Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan dengan pemesanan perjalanan Anda? Jangan ragu untuk menghubungi Call Center Trip.com di nomor 0851-9948-6614. Kami siap membantu Anda selama 24 jam melalui layanan WhatsApp di nomor (+62) 851 9948 6614. Kami akan dengan senang hati membantu Anda menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan Anda secepat mungkin. Terima kasih telah memilih Trip.com sebagai mitra perjalanan Anda.

Jakarta — Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia (BI) bersama industri sistem pembayaran resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen yang lebih luas pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

KKI merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit yang pemrosesan transaksinya dilakukan melalui infrastruktur domestik. Seperti kartu kredit pada umumnya, pengguna memperoleh fasilitas deferred payment atau penundaan pembayaran sehingga transaksi dilakukan terlebih dahulu dan kewajibannya dibayar kemudian sesuai ketentuan bank penerbit. Yang membedakan, KKI dirancang terintegrasi dengan ekosistem sistem pembayaran nasional.

Pada tahap awal untuk segmen ritel, KKI hadir dalam bentuk digital dan digunakan sebagai sumber dana pembayaran melalui QRIS. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan memindai kode QRIS maupun menggunakan fitur QRIS Tap. Dengan mekanisme tersebut, limit kredit dari KKI dapat digunakan untuk membayar transaksi pada merchant yang menerima QRIS.

Artinya, ketika pengguna memindai QRIS di sebuah merchant, sumber dana pembayaran tidak harus berasal dari saldo rekening atau uang elektronik. Jika fasilitas tersebut telah tersedia dan diaktifkan oleh bank penerbit, pengguna dapat memilih KKI sebagai sumber dana dan nilai transaksi kemudian masuk sebagai kewajiban kartu kredit.

Bukan Kartu Kredit Pemerintah yang Benar-Benar Baru

Meski peluncurannya pada Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat umum, KKI sebenarnya bukan sistem yang sepenuhnya baru.

Cikal bakal KKI telah dikembangkan untuk segmen pemerintah sejak 2022. Pada tahap pertama, KKI pemerintah dengan fitur QRIS diluncurkan pada 29 Agustus 2022. Pengembangannya kemudian dilanjutkan dengan kartu fisik pada Mei 2023 serta fitur pembayaran daring. Instrumen tersebut digunakan untuk membantu transaksi belanja pemerintah pusat dan daerah dengan pemrosesan melalui sistem domestik.

Pada 2026, cakupan KKI diperluas sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dan korporasi. Reuters mencatat perluasan tersebut sebagai perkembangan dari sistem kartu kredit yang sebelumnya dikembangkan untuk entitas pemerintah menuju penggunaan ritel yang lebih luas.

Perubahan ini membuat KKI tidak lagi hanya relevan dalam konteks digitalisasi belanja pemerintah, tetapi mulai masuk langsung ke ekosistem pembayaran masyarakat.

Delapan Bank Jadi Penerbit Awal

Pada tahap awal, BI mencatat terdapat delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang telah menerbitkan KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI mengembangkan produk tersebut menggunakan skema pembiayaan syariah.

Masyarakat yang ingin menggunakan KKI tidak mengajukan fasilitas tersebut kepada Bank Indonesia, melainkan melalui bank penerbit. Persyaratan pemberian fasilitas kredit, limit, penilaian kelayakan nasabah, hingga fitur yang tersedia mengikuti kebijakan dan manajemen risiko masing-masing bank.

BI menyatakan pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap, baik dari sisi fitur maupun layanan. Pada fase awal, fokusnya adalah penggunaan KKI digital sebagai sumber dana QRIS, sebelum pengembangan lebih lanjut pada kanal pembayaran lainnya.

Apa Bedanya dengan Visa dan Mastercard?

Salah satu pembeda utama KKI terletak pada infrastruktur pemrosesan transaksi.

