Serangan rudal Iran ke Israel yang dilakukan pekan lalu menambah deretan panjang dinamika geopolitik yang menjadi virus ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Maklum, perang di Timur Tengah itu kembali melahirkan kecemasan di kalangan pelaku ekonomi lantaran efeknya yang cukup besar. Misalnya, kenaikan harga minyak, pelemahan mata uang, hingga lesatan inflasi. Indonesia pun tak luput dari risiko itu. Buktinya, nilai tukar rupiah pada perdagangan kemarin, Selasa (16/4) ditutup melemah 2,07% ke Rp16.175,5 per dolar Amerika Serikat (AS). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun merosot 1,68% atau 122,07 poin menjadi 7.164,80. Pemerintah pun menyadari betul adanya potensi guncangan dari dinamika tersebut. Tak ayal, kemarin Presiden Joko Widodo, menggelar rapat bersama sejumlah menteri guna merumuskan skenario untuk memitigasi dampak dari perang tersebut ke perekonomian nasional. Sebab jika tak segera direspons, efek negatif di pasar keuangan akan mengganggu stabilitas ekonomi. Misalnya, pelemahan rupiah yang akan memacu inflasi barang impor sehingga menekan daya beli masyarakat.

Apalagi, dalam kajian yang dilakukan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel maka akan menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp0,19 triliun. Soal rupiah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menegaskan komitmen otoritas moneter untuk siap siaga menjaga mata yang Garuda sehingga tidak memicu kenaikan inflasi dan tekanan daya beli. Fungsi bank sentral memang cukup krusial, karena bertugas menjaga ekspektasi inflasi dan rupiah agar seiring sejalan. Jika rupiah bergerak liar, inflasi pun lebih sulit dikendalikan. Dari sisi fiskal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan telah menyiapkan beberapa siasat untuk meredam efek dinamika geopolitik itu. Salah satunya mengimprovisasi postur fiskal untuk belanja subsidi apabila harga minyak terus bergerak ke atas. Akan tetapi, pemerintah masih terus memantau perkembangan terkini sebelum mengutak-atik belanja APBN 2024.

Airlangga menambahkan, dalam konteks subsidi pemerintah masih optimistis mampu bertahan dengan postur anggaran yang telah disusun sebelumnya. Setidaknya, sampai Juni 2024 tidak ada perubahan harga BBM. Jika dicermati, sejatinya ada gelagat kegalauan di lingkungan pemangku kebijakan dalam merespons efek dari dinamika di Timur Tengah ini. Di satu sisi, pemerintah menyadari adanya bahaya yang muncul sehingga perlu mitigasi. Namun di lain sisi, aksi konkret terutama dari sisi fiskal masih belum difinalisasi. Menteri ESDM Arifin Tasrif, tak memungkiri kesulitan pemerintah dalam mencegah lonjakan subsidi energi apabila konflik di Timur Tengah makin memanas. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menambahkan potensi eskalasi konflik itu berdampak ke manufaktur nasional yang sebagian besar bahan baku/penolong masih dipenuhi dengan importasi. Adapun, PT Pertamina Patra Niaga tengah mengantisipasi tren pelemahan nilai tukar rupiah dan reli harga minyak mentah di tengah konflik Iran-Israel. Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan perseroan tengah mengkaji situasi yang berkembang ihwal rebound harga minyak serta komponen produksi BBM dalam negeri lainnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menambahkan BI patut lebih aktif dalam menggunakan instrumen kebijakan seperti Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mengguyur pasar valas sehingga bisa meredam depresiasi rupiah.