Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi (local currency transaction/LCT) perdagangan bilateral untuk menggantikan dollar AS terus meningkat. Namun, upaya ”dedolarisasi” tersebut masih menuai  sejumlah tantangan dan hambatan. Sejak 2018 hingga Mei 2023, BI menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara. Kelima negara tersebut adalah China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korsel. Di ASEAN, Indonesia memotori konektivitas pembayaran regional (RPC) dan LCT. Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sepanjang 2018 hingga Maret 2023, total transaksi dan pelaku usaha yang memanfaatkan LCT terus bertambah. Pengguna LCT juga bertambah dari 141 pelaku usaha pada 2018 menjadi 1.249 pengusaha pada 2022. Hingga triwulan I-2023, sebanyak 2.405 pelaku usaha sudah menggunakan LCT. Nilai transaksi LCT bertambah dari 348 juta USD pada 2018 menjadi 4,1 miliar USD pada 2022. Pada Januari-Maret 2023, total transaksinya 1,6 miliar USD. Nilai transaksi tersebut masih jauh dari nilai ekspor Indonesia.

Total nilai ekspor Indonesia pada 2022 sebesar 291,98 miliar USD, sedangkan pada Januari-Maret 2023 nilainya 67,2 miliar USD. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Selasa (16/5) mengatakan, sudah banyak eksportir dan importir yang memanfaatkan LCT. Pasalnya, salah satu keuntungan LCT adalah pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya atau fee bagi broker di pasar keuangan New York, AS. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan pemanfaatan LCT. Pertama, selama ini, eksportir dan importir masih terbiasa bertransaksi perdagangan menggunakan dollar AS. Kebiasaan ini membuat transisi dollar AS ke mata uang lokal berjalan lambat. Kedua, belum tentu mitra dagang dari negara yang telah memiliki kerja sama LCT dengan Indonesia bersedia bertransaksi menggunakan mekanisme tersebut. Lantaran LCT sifatnya sukarela, mau tidak mau pelaku usaha di Indonesia mengikuti permintaan mitra dagang. Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam dan luar negeri yang masih menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dollar AS dari negara yang belum menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia. (Yoga)

JAKARTA, ID – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) merestui upaya bersama negara-negara anggota untuk terus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi. Restu itu diberikan melalui adopsi deklarasi bertajuk Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke 42 di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), 10-11 Mei 2023 lalu. Dalam salah satu poin deklarasi itu Asean menyatakan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas di kawasan. Asean mengakui potensi manfaat penggunaan mata uang lokal dalam memperkuat ketahanan keuangan, memper dalam integrasi keuangan regional dengan meningkatkan perdagangan dan investasi intra-Asean, serta memperkuat rantai nilai regional. Sebagai tindak lanjut deklarasi itu, Asean mendukung pembentukan gugus tugas untuk menjajaki pengembangan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal Asean. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, penguatan transaksi mata uang lokal masing-masing negara (local currency transaction/LCT) dan konektivitas pembayaran regional (regionalpayment connectivity/RPC) bertujuan untuk membangun visi diantara pemimpin negara Asean untuk mengembangkan sektor keuangan yang stabil sebagai fondasi untuk integrasi ekonomi kawasan. (Yetede)

ASEAN sepakat memprioritaskan penggunaan mata uang dan sistem pembayaran kawasan untuk transaksi internal di Asia Tenggara. Keputusan itu membuat Asia Tenggara menyusul kawasan dan negara lain mengurangi dollar AS dan mata uang lain. Para pemimpin ASEAN mengadopsi deklarasi untuk meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran kawasan dan mendorong transaksi dengan mata uang masing-masing anggota untuk transaksi internal ASEAN. Dokumen itu diadopsi dalam KTT Ke-42 ASEAN di Manggarai Barat, NTT, Rabu (10/5). Para pemimpin menekankan penting untuk mengurangi risiko dan kerentanan akibat penggunaan mata uang asing di luar kawasan. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan sistem pembayaran untuk mendukung sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, aman, transparan, dan inklusif. Mereka menyoroti perkembangan kerja sama di antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Para pemimpin ASEAN menyambung penerapan Kerangka Kerja Transaksi dengan Mata Uang Lokal (LCTF) di antara negara anggota. Karena itu, para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen untuk meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran kawasan. Peningkatan pemanfaatan inovasi  memungkinkan kelancaran dan keamanan transaksi lintas negara. Para pemimpin ASEAN juga mendukung kerja sama kawasan untuk meningkatkan kemudahan saling tersambung di antara berbagai sistem pembayaran negara-negara Asia Tenggara. ASEAN akan berkolaborasi dengan mitra dan organisasi internasional untuk membangun kerja sama dan kemitraan dalam meningkatkan keterhubungan itu. Para pemimpin mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas  negara di antara sesama anggota ASEAN. Mereka mendukung pembentukan satuan tugas untuk men- jajaki pengembangan LCTF ASEAN. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN ditugasi mengawasi penerapan dan peningkatan keterhubungan sistem pembayaran kawasan. Mereka juga di- tugasi pemimpin ASEAN untuk menjajaki pengembangan LCTF ASEAN. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, konektivitas pembayaran seperti QRIS pada skala Asean mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan. Sementara itu, ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi agar Indonesia keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap). “Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi berharap metode seperti QRIS atau Kode QR Standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. “Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar dia. Kepala Negara juga memaparkan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital
Asean. (Yetede)

