;
Tags

Ekonomi Internasional

( 642 )

AS Tagih Ukraina Setelah Bantuan Perang

HR1 21 Feb 2025 Kontan
Donald Trump tengah menegosiasikan kesepakatan mineral dengan Ukraina, meminta 50% dari sumber daya penting seperti grafit, uranium, titanium, dan litium sebagai imbalan atas dukungan militer AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal ini, menganggapnya terlalu berpihak pada kepentingan AS dan tanpa jaminan keamanan bagi Ukraina.

Trump mengutus Keith Kellogg untuk membahas perjanjian ini lebih lanjut, dan Zelenskiy dijadwalkan bertemu dengannya pada Kamis (20/2). Trump menegaskan bahwa AS berhak atas bagian mineral Ukraina karena telah memberikan bantuan militer bernilai puluhan miliar dolar selama tiga tahun terakhir. Ia bahkan mendesak Kyiv untuk memberikan konsesi mineral senilai US$ 500 miliar sebagai pengakuan atas dukungan Washington.

Zelenskiy tetap berhati-hati dalam menanggapi tekanan ini, menegaskan bahwa ia "tidak bisa menjual negara." Sumber lain menyebutkan bahwa Ukraina terbuka untuk kesepakatan, tetapi tidak ingin terlihat berada di bawah kendali AS.

Ketidakpastian Global, BI Tahan Suku Bunga Acuan

HR1 20 Feb 2025 Kontan
Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 Februari 2025, setelah sebelumnya menurunkannya sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, tetapi timing-nya masih bergantung pada dinamika global, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi domestik.

Perry mencatat bahwa inflasi yang rendah memberikan peluang bagi BI untuk menurunkan suku bunga. Namun, ketidakpastian masih tinggi, terutama akibat kebijakan baru pemerintah seperti program AstaCita dan efisiensi anggaran, yang dampaknya belum terlihat jelas. Selain itu, ekonomi global juga mengalami perlambatan, khususnya di Eropa, China, dan Jepang, serta ekspansi ekonomi India yang tertahan.

Di sisi lain, inflasi di Amerika Serikat masih tinggi, sehingga Federal Reserve (The Fed) diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga sekali pada semester II 2025 sebesar 25 bps. Perry juga menyoroti defisit fiskal AS yang besar (7,7% tahun ini dan 8,8% tahun depan) serta potensi penghapusan debt ceiling, yang dapat berdampak pada tingginya US Treasury yield dan stabilitas rupiah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa ruang penurunan suku bunga BI masih terbatas karena risiko dari perang dagang dan perang mata uang. Ia memperkirakan BI Rate tetap di 5,75% hingga akhir tahun, mengingat defisit transaksi berjalan (CAD) yang melebar serta risiko pelemahan ekspor akibat ketegangan perdagangan global. Josua juga menambahkan bahwa inflasi yang rendah saat ini bersifat sementara, terutama karena adanya diskon tarif listrik yang akan berakhir pada Februari 2025.

Pasar Cemas Efek Kebijakan Trump dan Kenaikan Harga Emas

KT1 20 Feb 2025 Tempo
 Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada perdagangan Rabu, 20 Februari 2025, masih tertahan di bawah level 6.906, dengan tekanan terbesar berasal dari sektor keuangan. Analis Pasar Modal Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi, mencatat indeks kesulitan menembus resistance moving average (MA) 20, sementara Relative Strength Index (RSI) mulai berbalik arah dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan tren melemah.

“Tekanan di IHSG hari ini didorong oleh koreksi sejumlah saham perbankan besar. Hingga pukul 10.39 WIB, saham BBRI turun 1,99 persen, sementara BBNI terkoreksi 1,55 persen,” ujar Oktavianus saat dihubungi, Kamis, 20 Februari 2025. IHSG diperkirakan ditutup di kisaran 6.760–6.770. Jika indeks gagal bertahan di atas 6.770, maka ada potensi kelanjutan pelemahan dengan support berikutnya di 6.725. Pasar domestik, kata Audi, juga ikut terpengaruh oleh sentimen global, terutama setelah pernyataan Federal Reserve soal kekhawatiran inflasi yang meningkat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan tarif yang akan diterapkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump yang kini kembali menjadi perhatian investor global.

