BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong prinsip lebih baik mencegah  barang bajakan impor melalui regulasi, daripada menindaknya di pasar dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, upaya pengawasan dan penindakan peredaran barang bajakan di pasar domestik tidak akan berjalan efektif. Hal ini mengingat besarnya volume impor barang bajakan dan luasnya pasar domestik Indonesia.  Selain itu, delik aduan sebagai awal dan dasar penindakan juga sulit dipenuhi karena sebagian besar prinsipal atau pemegang merek berada di luar negeri. Dia mengatakan, lebih baik mencegah barang bajakan masuk melalui regulasi impor atau kebijakan non tariff barrier/non tariff measure, dari pada mengawasinya di pasar domestik. Apalagi barang bajakan yang ada di e-commerce yang masuk melalui PLB. "Siapa yang mengawasi? Kami belum pernah mendengar  ada pengawasan dan penindakan barang bajakan di e-commerce atau di PLB," ujar Febri. Oleh karena itu, salah satu cara memberantas adalah dengan membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merk yang wajib dipegang oleh importir maupun pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin, terang dia, sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merk yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomondasi impor. (Yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan industri gim dalam negeri, termasuk peningkatan kepasitas pengembangan gim lokal. Pada acara pembukaan Google Play x unity Training 2025 di Jakarta, Senin Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengemukakan perlunya kolaborasi dalam upaya untuk mengembangkan industri gim lokal. "Hari ini adalah sesuatu contoh yang baik bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dalam hal ini adalah Google Play dan Unity. Bekerja sama juga Asosiasi Game Indonesia untuk membantu para talenta-talenta, anak-anak Indonesia, dari berbagai daerah untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan gim," ia memaparkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan asosiasi ini, akan nyata mendorong terciptanya developer Indonesia," katanya. Riefky menyampaikan bahwa jumlah orang aktif bermain gim di Indonesia mencapai sekitar 148 juta dan nilai pasar gim Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. "Statistik ini setidaknya menggambarkan untuk kita, baik di pemerintah, di asosiasi, kemudian juga dengan pihak swasta, untuk sama-sama mendorong industri gim menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya juga untuk masuk ke pasar global," katanya. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Pemerintah secara resmi mengesahkan penggabungan usaha atau merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Salah satu harapan yang ditekan oleh pemerintah setelah merger dilakukan adalah tidak ada PHK massal oleh manajemen. Menteri Kominikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengumumkan persetujuan merger setelah  verifikasi akhir dituntaskan. Menurut dia, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas. "Kami harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden," jelas dia. Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di  wilayah tertinggi, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama  dari hasil merger tersebut. Menurut dia, pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16%  pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang di fokuskankan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. (Yetede)

Sebuah babak penting dalam era digital Indonesia telah dimulai dengan peresmian PT XLSMART Telecom Sejahtera. Tbk (EXCL), Kamis (17/4/2025), hasil dari penggabungan kekuatan tiga pemain utama yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfrean Telecom Tbk, PT Smart Telecom. XLSMART hadir dengan visi untuk mendifinisikan ulang konektivitas, mendorong inovasi tanpa henti, dan meningkatkan kualitas pengalaman digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan, pembentukan XLSMART adalah langkah penting, menyatukan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren dibawah satu kepemimpinan dan visi bersama serta menjadi pemimpin laju transformasi digital Indonesia. "Kami akan terus mengoperasikan merek-merek andalan kami untuk melayani pelanggan mobile seluler dan home broadband melalui XL, AXIS, dan Smartfren maupun pelanggan UMKM dan korporasi melalui XLSMART for Business, sembari meningkatkan kualitas  layanan, memperluas cakupan, serta menghadirkan pengalaman  digital yang lebih cerdas dan terintegritas, ujar Rajeev. (Yetede)

Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.