JAKARTA – Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan pembentukan mata uang rupiah digital yang disebut central bank digital currency. Pembentukan mata uang digital ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency, salah satunya Bitcoin.

“Kami dalam proses merumuskan yang disebut central bank digital currency. Dalam konteks ini, kami juga melaku kan kerja sama yang erat de ngan bank sentral lain untuk me nyusun dan mengeluarkan central bank digital currency,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Economic Out look: Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (25/2/2021). 

Bitcoin, salah satu mata uang kripto, menunjukkan fenomena kenaikan harga yang terus melaju. Berdasarkan data Trading Economics, harga satu Bitcoin pada Kamis (25/2/2021) tercatat Rp 723.571.200,00, setelah sempat mencapai angka tertinggi Rp 787.199.433,80 pada Jumat (19/2). Padahal, pada Februari tahun lalu satu Bitcoin masih seharga Rp 120 jutaan.

Secara terpisah, ekonom senior yang juga Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kunco ro berpendapat, keberadaan ma ta uang digital dari BI akan menjadi alternatif alat pembayaran dan instrumen investasi bagi masyarakat. BI bisa mema sukkan mata uang tersebut dalam contestable market yang tetap bisa diatur apabila dijadikan portofolio investasi oleh masyarakat.

Timbul Ketidakstabilan 

Ari menjelaskan, selama ini daya beli masyarakat diukur dari peredaran uang, kartu kredit, dan penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM). Dengan adanya Bitcoin maka timbul alat investasi baru, tetapi berisiko. Oleh karena itu, BI bertugas untuk mengatur uang beredar, namun selama ini penggunaan Bitcoin berada di luar kontrol BI.

Sebelumnya, seperti diberitakan Investor Daily pada Kamis (25/2/2021), bank sentral dari Tiongkok, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Hong Kong di laporkan sedang membahas proyek pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang digital. Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Bank of Thailand (BoT) tahun lalu bekerja sama untuk mempelajari aplikasi mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). Kerja sama itu kemudian diperluas dengan melibatkan institut penelitian mata uang digital di bawah People’s Bank of China’s (PBoC) dan bank sentral UEA.

PBoC Bergerak Cepat 

Sementara itu, PBoC sudah bergerak lebih cepat dengan versi dalam negeri dari proyek ini. Tiongkok sudah menguji coba yang disebut sistem pembayaran elektronik dengan mata uang digital. Penggunaan mata uang digital ini masih berfokus untuk pembayaran transaksi di dalam negeri

(Oleh - HR1)

Ghuangzhou - Bank sentral dari Tiongkok, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Hong Kong dilaporkan sedang membahas proyek pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang digital. Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Bank of Thailand (BoT) tahun lalu bekerja sama untuk mempelajari aplikasi mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). CBDC sudah mendapatkan perhatian dari otoritas moneter di seluruh dunia. Khususnya terkait upaya bank-bank sentral untuk mendigitalkan mata uang fiatnya. Tetapi teknologi  yang dipakai masing-masing bank sentral itu berbeda.

Pembayaran versus pembayaran adalah mekanisme penyelesaian untuk memastikan bahwa transfer akhir dari sebuah pembayaran dalam satu mata uang terjadi jika dan hanya jika transfer akhir dari sebuah pembayaran dalam mata uang aatau mata-mata uang lainnya sudah terjadi. Pembayaran lintas batas selama ini berlangsung lama dan mahal. Para bank sentral yakin bahwa CBDC dapat mempercepat proses itu.

(Oleh - IDS)

Banjir sentimen perusahaan global memburu aset kripto seperti bitcoin nyaris membuat harga mata uang kripto tersebut mendekati level US$ 50.000 per btc. Mengutip data coinmarket pada Minggu (14/2) pukul 17.57 WIB, harga bitcoin sempat menyentuh level tertinggi di USS 49. 259. per btc, atau sekitar Rp 689 juta per btc.

Presiden Komisioner HFX International Sutopo Widodo mengungkapkan, kenaikan harga bitcoin dalam beberapa waktu terakhir didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya, investasi Tesla sebesar USS 1,5 miliar atau Rp 21 triliun pada pekan lalu. Bahkan Tesla menerima transaksi dengan bitcoin.

Sedangkan Sutopo, yang juga owner dari platform bursa kripto Digital Exchange id, memprediksi, bitcoin bakal bergerak di harga USS 33.000 per btc hingga USS 58.000 per btc sepanjang tahun ini. Dalam waktu dekat harga bitcoin bakal melanjutkan kenaikan ke US$ 50.686 per btc.

