Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-60 pada Senin, 20 Januari 2025, diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap pasar saham global, termasuk Indonesia. Meskipun pasar Indonesia sempat mengalami volatilitas pasca pemilu AS dan aksi jual investor asing yang menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia, IHSG menunjukkan pemulihan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan mengejutkan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan.

Menurut berbagai analis, pelantikan Trump kemungkinan akan berdampak pada berbagai sektor saham di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menyatakan bahwa pasar Indonesia sudah terpengaruh oleh efek Trump, terutama dalam bentuk penguatan indeks dolar AS (DXY). Sektor perbankan, yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, diperkirakan akan mengalami dampak positif jika dana asing kembali masuk.

Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyarankan bahwa kebijakan Trump yang berfokus pada peningkatan belanja domestik atau perdagangan internasional bisa memberi dampak pada sektor ritel Indonesia, meski lebih terkait dengan faktor eksternal seperti nilai tukar atau tarif impor. Sebaliknya, penurunan suku bunga Bank Indonesia dapat mendorong sektor ritel, dengan meningkatnya daya beli konsumen.

Di sisi lain, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management (HPAM) memperkirakan bahwa sektor infrastruktur, media, dan properti akan mendapat sentimen positif dari kebijakan Trump yang mendukung pembangunan dan investasi. Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas dan Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia juga melihat potensi keuntungan bagi sektor energi, terutama energi fosil dan minyak dan gas, sebagai dampak positif dari kebijakan Trump.

Namun, sejumlah analis, termasuk Abdul Azis, menyarankan untuk "wait and see" menjelang pelantikan Trump, mengingat ada potensi volatilitas pasar dan ketidakpastian yang menyertainya. Reaksi pasar terhadap pidato kebijakan Trump pasca pelantikan akan menjadi kunci bagi pergerakan saham dan obligasi di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini, bahkan dalam beberapa bulan belakangan, banyak pengamat yang menyoroti pertumbuhan ekonomi Vietnam sebagai the Rising Dream, tidak saja dilingkungan ASEAN tetapi juga di Asia bahkan di antara sesama negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peretumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam antara tahun 2016 hingga 2024 meski sempat melemah di tahun 2020 dan 2021 karena merebaknya pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDB Vietnam sejauh ini sangat ditopang oleh investasi di sektor manufaktur untuk mendorong ekspor ke negara-negara yan secara langsung atau tidak langsung terjebak dalam geopolitik dan geo-ekonomi duia sejak tahun 2018.

Dalam hal ini, beberapa pengamat meyakini bahwa partisipassi Vietnam dalam sejumlah perjanjian perdagangan telah memainkan kunci perdagangan telah memainkan kunci keberhasilan ekonomi Vietnam. Dua dari sejumlah perjanjian perdagangan yang dimiliki  atau diikuti Vietnam patut mendapatkan sorotan. Pertama adalah European Union-Vietnam FTA atau EVFTA. Pada tahun 2012, ketika ASEAN bersama enam mitra FTA-nya baru membahas konsep Regional Comprehensive atau RCEP, secara pararel Vietnam memulai perundingan EVFTA dengan EU (efektif berlaku tanggal 1 Agustus 2020). Dan kedua, di waktu hampir bersamaan, Vietnam juga  ikut merundingkan Trans Pacific Partnership atau TPP, yang kemudian diubah menjadi Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership atau CPTPP setelah AS keluar dari TPP pada Januari 2017 (efektif berlaku tanggal 30 Desember 2018). (Yetede)

Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa dagang minyak kelapa sawit (CPO) melawan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Putusan Panel WTO yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari, serta kedelai dari negara lain.

Mansuknya Indonesia ke BRICS memang membuka  peluang menggenjot ekspor sekaligus investasi, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hal itu bisa memicu ketegangan geopolitik antara Indonesia dan negara-negara barat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengantisipasi reaksi negatif negara barat yang bisa berbentuk tekanan politik. Pada titik ini, menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dengan AS dan UE harus dilakukan pemerintah. Indonesia juga harus tetap berjuang untuk masuk Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang digawangi AS. Masuknya Indonesia ke BRICS  bisa meningkatkan posisi tawar menawar masuk organisasi itu. Selama ini, negara barat menganggap BRICS  sebagai blok yang bisa mengancam hegemoni mereka di dunia. BRICS adalah representasi dua kekuatan ekonomi luar Barat, yakni Rusia  dan China. Ancaman ini makin menguat setelah Donald Trump menjadi Presiden AS. Trump disebut-sebut bakal kembali mengobarkan perang dagang dengan China. (Yetede)

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai sebagai peluang strategis untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Sehingga, hal ini diprediksi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sebesar 0,3% poin. Sebagai kelompok ekonomi multipolar, BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kerja sama ekomomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar potensial. Keanggotaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, BRICS memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil peranan kuat yang dalam organisasi tersebut bila disertai dengan iklim persaingan usaha yang baik. "Ada yang memprediksi dengan keterlibatan RI ke BRICS, pertumbuhan ekonomi bisa naik 0,3%. Jadi kalau kita punya target 5%, bisa nambah 0,3% menjadi 5,3% kalau dengan dampak BRICS," ujar Telisa. (Yetede)