Disrupsi Rantai Pasok Ubah Preferensi Belanja Konsumen
Gangguan rantai pasok global, baik akibat konflik geopolitik dan geoekonomi maupun dampak perubahan iklim, telah berujung pada krisis biaya hidup. Krisis itu dialami mata rantai terakhir rantai pasok global, yakni konsumen. Kala isi dompet terbatas, preferensi konsumen bakal menjadi penentu laku atau tidaknya sebuah produk. Hal itu bakal menjadi bumerang bagi para pelaku industri, termasuk UMKM. Situasi itu menjadi perhatian sejumlah kalangan yang terlibat dalam Forum Rantai Pasok Global (GSCF) yang digelar di Bridgetown, Barbados, 21-24 Mei 2024. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan sejumlah solusi bersama untuk mengatasi disrupsi rantai pasok dunia.
Dalam Barbados Today, Kamis (23/5) waktu setempat, Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (ASB) Barbados menyebutkan, baik dunia usaha maupun konsumen terkena dampak buruk gangguan rantai pasokan. Dunia usaha terbebani kenaikan biaya produksi dan mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerugian. Mereka juga terpaksa membeli bahan baku dari pemasok lain dengan harga lebih mahal. Banyak juga yang kehilangan pembeli akibat harga produk olahan naik dan keterlambatan atau penundaan pengiriman. Adapun dampaknya ke konsumen, biaya hidup menjadi lebih tinggi karena harga barang menjadi lebih mahal akibat kenaikan biaya produksi.
Konsumen juga terlambat mendapatkan barang pesanan, bahkan sampai tidak bisa membelinya karena stok habis. Mengutip Survei Konsumen 2023 yang dilakukan o9 Solutions, ASB Barbados menyebutkan, 52 % dari 1.000 konsumen AS mengaku terdampak disrupsi rantai pasokan dalam 12 bulan terakhir. Sebagai respons terhadap gangguan itu, 38 % responden berhenti membeli barang karena kenaikan harga. Selain itu, mereka juga menyesuaikan kebiasaan belanja bulanan dengan memprioritaskan produk yang paling diperlukan (33 %). Fenomena serupa juga dialami konsumen di Indonesia. Salah satunya akibat kenaikan harga bahan pangan pokok, baik yang bersumber dari impor maupun produksi dalam negeri.
Kenaikan harga pangan di dalam negeri juga disebabkan kenaikan biaya produksi dan dampak El Nino. Berdasarkan data Mandiri Spending Indeks, rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023. Sementara kenaikan harga (indeks harga konsumen) lebih tinggi, yakni 18,5 %. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, Jumat (24/5) mengaku, pelaku industri makanan-minuman terbebani kenaikan biaya produksi, tapi mereka tidak bisa menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat lemah. Karena itu, kami berharap pemerintah memahami kondisi itu dan menunda menaikkan PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025,” katanya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023