Ekonomi Internasional
( 642 )AS Tagih Ukraina Setelah Bantuan Perang
Ketidakpastian Global, BI Tahan Suku Bunga Acuan
Pasar Cemas Efek Kebijakan Trump dan Kenaikan Harga Emas
Strategi Vietnam Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pemerintah Vietnam sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan, dari 30 menjadi 22. Langkah ini diproyeksikan akan menghemat anggaran hingga Rp72,5 triliun dalam lima tahun ke depan dan mendukung ambisi Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, memperoleh status negara berpendapatan menengah pada 2030, dan negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, yakni sekitar 100.000 pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan dan memerlukan alokasi dana Rp80 triliun untuk pesangon.
Di sisi lain, Indonesia menerapkan pendekatan efisiensi anggaran yang berbeda dengan fokus pada pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seperti potensi hambatan terhadap program pembangunan dan pelayanan publik akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Dengan dua pendekatan yang berbeda ini, muncul pertanyaan mengenai mana yang lebih efektif, efisiensi ala Vietnam atau Indonesia. Kedua negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Indonesia Gabung BRICS: Membuka Peluang Ekonomi, Hadapi Tantangan Geopolitik dan Fiskal
Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.
Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.
Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.
Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.
Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.
Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.
Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun
Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun
Kalangan Ekonom Memperkirakan Neraca Perdagangan akan Kembali Melanjutkan Tren Surplus
Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI
Risiko Perang Dagang Kian Nyata
Pilihan Editor
-
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022








