sebelumnya, sekaligus mencatatkan kinerja terburuk sejak 2021.

Bahkan, IHSG sempat jatuh hingga ke level 6.011,84 pada penutupan sesi pertama perdagangan atau anjlok 6 %. Untuk meredam pelemahan lebih dalam, BEI bahkan sempat menghentikan perdagangan saham selama 30 menit pada pukul 11.19 WIB. Penurunan IHSG ini tidak sejalan dengan kinerja beberapa pasar saham harian di bursa luar negeri yang justru positif. Kondisi ini menandakan faktor utama kejatuhan bursa saham berasal dari domestik. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang sedang bermasalah dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia tumbuh rendah. Bahkan, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya 4,9 %. (Yoga)