Kenaikan suku bunga The Fed membuat selisih (spread) Fed Funds Rate dengan suku bunga Bank Indonesia (BI) semakin tipis. Pada kondisi ini, investor harus berhati-hati berinvestasi di instrumen investasi berbasis dollar Amerika Serikat (AS). Kamis (4/5), The Fed menaikkan bunga sebesar 25 bps menjadi 5%-5,25%. Sementara, BI 7-day reverse repo rate di 5,75%. Ini artinya selisih keduanya hanya 50 bps menjadi selisih tipis sepanjang sejarah. Founder Finansialku.com, Melvin Mumpuni menyatakan, selisih bunga antara The Fed dan BI yang kian menciut adalah kejadian langka. Dia mengingatkan, kondisi ini tidak serta merta membuat aset investasi berbasis dollar AS menjadi menarik. Sebab dia bilang, ada ancaman gagal bayar utang AS. Perencana Keuangan, Aidil Akbar Madjid juga menyebut kekhawatiran akan kondisi ekonomi AS. "Jadi kalau mau memegang aset berbasis dollar AS harus dilihat durasi berapa lama karena AS di akhir tahun atau awal tahun depan akan ada Pilpres. Jadi kalau mau pegang dollar AS sebaiknya untuk jangka waktu antara dua sampai tiga tahun," kata Aidil berpendapat. Apalagi beberapa instrumen investasi berbasis dollar AS menghasilkan return yang kecil. Menurut Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong dan Presiden dan CEO PT Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra dan salah satu aset yang mungkin bisa diincar saat kondisi saat ini adalah obligasi pemerintah AS. Keduanya menilai, berhentinya kenaikan suku bunga akan memicu kenaikan harga obligasi pemerintah. Head of Business Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, BI masih akan dalam pendirian menghentikan kenaikan suku bunga. Beberapa ekonom memperkirakan, BI tidak akan mengubah suku bunga acuan sampai akhir tahun ini. Reza menyarankan para investor untuk wait and see pada instrumen berbasis dollar AS. Dia bilang, saham emerging market justru menarik lantaran fundamental ekonomi masih mendukung.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) tengah berada dalam tren penguatan. Berdasarkan data Bloomberg, sejak awal tahun sampai dengan Jumat (28/4), rupiah sudah menguat 5,77% ke level Rp 14.674 per dollar AS, dari sebelumnya, Rp 15.573 per dollar AS. Jika tren ini terus berlanjut, penguatan kurs rupiah dapat mempengaruhi kinerja sejumlah sektor bisnis. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengatakan, ada beberapa sektor yang akan mendulang keuntungan berkat penguatan rupiah. Contohnya adalah perusahaan yang bahan baku produksinya dominan impor. Misalnya, adalah emiten farmasi, konstruksi, dan otomotif. Penguatan rupiah akan menurunkan beban biaya atau kerugian kurs nilai tukar terhadap mata uang lain. Setali tiga uang, analis BCA Sekuritas Achmad Yaki mengatakan, penguatan rupiah akan menguntungkan emiten yang banyak menggunakan bahan baku impor. Misalnya industri bahan kimia, kosmestik, dan industri dasar. Sementara itu, analis Phintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan, mayoritas emiten yang berorientasi impor berada pada sektor barang konsumsi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga memperkirakan, inflasi tahun 2023 secara tahunan akan turun ke 1%-3%. Progres penurunan tingkat inflasi terlihat dari inflasi bulan Maret 2023 yang sebesar 4,97% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dari 5,47% yoy pada Februari 2023.

JAKARTA- Uang elektronik berbasis kartu menjadi salah satu alat pembayaran yang populer di musim mudik Lebaran 2023. Bank-bank penerbit kartu elektronik pun berupaya menggenjot nilai dan volume transaksi di momen tahunan tersebut. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, di antaranya, mencatatkan transaksi kartu Mandiri e-Money pada periode arus mudik Idul Fitri 2023 sebesar Rp 100 miliar per hari.Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas Wahyudi, menuturkan perseroan menyiapkan inovasi dan strategi khusus untuk memperluas, mempermudah, dan memperbanyak akses Mandiri e-Money bagi nasabah dan masyarakat umum. “Penguatan strategi tersebut berfokus pada sektor transportasi, gerai retail, dan e-commerce,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Walhasil, nilai transaksi Mandiri e-Money naik lebih dari 30 persen dibanding rata-rata transaksi harian sebelum periode Idul Fitri. Thomas mengatakan Bank Mandiri juga terus menerbitkan kartu dengan desain yang menarik. Adapun strategi memudahkan layanan top up dilakukan melalui aplikasi Livin’ by Mandiri pada ponsel pintar yang memiliki fitur NFC (near field communication), melalui e-commerce dan minimarket, ataupun lewat ATM dan kantor cabang Bank Mandiri. Hingga Maret 2023, Bank Mandiri mencatat nilai transaksi kartu e-money telah lebih dari Rp 5 triliun. Sedangkan di sepanjang tahun lalu, transaksi yang dibukukan secara keseluruhan sebesar lebih dari Rp 21 triliun atau tumbuh 20 persen. “Tahun ini kenaikan transaksi di momen Lebaran lebih tinggi, mengingat waktu libur yang menyebar dan tidak ada lagi pembatasan perjalanan,” kata Thomas. (Yetede)