"Trump berencana menaikkan tarif 25 persen untuk sektor otomotif, semikonduktor, dan farmasi. Kebijakan ini berisiko memicu ketidakpastian ekonomi global sekaligus meningkatkan tekanan inflasi," kata Oktavianus.
Ketidakpastian ini juga mendorong investor beralih ke aset safe haven. Harga emas dunia saat ini telah bergerak di atas US$ 2.940 per troy ounce pada pukul 10.44 WIB, menandakan meningkatnya permintaan logam mulia di tengah volatilitas pasar. Di tengah tekanan global dan domestik, investor disarankan tetap waspada terhadap potensi pelemahan IHSG lebih lanjut, terutama jika indeks gagal mempertahankan level support kritisnya. (Yetede)

Strategi Vietnam Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

HR1 20 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Vietnam sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan, dari 30 menjadi 22. Langkah ini diproyeksikan akan menghemat anggaran hingga Rp72,5 triliun dalam lima tahun ke depan dan mendukung ambisi Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, memperoleh status negara berpendapatan menengah pada 2030, dan negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, yakni sekitar 100.000 pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan dan memerlukan alokasi dana Rp80 triliun untuk pesangon.

Di sisi lain, Indonesia menerapkan pendekatan efisiensi anggaran yang berbeda dengan fokus pada pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seperti potensi hambatan terhadap program pembangunan dan pelayanan publik akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Dengan dua pendekatan yang berbeda ini, muncul pertanyaan mengenai mana yang lebih efektif, efisiensi ala Vietnam atau Indonesia. Kedua negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.


Indonesia Gabung BRICS: Membuka Peluang Ekonomi, Hadapi Tantangan Geopolitik dan Fiskal

sito4619 20 Feb 2025 Tim Labirin

Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.

Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.

Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.

Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.

Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.

Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.


Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun

HR1 19 Feb 2025 Kontan
The Federal Reserve (The Fed) masih akan mempertahankan suku bunga acuan hingga data ekonomi, khususnya inflasi, menunjukkan tren penurunan yang lebih jelas. Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur The Fed, menilai data ekonomi terbaru, termasuk inflasi Januari yang naik 0,5%, masih mengecewakan. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk tetap mempertahankan suku bunga.

Namun, Waller melihat proyeksi indeks belanja konsumsi pribadi (PCE) tidak terlalu buruk, dengan kenaikan inti sekitar 0,25% secara bulanan dan 2,6% secara tahunan. Patrick Harker, Presiden The Fed Philadelphia, juga menyuarakan kekhawatiran terkait inflasi Januari, mengingat dalam satu dekade terakhir, sembilan dari sepuluh kali pengumuman inflasi pada bulan tersebut mengalami kenaikan.

Meskipun ada ketidakpastian ekonomi, termasuk dari kebijakan Donald Trump, Waller menilai ekonomi AS tetap solid, terutama dari sisi pasar tenaga kerja. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah AS bisa sedikit meningkatkan harga, tetapi ada juga kebijakan yang dapat menekan inflasi.

Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun

HR1 19 Feb 2025 Kontan
The Federal Reserve (The Fed) masih akan mempertahankan suku bunga acuan hingga data ekonomi, khususnya inflasi, menunjukkan tren penurunan yang lebih jelas. Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur The Fed, menilai data ekonomi terbaru, termasuk inflasi Januari yang naik 0,5%, masih mengecewakan. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk tetap mempertahankan suku bunga.

Namun, Waller melihat proyeksi indeks belanja konsumsi pribadi (PCE) tidak terlalu buruk, dengan kenaikan inti sekitar 0,25% secara bulanan dan 2,6% secara tahunan. Patrick Harker, Presiden The Fed Philadelphia, juga menyuarakan kekhawatiran terkait inflasi Januari, mengingat dalam satu dekade terakhir, sembilan dari sepuluh kali pengumuman inflasi pada bulan tersebut mengalami kenaikan.

Meskipun ada ketidakpastian ekonomi, termasuk dari kebijakan Donald Trump, Waller menilai ekonomi AS tetap solid, terutama dari sisi pasar tenaga kerja. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah AS bisa sedikit meningkatkan harga, tetapi ada juga kebijakan yang dapat menekan inflasi.

