Otoritas Jasa keuangan (OJK) sedang dalam tahap evaluasi  mendalam tentang rencana kenaikan batas maskimum pendanaan fintech peer-to-peer lending (P2P Lending). Tujuannya adalah untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya untuk Usaha UMKM yang membutuhkan dana operasional yang lebih besar.  Salah satu yang dievaluasi yaitu usulan  dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menaikkan batas maksimum fintech menjadi Rp 10 miliar. Peraturan mengenaikan batas atas pendanaan fintech sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dimana disebutkan batas minimum pendanaan fintech lending kepada setiap penerima dana sebesar Rp 2 miliar. "Saat ini, usulan dari  AFPI untuk menaikkan batas minimum pendanaan fintech menjadi 10 miliar telah disampaikan kepada OJK dan sedang dalam tahap evaluasi mendalam. OJK sedang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari kenaikan batas pendanaan ini," ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi FIntech Pendanaan Bersama Indonesia Yasmine Meylia Sembiring kepada Investor Daily. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri berlangsung di Gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan langkah kolaborasi itu dilakukan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen ditunjukkan agar aktivitas sektor keuangan memberikan dampak yang positif. 

Namun demikian, diakuinya, upaya meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen secara merata di seluruh daerah dan kalangan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Kemendagri yang juga bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan keberadaan TPAKD sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian serta ekonomi daerah. Sejak dibentuk pada 15 Januari 2016 hingga Desember 2023 lalu, TPAKD di Indonesia telah mencapai 515 dengan 34 di antaranya merupakan TPAKD tingkat 34 provinsi. Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari TPAKD, salah satunya yakni membantu program pemerintah dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan perlindungan nasabah untuk menghindari risiko dampak persaingan antarbank digital dalam menggaet simpanan dengan menawarkan bunga deposito tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada dasarnya bank memiliki strategi dan risk appetite masing-masing dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam memberikan penawaran bunga simpanan. “Namun, berkaitan dengan dana yang tidak dijamin LPS, OJK senantiasa mendorong penerapan pelindungan nasabah,” kata Dian Ediana, Jumat (15/3). Perlindungan nasabah yang dimaksud OJK itu di antaranya terkait dengan transparansi. OJK mendorong perbankan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk mereka, termasuk apakah suatu produk dijamin oleh LPS atau tidak. Lalu, terkait pengawasan dan regulasi, OJK terus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap bank untuk memastikan mereka mematuhi standar keamanan, keadilan, dan transparansi dalam menawarkan produk dan layanan digital. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alasan sejumlah bank digital menawarkan suku bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena berkaitan dengan persaingan. Selain itu, alasan penerapan suku bunga simpanan bank digital tinggi adalah karena tujuan penghimpunan dana untuk menopang ekspansi kredit yang lebih masif. “Jadi, kompetisi dan ekspansi bisnis menginginkan itu terjadi,” tuturnya. Sejumlah bank digital di Indonesia telah menawarkan bunga deposito tinggi hingga 9,0% untuk meraup simpanan nasabah, salah satunya PT Bank Jago Tbk. (ARTO). Kemudian, PT Bank Neo Commerce Tbk. (BYBB) menawarkan produk deposito bernama Neo WOW dengan bunga hingga 9%. Selain itu, PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 8,75%.

Pemegang polis atau nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk audiensi, Kamis (7/3). Mereka ingin OJK membatalkan banding atas putusan PTUN. Tapi, kuasa hukum nasabah Kresna Life Benny Wullur menyatakan, pihaknya ditolak OJK untuk audiensi. "OJK bilang telanjur melakukan upaya hukum banding. Kata pihak OJK, apa yang mau diaudiensi? Sebab, OJK sudah banding," ujar dia, Kamis (7/3). OJK menyarankan agar nasabah menghormati hasil banding. "Kami akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap OJK beserta jajarannya. Sebab, mereka telah merugikan pemegang polis," ujar Benny.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  berkomitmen untuk terus menegakkan  integritas sistem keuangan  guna menyehatkan industri perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sesuai Undang-Undang Pengembangan  dan Penguatan Sektor Keuangan  (P2SK). Kepala Eksekutif  Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi PBR. Menurutnya, Jumlah BPR sepanjang 2023  yang sebagian besar disebabkan  oleh penggabungan atau peleburan dengan BPR lain , ataupun dalam satu grup kepemilikan dalam rangka  penguatan permodalan. Walaupun secara kuantitas BPR berkurang, namun jumlah keseluruhan kantor tidak jauh berbeda, mengingat dalam penggabungan  atau peleburan, kantor cabang masing-masing  secara umum menjadi kantor cabang dari BPR yang melakukan peleburan atau penggabungan. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meluncurkan program dana pensiun (dapen) wajib tambahan, yang  nantinya dilaksanakan oleh  Dana Pensiun Pemberi Pekerjaan kompetitif. OJK menyebutkan bahwa program ini adalah amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang tertuang dalam pasal  189 ayat 4 beleid tersebut. "Didalam amanah pasal 189 itu ada program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sekarang sedang disusun RPP nya, dimana itu akan ditetapkan berapa dana yang akan dikenakan dana pensiun tambahan, dan pelaksanaannya itu secara kompetitif," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. Ia menjelaskan, selama ini manfaat pensiun bagi pekerja dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan PT Asabri mengelola dapen TNI/Polri dan PT Taspen  untuk aparatul sipil negara (ASN). (Yetede)