Bank sentral di banyak negara mulai 'membuka tangan' untuk mata uang digital. Beberapa di antaranya bahkan tengah menyiapkan regulasi untuk melegalisasi penggunaan alat pembayaran jenis ini. Akan tetapi, ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan. Mulai soal privasi, hingga kesetaraan sosial. Pendemi Covid-19 dan dorongan teknologi modern telah menjadi katalisator pergeseran global menuju ekonomi tanpa uang tunai. Seiring dengan konsep alternatif seperti Bitcoin mulai berlaku, pembuat kebijakan moneter pun tak mau ketinggalan untuk menlegalisasi uang generasi keempat.

Dengan dukungan integritas negara, bank sentral mungkin dapat mencetak mata uang seccara elektronik untuk dibelanjakan dengan ponsel cerdas. Namun, taruhan dan risikonya tidaklah sederhana sehingga sejumllah otoritas moneter lebih berhati-hati. Gagasan di balik mata uang digital bank sentral adalah alat tukar yang tidak terikat dengan bank seperti uang elektronik konvensional, juga bukan utang seperti pada kartu kredit, dan bukan pula mata uang seperti Bitcoin. Alat pembayaran itu adalah uang tunai yang diterbitkan negara, seperti halnya uang kertas dan koin, disimpan di dompet elektronik atau aplikasi telepon genggam pengguna tanpa ada perantara keuangan.

Mata uang digital yang dikeluarkan langsung oleh negara belum tentu menggunakan bank komersial, dan hal itu menimbulkan kegelisahan. Migrasi sebagian kecil dari itu ke mata uang bank sentral akan mempertaruhkan stabilitas sektor perbankan dan kemampuannya untuk memberikan pinjaman kepada perekonomian, Jika tidak dimitigasi, hal ini dapat secara permanen mengubah status simoanan sebagai sumber pendanaan bank. Mata uang digital dapat menawarkan kemampuan untuk meningkatkan ekonomi dengan memasukkan uang tunai langsung ke dompet konsumen, terapi dengan bahaya yang ditimbulkan. Pertimbangan lain dalam persoalan ini adalah kemampuan mata uang digital bank sentral untuk diprogram.

(Oleh - IDS)

Pemerintah India berencana memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang mata uang kripto (cryptocurrency) swasta, seperti Bitcoin. Pasalnya, pihak berwenang akan menempatkan kerangka kerja untuk mata uang digital resmi yang bakal dikeluarkan oleh bank sentral. Demikian menurut agenda legislatif. Langkah pemerintah yang disebut RUU Mata Uang Kripto dan Peraturan Mata Uang Digital Resmi (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) bertujuan menciptakan kerangka kerja fasilitatif untuk pembuatan mata uang digital resmi yang akan diterbitkan oleh Reserve Bank of India (RBI). 

Menurut agenda, RUU, yang terdaftar untuk dibahas dalam sesi parlemen saat ini, berusaha melarang semua mata uang kripto swasta di India. Namun, memungkinkan pengecualian tertentu untuk mempromosikan teknologi yang mendasari cryptocurrency dan penggunaannya. Dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, sayap kanan Partai Bhartiya Janata saat ini memiliki kendali atas dua majelis Parlemen India (Lok Sabha dan Rajya Sabha). Hal ini memberikan kemungkinan kuat untuk pengesahan RUU tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mata uang digital nasional dan mata uang kripto swasta seperti bitcoin. Cryptocurrency seperti Bitcoin terdesentralisasi, sedangkan mata uang digital nasional biasanya tersentralisasi. 

Di sisi lain, banyak negara – termasuk Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang, Kanada, Venezuela, Estonia, Swedia, dan Uruguay – yang telah mengeksplorasi pengembangan mata uang digital mereka sendiri. Pemerintah di seluruh dunia telah mencari cara untuk mengatur cryptocurrency, tetapi belum ada negara yang mengambil langkah drastis dengan menempatkan larangan menyeluruh untuk memilikinya, meskipun telah muncul kekhawatiran tentang penyalahgunaan data konsumen dan kemungkinan dampaknya pada sistem keuangan. 

Chairman National Institute of Financial Research Tiongkok Zhu Min mengatakan keamanan dan stabilitas dari mata uang digital merupakan hal terpenting. Chief Content Officer CoinDesk Michael Casey menuturkan bahwa dunia berada pada di saat yang sangat tepat untuk menelaah masa depan mata uang digital. 

Hal ini disampaikan dalam salah satu agenda World Economic Forum (WEF) 2021 yang membahas tentang Mengatur Ulang Mata Uang Digital pada Kamis (28/1). Menurut laporan, pandemi Covid-19 telah mempercepat peralihan jangka panjang dari pembayaran tunai ke digital. Di kawasan euro saja, sudah terdapat peningkatan 8% dalam pembayaran non tunai pada 2020. Kemudian pada saat bersamaan, mata uang digital bank sentral bermunculan.