BI mendefinisikan KKI sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pengembangan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pemrosesan sekaligus memperkuat kapasitas dan kemandirian sistem pembayaran nasional.

Sementara itu, kartu kredit dengan prinsipal seperti Visa dan Mastercard menggunakan jaringan pembayaran internasional yang memiliki jangkauan global.

Namun, hadirnya KKI tidak berarti Visa dan Mastercard akan disingkirkan dari Indonesia. BI menegaskan KKI dikembangkan sebagai alternatif tambahan bagi konsumen, bukan sebagai pengganti kartu kredit berprinsipal internasional. Kedua jenis instrumen tersebut tetap dapat berjalan berdampingan dan konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan.

Kartu dengan jaringan internasional masih memiliki keunggulan dalam cakupan transaksi global. Sementara KKI memiliki kekuatan pada integrasinya dengan infrastruktur pembayaran domestik, khususnya QRIS. KKI juga dapat menjangkau transaksi di luar negeri pada negara mitra melalui skema QRIS lintas negara sepanjang fasilitas tersebut tersedia.

Menumpang Besarnya Ekosistem QRIS

Integrasi dengan QRIS menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan KKI. Pasalnya, QRIS telah memiliki basis pengguna dan merchant yang sangat luas.

Data Bank Indonesia menunjukkan hingga Juni 2026 terdapat 65,77 juta pengguna QRIS di Indonesia. Jumlah merchant yang menerima QRIS telah mencapai 44,86 juta, dan 96,68 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sepanjang semester pertama 2026 saja, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nilai mencapai sekitar Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Basis merchant yang besar tersebut membuat pendekatan KKI berbeda dengan ekspansi kartu kredit yang secara tradisional mengandalkan akseptasi jaringan kartu dan mesin Electronic Data Capture (EDC). Dengan menjadikan QRIS sebagai salah satu kanal utama, fasilitas kredit berpotensi digunakan pada spektrum merchant yang lebih luas, termasuk pelaku UMKM.

Bagian dari Kemandirian Sistem Pembayaran

Bagi BI, KKI bukan hanya persoalan menghadirkan produk kartu kredit baru. Pengembangannya menjadi bagian dari agenda yang lebih besar untuk memperkuat sistem pembayaran dan ekonomi digital Indonesia.

BI menyebut peluncuran KKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusivitas pengguna dan penyelenggara sistem pembayaran, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kebijakan tersebut juga ditempatkan dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan agenda penguatan kemandirian ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, BI tetap membuka ruang bagi jaringan pembayaran internasional. Karena itu, persaingan ke depan tidak semata-mata mengenai KKI melawan Visa atau Mastercard, tetapi mengenai seberapa besar masyarakat melihat manfaat dari masing-masing jaringan pembayaran.

Bagi konsumen, pada akhirnya pertimbangannya kemungkinan akan kembali pada hal yang paling praktis: kemudahan penggunaan, luasnya penerimaan merchant, biaya, program promosi, keamanan, serta fasilitas yang diberikan oleh masing-masing penerbit.

Kehadiran KKI membuat pilihan itu kini bertambah. Indonesia bukan hanya memiliki QRIS sebagai standar pembayaran berbasis kode QR, tetapi juga mulai membangun instrumen kredit ritel yang bertumpu pada infrastruktur pembayaran nasional.

Sumber: Bank Indonesia, Reuters, detikFinance, dan Kontan.

JAKARTA — Riuh rendah di media sosial mengenai hilangnya hak tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi para pemengaruh (influencer) akhirnya mendapat jawaban resmi dari otoritas fiskal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 bukan merupakan bentuk pengetatan atau pemangkasan insentif bagi industri kreatif. Langkah ini melainkan penegasan kepastian hukum atas status profesi kreator digital yang sejak awal masuk dalam rumpun pekerjaan bebas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, meluruskan anggapan keliru yang beredar di masyarakat. Menurutnya, apabila selama ini ada content creator, blogger, maupun YouTuber yang merasa sah menyetor pajak menggunakan skema PPh Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5%, maka pemahaman tersebut tidak sejalan dengan fondasi hukum perpajakan.