Otoritas jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kredit tahun ini tumbuh 9-11% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan target OJK dan juga proyeksikan Bank Indonesia (BI) tahun sebelumnya yang sebesar 10-12% (yoy).  Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga didukung  oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko  yang terjaga sehingga mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. "Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9-11%, didukung pertumbuhan dana ketiga sebesar 6-8%" ungkap Mahendra. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar melakukan bersih-bersih terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Di awal tahun ini saja, sudah ada empat BPR tak sehat yang ditutup atau izinnya dicabut. Terbaru, BPR yang dilikuidasi adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Bhakti. Izin bank ini resmi dicabut sejak 16 Februari 2024. Sedangkan tiga BPR yang sudah lebih dulu ditutup adalah BPR Wijaya Kusumadi Madiun, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dan BPR Usaha Madani Karya Mulia di Solo. Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan Dian Ediana Rae mengungkapkan, tak tertutup kemungkinan jumlah BPR yang ditutup tahun ini lebih banyak dari biasanya. Rata-rata BPR dicabut izin usahanya per tahun hanya tujuh. "Mungkin saja lebih banyak. Saya ingin secepatnya membereskan BPR yang masih bermasalah,” ujar Dian ke KONTAN, Jumat (16/2). Dian menegaskan, upaya penyelamatan selalu diupayakan terlebih dahulu sebelum BPR diputuskan ditutup. "Jika ada yang masih bisa diperbaiki, pasti akan diselamatkan," kata dia. Dian bilang, OJK akan memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat, dengan rasio permodalan dan rasio keuangan lainnya sesuai ketentuan. Harapannya, BPR bisa jadi bank andalan rakyat yang bisa dipercaya dan memberi kontribusi ke perekonomian. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono menambahkan, pencabutan izin usaha BPR tak perlu dikhawatirkan. Mengingat, simpanan nasabah dari BPR yang dicabut izin usahanya segera dilakukan pembayaran klaim penjaminan oleh LPS. Di sisi lain, OJK menargetkan jumlah BPR berkurang menjadi 1.000 pada 2027. Selain menutup bank-bank bermasalah, OJK akan mendorong BPR melakukan konsolidasi, dengan mewajibkan memiliki modal inti minimum Rp 6 miliar paling lambat pada akhir 2024. Bank yang dimiliki satu pemegang saham diminta untuk segera merger.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023—2027. Pelaku industri perbankan syariah di Tanah Air tentu menyambut baik dan berharap keberadaan roadmap perbankan syariah terbaru tersebut bisa lebih memperkuat daya saing dari industri ini dan pada saat yang sama turut mendorong minat konsumen lebih tinggi lagi dalam memilih layanan perbankan syariah (melalui program literasi dan insentif langsung maupun tak langsung). Sesuai dengan RP3SI tersebut, maka peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan inovasi untuk memperkuat diferensiasi produk dan layanan. Sektor perbankan syariah di Indonesia memang terus menunjukkan pertumbuhan yang makin pesat. Laporan Islamic Finance Development Indicators (IDFI) 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dalam peta keuangan syariah global, sekaligus posisi ketujuh untuk aset syariah tertinggi di dunia. Sementara, dari dalam negeri, data OJK Juni 2023 menunjukkan pertumbuhan keuangan syariah nasional mencapai 13,37% dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jika mengacu pada data OJK per Juni 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mencapai 7,3%. Capaian itu memang masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan pada sejumlah negara lain, sebut saja Malaysia yang pangsa pasar perbankan syariahnya sudah mencapai 46% pada Mei 2023. Selain itu perbankan Syariah juga diharapkan untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen melalui solusi-solusi keuangan yang unik. Shariah wealth management merupakan sistem pengelolaan kekayaan yang mengusung prinsip-prinsip syariah untuk membantu masyarakat mencapai tujuan jangka panjang. Ini merupakan layanan keuangan yang unik dan komprehensif yang tidak sekadar replikasi dari layanan yang ditawarkan perbankan konvensional. Yang menjadikannya berbeda, shariah wealth management tak hanya memberikan manfaat secara materiil, tetapi juga spiritual dan sosial melalui pilar wealth purification dan wealth distribution. Upaya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah tentu menjadi pekerjaan rumah bersama dari seluruh ekosistem di sektor ini.