Dedolarisasi atau proses mengganti dollar Amerika Serikat (AS) sebagai mata uang untuk perdagangan dan investasi lintas negara tengah diupayakan oleh sejumlah negara di dunia. Langkah ini ditempuh guna mengurangi ketergantungan pada mata uang utama tersebut. Dedolarisasi baru-baru ini tengah dibicarakan organisasi dagang BRICS. Aliansi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut mengutarakan niatnya untuk mengurangi transaksi yang menggunakan dollar AS. Selain untuk menekan biaya, juga untuk mengurangi ketergantungan dengan mata uang tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh dalah melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, investasi dan sistem pembayaran atau local currency transaction (LCT) yang sebelumnya dikenal sebagai local currency settlement (LCS) dengan sejumlah negara. Teranyar, Indonesia bakal meneken kerja sama LCT dengan Korea Selatan bulan depan. "Sebentar lagi, pada awal bulan Mei 2023 kami akan menandatangani kerja sama LCS dengan Korea Selatan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo belum lama ini. Sejauh ini, transaksi penggunaan LCT Indonesia dengan keempat negara mitra itu meningkat cukup signifikan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, dalam dua bulan pertama tahun 2023, total nilai transaksi LCT sebesar ekuivalen US$ 957 juta. Artinya, rerata penggunaan LCT per bulan pada dua bulan pertama tahun ini sekitar US$ 450 juta. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, upaya dedolarisasi yang dilakukan Indonesia dan sejumlah negara maju lainnya bakal berdampak positif. Terutama terhadap stabilitas rupiah.

JAKARTA, ID – Sejumlah negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau dedolarisasi dengan melakukan diversifikasi mata uang lokal. Sebab, dolar AS relatif rentan terhadap beragam isu terutama yang berkaitan dengan kondisi perekonomian global. “Ada beragam faktor yang kemudian menjadi alasan banyak negara yang mulai mengalihkan penggunaan mata uangnya dan tidak bertumpu hanya kepada dolar AS saja, tetapi lebih ke mata uang yang lebih bervariasi terutama dalam melakukan aktivitas transaksi perdagangan barang dan jasa,” jelas Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Investor Daily, Selasa (25/4/2023). Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2018 BI sudah menjalankan kebijakan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal atau disebut local currency transaction (LCT). Kebijakan LCT sudah dijalankan dengan empat negara yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Pada Mei 2023 ini, BI akan melakukan kerja sama mengenai LCT dengan satu negara lagi yaitu Korea Selatan. Yusuf berpendapat, dengan adanya upaya melakukan dedolarisasi akan memudahkan proses settlement terutama dari dua mata negara yang melakukan transaksi perdagangan. Negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan tidak perlu mengkonversi nilai perdagangan mereka ke nilai dolar AS terlebih dahulu namun langsung ke nilai mata uang dari masing-masing negara tersebut. (Yetede)

Upaya berbagai negara melepaskan diri dari ketergantungan pada penggunaan mata uang dolar AS atau dedolarisasi mulai menguat. Wacana tersebut kini telah diejawantahkan oleh berbagai negara dengan mengusung transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.Tak cukup dengan model transaksi tersebut, kini aliansi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan alias BRICS akan membuat alat pembayaran baru sebagai cara untuk meninggalkan dolar AS serta euro. Saat ini lima negara tersebut telah menggunakan mata uangnya masing-masing dalam transaksi antar-negara. Gubernur BI Perry Warjiyo belum mendengar usulan konkret aliansi lima negara tersebut akan menerbitkan mata uang baru. "Tapi kami mendengar negara-negara BRICS memang melakukan diversifikasi ke arah non-dolar," ujar Perry setelah mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa kemarin.

Perry mengatakan gagasan diversifikasi penggunaan mata uang juga telah digaungkan Indonesia melalui skema transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT). Menurut dia, skema itu tak lain adalah upaya dedolarisasi atau penggunaan mata uang selain dolar. Saat ini, skema LCT telah dijalin antara Indonesia dan beberapa negara, antara lain Thailand, Malaysia, hingga Jepang. Perry berujar kerja sama tersebut terus diperluas ke negara-negara lain di ASEAN ataupun wilayah lainnya. Terbaru, Indonesia akan menandatangani kerja sama dengan Korea Selatan. (Yetede)