OJK bakal memperluas pendekatan ke aset kripto diantaranya melalui pengintegrasian pengaturan dan pengawasan aset tersebut dengan sektor keuangan lainnnya. Ini ditujukan untuk memastikan kegiatan aset kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan. Selama ini, harga aset kripto diketahui memiliki kecenderungan volatilitas yang tinggi atau bisa mengalami fluktuasi yang sangat tajam dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti spekulasi pasar, sentimen, investor, dan berita dapat memengaruhi harga secara signifikan. Risiko ini membuat kripto kurang stabil bagi investor konservatif.

Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappeti) resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital (AKD), termasuk aset kripto (AK) dan derivatif keuangan, ke OJK dan bank Indonesia (BI). Jumat (10/01/2025) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lain seperti perbankan dan pasar modal usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Bapppeti, OJK juga akan melakukan sejumlah perluasan lain. Perluasan lain itu mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan resiko dan dampak sistematik, serta tata kelola. (Yetede)

OJK  bakal meluncurkan Taksonomi untuk keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025, yang mencakup sektor construction & real estate, transportation & storage, dan sebagian agriculture, forestry, & other land use. Artinya, TKBI  diperluas dari tadinya hanya sektor energi. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, TKBI dikembangkan dengan konsep rumah tumbuh. Pada versi 1 yang telah dilunucrkan pada Februari 2024, kerangka utama dirancang hanya untuk sektor energi. "Dalam waktu dekat ini, kami harapkan Februari 2025 akan terbit versi kedua, yang mencakup sektor construction & real estate, transportatio & storage, dan sebaian agriculture, forestory, & other and land use," ungkap Mahendra. Namun demikian, dia tidak menyebut "kredit konsumsi" untuk TKBI versi 2, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam catatan Investor Daily yang mengacu consultative paper OJK, kredit konsumsi yang dimaksud dapat mencakup kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rumah utnuk masuk dalam jenis kredit/pembiayaan atau asuransi yang berkelanjutan. (Yetede)

OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Meskipun, menutup tahun 2024, sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Melalui strategi yang inovatif  dan responsif, industri perbankan berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya menyampaikan, pihaknya terus menjaga dan memperkuat industri perbankan. Salah satu tindakan pengawasan OJK adalah dengan mengeluarkan surat pembinaan kepada perbankan, untuk memperhatikan serta mempertimbangkan  perkembangan situasi global dan domestik dalam penyusunan Rancana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027. Termasuk penyusunan strategi peningkatan kuantitas  dan kualitas penyaluran kredit di segmen UMKM. (Yetede)

OJK turut mendukung suksesnya program pemerintah, salah satunya adalah program tiga juta unit rumah per tahun. Dengan adanya kebijakan yang adaptif bagi industri perbankan sebagai penyalur kredit pemilikan rumah (KPR), diharapkan program tersebut yang adaptif berjalan dengan baik. "Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yaang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program  pemerintah tiga juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan," ujar Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan, OJK Dian Ediana Rae. Terdapat empat kebijakan adaptif OJK, pertama pengaturan khusus untuk kredit berangun rumah tinggal dalam Surat Edaran OJK  (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)  untuk Resiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit). Kebijakan tersebut kan berdampak dalam perhitungan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank. (Yetede)

OJK resmi mengatur kegiatan usaha bulion bank dengan menetapkan sejumlah regulasi ketat. Salah satunya syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan adalah memiliki modal minimum sebesar Rp 14 triliun. Syarat tersebut ditetapkan lantaran kegiatan usaha bulion merupakan bisnis berisiko, terlebih saat ini baru tahap awal. Sehingga perlu lembaga jasa keuangan yang sudah memilki modal kuat, serta infrastruktur. "Kami lihat ini bagian bisnis berisiko, maka selain modal yang tingi juga harus ada backup dalam bentuk jaminan kolateral baik deposito setara kas senilai emasnya.

Ini untuk mencegah risiko kegagalan, ini memang dirasa berat, tapi ini the best practice di negara lain," ungkap Kepala Departemen Pengaturan  dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaann Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ahmad Nasrullah pada Media Briefing. OJK menekankan bahwa kegiatan bullion bank bertujuan untuk mengoptimalkan emas yang dimiliki masyarakat agar memberikan manfaat ekonomi yang besar. Nantinya LJK yang mengajukan izin usaha kepada OJK dapat melakukan empat kegiatan, antara lain simpanan emas, pembiyaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. (Yetede)

OJK merilis dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028, di Jakarta, Senin (25/11) sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola sehingga lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. OJK mencatat, per Agustus 2024, terdapat 253 lembaga keuangan mikro (LKM) di seluruh Indonesia, terdiri dari 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah (LKMS). Pada periode yang sama, total aset industri LKM tumbuh 9,73 % secara tahunan menjadi Rp 1,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan, aspek tata kelola menjadi tantangan tersendiri dalam LKM. Dibutuhkan penguatan tata kelola, penguatan keterampilan dan kapasitas SDM, serta kualitas pendanaan. ”Visinya (peta jalan) sangat jelas, yaitu menjadikan LKM sebagai lembaga keuangan tepercaya di segmen mikro, aktif mendukung program pemerintah, serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Dan, tentu yang sangat penting perlindungan konsumen berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” katanya, kemarin, di Jakarta.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LKM 2024-2028 merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, ada pula UU No 1/2013 tentang LKM, yang antara lain mengatur mengenai pertukaran informasi antar LKM, penggabungan, peleburan, dan pembubaran LKM, serta perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM. Secara khusus, terdapat empat pilar kunci pengembangan dan penguatan industri LKM dalam peta jalan tersebut, yakni tata kelola, manajemen risiko, dan kelembagaan; pemberdayaan, edukasi dan literasi konsumen dan masyarakat. Selain itu, ada pula pilar pengembangan dan penguatan elemen ekosistem; serta pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. (Yoga)