Kalangan Ekonom Memperkirakan Neraca Perdagangan akan Kembali Melanjutkan Tren Surplus

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kalangan ekonom memperkirakan neraca perdagangan akan kembali melanjutkan tren surplus pada Januari 2025, atau mengalami surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Namun, surplus tersebut tidak sebesar pada bulan-bulan sebelum akhirnya pengaruh tekanan ekonomi global. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kondisi ekspor impor hingga neraca perdagangan pada Kamis Senin (17/2/2025). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi bahwa nilai surplus neraca perdagangan bulan Januari 2025 akan menyusut lebih lanjut. Musababnya dunia sedang dalam tren normalisasi harga komoditas, meningkatnya kekhawatiran perang dagang, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. "Surplus perdagangan Indonesia diperkirakan akan berlanjut, meskipun menyempit dari US$ 2,24 miliar di bulan Desember 2024 menjadi US$ 1,76 miliar di bulan Januari 2025," jelas Josua. Menurut dia, nilai Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,99% secara yera on year (yoy) pada Desember 2024. Namun, secara bulanan, nilai ekspor diproyeksikan turun 7,42% secara  month to month (mtm), seiring dengan tren historis setiap awal bulan. (Yetede)

Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI

HR1 17 Feb 2025 Kontan
Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump berpotensi menimbulkan dampak besar bagi perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Dengan kebijakan ini, tarif yang dikenakan AS terhadap mitra dagangnya tidak hanya berdasarkan surplus dagang tetapi juga hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara mitra.

Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan berat karena AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar kedua dengan nilai US$ 14,34 miliar. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic & Economic Action Institution, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu AS untuk mencabut fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP), yang selama ini membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif. Jika GSP dicabut, tarif ekspor ke AS akan meningkat, menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan menurunkan daya saingnya di pasar AS.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu negara besar lain untuk melakukan tindakan serupa, yang semakin mempersempit pasar ekspor Indonesia. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa sektor tekstil akan menjadi salah satu yang paling terdampak, mengingat AS sudah mengenakan tarif tinggi pada produk tekstil Indonesia. Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia di 2025 akan melambat menjadi 6%, dibandingkan 6,5% di tahun sebelumnya.

Namun, Yusuf juga melihat peluang bagi Indonesia untuk menjaga kinerja ekspornya, terutama dengan permintaan dari India, China, dan Jepang yang masih positif. Permintaan barang dari Jepang diprediksi tumbuh 1,1%, sedangkan India bisa mencapai 6,5%.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan untuk mencari pasar alternatif, seperti negara-negara anggota BRICS dan OECD. Meskipun Ronny menilai dampak dari keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD masih belum bisa diukur, diversifikasi pasar harus segera dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS dalam perdagangan global.

Risiko Perang Dagang Kian Nyata

HR1 15 Feb 2025 Kontan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.

Trump telah memerintahkan timnya untuk menghitung bea masuk yang dikenakan negara lain dan menyesuaikan tarif AS. Kebijakan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan hasil studi diharapkan rampung pada 1 April 2025, menurut Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS.

Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah menerapkan tarif impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025 serta mengenakan tarif 10% terhadap barang impor dari China. Trump juga mempertimbangkan tarif tambahan untuk barang dari Kanada, Meksiko, kendaraan, semikonduktor, dan produk farmasi.

Kebijakan ini memicu negosiasi dagang, salah satunya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meminta pelonggaran tarif dengan menawarkan peningkatan pembelian minyak, gas, dan pesawat tempur dari AS. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa tercapai dalam tujuh bulan ke depan.

Namun, kebijakan tarif ini menuai kritik. Tiffany Smith, Wakil Presiden Perdagangan Global National Foreign Trade Council, menyatakan bahwa idealnya, kebijakan perdagangan harus mendorong kerja sama dengan mitra dagang untuk menurunkan hambatan tarif, bukan malah meningkatkannya.

Kebijakan tarif imbal balik Trump berpotensi memperburuk hubungan dagang global dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meskipun Trump mengklaim tujuannya adalah menurunkan harga dalam jangka panjang.