"Dan sebetulnya kalau mereka selama ini menganggap boleh menggunakan tarif setengah persen, itu adalah suatu kesalahan. Jadi tidak tepat. Karena kategori pekerjaan mereka dikategorikan sebagai pekerjaan bebas," ujar Inge dalam Podcast Cermati. Otoritas menegaskan bahwa status pekerjaan bebas secara otomatis mengecualikan pelakunya dari rezim PPh Final UMKM yang berbasis omzet bruto.

Menutup Celah Hukum Melalui PP 20/2026

Secara kronologis, penegasan ini tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026. Perubahan krusial terlihat pada perluasan substansi Pasal 56 ayat (4) huruf b.

Pada aturan lama (PP 55/2022), kelompok pekerja seni yang dikecualikan dari PPh Final 0,5% baru mencakup profesi konvensional seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, hingga foto model. Namun, dalam beleid baru PP 20/2026, pemerintah secara eksplisit memasukkan frasa: "pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya)".

Masuknya frasa baru ini menutup celah tafsir ganda (gray area) yang kerap dimanfaatkan para pembuat konten untuk menyamarkan penghasilannya sebagai omzet dagang UMKM. Kini, profesi digital disetarakan dengan tenaga ahli konvensional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan arsitek yang wajib menggunakan mekanisme Pajak Penghasilan umum.

Kategori Pajak Berdasarkan PP 20/2026	Subjek/Wajib Pajak yang Berhak/Berlaku	Mekanisme Penghitungan Pajak
Fasilitas PPh Final 0,5% (UMKM)	Wajib Pajak Orang Pribadi, Koperasi, dan Perseroan Perorangan (Omzet di bawah Rp4,8 Miliar/Tahun).	PPh 0,5% langsung dari total peredaran bruto/omzet bisnis.
Pembebasan Pajak (PTKP Mikro)	Pelaku UMKM Orang Pribadi dengan omzet maksimal Rp500 juta dalam satu tahun.	Nihil (Bebas pajak hingga batas omzet terpenuhi).
Pekerjaan Bebas (Kreator Digital & Artis)	Influencer, Selebgram, Vlogger, Dokter, Pengacara, Musisi, Olahragawan.	Tarif progresif umum. Bisa pakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) jika omzet < Rp4,8 Miliar.

Solusi NPPN dan Pemisahan Entitas Bisnis

Meskipun wajib menggunakan mekanisme umum dengan tarif progresif, DJP menyatakan para kreator digital tidak perlu panik kehilangan seluruh fasilitas. Selama peredaran bruto atau omzet tahunannya dari pekerjaan bebas belum menembus angka Rp4,8 miliar, mereka masih diizinkan menghitung pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Melalui NPPN, wajib pajak dibebaskan dari kewajiban pembukuan akuntansi yang rumit dan cukup melakukan pencatatan omzet sederhana.

Di sisi lain, Inge menjelaskan kebingungan publik juga kerap dipicu oleh adanya pemengaruh yang memiliki lini usaha terpisah berbentuk badan hukum, seperti perusahaan perencana acara (event organizer). Berdasarkan azas keadilan, jika aktivitas usahanya berjalan di bawah bendera PT atau CV yang terpisah dari keahlian pribadinya, maka unit bisnis tersebut sempat diizinkan menggunakan tarif komersial UMKM sebelum berlakunya limitasi baru.

Melalui PP 20/2026, sasaran penerima fasilitas perpajakan kini disempurnakan demi menjamin asas keadilan fiskal (tax equity). Pemerintah memastikan insentif 0,5% murni dinikmati oleh pelaku ekonomi lemah yang membutuhkan, bukan oleh kelompok profesi dengan kapasitas ability to pay yang tinggi. 