Zhu menjelaskan bahwa pada mata uang digital, uang itu sendiri adalah perangkat lunak (software) yang dapat diprogram. Tidak heran ketika hal ini terjadi, banyak asumsi bermunculan tentang apa itu uang dan bagaimana fungsinya mungkin perlu diperiksa atau ditata ulang. Menanggapi perkataan Zhu, Menteri Senior Pemerintah Si ngapura Tharman Shanmugaratnam meyatakan bahwa bukan hanya Tiongkok. Melainkan mayoritas bank sentral telah secara aktif mengeksplorasi potensi CBDC.

Sedangkan dalam pandangan Chief Executive Officer (CEO) Institusi Pengembangan Luar Negeri (Overseas Development Institute) Sara Pantuliano, sistem pembayaran digital dapat membantu orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Sistem tersebut, dikatakan oleh Pantuliano, juga dapat membantu mengatasi kesenjangan upah berdasarkan gender yang terus terjadi di negaranegara berpenghasilan rendah.

(Oleh - HR1)

Tinggal 15 hari tersisa sebelum Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa. Managing Director BK Asset Management mengatakan bahwa jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa persetujuan, gangguan terbesar akan berdampak bagi Uni Eropa dan Inggris sehingga pelemahan terbesar akan terjadi pada pound sterling dan euro. Dengan cara yang sama, pound sterling dan euro akan reli paling tinggi ketika sebuah kesepakatan Brexit berhasil diumumkan.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Selasa (15/10), pound sterling melonjak tajam hingga 1,5% menjadi US$1,2797, level terkuat pound sterling sejak 21 Mei. Hal itu terjadi seusai Inggris dan Uni Eropa kembali ke meja perundungan untuk mencari kesepakatan sebelum tenggat waktu keluarnya Inggris dari Benua Biru pada 31 Oktober 2019. Kendati demikian, sinyal kemungkinan kesepakatan Brexit tersebut tidak ditelan bulat- bulat oleh para investor. Seiring dengan kekhawatiran pasar meningkat karena waktu hampir habis bagi para negosiator untuk mempresentasikan rancangan kesepakatan pada pertemuan para pemimpin Eropa pada Kamis (17/10), pound sterling pun kini bergerak melemah. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (16/10) hingga pukul 14.27 WIB, pound sterling melemah 0,31% menjadi US$1,2747 per pound sterling. Sementara itu, euro bergerak menguat terhadap dolar AS, naik 0,14% menjadi US$1,1048 per euro.

Bank Indonesia (BI) akan memperluas penggunaan local currency settlement (LCS) di kawasan Asia untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Untuk memperluas kemitraan LCS, pemerintah mem-butuhkan rekan kerja yang juga memiliki ketergantungan terhadap dolar AS cukup besar. Sehingga kerjasama LCS ini bisa menjadi simbiosis mutualisme yang menguntungkan perdagangan dua negara. Sejauh ini, LCS telah diterapkan oleh bank sentral dengan Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand. LCS adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam wilayah salah satu negara dengan menggunakan mata uang lokal.

Ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Tantangan pertama adalah masalah stabilitas dan volatilitas nilai tukar rupiah dan nilai tukar negara mitra. Kedua, tantangam likuiditas, termasuk jumlah dan ketersediaan infrastruktur mata uang kedua negara. Ketiga, political will dan bargaining power kedua negara dalam menggunakan mata uang mereka sebagai LCS.

AS menuding People Bank of China (PBOC) sebagai manipulator mata uang. Tudingan terjadi setelah PBOC pada Senin (5/8) lalu mematok nilai tukar yuan menembus level psikologis di bawah 6,9 untuk kali pertama dalam satu dekade terakhir. Amerika menetapkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi terjadinya manipulasi mata uang. Yakni terkait neraca berjalan global, neraca berjalan kepada Amerika, dan adanya intervensi secara terus menerus kepada satu mata uang. Pemerintah China menyebut tudingan tersebut berpotensi merusak kestabilan keuangan internasional sekaligus pasar keuangan global.

Ketika Facebook membeberkan rencana untuk meluncurkan uang digital, Libra, salah satu alasannya adalah akan sangat bermanfaat bagi perekonomian global karena akan mempercepat terbentuknya less cash society: 'people with less money who pay more for financial services". Manfaat itu terutama akan sangat terasa bagi negara-negara bekembang. Kerentanan uang digital yang selama ini ada adalah karena tidak dijamin dengan uang kuat dunia. Dalam teorinya, Libra, akan tahan terhadap guncangan krisis.