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat terhadap rupiah, mendekati level Rp 17.400 pagi ini. Dikutip dari data Bloomberg, dolar AS bergerak naik dan tetap berada di level Rp 17.300-an. Meskipun demikian, dolar AS cenderung melemah terhadap sejumlah mata uang lainnya seperti yen Jepang, dolar Australia, dan dolar Singapura. Sementara itu, terpantau menguat terhadap euro. Hal ini menandakan situasi yang belum stabil dan perlu diawasi dengan seksama untuk mengantisipasi perubahan lebih lanjut.

Jadi, Putin dan Trump baru-baru ini melakukan panggilan telepon yang berlangsung selama lebih dari 90 menit. Mereka membahas perang di Ukraina dan Iran, dengan Putin mengapresiasi keputusan Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Namun, Putin juga menyoroti dampak negatif perang AS dengan Iran terhadap komunitas internasional. Mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan diplomatik terkait perang di Timur Tengah. Trump mengatakan percakapan itu lebih berfokus pada Ukraina daripada Iran. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam menangani masalah internasional.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini dibuka melemah, bergerak di zona merah di bawah 7.100. Saham-saham Big Bank turun, seperti BBCA turun 2,09% dan BBNI turun 1,05%. IHSG juga melemah secara harian, mingguan, bulanan, tiga bulanan, dan enam bulanan, tetapi masih menguat secara tahunan. Total transaksi pagi ini mencapai Rp 1,83 triliun dengan 211 saham menguat, 331 saham melemah, dan 154 saham stagnan.

Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini merilis aturan baru terkait anggaran OJK, namun mengklaim bahwa independensi lembaga tersebut tetap terjaga. Aturan tersebut menyentuh aspek administratif pengelolaan anggaran OJK, termasuk perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 24 April 2026. Meskipun demikian, aturan tersebut disebut tidak akan mengganggu independensi OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Menurut Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, aturan tersebut bertujuan untuk memperkuat penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan sektor jasa keuangan.

Ringkasan Ramalan Permintaan Emas Dunia untuk Sisa 2026 menunjukkan peluang ATH baru. Tren investasi emas fisik masih kuat meskipun sedikit volatil. World Gold Council melaporkan pertumbuhan moderat pada kuartal pertama 2026. Investor terus membeli logam mulia. Bank sentral juga tetap aktif dalam pembelian emas. Bisnis Indonesia Premium menawarkan akses informasi eksklusif tentang pasar, investasi, dan jurnalisme data. Berlangganan dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran dan dapat diakses melalui situs web dan aplikasi Bisnis Indonesia Premium.

Pesta dividen bank BUMN menjadi berita baik bagi investor di tengah risiko makroekonomi. Bank seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI membagikan dividen besar dari laba 2025, menunjukkan fundamental perbankan yang kuat. Investor dapat memanen hasil investasi di tengah risiko yang ada. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa mengakses Bisnis Indonesia Premium melalui website atau aplikasi Bisnis Indonesia setelah berlangganan. Dengan berlangganan, investor akan mendapatkan konten eksklusif meliputi market, investasi, hingga jurnalisme data dalam bahasa Inggris.

Potensi shortfall penerimaan APBN bisa mencapai Rp 484 triliun, menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun 2026. Direktur Riset Makroekonomi dari CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, memperkirakan angka tersebut mencerminkan ketidakpastian yang tinggi terhadap penerimaan negara. Meskipun terjadi pertumbuhan signifikan pada penerimaan pajak kuartal pertama 2026, namun hal ini dianggap bersifat sementara dan belum menunjukkan kekuatan struktural. Defisit anggaran yang terus melebar juga menjadi perhatian, terutama dengan strategi belanja pemerintah yang dilakukan lebih awal. Jika penerimaan terus melemah, tekanan terhadap defisit anggaran akan semakin besar.